Kamis, Desember 31, 2009

SELAMAT JALAN GUS!



http://www.detiknews.com/read/2009/12/31/123133/1269438/10/disalatkan-2-kali-jenazah-gus-dur-dibawa-ke-areal-liang-lahat

Sabtu, Desember 12, 2009

UMK 2010 Kabupaten di Provinsi Riau

sumber: http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=11606

UMK Riau 2010 Ditetapkan, Kampar Tertinggi dan Meranti Terendah
11 Dec 2009 22:00 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Pemprov Riau akhirnya menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Riau untuk tahun 2010 mendatang. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau, Kabupaten Kampar mendapatkan UMK tertinggi, sedangkan terendah Kabupaten Meranti.

Dari daftar UMK tahun 2010 disebutkan Kampar menduduki peringat pertama tertinggi dengan nilai UMK sebesar Rp1.122.000, setelah itu menyusul Kabupaten Inhu sebesar Rp 1.108.500, Kota Dumai Rp 1.070.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp 1.055.000.

Sedangkan UMK untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.055.000, Kabupaten Bengkalis Rp 1.050.000, Siak Rp 1.048.500, Rokan Hilir Rp 1.040.000, Indragiri Hilir Rp 1.030.000, Pelalawan Rp 1.020.000, Kuansing Rp 1.017.500 dan Kabupaten Meranti Rp 1.016.000.

UMK yang baru itu akan mulai diberlakukan 1 Januari 2010. UMK ini berdasarkan pengajuan Dinas Tenaga Kerja masing-masing kabupaten atau kota. Tapi khusus untuk kabupaten Meranti belum mengajukan usulan karena masih baru berdiri.(ad)

Urutan UMK 2010 di Riau
1. Kampar Rp 1.122.000,
2. Inhu Rp 1.108.500,
3. Kota Dumai Rp 1.070.000,
4. Rokan Hulu Rp 1.055.000.
5. Kota Pekanbaru Rp 1.055.000,
6. Bengkalis Rp. 1.050.000,
7. Siak Rp 1.048.500,
8. Rokan Hilir Rp 1.040.000,
9. Indragiri Hilir Rp 1.030.000,
10. Pelalawan Rp 1.020.000,
11. Kuansing Rp 1.017.500
12. Kabupaten Meranti Rp 1.016.000.

Jumat, Desember 11, 2009

DPRD Pekanbaru Desak BKD Umumkan Ranking

sumber:http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=10127&kat=8

Baru 8 Berkas Daftar Ulang yang Diterima
DPRD Pekanbaru Desak BKD Umumkan Ranking
11 Desember 2009
33 klik Beritahu Teman

Laporan INDRIANI ERIZA dan MARIO KISAZ, Pekanbaru redaksi@riaupos.com
DPRD Kota Pekanbaru mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengumumkan skor atau ranking dari hasil seleksi CPNS.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari fitnah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan mengenai adanya anak pejabat yang lolos seleksi. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru,H M Dadang Antoni kepada Riau Pos, Kamis (10/12) kemarin.

‘’Pihak BKD secepatnya mengumumkan hasil skor peserta CPNS tersebut, sama seperti yang dilakukan Dumai. Ini merupakan suatu bentuk ketransparanan dalam pelaksanaan CPNS. Dulu, pihak BKD berkomitmen untuk melaksanakan penerimaan CPNS dengan transparan,’’ujarnya berapi-api.

Dikatakannya, ketertutupan BKD tersebut menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Dimana kalau memang tak ada yang disembunyikan, seharusnya BKD berani menampilkan hasil skor tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Dedi Vilia, mengatakan, penundaan yang dilakukan pihak DPRD berulang kali memang menimbulkan kecurigaan.’’Wajar saja masyarakat mencurigai, adanya titipan dari seseorang kepada panitia penyelenggara dengan tiga kali pengunduran pengumuman tersebut,” ujar Dedi Vilia dari Fraksi PKS tersebut.

Namun kata Dedi, jika memang adanya kecurigaan seperti itu, sebaiknya segera melaporkan kepada komisi I, yang akan menindak lanjuti kepada Badan kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. ‘’Jika memang mencurigai dan melaporkan kepada komisi I, kita akan segera penggil BKD untuk menjelaskan hal itu, terkait pengunduran pengumuman CPNS yang diundur beberapa kali,’’jelasnya.

Delapan Peserta Daftar Ulang CPNS
Pasca pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, para peserta sudah mulai melakukan daftar ulang yang merupakan persyaratanbagi para peserta yang lulus. Hingga hari ketiga setelah pengumuman, baru sekitar delapan peserta yang telah melengkapi berkasnya.

Delapan peserta tersebut terdiri dari satu tenaga dokter, satu tenaga bidan, satu analis kesehatan, tiga untuk guru PGSD, satu guru komputer tingkat SMP dan satu guru kesenian tingkat SMA. Jumlah ini masih sangat jauh dari total keseluruhan peserta yang lulus dengan berjumlah 312 orang.

‘’Sampai saat ini kita masih menunggu dan memberikan pelayanan untuk daftar ulang kepada peserta yang lulus. Hingga saat ini baru delapan orang yang mendaftar ulang. Sedangkan waktu yang kita berikan untuk daftar ulang ini hanya sampai tanggal 15 Desember 2009,’’ ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru Busro Haryono kepada Riau Pos, Kamis (10/12).

Dia juga menambahkan, pihak panitia juga ada yang tidak menerima berkas dari peserta, karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi. Sehingga daftar ulang disarankan untuk dilakukan saat berkas telah lengkap secara keseluruhan, agar memudahkan dalam pendataan untuk para CPNS tersebut.

‘’ Saya tidak tahu pasti beberapa peserta yang terpaksa tidak diterima berkasnya. Karena sebagian ada yang hanya menanyakan informasi dan ada yang ingin mendaftar ulang. Sebagian besar yang tidak melengkapi persyaratan tersebut, karena tidak melampirkan daftar riwayat hidup atau surat keterangan kesehatan. Karena waktu daftar ulang masih berlangsung sampai tanggal 15 Desember, maka kita anjurkan untuk melengkapi seluruh persyaratannya,’’ papar Busro mengakhiri.(ind/rio/noi)

Kamis, Desember 10, 2009

Daftar Scoring Hasil Seleksi Test CPNS Riau 2009

Anda peserta ujian CPNS Riau 2009 yang belum berhasil? jika ya...sabar!! mungkin belum rejeki. Penasaran dengan nilai ujiannya silahkan klik di link berikut:
http://www.lmfeui.com/data/IndragiriHulu.pdf

oh itu langsung untuk Inhu.. yang lainnya browsing aja di situs LMFEUI

semoga bermanfaat.

Selasa, Desember 08, 2009

Hari ini pengumuman CPNC Riau

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9835&kat=7
Daftar Ulang 8-15 Desember 2009
Hari Ini Pengumuman CPNS Se-Riau
8 Desember 2009
1215 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Setelah tertunda beberapa hari, hasil tes tertulis seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Provinsi Riau diumumkan, Selasa (8/12). Pengumuman dilakukan serentak melalui media massa dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan kabupaten/kota.


Khusus untuk Pemprov Riau, dari 7.000 lebih peserta, sebanyak 202 lebih dinyatakan lulus melalui jalur pelamar umum. Dalam penerimaan kali ini hanya satu formasi yang tidak terisi yakni Inspektur Kelistrikan untuk S1.

Kepala BKD Riau Zaini Ismail menjelaskan, bagi peserta yang lulus seleksi diwajibkan melapor dan mendaftar ulang 8-15 Desem ber di Kantor BKD Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.

“Bagi peserta yang lulus diminta segera mendatangi Kantor BKD Riau untuk melihat persyaratan lebih lanjut. Diharapkan mereka yang dinyatakan lulus bisa tepat waktu datangnya,’’ kata Zaini Ismail kepada wartawan, Senin (7/12) malam di ruang kerjanya.

Zaini menegaskan, penerimaan CPNS 2009 di lingkungan Pemprov Riau murni dari hasil dari tes tertulis para peserta. Tidak ada yang namanya titipan dari pejabat manapun. Hasil yang diumumkan ini juga tidak bisa diganggu gugat lagi.

Kelulusan CPNS tahun ini, lanjutnya, berdasarkan Surat Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nomor 170/4.12/H2.F6.D2.LMJ/OTL/2009, 4 Desember 2009, perihal hasil scoring dan rangking tes CPNS.

“Tidak ada yang namanya titipan. Kelulusan murni dari jerih payah para peserta. Hasil tes yang sudah diperiksa dan dirangk­ing Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI yang melakukan pemerik­saan ini. Kita menerima hasil tes dan diumumkan,’’ ungkap Zaini Ismail.

Untuk Pemprov Riau, CPNS yang lulus formasi guru sebanyak 30 orang, tenaga kesehatan 64 orang, tenaga teknis 95 orang dan pelatih dan olahraga sebanyak 13 orang.

Formasi Tak Terpenuhi
Di Kabupaten Bengkais, sebanyak 218 peserta dinyatakan lulus. Mereka berhasil menyisihkan sekitar 3.400 peserta yang mengikuti ujian pada pertengahan November lalu.

Total kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Bengkalis sebanyak 223 orang. Namun dari kuota tersebut, sebanyak lima formasi tidak terpenuhi, yakni anestasi (tenaga kesehatan) 1 orang, tenaga guru SMA empat orang, yakni bidang studi seni budaya sebanyak 2 orang dan bidang studi geografi 2 orang.

“Dengan tidak terpenuhinya kelima kuota tersebut, maka jumlah peserta yang lulus tes sebanyak 218 orang. Kondisi ini terjadi, karena tidak ada yang melamar, terutama tenaga anes­tasi dan bidang studi geografi. Memang untuk tenaga guru bidang studi seni budaya, sempat ada yang melamar, hanya saja tidak lulus administrasi, sehingga tak bisa mengikuti tes,’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkalis, Hermizon, Senin (7/12).

Hermizon mengatakan, penetapan kelulusan CPNS ini murni berdasarkan penilaian berdasarkan rangking tertinggi. Sedangkan BKD Bengkalis hanya sebagai penyelenggaran tes dan mengumumkan hasil tes tersebut.

Seluruh hasil tes ini akan disebarkan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis untuk ditempelkan di kantor kecamatan. Untuk penyebaran ini, pihak BKD Bengkalis kemarin sore langsung ke kecamatan-kecamatan. Hanya saja untuk kecamatan Rupat Utara, diperkirakan tidak bisa ditempel Selasa (8/12) pagi namun tetap akan ditempelkan pada hari hari ini.

Diungkapkan Hermizon, bagi peserta CPNS yang dinyatakan lulus diharapkan untuk melengkapan seluruh persyaratan administrasi. Di antaranya, membuat surat kamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis. Menyertakan dua lembar photo copy ijazah dan transkip nilai legailisir, serta persyaratan lain. ‘’Untuk keterangan lebih lanjut bisa melihat langsung pengumuman di kantor BKD Bengkalis, kantor camat dan pengumuman di media massa,’’ ujarnya.

Sementara di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah yang lulus tersebut sesuai dengan formasi yang ditawarkan yakni 164 orang. Jumlah tersebut dengan rincian tenaga guru 59 orang, tenaga kesehatan 37 orang dan tenaga teknis lain ­yak 68 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Drs H Mewahidin mengatakan, bagi mereka yang lulus mereka harus segera melaporkan diri dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pengangkatan CPNS ke Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Rohul. Batas waktu yang ditetapkan adalah tanggal 8-17 Desember. Untuk informasi lebih lengkap bisa melihat di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Rohul.

Dari Kuansing dilaporkan, Kepala BKD Kuansing Drs Muharman MPd mengatakan kuota formasi pelamar umum untuk Kabupaten Kuansing berjumlah 432 orang yang terdiri dari 172 orang tenaga guru, 114 orang tenaga kesehatan dan 146 orang tenaga teknis.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, tidak terpenuhi seluruhnya. Sebanyak sembilan formasi tidak terisi sehingga yang diumumkan sebanyak 423 orang. Sembilan formasi itu karena tidak ada peminatnya seperti, perawat anastesi (dua orang), dokter gigi dari enam orang yang akan diterima, hanya lima orang yang ikut melamar dan lulus administrasi. Selanjutnya formasi surveyor pemetaan, serta guru bimbingan konseling untuk SMK yang juga tidak terpenuhi.

Sementara untuk Kabupaten Rokan Hilir, hingga malam tadi dilaporkan berkas CPNS yang akan diumumkan masih berada di Pekan­baru. Kepala BKD Rohil H Syamsuddin yang dihubungi pukul 22.30 WIB mengaku dia masih ada di Pekanbaru. Namun dia mengatakan pengumuman tetap akan dilakukan pada Selasa (8/12).

“Karena sudah malam, berkemungkinan pengumuman hasil seleksi CPNS ini akan kita umumkan di papan informasi Pemkab Rokan Hilir di Bagansiapi-api. Berkemungkinan baru Rabu (9/12) akan diumumkan melalui media massa,’’ ujarnya.

Syamsuddin juga menjelaskan, malam tadi dia sudah menugaskan salah seorang stafnya bernama Tresi untuk berangkat ke Bagansiapi-api. ‘’Mudah-mudahan pagi besok (pagi ini, red) sudah ditempelkan di papan informasi,’’ ujarnya.

Sementara itu untuk Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru mulai merilis data kelulusan melalui media massa pukul 22.30 WIB dan juga diumumkan secara resmi pada Selasa (8/12) siang di kantor Wali Kota Pekanbaru serta media online milik Pemko. Kelulusan peserta diumumkan melalui SK Wali­ Kota Nomor: Kpts.800/BKD/2009/323 tertanggal 7 Desember 2009.

Menurut staf BKD yang juga penanggungjawab informasi CPNS, Sunarto, bagi warga yang ingin mengetahui kelulusan bisa langsung melihat melalui seluruh sarana yang disediakan oleh Pemko Pekan­baru.(new/bud/evi/ilo/fat/sah/zar/dac/epp/fia)

Senin, Desember 07, 2009

PENGUMUMAN HASIL TEST CPNS 2009 RIAU

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9729&kat=7
Kepala BKD Riau: Diumumkan Serentak
Pengumuman Hasil Tes CPNS 2009 Dijadwalkan Besok
7 Desember 2009
586 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau memastikan pengumumam hasil tes tertulis seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Riau dilakukan, Selasa (8/12) besok.

Meski berkas hasil pemeriksaan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI) telah diterima daerah, namun untuk mengumumkannya harus menunggu surat keputusan (SK) yang ditandatangani kepala daerah.

Dari penelusuran Riau Pos, ada sebagian daerah yang menjemput ke Jakarta Ahad (6/12) hasil tes tersebut. Jika pun tiba di Pekanbaru malam tadi, hari ini kemungkinan belum bisa diumumkan karena harus diterbitkan SK-nya dan ditandatangani bupati/wali kota.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail. Menurutnya, berkas dari Jakarta baru diterima masing-masing kabupaten/kota, Ahad (6/12). Oleh karena itu, lanjutnya, perlu proses lebih lanjut melakukan pemeriksaan berkas yang disampaikan Jakarta dan harus dilakukan penandatanganan SK oleh kepala daerah.

“Kita tidak bisa umumkannya Senin (hari ini, red). Kalau hari Selasa (besok, red), insya Allah bisa diumumkan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Riau,’’ ungkapnya kepada Riau Pos, Ahad (6/12) sekitar pukul 20.30 WIB di Kantor BKD Riau. Khusus untuk penerimaan Pemprov Riau, Zaini mengatakan tinggal menunggu tandatangan gubernur.

“Kita masih menunggu Bapak Gubernur untuk menandatangani SK. Insya Allah dalam satu atau dua hari ini SK itu akan ditandatangani, jika sudah ditandatangani kita akan segera umumkan baik melalui media cetak maupun di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan,’’ tutur Zaini Ismail kemarin.

Oleh karena itu, lanjutnya, kepada para pelamar diminta bersabar dalam satu atau dua hari ini pengumuman itu pasti akan dilakukan. Tinggal itu saja, SK penetapannya belum ditanda tangani Bapak Gubernur, beliau masih di luar kota. Jika beliau sudah ada di Pekanbaru SK itu akan segera ditanda tangani dan kita akan segera mengumumkannya,’’ tuturnya lagi.

Sebelumnya, BKD Riau menjadwalkan pengumuman diterbitkan di media lokal dan kantor BKD, Sabtu (5/12). Dengan alasan perubahan formasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Inhil, Rohul, dan Kota Dumai maka pengumuman ditunda pada hari kerja berikutnya.

Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI), Toto Pranoto, menambahkan, berkas hasil tes tertulis CPNS sudah diserahkan secara keseluruhan. Mengenai pengumuman peserta yang dinyatakan lulus CPNS tergantung dari pemerintah daerah. ‘’Tugas kita sudah sebagai tim independen yang dipercayai melakukan penilaian sudah dilakukan. Rekap hasil tes tertulis juga sudah diserahkan.

Sementara itu, dari kabupaten/kota di Provinsi Riau, hingga malam tadi informasi yang diterima daerah masih simpang siur. Untuk Pekanbaru, data CPNS belum diterima oleh pemerintah kota hingga malam tadi. “Saya saja belum terima, jadi belum bisa dipastikan pengumumannya,’’ ujar Sekretaris Kota Pekanbaru Yusman Amin.

Kondisi yang sama juga diungkapkan Bupati Kampar Burhanud­din Husin yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya malam tadi. Dia juga mengaku belum mendapatkan berkas CPNS yang dinyatakan lulus, karena data tersebut baru diterima di Jakarta oleh Sekda Kampar, Ahad (6/12) pukul 17.30 WIB. Meski sudah diterima, itu juga tidak serta merta bisa langsung diumumkan, karena, harus ada penetapan melalui surat keputusan bupati. ‘’Kalau Senin (hari ini-red) mungkin belum kita umumkan, diperkirakan itu baru bisa dilakukan pada Selasa (8/12),” ujarnya.

Sementara Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana dijelaskan Kepala BKD Drs Muharman MPd malam tadi, pihaknya memang sudah menerima berkas rekap dari LM-FEUI selaku tim pemeriksa independen di Jakarta. Dia sendiri, hingga pukul 21.00 WIB masih berada di Jakarta hendak terbang ke Pekanbaru dan langsung berangkat ke Taluk Kuantan. “Mungkin saya tiba di Taluk Kuantan Subuh dan paginya langsung ke Bupati. Tapi itu juga tidak otomatis bisa langsung diumumkan, karena harus dibuatkan terlebih dahulu SK Bupati Kuansing. Kemungkinan besar baru diumumkan Selasa (8/12),’’ ujarnya.

Penjelasan yang sama juga diungkapkan staf Kepala BKD Indragiri Hulu, Dedi. Dia memperkirakan pengumuman akan dilakukan serentak dengan kabupaten/kota lainnya pada Selasa (8/12). Hingga malam tadi, pihaknya belum mendapat informasi terbaru dari Kepala BKD, termasuk apakah akan ada perubahan jadwal pengumuamn atau tidak.

Kepala BKD Rohil H Syamsuddin SH saat dihubungi melalui telepon menyebutkan, pihaknya sudah menerima berkas dan sedang dalam perjalanan menuju Rokan Hilir malam tadi. ’’Tapi saya perkirakan pengumuman baru bisa dilakukan pada Selasa (8/12),’’ sebutnya.

Di Rohul, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Latihan (BKPL) Hj Sri Mulyati S.Sos juga pesimis akan bisa mengumumkan Senin (7/12) ini. “Bagaimana mau diumumkan, saya sendiri belum terima hasil tes untuk Rohul,’’ sebutnya.

Itu juga yang diungkapkan Kepala BKD Bengkalis, Hermizon yang mengaku hingga malam tadi belum menerima berkas penerimaan CPNS. ‘’Begitu dapat kita akan buat pengumuman secepatnya,’’ kata Hermizon.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Siak.‘’Belum. Sampai saat ini kita belum menerima informasi kapan diumumkan dan kita sifatnya menunggu pemberitahuan dari BKD Riau,’’ ujar Kepala BKD Siak Drs H Tengku Said Hamzah kepada Riau Pos, malam tadi di Siak.

Menurutnya, pihak BKD Riau juga tidak bisa membuka berkas pengumuman itu sendiri sebelum disaksikan masing-masing daerah. Karena berkasnya masih dalam sampul surat yang disegel, jadi tentu BKD Riau akan memberitahukan daerah tentang pengumuman tersebut.

Ia juga mengaku, saat ini masih sama-sama menunggu konfirmasi dari BKD Riau, yang diperkirakan dalam perjalanan. Pihaknya tentu akan memberitahukan secara terbuka hasil pengumuman ini kepada masyarakat, sehingga dalam penerimaan ini tidak ada kecurangan. “Ya kalau tidak besok, mungkin hari Selasa dan kita tunggu sajalah sampai ada pengumuman resmi dari BKD Riau,’’ ujarnya singkat.(new/gem/bud/esi/epp/dac/evi/sah/why/fat/ksm)

Sabtu, Desember 05, 2009

SELEKSI CPNS (RIAU) BATAL DIUMUMKAN

sumber: http://www.riaumandiri.net/rmn/index.php?option=com_content&view=article&id=4816%3Aseleksi-cpns-batal-diumumkan-&catid=34%3Aheadline&Itemid=111&lang=en

Saturday, 05 December 2009 00:00
There are no translations available.

Lima Kabupaten/kota Temui Menpan
PEKANBARU-Pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau yang rencananya akan diumumkan serentak hari ini, Sabtu (5/12) akhirnya ditunda. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau memutuskan menunda pengumuman tersebut karena terjadinya perubahan usulan mendadak dari sejumlah Kabupaten dan Kota terhadap formasi CPNS yang kosong.
Sejumlah daerah seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Dumai secara mendadak mengusulkan agar formasi PNS yang kosong atau tidak terpenuhi pada tahapan seleksi, tetap diisi. Caranya dengan menambah formasi yang ada, sehingga jumlah PNS yang diangkat tetap sesuai kuota yang ditetapkan.
Kaharuddin, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, BKD Riau, dikonfirmasi Riau Mandiri, Jumat malam (4/12) mengatakan, informasi penundaan itu diterima mendadak dari Jakarta. Kabupaten dan Kota yang mengajukan perubahan formasi itu langsung menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dengan adanya persetujuan Menpan itu, maka hasil seleksi CPNS yang telah selesai dilakukan oleh tim independen dari Universitas Indonesia (UI) terpaksa ikut ditunda pengumumanya sampai proses di daerah-daerah tersebut selesai.
“Pengumuman ditunda karena adanya sejumlah daerah mengusulkan formasi yang kosong pelamar tetap diisi dan itu sudah disetujui oleh Menpan, kita tunggu dulu proses ini selesai,” kata Kaharuddin.
Salah satu usulan yang diketahui, ungkap Kaharuddin, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tidak satupun pelamar dokter spesialis yang mengajukan lamaran. Demikian juga pada sejumlah daerah lainya pada jenis bidang tertentu. Akibatnya terjadi kekurangan jumlah PNS dan ditutupi dengan memindahkannya kepada bidang lain.
Pengumuman hasil seleksi inipun, ungkap Kaharuddin, besar kemungkinan tidak dapat dilakukan dalam dua hari ini. Berdasarkan pembicaraan dengan Sekdaprov Riau, pengumuman akan dilakukan pada hari kerja, Senin lusa jika semua proses sudah selesai.
Di kesempatan terpisah, Sekdaprov Riau, Wan Syamsiryus dikonfirmasi mengatakan, sampai Jumat sore kemarin, data hasil seleksi yang dikerjakan oleh tim independen belum sampai ke Riau. Dari keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, data itu sedang disiapkan dan kemudian dibawa lagi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meski demikian sesuai dengan kesepakatan dan janji awal tim independen yang ditunjuk menyatakan menyanggupi hasil seleksi itu telah selesai pada waktu yang ditetapkan semula.
“Harapan kita tetap diumumkan tetap waktunya. Sesuai jadwal, kecuali ada kendala sehingga harus ditunda,” kata Wan Syamsiryus di ruang kerjanya.
Dikatakan Wan, semua proses seleksi, ujian sampai pengawasan ujian dan pengumuman tes ditangani langsung oleh tim independen dari UI yang dikontrak Riau. Pemprov Riau tidak campur tangan sedikitpun dalam proses ini dan hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kecurigaan selama ini yang kerap muncul adanya nama-nama CPNS titipan yang tak akan mungkin terjadi lagi.
Seperti diketahui, seleksi CPNS tahun 2009 ini diikuti lebih dari 50 ribuan pelamar dari Kabupaten dan Kota di Riau. Ujian seleksi telah dilaksanakan 18 November 2009 lalu.

Menunggu Provinsi


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Hermanius belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pengumuman CPNS. Sampai Jumat malam kemarin belum ada kepastian tentang pengumuman CPNS. Pengumuman itu dikabarkan masih menunggu keputusan BKD Provinsi.
''Memang kalau menurut jadwal penerimaan tersebut diumumkan Sabtu(5/12)ini.Tapi hingga Jumat malam belum ada kepastian. Kita tidak tahu kapan penerimaan CPNS diumumkan sebab masih menunggu keputusan provinsi,''ujar Hermanius ketika dikonfirmasi, Jumat(4/12) di Balai Payung Sekaki.
Namun, tahun 2010 nanti, Hermanius mengatakan kemungkinan besar akan tetap melakukan penerimaan CPNS mengingat jumlah CPNS yang diterima sekarang masih kurang, jika dibandingkan rasio penduduk Pekanbaru. Idealnya dengan jumlah penduduk 800 ribu jiwa, jumlah PNS yang ada seharusnya sekitar 12 ribu.
''Selain itu, penerimaan CPNS disetujui berdasarkan jumlah PNS yang pensiun.Tahun ini saja yang dibutuhkan seribu, namun realisasinya hanya sekitar empat ratus,''tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru,M Sabarudi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa mengontrol secara maksimal penerimaan CPNS. Kendati demikian, pihaknya sudah menyampaikan agar penerimaan CPNS dilakukan secara transparan. ''Hingga saat ini, pihak DPRD belum menerima pengaduan. Pengumuman pun hendaknya dilakukan secara transparan,"imbuhnya.-yon,hai.

Jumat, Desember 04, 2009

UN 2010

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8299
Selasa, 01/12/2009 11:17:57 | 938 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Penerapan Ujian Nasional Mungkin 2-3 Tahun Lagi

“Ujian Nasional (UN) saat ini belumlah perlu, yang diperlukan adalah Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), sambil pemerintah dan BSNP menyiapkan pencapaian delapan standarisasi pendidikan di setiap daerah dengan mempunyai target kapan penerapan UN akan di terapkan apakah 2 atau 3 tahun kedepan”

PK-Sejahtera Online: Dalam rangka meningkatkan hasil mutu pendidikan nasional, DPR-RI melalui komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) periode 2009-2013 guna mendapatkan masukan-masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Hampir semua pertanyaan menanyakan tentang permasalahan Ujian Nasional. Khususnya delapan standar penilaian yang kurang adil bagi setiap daerah. Tidak semua daerah memiiki standarisasi yang sama sedangkan secara standar penilaianya semua disamakan sehingga hasilnya perbeda.

Delapan standar itu adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan,Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Raihan Iskandar Lc, MM. salah satu anggota DPR-RI komisi X asal PKS dari Aceh menyampaikan “Ujian Nasional (UN) saat ini belumlah perlu, yang diperlukan adalah Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), sambil pemerintah dan BSNP menyiapkan pencapaian delapan standarisasi pendidikan di setiap daerah dengan mempunyai target kapan penerapan UN akan di terapkan apakah 2 atau 3 tahun kedepan”

Raihan juga menambahkan “dalam pedoman delapan standarisasi pendidikan sudah cukup baik namun implementasi dilapangan tidak sesuai dengan apa menjadi standarisasi pendidikan mulai dari kualitas guru, prasarana dan sarana yang tidak sesuai, jumlah murid yang banyak dalam 1 kelas yang idealnya di bawah 30 tapi dilapangan lebih dari 40an”.

Dan diakhir RDPU, BNSP melalui komisi X DPR-RI juga mengharapkan kerjasamanya untuk mengawasi implementasi 8 standarisasi pendidikan kepada Depdiknas, karena secara wewenang mereka hanya mengembangkan, merumuskan, memberikan rekomendasi kepada Depdiknas dan selanjutnya merekalah yang mengimplementasikan.

Ketua BNSP, Prof Eddy Mungin Wibowo menanggapi bahwa permasalahan yang ada pada setiap pelaksanaan ujian nasional adalah karena kepala dinas pendidikan provinsi maupun kab/kota serta kepala sekolah selalu berganti-ganti sehingga kesiapan untuk menghadapi ujian nasional menjadi kuran. Bergantinya kepala dengan bergantinya kebijakan dan tidak menindaklanjutinya permasalahan yang ada.

Eddy juga mengatakan UN akan tetap diadakan mengingat untuk memotivasi anak untuk belajar, beliau mengatakan juga bahwa dalam hidup ini perlu ujian agar manusia apakah masuk surga atau neraka, begitu juga dengan UN.



Pengirim: MHN Update: 01/12/2009 Oleh: MHN

UN 2010

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7476
Rabu, 10/06/2009 11:18:40 | 2.267 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Jangan Jadikan UN Penentu Kelulusan

Fraksi-PKS Online: Anggota Komisi X DPR RI Yusuf Supendi menolak Ujian Nasional (UN) sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. ”PP itu perlu direvisi dan dicabut,” tegasnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Seperti diketahui pasal 68 huruf c PP nomor 19 tahun 2005 menyatakan hasil ujian nasional digunakan sebagai pertimbangan kelulusan peserta didik. "Hal itu bertentangan dengan ruh dan napas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional," kata anggota Fraksi PKS ini.

Ia menyatakan dirinya sudah menolak penerapan PP tersebut sejak empat tahun lalu. " "Sekalipun beraneka ragam retorika dan alasan yang dilontarkan Pemerintah, namun realitasnya dan kenyataan di lapangan Ujian Nasional tetap sebagai faktor penentu kelulusan," ujarnya.

Ujian Nasional sendiri dalam pelaksanaannya masih sarat masalah selama bertahun-tahun. Yang kerap terjadi adalah praktik jual beli soal dan kecurangan selama UN. Seperti terjadi di beberapa sekolah yang mengalami tingkat kelulusan siswa nol persen alias tak ada yang lulus UN sama sekali, diduga terjadi kecurangan saat UN berlangsung. Hal tersebut telah dilaporkan Tim Pengawas Independen (TPI) UN beberapa waktu lalu.

Sekolah-sekolah tersebut akhirnya diminta melakukan ujian ulang sebagaimana surat edaran Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) bernomor 16/SKUN/BSNP/U/2009.

Atas surat edaran ujian ulang ini, Yusuf Supendi mengecamnya. "Mereka (siswa) telah mengikuti Ujian Nasional secara tidak normal karena ada kecurangan, dengan dalih apapun ketidaklulusan itu tetap terjadi," katanya. Ia menilai sebaiknya kembali kepada sistem seperti tahun 2005 lalu, dimana siswa yang tak lulus dipersilahkan mengikuti ujian paket C.

Terbitnya surat edaran BNSP tersebut dinilai Yusuf Supendi telah mengabaikan prinsip profesionalisme, karena itu ia meminta para pejabat terkait yang mengeluarkan dan mengedarkan surat itu ditindak. "Mereka perlu dipersingkat masa tugas dan jabatannya, serta dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain sebagai wujud sanksi administratif dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas dia.

Ia juga meminta kasus kecurangan UN itu diusut tuntas dan para pelakunya dipidanakan. "Usut dan hukum secara tegas yang memberikan dan mengedarkan kunci jawaban palsu UN."

Hari Guru

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8271

Rabu, 25/11/2009 14:04:47 | 114 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Hari Guru 25 November 2009

Presiden Harus Tunaikan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Fraksi-PKS Online: Dalam rangka meningkatkan mutu dan output pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru. Indonesia membutuhkan guru yang profesional sehingga akan melahirkan lulusan yang berkualitas. Selama ini kualitas guru tidak menjadi prioritas, bahkan terkesan terbelakang.

"Guru merupakan ujung tombak sebuah lembaga pendidikan. Baik tidaknya kualitas pendidikan sebagian besar tergantung pada guru. Wajar jika kesejahteraan guru harus diperhatikan," kata Anggota Komisi X dari FPKS Herlini Amran di gedung wakil rakyat, Rabu (25/11).

Peningkatan kesejahteraan guru, lanjut Herlini, sesuai dengan janji Presiden SBY saat merayakan Hari Guru tahun 2008 di Pekanbaru, Riau. Saat itu SBY berjanji bahwa pendidikan menjadi prioritas. SBY dan menterinya akan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Ini adalah komitmen dan tanggungjawab negara meningkatkan kesejahteraan guru.

"Pemerintah harus memenuhi janjinya dengan segala tantangan dan keterbatasannya dalam meningkatkan pendidikan, agar lebih bermartabat, unggul, dan berdaya saing," cetus Anggota DPR dari Dapil Riau ini.

Kepada Guru Indonesia, Herlini yang juga anggota Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera ini berpesan agar melakukan proses pendidikan dengan cinta dan memberi contoh moral yang baik kepada anak didik. Para guru juga harus menjadi motivator dengan melakukan empathic encouragement (memberi dorongan dengan empati) dalam proses belajar mengajar.

"Guru harus memberikan contoh penegakkan moral dan akhlak yang baik. Dari mereka lah moral dan akhlak bangsa terbentuk," kata Herlini.

Herlini Amran meminta agar hari guru tidak berhenti pada seremonial belaka. Pemerintah bersama guru harus melakukan upaya dan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan itu sendiri.

"Selamat Hari Guru dan terima kasih atas seluruh baktinya dalam mendidik bangsa. Semoga guru Indonesia semakin profesional dalam mendidik bangsa," pungkasnya.


Pengirim: Yusuf Hasan Update: 25/11/2009 Oleh: Rafli W

UN 2010

Hasil UN Abaikan Kerja Keras Anak
DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES
Secara sah keputusan MA harus diikuti, karena itu harus cepat diambil keputusan. Kalau tidak, kerugian akan berimbas pada anak didik.
Artikel Terkait:

* Wah, Ujian Nasional Bakal Diadakan Dua Kali
* Sedih Tiap Kali Teringat UN....
* Pemerintah Tetap Laksanakan Ujian Nasional
* Nuh: Perdebatan UN Tidak Akan Pernah Rampung
* DPD: Dateline Depdiknas Sampai Februari 2010

Kamis, 3 Desember 2009 | 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil ujian nasional sebagai syarat kelulusan mengabaikan potensi dan kerja keras anak selama belajar di sekolah. Kelulusan siswa hanya dilihat dari pencapaian kemampuan kognitif yang dilakukan sesaat daripada melihat keseluruhan proses belajar siswa di sekolah.

Demikian pendapat yang dikemukakan sejumlah kepala sekolah dari berbagai daerah, Kamis (3/12). Pihak sekolah yang mulai menerapkan penilaian siswa secara holistik tidak berdaya untuk meluluskan siswa yang berpotensi karena terganjal nilai ujian nasional (UN) yang tidak memenuhi standar nilai minimal yang ditetapkan pemerintah pada mata pelajaran tertentu.

"Selama ini sekolah menerapkan penilaian yang utuh untuk setiap siswa. Kami tidak hanya menilai siswa dari pencapaian angka-angka saja, tetapi melihat bagaimana mereka berkembang dalam belajar. Tetapi prinsip penilaian sekolah yang seperti itu tidak bisa diterapkan pada saat kelulusan siswa kelas III. Guru dihadang nilai UN," kata Hartono, Kepala SMAN 12 Bandung.

Menurut Hartono, dalam kenyataannya, sekolah tidak bisa meluluskan siswa jika ada nilai UN yang tidak memenuhi standar. "Dinas pendidikan tidak akan menerima siswa itu dinyatakan lulus. Meskipun guru kenal betul bagaimana semangat dan potensi belajar anak itu, kami tidak bisa meluluskan siswa. Data di dinas, siswa itu tidak lulus," jelas Hartono.

Hamdi menyatakan sekolah sebenarnya ingin supaya kontribusi penilaian guru yang jadi pertimbangan utama dalam meluluskan atau tidak meluluskan siswa. "Tetapi regulasi formalnya, nggak lulus UN, ya siswa tidak lulus sama sekali. Padahal, guru tidak sembarangan juga dalam meluluskan siswa karena harus menjaga kualitas sekolahnya," ujar Hamdi.

"Pelaksanaan UN itu selalu menimbulkan rasa was-was. Untuk memberi rasa tenang pada guru, siswa, dan orang tua, sekolah mengadakan pendalaman materi. Kondisi itu terjadi karena UN dipakai sebagai penentu kelulusan," sambung Hamdi.

Syamsuddin, Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia, menjelaskan hasil UN yang dijadikan landasan kelulusan tidak adil buat siswa. Kompetensi-kompetensi siswa dikebiri hanya karena tidak lulus pada sebagaian mata pelajaran UN. "Tidak semua anak pandai Matematika. Itu bukan berarti mereka bodoh. Kan, masih ada kompetensi-kompetensi lain yang menonjol yang dicapai siswa," ujar Syamsuddin.

Apalagi kondisi sekolah madrasah sekitar 90 persen milik swasta, menghadapi tantangan berat dalam mencapai standar pendidikan nasional. Sekolah madrasah umumnya melayani masyarakat tidak mampu hingga ke pedesaan, tetapi minim bantuan pemerintah karena dinilai bukan milik pemerintah. "Mestinya penilaian itu dipadukan antara penilaian sekolah dan UN. Jangan hanya UN yang jadi penentu," katanya.

ELN

Editor: made
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/03/17172729/siswa.un.menjadi.beban.psikologis

Siswa: UN Menjadi Beban Psikologis
shutterstock
Ilustrasi: Menurut siswa, UN diharapkan tidak lagi menjadi beban psikologis siswa, orang tua, guru dan masyarakat, serta tidak menjadi standar kelulusan siswa. Standar nilai kelulusan yang ditentukan oleh Depdiknas cukup tinggi dan memberatkan, yakni nilai kumulatif untuk enam pelajaran sebesar 5,5.
Artikel Terkait:

* Wah, Ujian Nasional Bakal Diadakan Dua Kali
* Sedih Tiap Kali Teringat UN....
* Mendiknas: UN Jalan Terus
* Mendiknas: Kami Akan Patuh...

Kamis, 3 Desember 2009 | 17:17 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com - Ratusan siswa SMAN I Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meminta pemerintah untuk tidak menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa karena dinilai memberatkan serta menjadi beban psikologis bagi mereka.

Seorang siswa Kelas XII IPS, Sobur Efendi, Kamis (3/12) mengatakan, dirinya mendukung pelaksanaan UN sebagai evaluasi materi. Hanya, kata dia, UN tidak dijadikan standar kelulusan bagi siswa dan kelulusan diserahkan menjadi kewenangan sekolah.

Ratusan siswa tersebut berkumpul di halaman sekolah yang didampingi langsung oleh guru-gurunya dengan memegang poster-poster bertuliskan Serahkan Kelulusan Kepada Guru Kami, Maju Terus Dukung Keputusan MA dan UN Tidak Menjamin Mutu Pendidikan.

Siswa kelas XII IPA, IPS dan Bahasa, kemudian membacakan pernyataan sikapnya tentang dukungan atas putusan kasasi MA. Menurut siswa, UN diharapkan tidak lagi menjadi beban psikologis siswa, orang tua, guru dan masyarakat, serta tidak menjadi standar kelulusan siswa.

Setelah membacakan pernyataan sikapnya, ratusan siswa melakukan doa bersama dan melakukan sujud syukur sebagai tanda dukungannya terhadap putusan MA tersebut. Sobur mengaku, standar nilai kelulusan yang ditentukan oleh Depdiknas cukup tinggi dan memberatkan, yakni mencapai nilai kumulatif untuk enam pelajaran sebesar 5,5.

"Dengan standar nilai yang sangat tinggi ini, saya khawatir tidak lulus ujian. Namun, saya akan belajar dan berdoa agar lulus," katanya.

HASIL TEST CPNS

sumber: http://www.metroriau.com/read/pekanbaru/1174/2009/12/03/besok--hasil-tes-cpns-diumumkan.html
Besok, Hasil Tes CPNS Diumumkan

Kamis, 03 Desember 2009 - 20:11:29 WIB
PEKANBARU - Hasil tes tertulis seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Pekanbaru akan diumumkan besok, Sabtu (5/12). Pengumuman disampaikan melalui media massa.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, H Hemanius, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Pekanbaru dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Kota Pekanbaru 2010 di Balai Payung Sekaki, Kamis (3/12). "Sejauh ini belum ada perubahan, masih sesuai dengan jadwal.Jadi kemungkinannya tanggal 5 Desember,� ujar Hermanius.

Menurutnya, jadwal skedul yang disusun bukan harga mati dan sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya, ketika ada rencana pengumuman hasil seleksi CPNS tanggal 1 Desember bisa dimundurkan menjadi tanggal 5 Desember.

�Kita tidak bisa memastikan, kapan hasil seleksi ini diumumkan, karena proses koreksi lembar jawaban bukan dilakukan oleh kita, tapi orang lain,� jelasnya.

Secara umum, sambung Hermanius, pengumuman hasil seleksi CPNS di seluruh
kabupaten/kota di Riau dikoordinir Pemprov Riau. Begitu hasilnya sampai di pemprov langsung disebarkan ke daerah-daerah. �Tidak tertutup kemungkinan ada perubahan dari pemprov, sehingga pengumuman dari kita pun mengalami perubahan,� katanya.

Kalau tidak ada perubahan, sambung Hermanius, hasil seleksi CPNS di lingkungan Kota Pekanbaru diumumkan di sejumlah satker, misalnya Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya. �Disamping itu, hasil ini juga akan kita umumkan di media massa. Ini wajib,� ujarnya sambil tersenyum.

Bagi peserta seleksi CPNS yang lulus, kata Hermanius, maka terhitung tanggal 7 Desember hingga tanggal 17 Desember 2009, mereka diminta mendaftar ulang kepada panitia penerimaan untuk melakukan pemberkasan terhadap persyaratan-persyaratan yang diminta kemudian dari peserta. �Nanti akan kita tempelkan pengumuman syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran ulang nanti,� kata Hermanius.

Sebelumnya diberitakan, jumlah peserta seleksi CPNS di lingkungan Kota Pekanbaru yang lulus administrasi sebanyak 5.771 orang dan yang mengambil nomor sebanyak 5.211 (90,30 %), sedangkan sisanya sebanyak 560 orang tidak mengambil mengambil nomor.

Secara rinci, jumlah pelamar CPNS yang lulus administrasi untuk tenaga guru sebanyak 1.591 orang yang mendaftar ulang atau mengambil nomor ujian 1.463 orang dengan persentase 91,85% dan tidak mengambil 128 berkas. Bidang tenaga kesehatan 1.436 dan yang mengambil nomor 1.268 orang persentasenya 88,30% dan yang tidak mengambil sebanyak 168 orang. Untuk Tenaga Teknis sebanyak 2.744 orang, yang mengambil nomor 2.480 orang persentasenya 90,30% dan tidak mengambil sebanyak 264 orang. (zul)

JAMBORE PAUD RIAU 2009

SUMBER: http://www.metroriau.com/read/metrodukasi/1164/2009/12/03/masih-banyak-guru-di-riau-belum-si.html
Jambore Pendidik PAUD se-Riau
Masih Banyak Guru di Riau Belum SI

Kamis, 03 Desember 2009 - 19:51:43 WIB
PEKANBARU- Pelaksanaan Jambore Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Milad Himpunan Tenaga Pendidik Usia Dini (Himpaudi) ke 3 di Hotel Furaya, (3/12) diikuti 1.500 orang peserta yang berasal dari kalangan pendidik.

Dalam kegiatan itu, juga diketahui bahwa saat ini masih banyak guru-guru di Riau yang belum Strata Satu (S1)." Meskipun ada beberapa yang sudah SI, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kedepan kita berharap PGRI dan PTK-PNF bisa memberikan perhatian lebih kepada guru yang belum SI, dengan cara memberikan bantuan pendidikan," harap Ketua Himpaudi Riau, Prof Dr Hj Netti Herawati disela-sela sambutannya.

Dihadapan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Prof Dr Irwan Effendi, Ketua PGRI Riau, Prof Dr Isjoni serta Direktur Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK-PNF) Dr Erman Syamsuddin, Netti juga mensosialisasikan mengenai Peraturan Menteri yang berisi mengenai standar PAUD formal dan non formal.

Menurut Netti, kegiatan ini sangat bagus dilaksanakan. Apalagi melihat tingginya antusias para tenaga pendidik yang hadir dalam acara Jambore PAUD se Riau dan Milad Himpaudi ke 3 ini." Awalnya kita hanya memprediksi kegiatan ini akan dihadiri 600 orang tenaga pendidik saja. Tapi kenyataannya jumlah perserta yang hadir mencapai 1.500 orang, ini sangat luar biasa," pujinya.

Dari ribuan tenaga pendidik yang hadir ini, kata Netti ada beberapa diantara mereka yang datang menggunakan dana pribadi. Seperti dari Kabupaten Kampar yang berjumlah 349 orang serta sebanyak 190 orang dari Kabupaten Siak.

Tak hanya dari meledaknya jumlah peserta, tingginy antusias peserta untuk mengikuti kegiatan ini dapat disaksikan ketika ribuan tenaga pendidik yang berasal dari berbagai daerah itu menyanyikan lagu Lancang Kuning dan Mars Himpaudi.(mg1)

Kamis, Desember 03, 2009

HASIL SELEKSI CPNS 2009

Ingin melihat pengumuman hasil ujian CPNS/CPNSD tahun 2009 dibeberapa daerah yang diselenggarakan UI? silahkan klik di link berikut:
www.LMFEUI.com atau klik di sini

semoga bermanfaat. Untuk Riau belum ada...

Rabu, Desember 02, 2009

Ujian Nasional 2010 tetap jalan

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/170055/1252091/10/mendiknas-un-tetap-jalan

Selasa, 01/12/2009 17:00 WIB
Mendiknas: UN Tetap Jalan
Luhur Hertanto - detikNews

(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Pemerintah tetap akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Namun akan ada sedikit perbedaan bila dibandingkan UN yang sebelum-sebelumnya.

"Ujian nasional meski agak berbeda akan tetap jalan. Para guru tetap harus melaksanakan," kata Mendiknas M Nuh.

Ini dia sampaikan dalam sambutan Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-64 PGRI. Acara berlangsung Selasa (1/12/2009) sore di Senayan, Jakarta.

Tidak dijelaskan secara detail apa yang jadi pembeda antara UN akan datang dengan sebelumnya sebagai tolok ukur kelulusan peserta didik. Perlu diketahui MA dalam putusan kasasinya menyatakan UN bukan lagi sebagai syarat wajib kelulusan.

"Kalau menuruti kemauan, ya maunya lulus tidak pakai uian. Tapi kan nggak benar juga," ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Usai sambutan dari Mendiknas M. Nuh, Presiden SBY menyampaikan tanda kehormatan Satya Lencana Kehormatan Pembangunan bidang Pendidikan. Di jajaran pemerintah, penerimanya adalah sembilan orang kepala daerah.

Tujuh orang diantaranya adalah wali kota/bupati. Yakni HM Basyir Ahmad (Pekalongan), MR Kambu (Jayapura), H Zulkarnain Karim (Pangkal Pinang), KH Robbach Ma'sum (Gresik), Amri Tambunan (Deli Serdang), Andi Hatta Marakarma (Luwu Timur), Hasan Basri Agus (Sarolangun) dan Anak Agung Gde Agung (Badung).

Dua sisanya ada gubernur. Yakni Syahrul Yasin Limpo (Sulsel) dan H Eko Maulana Ali (Bangka Belitung).

(lh/nwk)

GAJI GURU PNS NAIK (lagi), Swasta?

sumber:http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/234012/1252265/10/tambahan-penghasilan-bagi-guru-pns
Selasa, 01/12/2009 23:40 WIB
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Para guru Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia akan mendapat tambahan uang tunjangan sebesar Rp 250 ribu per bulan. Tambahan penghasilan ini hanya untuk guru yang selama ini belum mendapatkan tunjangan profesi.

Payung hukum bagi pencairan tunjangan profesi itu adalah Perpres 52/2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS. "Tadi pagi telah saya tandatangani," kata Presiden SBY.

Kabar baik ini SBY sampaikan dalam sambutan di peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-64, Selasa (1/12/2009). Acara digelar di arena tenis tertutup Senayan, Jakarta.

Presiden menjelaskan di dalam perpres itu dinyatakan besar nilai tunjangan profesi bagi guru adalah Rp 250 ribu per bulan. Aturan pemberian tunjangan ini dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2009 yang artinya akan dibayarkan rapel untuk masa anggaran tahun ini.

"Dengan keluarnya Perpres itu, Alhamdulillah penghasilan guru terendah, dapat mencapai sekurangnya Rp 2 juta/bulan," imbuh SBY disambut meriah ribuan guru yang hadir di lokasi acara.

Berdasar data yang ada sekarang ini paling tidak ada 2,5 juta orang guru PNS belum mendapatkan tunjangan profesi. Sebanyak 2,1 juta di antaranya adalah guru di lingkungan Departemen Agama.

(lh/lrn)

Selasa, Desember 01, 2009

UN 2010

Selasa, 01/12/2009 12:51 WIB
MA: Putusan Tak Melarang UN
Hery Winarno - detikNews

foto: ilustrasi
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tidak melarang digelarnya ujian nasional (UN). Dalam amar putusan kasasi, yang mesti dilakukan pemerintah yakni hanya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

"Putusan Mahkamah Agung itu tidak meniadakan adanya ujian nasional, karena dari awal pemohon yang terdiri dari warga negara, pemerhati, pendidikan, dan wakil orang tua korban UN yang jumlahnya 58 tidak meminta itu. Sehingga dengan adanya putusan MA, bukan berarti ujian nasional oleh Depdiknas ditiadakan," jelas Kepala Biro Humas MA Nurhadi di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (1/12/2009).

Dia menjelaskan, para pemohon dalam gugatannya hanya meminta dilakukan perbaikan dari sistem pendidikan yang ada saat ini. Para pemohon menilai jika masih ada kesenjangan sistem pendidikan di daerah dan di perkotaan.

"Selain itu, juga belum tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai. Putusan kasasi kita tetap menguatkan putusan di Pengadilan Negeri karena alasannya judexi hal ini sesuai dengan dasar alasan hukum yang ada," terangnya.

Dalam putusan kasasi 14 September 2009, eksepsi dan proposisi dari wakil pemerintah juga ditolak. Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2007 lalu, dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2008 lalu.

Hasil putusan menyatakan tergugat 1 sampai 4, yakni tergugat 1 presiden, kedua wapres, ketiga Mendiknas, ketiga BSNP, dinilai majelis kasasi telah lalai dalam pemenuhan HAM terhadap warga negara yang menjadi korban UN.

"Khususnya hak atas pendidikan karena pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses informasi lengkap sebelum menyelenggarakan ujian nasional," tutupnya.

Gugatan yang dilayangkan terkait penyelenggaraan UN 2005-2006. Ketika periode itu banyak yang gagal sehingga ada yang bunuh diri dan stres. Sedang pemerintah tidak memberikan layanan psikologis untuk para siswa.

(ndr/iy)

sumber:http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/125110/1251820/10/ma-putusan-tak-melarang-un
SUMBER: WWW.ANTARANEWS.COM
http://www.antaranews.com/berita/1259597829/komnas-pa-un-harus-ditangguhkan

Komnas PA :UN Harus Ditangguhkan
Senin, 30 November 2009 23:17 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 280 kali
Medan (ANTARA News) - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) meminta pemerintah menangguhkan pelaksanaan ujian nasional (UN), hingga sistem dan standard pendidikan diperbaiki agar memadai.

"Pemerintah harus menangkap apa yang tersirat dari keputusan Mahkamah Agung, sehingga pelaksanaan UN ditangguhkan hingga sistem pendidikan diperbaiki," kata Ketua Komnas PA, Seto Mulyadi, kepada ANTARA News di sela pembukaan malam penganugerahan Festival Film Anak (FFA), di Medan, Senin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan UN saat ini masih bersifat diskriminatif karena pemerintah belum menyediakan sarana pendidikan yang memadai secara merata bagi sekolah-sekolah di seluruh provinsi.

"Ujian Nasional harus dihentikan sampai pemerintah bisa memenuhi hak-hak anak terkait sarana pendidikan yang memadai," tegasnya.

Pemerhati masalah pendidikan anak yang akrab dipanggil Kak Seto itu mengemukakan, kewajiban pemerintah adalah membenahi sistem dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai terkait tiga faktor yaitu guru, sarana dan proses.

Pola pendidikan nantinya diharapkan mampu membuat siswa merasa senang belajar, sehingga siswa dapat mengembangkan segala potensi dan kreativitasnya dengan baik.

Menurut dia, selama ini sistem pendidikan tidak mendukung anak untuk berkreasi dan menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang mereka untuk pengembangan diri, sehingga partisipasi mereka dalam mengungkapkan pendapat sangat terbatas.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada kesempatan itu mengatakan, UN diharapkan tetap dapat dilaksanakan, hanya saja tidak lagi difungsikan sebagai syarat kelulusan siswa, melainkan ajang evaluasi standar kualitas pendidikan nasional.

"Pelaksanaan UN dapat dijadikan barometer kualitas pendidikan suatu provinsi sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah setempat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerahnya," katanya. (*)

COPYRIGHT © 2009

PENGUMUMAN CPNS RIAU

SUMBER: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9225&kat=7
5 Desember, CPNS Diumumkan
1 Desember 2009
12 klik Beritahu Teman

Laporan MASHURI KURNIAWAN, Pekanbaru mashurikurniawan@riaupos.com
Bila tidak ada permasalahan dalam penilaian oleh tim independen, hasil tes tertulis 50.000 lebih peserta CPNS akan diumumkan pada 5 Desember 2009 mendatang.

Pengumuman ini dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Wan Syamsir Yus menjelaskan, berdasarkan informasi, pengumuman hasil tes tertulis memang akan diumumkan pada Desember mendatang. Hanya saja, tanggal pastinya belum bisa diketahui, dan berkemungkinan besar awal Desember.

‘’Informasinya memang 5 Desember 2009 pengumuman CPNS. Tapi, itu bila tidak ada halangan. Bisa saja diundurkan, kita lihat saja nanti,’’ ujarnya kepada wartawan, Senin (30/11), usai menyerahkan SK CPNS Sekretaris Desa (Sekdes) se-kabupaten/kota di Riau.

Wan berpendapat, seluruh hasil kelulusan CPNS akan terbuka. Bagi mereka yang lulus, sambungnya, nama pasti dicantumkan dalam pengumuman. ‘’Kalau berkeinginan jadi CPNS mendaftar sebagai Sekdes saja,’’ ungkapnya berseloroh.

Dalam pada itu, Direktur Lembaga Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, awal Desember memang akan diumumkan hasil tes terulis CPNS di Riau. Namun demikian, Toto belum bisa memastikan tanggal pastinya. Karena hasil ter tertulis masih dalam tahap pemeriksaan.

‘’Kalau tidak ada halangan awal Desember. Tapi, saya belum bisa pastikan. Tidak ada halangan pasti seceatnya kita umumkan,’’ pungkasnya.(zar)

Senin, November 30, 2009

Gaji Guru Bantu Riau

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9111&kat=7

Gaji Guru Bantu Kerap Terlambat
30 November 2009
4 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Gaji Guru Bantu Provinsi (GBP) yang jumlahnya secara keseluruhan sekitar 7.000 orang dan tersebar diseluruh kabupaten/kota se-Riau, dikeluhkan sering terlambat, bahkan sering dirapel tiga bulan sekali.

Padahal, gaji guru bantu itulah satu-satunya penghidupan guru bantu, walaupun memang ada dianggarkan di kabupaten/kota dana transportasi, tapi tidak disemua daerah.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Riau, Syarif Hidayat kepada wartawan kemarin. Ia mengetahui hal itu, selain langsung dari guru bantu provinsi, juga dari aparatur pemerintah daerah sebab tentu saja keluhan itu pertama sekali disampaikan ke Disdik setempat. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan supaya jangan lagi terjadi keterlambatan pembayaran gaji guru bantu.

‘’Sampai-sampai Bupati menelepon saya menyampaikan kondisi ini. Para guru bantu ini bekerja setiap hari dan harusnya mendapatkan upah setiap bulannya. Kalau gaji mereka dibayarkan tiga bulan sekali, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga. Kita minta Disdik untuk benar-benar memperhatikan ini,’’ terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Prof Irwan Effendi menjawab hal ini, keterlambatan hanya terjadi pada awal-awal tahun, dikarenakan proses pencairan APBD yang memerlukan waktu. Dan untuk proses pencairan gaji tiap bulannya, ia mengatakan sudah dilakukan secepatnya dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.(hpz)

UN 2010

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9127&kat=3

Dua Mata Pelajaran Boleh Nilai 4, Nilai Rata-rata Tetap 5,5
UN 2010 Lebih Ketat
30 November 2009
4 klik Beritahu Teman

JAKARTA (RP) - Pemerintah berjanji ujian nasional (UN) bakal jalan terus. Namun dengan syarat, akan dilakukan berbagai upaya perbaikan di segala sektor.

Salah satunya, memperketat pengawasan ujian tersebut. Tujuannya, untuk mengurangi kecurangan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, hasil UN diharapkan lebih kredibel.

Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memperbaiki pelaksanaan UN 2010. “Upaya perbaikan itu bukan karena adanya putusan MA. Tapi, karena kami merespons berbagai masukan masyarakat,” terangnya, kemarin.

Salah satu upaya tersebut adalah memperketat pengawasan UN. Tahun ini, kata Djemari, peran perguruan tinggi bakal dioptimalkan. Jika sebelumnya, perguruan tinggi hanya sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan untuk masuk ruangan ujian, maka tahun ini PTN diberi kewenangan untuk masuk ruangan dan melakukan pengawasan.

Dengan catatan, kehadiran mereka tidak mengganggu ketenangan ujian. “Tahun lalu, peran mereka belum optimal karena tidak diperbolehkan masuk ruang,” ungkapnya.

Selain itu, pencetakan naskah soal hingga pendistribusian bakal di-handle PTN. Tahun lalu, tugas tersebut diemban Dinas Pendidikan provinsi. Namun, pada 2010, PTN diberi kewenangan penuh untuk mengawal soal UN. Termasuk, mengawal proses scanning Lembar Jawaban UN(LJUN).

Tak hanya itu, kata Djemari, mulai tahun depan, UN tidak boleh diawasi oleh guru mata pelajaran yang diujikan. “Kalau tahun lalu masih boleh. Misalnya, guru matematika tidak boleh jadi pengawas saat ujian matematika berlangsung,” terangnya. Hal itu, kata dia, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan.

Upaya perbaikan UN, kata Djemari, juga bisa dilihat dengan adanya kebijakan ujian ulang. Menurutnya, ujian tersebut memberi peluang terhadap siswa yang gagal dalam ujian utama. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan BSNP di berbagai daerah. “Kebijakan tersebut kami ambil karena semata-mata mempertimbangkan berbagai masukan dari orang tua,” ungkapnya.

Djemari mengatakan, tiap tahun BSNP mengevaluasi ujian tersebut dengan mengunjungi berbagai daerah.

Dari survei itu, banyak keluhan datang dari orang tua ihwal penilaian UN. Mereka banyak yang protes karena gara-gara anaknya mendapat nilai 4 pada salah satu mata pelajaran, kemudian gagal lulus ujian tersebut. Padahal, nilai mata pelajaran lainnya cukup tinggi.

“Karena itu, kami akhirnya akomodasi masukan tersebut dengan memperbolehkan ada nilai 4 untuk dua mata pelajaran. Sedangkan, untuk mata pelajaran lain harus di atas 4,25,” paparnya. Sementara, secara keseluruhan nilai rata-rata UN harus 5,5. Standar nilai rata-rata minimal itu tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

BSNP, kata Djemari, juga segera merespon rekomendasi Komisi X yang meminta agar lembaganya mengkaji lebih dalam pelaksanaan UN. Karena itu, rencananya hari ini BSNP bakal mengagendakan pertemuan bersama Balitbang untuk membahas perbaikan UN 2010. Pertemuan itu juga akan membahas putusan MA. “Hasil pertemuan itu nanti kami laporkan kepada Mendiknas,” jelasnya.

BSNP juga merespon masukan salah satu anggota Komisi X agar pelaksanaan UN diubah menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) seperti yang diterapkan untuk jenjang SD. “Kami akan kaji dulu. Tapi, risikonya tinggi karena penyusunan soal diserahkan daerah. Sehingga, dikhawatirkan hasil ujian tidak comparable,” ujarnya.

Djemari menambahkan, kendati UN tetap dilaksanakan, pihak sekolah juga diminta menyiapkan ujian sekolah dengan sebaik mungkin. Agar nilai baik siswa tidak bergantung UN. “Karena kalau ujian sekolah siswa tidak lulus, ya mereka bisa saja tidak lulus. Karena ujian sekolah juga menjadi penentu kelulusan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang Depdiknas Mansyuri Ramli mengatakan, demi perbaikan pelaksanaan UN, pihaknya meminta agar sekolah dan siswa jujur. Sebab, berdasarkan penelitian Balitbang, kecurangan dalam penyelenggaraan UN masih terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan ujian bakal diperketat.

Apalagi, prosedur operasional standar (POS) UN 2010 sudah selesai disusun. Tak hanya itu, untuk menghindari kasus nilai sama seperti tahun lalu, Balitbang meminta agar peserta didik tidak mempercayai adanya kunci jawaban palsu yang beredar saat ujian berlangsung.

Tahun lalu, kasus tersebut masih marak terjadi. Alhasil, ada sekitar 33 SMA yang siswanya terancam tidak lulus seratus persen.

Mengantisipasi persoalan itu, Depdiknas meminta agar peran pihak kepolisian maupun masyarakat ditingkatkan. Sebab, kasus-kasus seperti itu sudah masuk ranah hukum. Karena itu, pengawasan tertutup dari pihak kepolisian bakal diintesifkan.

Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menegaskan, bakal menaruh perhatian terhadap daerah terpencil yang nilai UN-nya dari tahun ke tahun masih rendah. Misalnya, NTT, Papua, Kalimantan, maupun Bangka Belitung.

Bentuk perhatian itu, kata Suyanto, salah satunya dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Termasuk, mutu guru. “Kami terus dorong terus agar nilai UN-nya naik,” ungkapnya, kemarin. Karena itu, Depdiknas juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota berperan untuk meningkatkan nilai siswanya.

Secara umum, kata Suyanto, pelaksanaan UN berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dia mengilustrasikan, nilai rata-rata UN tahun 2009 sudah mencapai 7. Sebelumnya, nilai rata-rata itu hanya 6. Padahal, nilai rata-rata unas sendiri masih 5,5. “Ini kan sebagai bukti ada peningkatan kualitas,” sebut pejabat asal Ngawi itu. Dari tahun ke tahun, kata Suyanto, nilai rata-rata UN naik. Bahkan, untuk sekolah-sekolah nonunggulan. “Karena kami terus berupaya membina sekolah-sekolah itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, tiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru maupun sarana dan prasarana sekolah seperti yang dituntut dalam putusan MA. Yaitu, dengan menaikan blockgrant fasilitas pendidikan di daerah. Akses informasi terhadap sekolah juga ditingkatkan. Pada 2010, ada 17.500 sekolah yang bakal ditambah koneksi internetnya. “Semua kami lakukan secara bertahap. Dengan begitu, tidak benar jika pelaksanaan UN tidak diikuti dengan perbaikan sarana dan mutu guru,” jelasnya.(kit/iro/jpnn)

Kelulusan CPNS Kuansing Diumumkan

sumber :http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9067&kat=7
5 Desember, Kelulusan CPNS Kuansing Diumumkan
30 November 2009
17 klik Beritahu Teman

Laporan DESRIANDI CANDRA, Teluk Kuantan desriandicandra@riaupos.com
Sebanyak 3.820 orang peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Kuansing, Rabu (18/11) lalu, saat ini masih berdebar-debar menunggu hasil tes CPNS yang mereka ikuti.



Mereka tentu saja berharap, lulus dan bisa menjadi pegawai negeri sipil yang sampai saat ini pekerjaan yang masih diburu masyarakat Kabupaten Kuansing. Rencananya, pengumuman kelulusan CPNS akan diumumkan 5 Desember 2009 mendatang.

‘’Pengumuman Kelulusan CPNS akan diumumkan 5 Desember mendatang,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kuansing Drs Muharman MPd, Sabtu (28/11) yang dihubungi Riau Pos.

Muharman mengatakan, pengumuman CPNS akan diumumkan secara terbuka dan serentak di Provinsi Riau. Muharman tetap meminta para peserta untuk yakin dan tidak berpikiran miring tentang kemurnian penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kuan sing.

Semuanya dilaksanakan dengan murni tanpa melakukan kecurangan. ‘’Hasilnya murni dan tidak ada bantuan siapa pun juga,’’ ujarnya. Terkait dengan penerimaan CPNS dilingkungan Pemkab Kuansing ini, anggota DPRD Kuansing Afri SP meminta Pemkab Kuansing untuk transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, Afri juga menghimbau untuk mempercayakannya kepada pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kuansing. Sebab, BKD Kabupaten Kuansing telah menyampaikan kuota CPNS untuk Kabupaten Kuansing sesuai yang sebenarnya, mengumumkan syarat-syarat pendaftaran dan formasi yang diterima.

Menurutnya, kini tinggal bagaimana kemampuan peserta tes untuk merebut peluang yang hanya lebih kurang 12 persen dari seluruh peserta atau pelamar CPNS.(nto)

PENGUMUMAN PNS DEPAG RIAU

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9113&kat=7

103 Lulus Seleksi
Seleksi CPNS Depag Diumumkan
30 November 2009
24 klik Beritahu Teman

Laporan MARIO KISAZ, Pekanbaru mariokisaz@riaupos.com
Pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, resmi diumumkan hari ini, Senin (30/11), di seluruh Kantor Depag di Riau.

Dalam seleksi yang secara serentak dilakukan di 12 kabupeten/kota se-Riau, 103 peserta berhasil lulus dengan menyingkirkan ribuan peserta lainnya.

Peserta yang lulus diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan daftar ulang. Pada saat melakukan daftar ulang tersebut, CPNS harus melengkapi beberapa persyaratan untuk pendataan sebagai CPNS.

‘’Pengumuman hasil CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Depag Provinsi Riau sudah dapat dilihat di Kanwil Depag Riau. Sedangkan peserta di daerah dapat melihat pengumuman di Depag besok, (hari ini,red). 11 Peserta yang lulus dalam waktu dekat harus melengkapi persyaratan yang masih belum langkap. Hal ini dilakukan pada saat daftar ulang, untuk memudahkan dalam pendataan,’’ ujar Kepala Humas Kanwil Depag Riau Ahmad Supardi kepada Riau Pos, Ahad, (29/11).

Saat dikonfirmasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, Ahmad mengatakan ada beberapa poin yang harus dilengkapi peserta yang lulus.

Seperti kartu kuning, surat kesehatan, surat keterangan berkelakukan baik, biodata riwayat hidup dan lamaran lama. Persyaratan itu harus dilengkapi paling lambat tujuh hari setelah hasil CPNS diumumkan.

Ahmad juga mengatakan hasil yang sudah diumukan sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Sebab hasil tersebut merupakan hasil seleksi dari panitia CPNS Departemen Agama Republik Indonesia. Sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.(izl)

Sabtu, November 28, 2009

Anggaran Pendidikan Tak Terganggu

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=8957&kat=7
Akibat Pengurangan DAU
Anggaran Pendidikan Tak Terganggu
28 November 2009
4 klik Beritahu Teman

Laporan Mashuri Kurniawan dan M Hapiz, Pekanbaru redaksi@riaupos.com
Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Provinsi Riau sehingga menyebabkan berkurangnya RAPBD 2010, disebut tidak mengganggu anggaran pendidikan, terutama sektor penting semisal gaji guru, tunjangan atau penunjangan peningkatan mutu pendidikan.

Namun diakui, berkurangnya dana pendidikan menyebabkan dikuranginya kegiatan pembangunan sarana pendidikan.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Prof Dr Irwan Effendi kepada Riau Pos baru-baru ini. Terutama gaji guru, sebutnya tidak akan mengalami pemotongan. Sedangkan untuk tunjangan, walau beberapa diantara kabupaten/kota sudah mengeluarkan kebijakan memotong dana tunjangan transportasi, Pemprov Riau tidak melakukannya.

‘’Kita belum ada rencana memotong gaji atau tunjangan transportasi bagi guru. Karena itu sangat penting bagi mereka dan terkadang itu juga terasa kurang, apalagi daerah terpencil. Kegiatan pendidikan adalah utama dan tidak boleh diganggu-ganggu. Dan tahun ini, alokasi anggaran pendidikan tetap 20 persen,’’ urainya.

Anggaran RAPBD 2010 untuk Dinas Pendidikan 2010 sekitar Rp350 miliar. Anggaran tersebut juga disebar dibeberapa Satker lainnya namun tetap berkaitan dengan dunia pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran nasional untuk Riau sebesar Rp600 miliar. ‘’Anggaran pendidikkan memenuhi dari ketentuan undang-undang,’’ tuturnya.

Kesejahteraan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki komitmen cukup besar untuk memajukan pendidikan termasuk memikirkan kesejahteraan para guru. Pada 2010, Pemprov Riau menganggarkan dana sebesar Rp437 miliar, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk kesejahteraan para guru.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Raja Mambang Mit menyampaikan, untuk dana kesejahteraan guru dialokasikan hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan insentif guru yang mengajar di pedesaan.

Guru di pedesaan, menurut Wagubri, sangat memerlukan perjuangan ekstra dalam melaksanakan tugasnya, dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan infrastruktur, sehingga wajar bila pemerintah memberikan perhatian lebih untuk guru daerah terpencil ini.(izl)

Kamis, November 26, 2009

BERITA UN

Kamis, 26/11/2009 01:30 WIB
Putusan MA Tegaskan UN Banyak Masalah
Aprizal Rahmatullah - detikNews

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/11/26/013035/1248972/10/putusan-ma-tegaskan-un-banyak-masalah

Ilustrasi
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Eduvation Forum agar ujian nasional (UN) ditiadakan. Putusan tersebut menegaskan bahwa UN memang banyak masalah.

"Putusan MA pada intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN kita banyak masalah dan karenanya
harus dilakukan evaluasi total terhadap UN itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa M Hanif Dhakiri dalam rilis kepada detikcom, Rabu (25/11/2009) malam.

Menurut Hanif, MA juga telah menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah gagal menyediakan pendidikan yang layak. "Pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Hanif menjelaskan, penerapan UN selama ini “digebyah uyah” alias dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan. Akibatnya, terjadi diskriminasi antar sekolah satu dengan lainnya.

"Anak-anak yang bersekolah di teras masjid dengan yang di gedung diperlakukan sama. Demikian juga dengan mereka yang bersekolah di kota dengan yang di desa atau di daerah tertinggal," cetusnya.

"Ini jelas tidak adil dan justru memberi insentif bagi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, seperti kasus guru yang membocorkan soal UN ke siswanya aagr mereka lulus," imbuh anggota Komisi X ini.

Sesuai dengan pertimbangan MA, lanjut Hanif, UN diperlukan apabila seluruh penyelenggaraan pendidikan telah dilakukan secara merata, berkualitas dan terjangkau. UN bisa dilakukan apabila prasyarat dasar seperti sarana prasarana pendidikan memadai, distribusi dan kualitas guru terpenuhi, dan kurikulum pendidikan akuntabel.

"Jika selama ini UN diterima oleh lembaga penyelenggara pendidikan, tampaknya lebih karena terpaksa, bukan karena urgensinya dalam proses pendidikan," pungkasnya.

(ape/fiq)

Rabu, November 25, 2009

UN Ditinjau Ulang

Berita gembira tentang UN:
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/15070387/un.menjebak.sekolah.menjadi.bimbingan.belajar
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/14225165/pascaputusan.ma.pemerintah.perlu.tinjau.un
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/11335996/menang.lagi.gugatan.masyarakat.soal.un

SEMINAR Sampoerna Foundation Teacher Institute

Sampoerna Foundation Teacher Institute
Center Of Excellence In Teacher Development



EDUCATOR SHARING NETWORK

“Mempersiapkan Peranan Sekolah dan Orang Tua dalam Mempersiapkan Mental Anak di Era Globalisasi”

Mengundang Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua Mur id , Pemerhati Pend id ikan dalam Educator Sharing Network (ESN), yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Desember 2009
Jam : 14.00 - 16.00
Tempat : Sekolah Global Nusantara
Taman Meruya Blok L, Jakarta Barat

Investasi : TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS
Acara : Diskusi Panel
Fasilitator : Ibu Melly Kiong (Pemerhati pend id ikan dan penulis buku ”Siapa bilang Ibu bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik?”)


“Mempersiapkan Peranan Sekolah dan Orang Tua dalam Mempersiapkan Mental Anak di Era Globalisasi”


Masyarakat kita umumnya memiliki pandangan bahwa pend id ikan dikonotasikan dengan ruang belajar dalam kelas yang dibatasi oleh tembok, sehingga banyak orang tua yang meyakini bahwa memilih sekolah yang terbaik merupakan cara yang paling tepat untuk membekali masa depan anak di kemudian hari.

Kenyataan yang terjadi, masih banyak jurang pemisah yang terjadi dalam konsep pend id ikan kita saat ini. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pend id ikan ke sekolah. Tanpa disadari, anak-anak hanya menghabiskan waktu 25% di sekolah, sedangkan sisanya mereka menghabiskan waktu di rumah.

Peran orang tua sangatlah penting dalam pend id ikan anak. Lebih baik lagi, apabila terjadi seinergi antara pend id ikan anak disekolah bersama guru dan pend id ikan anak di rumah bersama dengan orang tua.

Pada tema ESN ini, Sampoerna Foundation Teacher Institute menghadirkan Ibu Melly Kiong untuk mengajak orang tua untuk berperan kembali bersama guru dan sekolah dalam pend id ikan anak-anak mereka. Mengingat keberadaan anak yang ada pada 3 kondisi, yaitu rumah, sekolah dan lingkungan, maka t id ak dapat dipungkiri bahwa orang tua juga harus ikut berperan dalam pend id ikan anak. Dan diharapkan sinergi antara orang tua dan sekolah adalah agenda penting yang harus segera diwujudkan demi kualitas pend id ikan anak-anak bangsa ke depan..

RSVP dapat langsung menghubungi:

Amelia ( 021-58902899 )

amel_k@yahoo.com atau

Sasti (021-577 2275 ext.7285)

sasti.purbasari@sampoernaeducation.ac. id



FORMULIR PENDAFTAR



NAMA :

JABATAN :

SEKOLAH :

ALAMAT SEKOLAH :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

*mohon masing-masing peserta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap



PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN


Mohon formulir pendaftaran dikirimkan kembali melalui fax (021-577 2276) atau email, paling lambat Rabu, 25 November 2009 jam 17.00 WIB.

Selasa, November 24, 2009

UMR Plus untuk Guru Honorer?????

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/23/20193215/umr.plus.untuk.guru.honorer.

UMR Plus untuk Guru Honorer
M.LATIEF/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Nasib guru honorer sebenarnya bisa sedikit lebih baik apabila pemerintah daerah kabupaten/kota membantu menambah anggaran dalam BOS.
Artikel Terkait:

* Nasib 372 Guru Honorer Banyumas Diperjuangkan ke Pusat
* DPR Ingatkan Nasib Guru
* Soal Guru Honorer, Pemkab Banyumas "Nyerah"
* Tuntut Status PNS-nya, Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa
* Guru Honorer Didata Ulang

Senin, 23 November 2009 | 20:19 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Luki Aulia

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memperbaiki nasib guru honorer, pemerintah didesak segera menetapkan peraturan pemerintah yang melindungi guru honorer, wiyata bakti, dan tidak tetap dengan mengatur sistem perekrutan hingga pemberian upah yang wajar.

Upah minimal pendidikan bagi guru honorer diharapkan lebih baik dari upah minimum regional yang diterima buruh pabrik, atau paling tidak setara dengan gaji minimal guru pegawai negeri sipil.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Senin (23/11), di Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. "Harus ada upah minimum regional atau UMR Plus bagi guru honorer, wiyata bakti, dan tidak tetap. Plus, di sini berarti lebih besar dari buruh pabrik atau setara dengan guru PNS dengan tambahan tunjangan khusus," ujarnya.

Desakan untuk memberikan UMR Plus kepada guru honorer itu, kata Sulistiyo, karena kemungkinan besar tidak mungkin seluruh guru honorer akan bisa diangkat menjadi PNS.

Pemberian upah untuk guru honorer di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, masih sangat tidak wajar, berkisar Rp 100-200 ribu per bulan yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal dana BOS juga sering terlambat cair sehingga guru dan kepala sekolah terpaksa iuran terlebih dahulu untuk membiayai operasional sekolah.

Pemberian imbalan yang tidak wajar ini dianggap PGRI sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi guru. Banyak guru yang sudah mengabdi lama honornya jauh di bawah UMR buruh pabrik yang hanya lulusan SD atau SMP.

"Kalau Rp 200 ribu per bulan kan tidak wajar. Banyak guru TK yang gajinya Rp 100 per bulan walaupun mereka terlihat senang, karena dari pagi sampai siang nyanyi terus," kata Sulistiyo.

Menanggapi masalah guru honorer, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Guru No 14 tahun 2005 pasal 15, pemberian gaji untuk guru menjadi kewajiban pihak yang mengangkat. Misalnya, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau daerah akan diberi gaji oleh pemerintah.

Namun jika guru itu diangkat oleh masyarakat, maka pengangkatannya pun berdasarkan sistem kontrak yang disepakati. "Di setiap sekolah aturannya beda-beda. Ada yang diberikan setiap bulan rutin ditambah dengan gaji tambahan jam mengajar tetapi ada juga yang tidak," ujarnya.

Untuk memperjelas nasib guru honorer, kata Baedhowi, Depdiknas pernah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar ada aturan yang jelas mengenai pengangkatan guru honorer supaya mereka dapat terlindungi. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Untuk sementara, Depdiknas telah melakukan pemetaan kebutuhan guru yang riil, sehingga pengangkatan guru bisa ditata dan dikendalikan. "Secara kuantitas sebenarnya jumlah guru sudah cukup, bahkan berlebihan," ujarnya.

Daerah tidak membantu

Nasib guru honorer sebenarnya bisa sedikit lebih baik apabila pemerintah daerah kabupaten/kota membantu menambah anggaran dalam BOS. Menurut Sulistiyo, yang terjadi selama ini justru BOS hanya diperoleh dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, PGRI mengusulkan agar setiap pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang BOS Daerah. "Seharusnya dihitung pengeluaran untuk wajib belajar 9 tahun. Misalnya, biayanya Rp 100 itu kan artinya dari pemerintah pusat Rp 25 dan dari daerah seharusnya Rp 75," ujarnya.

Setiap daerah harus menyadari, bahwa dana BOS terutama untuk pendidikan dasar kini menjadi satu-satunya sumber operasional kegiatan pendidikan. Jika pencairan dana BOS dilakukan bulan Maret seperti yang selama ini terjadi, maka pihak sekolah yang akan menanggung beban operasional sekolah sejak Januari sampai Maret.

"Sekarang banyak sekolah yang harus pinjam kesana-kemari untuk operasional pendidikan Januari sampai Maret. Kalau tidak begitu, darimana mereka dapat uangnya," kata Sulistiyo.


Editor: latief

Sumber : Kompas Cetak

Sabtu, November 21, 2009

ANJURAN MENINGKATKAN IBADAH PADA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN SHALAT IDUL ADHA

BAYAN DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR : 31/B/K/DSP-PKS/1430
TENTANG
ANJURAN MENINGKATKAN IBADAH
PADA SEPULUH HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJJAH DAN SHALAT IDUL ADHA
Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram (suci)
dimana amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipatgandakan. Dan bulan ini juga
merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah
suci untuk menunaikan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Kemuliaan bulan Dzulhijjah, khususnya pada sepuluh hari pertama telah diabadikan
dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Demi fajar, Dan malam yang sepuluh, Dan yang genap dan yang ganjil, Dan
malam bila berlalu” (QS Al-Fajr : 1-4)
Allah SWT. bersumpah dengan lima makhluk-Nya, bersumpah dengan waktu fajar,
malam yang sepuluh, yang genap, yang ganjil dan malam ketika berlalu. Dan para
ulama tafsir seperti, Ibnu Abbas ra, Ibnu Zubair ra, Mujahid ra, As-Sudy ra, Al-
Kalby ra. menafsirkan maksud malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama
bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah
karena keutamaan beribadah pada hari tersebut, sebagaimana hadits Rasul saw, :

2
Dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari dimana amal
shalih lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini –yaitu sepuluh hari pertama
Dzulhijjjah.“ Sahabat bertanya, ”Ya Rasulallah saw, tidak juga jika dibandingkan
dengan jihad di jalan Allah?“ Rasul saw. menjawab, ”Tidak juga dengan jihad,
kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya serta tidak kembali
(gugur sebagai syahid).” (HR Bukhari)
AMAL SHALIH DI SEPULUH HARI PERTAMA DZULHIJJAH
1. Takbir, Tahlil dan Tahmid

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”
(QS Al-Baqarah: 203)
Jumhur ulama sepakat bahwa beberapa hari berbilang adalah hari Tasyriq, yaitu
tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
Imam Al-Bukhari memasukan hari Tasyriq pada hari sepuluh pertama Dzulhijjah,
dan memiliki keutamaan yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.
Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani memberikan komentar dalam kitabnya Fathul Bari:
pertama, bahwa kemuliaan hari Tasyriq mengiringi kemuliaan Ayyamul ‘Asyr;
kedua, keduanya terkait dengan amal ibadah haji; ketiga, bahwa sebagian hari
Tasyriq adalah sebagian hari ‘Ayyamul ‘Asyr yaitu hari raya Idul Adha.

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari-hari dimana amal
shalih paling utama di sisi Allah dan paling dicintai-Nya melebihi sepuluh hari
pertama Dzulhijjah. Perbanyaklah pada hari itu dengan Tahlil, Takbir dan
Tahmid.” (HR Ahmad dan Al-Baihaqi)
Berkata Imam al-Bukhari, ”Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra pada hari sepuluh
pertama Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir
keduanya.”
2. Puasa sunnah, khususnya puasa sunnah ‘Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah

Dari Abu Qatadah ra berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari ‘Arafah.
Rasul saw menjawab, ”Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang
akan datang.” (HR Muslim)
3. Memperbanyak amal ibadah, karena pahalanya dilipatgandakan, seperti shalat,
dzikir, takbir, tahlil, tahmid, shalawat, puasa infak dll.
3
Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Sebaik-baiknya hari dunia
adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah.” Ditanya, “Apakah jihad di jalan
Allah tidak sebaik itu?” Rasul saw. menjawab, ”Tidak akan sama jika
dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menaburkan
wajahnya dengan debu (gugur sebagai syahid).” (HR Al-Bazzar dengan sanad
yang hasan dan Abu Ya’la dengan sanad yang shahih)
4. Shalat ‘Idul Adha pada Hari Nahr (10 Dzulhijjah)
Allah Ta’ala berfirman:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.” (QS al-Kautsar :
2)
Di antara makna perintah shalat disini adalah shalat Idul Adha. Berkata Ar-Rabi’,
“Jika engkau selesai shalat di hari Idul Adha, maka berkurbanlah.” Rasulullah
bersabda:

Dari Abu Said berkata, “Rasulullah saw. keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ke
musholla. Yang pertama dilakukan adalah shalat, kemudian menghadap manusia –
sedang mereka tetap pada shafnya- Rasul saw berkhutbah memberi nasehat dan
menyuruh mereka.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Dari Ummi ‘Athiyah berkata, ”Kami diperintahkan agar wanita yang bersih dan
yang sedang haidh keluar pada dua Hari Raya, hadir menyaksikan kebaikan dan
khutbah umat Islam dan orang yang berhaidh harus menjauhi musholla.”
(Muttafaq ‘alaihi)
Dalam menetapkan shalat Idul Adha (Hari Nahar) DSP mengacu pada semangat
kebersamaan dengan seluruh komponen umat Islam di Indonesia dan merujuk pada
Keputusan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan,
Syawal dan Dzulhijjah serta ketetapan/sidang itsbat Depag RI bersama ormas Islam.
5. Takbir dan berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”
(QS Al-Baqarah: 203)

Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak ada amal anak Adam di hari
Nahr yang lebih dicintai Allah Azza wajalla dari menumpahkan darah.
Sesungguhnya kurban datang di hari kiamat dengan tanduk, kakinya dan bulunya.
Dan sesungguhnya darah sampai kepada Allah Azza wajalla di suatu tempat
sebelum jatuh ke bumi, maka perbaikilah jiwa.” (HR Ibnu Majah)
Pada hari Tasyriq juga masih disunnahkan untuk berkurban. Rasulullah saw.
bersabda,

“Seluruh hari Tasyriq adalah hari penyembelihan (kurban).” (HR Ahmad)
Demikian Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera sebagai panduan
di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, semoga Allah memberikan keberkahan
kepada kita semua.
H 1 Dzulhijjah 1430 Jakarta,
17 November 2009 M
DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
KETUA

sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/download/pdf/31-Bayan%20sepuluh%20hari%20awal%20Dzulhijjah.pdf

Jumat, November 20, 2009

Dibuka, Beasiswa Pemerintah Jepang untuk Guru!

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/18/14311476/dibuka.beasiswa.pemerintah.jepang.untuk.guru.

Dibuka, Beasiswa Pemerintah Jepang untuk Guru!
shutterstock
Ilustrasi: Beasiswa Program Teacher Training ini tidak disertai ikatan dinas. Beasiswa meliputi tiket pulang-pergi kelas ekonomi Jakarta-Jepang, biaya ujian masuk, biaya kuliah, uang pendaftaran, serta disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa.
Artikel Terkait:

* Beasiswa "Monbukagakusho" Tinggal Lima Hari Lagi!
* Monbukagakusho, Ini Dia Studi Gratis ke Jepang!
* 72 Mahasiwa Indonesia Dapat Beasiswa ke Jepang

Rabu, 18 November 2009 | 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Jepang kembali menawarkan beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang diperuntukkan bagi para guru pada tahun akademik 2010/2011. Beasiswa ditutup pada Januari 2010.

Program penataran guru nongelar tersebut akan berlangsung selama 1,5 tahun mulai Oktober 2010, termasuk enam bulan belajar bahasa Jepang. Syarat utamanya, pelamar harus berusia di bawah 35 tahun dan merupakan pengajar lulusan S-1 atau D-4 di jenjang SD, SMP, SMA/sederajat, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Pelamar telah mengajar lebih dari lima tahun di lembaga pendidikan formal pada 1 April 2010.

Untuk beasiswa ini, semua bidang pengajaran ditawarkan kecuali untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan. Selain itu, pelamar harus bersedia belajar Bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah Bahasa Jepang.

Beasiswa Program Teacher Training ini tidak disertai ikatan dinas. Beasiswa meliputi tiket pergi-pulang kelas ekonomi Jakarta-Jepang, biaya ujian masuk, biaya kuliah, uang pendaftaran, dan disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa. Selain itu, penerima beasiswa juga memperoleh tunjangan bulanan sebesar 170.000 yen per bulan dan akan ada kemungkinan mengalami perubahan setiap saat.

Pendaftaran dibuka sejak 16 November 2009 dan ditutup pada 29 Januari 2010. Informasi dan formulir pendaftaran bisa dilihat dan diunduh di www.id.emb-japan.go.jp/sch_tt.html.

LTF

Editor: latief

LINK KHUTBAH IDUL ADHA 1430 H

Sudah mulai banyak yang nyari materi khutbah Idul Adha 1430> Link di bawah www.Dakwatuna.com silahkan di klik.

http://www.dakwatuna.com/2009/khutbah-idul-adha-1430h-semangat-berkorban-vs-mengorbankan/

Rabu, November 18, 2009

PAUD TERINTEGRASI

SUMBER: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1282
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
16-11-2009 20:13:22 | Dibaca : 33
Jakarta, - Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengadakan...

konferensi pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Senin(16/11) siang.

Dalam keterangannya Dirjen PNFI mengatakan: "PAUD adalah salah satu program education for all dan itu ada di urutan pertama dan komitmen internasional terhadap PAUD sangat jelas. Oleh karena itu, kita berupaya selain untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi kita juga harus fokus kepada mutu," katanya.

"Jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0-6 tahun adalah formal dan nonformal yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, satuan paud sejenis, dan yang diselenggarakan oleh kelompok agama seperti taman pendidikan Alquran ke depan diharapkan semakin baik dan terintegrasi", katanya. Layanan untuk menumbuhkembangkan anak-anak ini, akan mengintegrasikan antara layanan pendidikan dengan kesehatan, gizi, dan perlindungan. Dalam hal ini, UNESCO mempunyai target pada tahun 2015, angka partisipasi PAUD sudah mencapai 75 persen.

Hamid menyampaikan, pemerintah saat ini sedang merintis PAUD holistik terpadu yang sedang diujicobakan di daerah Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Termasuk yang sedang kita rintis PAUD berbasis keluarga. Model ini akan kita rintis dan betul-betul kita tangani dengan baik. Nanti mudah-mudahan dalam satu tahun sudah ada diseminasi kabupaten dan kota yang punya komitmen untuk mengembangkan PAUD. Jumlah penduduk usia PAUD di Indonesia 30 juta orang. Angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada 2008 50,6 persen dan diproyeksikan pada akhir 2009 mencapai 53 persen. "Pada 2014 atau akhir Kabinet Indonesia Bersatu II bisa mencapai 72 persen," katanya.


Hamid mengatakan, Direktorat Jenderal PNFI akan menggelar Indonesia International Early Childhood Education Conference and Exhibition 2009 pada 19-20 November 2009 di Surabaya, Jawa Timur. Dia menyebutkan, kegiatan akan menghadirkan 17 pembicara ahli dari Amerika Serikat , Australia , dan Singapura. Hamid megatakan, kegiatan ini akan membahas isu-isu aktual yang sedang berkembang di seluruh dunia dan berbagai metode layanan yang dikembangkan di berbagai belahan bumi.

"Praktek-praktek terbaik layanan PAUD yang ada di berbagai negara kita coba sharing, sehingga nantinya layanan pendidikan PAUD ini ke depan di Indonesia bukan hanya aksesnya yang bertambah, tapi juga harus diikuti dengan layanan PAUD yang lebih bagus dan terintegrasi," kata Hamid. Hal ini ditujukan agar anak-anak generasi bangsa Indonesia ke depan semakin baik dan berkembang, sehingga menjadi aset potensial bagi kemajuan bangsa ini.

Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

INSENTIF CALON GURU

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1271

Depdiknas keluarkan insentif calon guru
09-11-2009 10:52:47 | Dibaca : 644
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah menggodok satu peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri pendidikan nasional...

(permendiknas) tentang insentif khusus bagi masyarakat yang ingin menjadi guru. Hal ini sangat penting karena minat lulusan SMA untuk menjadi guru masih sangat rendah.

"Sedangkan pada 2014 sedikitnya akan ada pensiun 700.000 guru. Kalau hal ini tidak diantisipasi, maka dalam lima tahun ke depan akan terjadi krisis tenaga pendidik atau guru," tegas Sesjen Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika disela-sela penyerahan sertifikat dan beasiswa dari CIMB Niaga kepada 40 mahasiswa dan guru berprestasi di Kantor Depdiknas, Kamis (5/11).

"Karena itu, untuk merangsang agar profesi guru diminati, Depdiknas siap menggelontorkan PP atau Permendiknas dan minimal kebijakan beasiswa khusus untuk calon guru," jelasnya.

Seperti diberitakan, 700.000 guru bakal pensiun pada 2014 lantaran usia mereka saat ini rata-rata 48-50 tahun. Disatu sisi, menurut Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, yang melamar menjadi guru tidak banyak. Selain itu, lulusan yang memilih profesi tersebut mayoritas bukan yang terbaik di bidangnya.

Menurut dia, masalah kekurangan guru ini harus dilakukan dan menjadi perhatian khusus mendiknas. Karenanya, persoalan ini menjadi salah satu prioritas program 100 hari mendiknas.

Dodi mengemukakan, Depdiknas akan mengupayakan untuk menerbitkan Permendiknas yang mengatur tentang beasiswa bagi calon guru. Mereka akan kami sekolahkan hingga menjadi guru.

"Peluang menjadi guru saat ini terbuka lebar. Asalkan, kata dia, mengantongi gelar D-4/S1 dari berbagai lulusan dan lulus sertifikasi guru atau pendidikan profesi. Tak hanya itu, Depdiknas juga bakal mempermudah proses pengangkatan CPNS bagi guru. Kami akan mempercepat. Tidak akan menunda-nunda," tandasnya.

Dia menambahkan, kalau persoalan tersebut tak segera diatasi, Indonesia bakal krisis tenaga pendidik. Depdiknas juga bakal membangun asrama untuk pendidikan guru. Tujuannya, untuk membentuk karakter guru. Seperti, membangun moralitas dan berbudaya santun.

Guru besar IPB itu menyatakan, seorang pendidik harus memiliki nilai lebih. Sehingga, dapat mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didiknya. Meski begitu, tidak cukup sampai disitu. Bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, pemerintah bakal menaikan insentifnya. Penambahan insentif itu diluar tunjangan profesi maupun tunjangan khusus.

"Kesejahteraan mereka benar-benar akan kami jamin. Setidaknya, mulai tahun depan, rencananya Depdiknas bakal menargetkan 100 ribu guru untuk mengisi kekosongan mereka yang sudah pensiun. Secara bertahap, penambahan guru bakal dilakukan," katanya. (mulya) -Harian terbit-


Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda
kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Selasa, November 17, 2009

DARI NEGERI DI ATAS ANGIN

Abang yang sayang adek.... Memalukan!!!
================================
SUMBER : http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=26822

Senin, 16 Nopember 2009 20:18
Anggota DPRD Dumai Adu Jotos Usai Pelantikan Pimpinan

Ulah memalukan kembali terjadi di gedung wakil rakyat. Enam anggota DPRD Dumai ado jotos usai pelantikan pimpinan. Aib itu terjadi di depan mata Muspida.

Riauterkini-PEKANBARU- Rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda pelantikan Zainal Effendi sebagai ketua dan Zainal Abidin,dan Eko Raharjo sebagai wakil ketua, Senin (16/11/09) tercoreng ulah memalukan enam wakil rakyat kota pelabuhan tersebut. Mereka ado jotos di depan mata Walikota Dumai Zulkifli AS dan unsur Muspida lainnya.

Usai pelantikan dan setelah rapat paripurna istimewa ditutup, mendadak terjadi kericuhan. Ada sekelompok wakil rakyat berprilaku tak terhormat. Mereka saling jotos dan bahkan ada yang melemparkan mikrofon di hadapannya kepada sesama wakil rakyat.

Adu jotos ini imbas dari intrupsi ketua Fraksi Demokrat Plus DPRD Kota Dumai Prapto Sucayo. Ia meminta Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Kosim meluruskan pernyataan yang disampaikan di media yang menuding kemenangan Zulkifli AS sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau tak lepas dari andil PAN. “Karena di sini ada Ketua DPD Demokrat Riau, maka kami minta Saudara Abdul Kosim meluruskan pernyataan yang menyudukan Partai Demokrat tersebut,” pinta Prapto.

Interupsi Prapto bukan dijawab Abdul Kosim, melainkan memicu interupsi anggota Fraksi Tuan Negeri dari Partai Buruh Hasrizal yang mengatakan dalam rapat paripurna isntimewa tak diperbolehkan interupsi.

Setelah itu seolah semua selesai. Rapat paripurna bisa dilanjutkan sampai selesai pelantikan. Namun beberapa menit setelah pelantikan, Abdul Kosim dan Hasrizal mendatangi meja Mahadi, anggota Fraksi Partai Demokrat Plus untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Ketika keduanya sedang berbicara, mendadak Prapto Sucahyo melompat dari kursinya dan melanyangkan pukulan terhadap Abdul Kosim. Aksi brutal Prapto bukan direlai oleh Mahadi, justru ia ikut tersulut dan turut memperkeruh suasana dengan terlibat dalam perkelahaian.

Suasana tambah kisruh ketika dua Wakil Ketua DPRD, yakni Eko Raharjo yang merupakan abang kandung Prapto Sucahyo dan Zainal Abidin yang merupakan abang kandung dari Hazrizal sempat terlibat dalam perkelahian tersebut. Beruntung para anggota dewan langsung kompak melerai tindak memalukan para rekannya. Mereka direlai dan langsung dipisahkan tempatnya.

Usai perkelahian Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Zaenal Abidin memberikan penjelasan, bahwa atas kejadian perkelahian empat anggota DPRD Kota Dumai, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai memohon maaf.

Belum ada informasi pasti apakah pihak-pihak yang merasa jadi korban dalam perkelahian antarwakil rakyat tersebut akan menempuh jalur hukum.***(mad)

Jumat, November 13, 2009

Ujian Nasional 2010

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=7713&kat=3

2010, Tak Lulus UN Bisa Diulang
13 November 2009
14 klik Beritahu Teman

Kebijakan BSNP untuk Minimalisir Sekolah Curang
JAKARTA (RP) - Peluang siswa untuk lulus dalam ujian nasional (UN) 2010 semakin terbuka lebar.

Ini setelah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bakal memberlakukan ujian ulangan bagi peserta yang gagal dalam ujian tersebut. Selain itu, beberapa kebijakan baru terkait UN juga berubah.

Perubahan itu sudah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 75/2009 tentang ujian nasional SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB. Peraturan itu sudah dikirim ke seluruh provinsi. Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, ada beberapa kebijakan baru dalam pelaksanaan UN nanti. Pertama, adanya ujian ulang. Dia mengatakan, memang tahun lalu kebijakan ujian ulang diadakan. Namun, kebijakan itu diambil lantaran banyaknya sekolah yang melakukan kecurangan.

“Tahun lalu, kami tidak menjadwalkan. Tapi nanti 2010, jadwal ujian ulang telah kami tentukan sejak awal,” terangnya, kemarin. Kendati ada ujian ulang, kata Mungin, bukan berarti siswa bakal diluluskan semua. “Yang tidak lulus ujian utama dan ujian susulan ya bisa jadi tidak lulus juga saat ujian ulang,” tuturnya.

Dia mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menghindari banyaknya kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya ujian ulang, pemerintah berharap tidak ada upaya dari sekolah untuk membentuk tim sukses. Adanya ujian ulang tersebut juga berimbas terhadap pergeseran jadwal UN. BSNP memutuskan bakal memajukan jadwal ujian utama. Yaitu, pada pekan ketiga Maret 2009 untuk SMA/MA/SMALB.

Sedangkan, UN susulan (bagi siswa yang berhalangan) dilaksanakan pada pekan keempat. Sementara, ujian ulangan diadakan pada pekan pertama April 2009. Tahun lalu, pelaksanaan UN utama diselenggarakan pada April. Mungin menjelaskan, alasan pengajuan jadwal itu agar siswa memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun lalu, persiapan siswa masuk PT amat sempit. Apalagi, saat digoyang kasus ujian ulang oleh 33 SMA yang dinyatakan curang. Dengan jadwal dimajukan ini, siswa memiliki waktu 1,5 bulan untuk menyiapkan diri masuk PT.

Tak hanya perubahan jadwal UN, tahun ini BSNP juga mengubah sistem penyelenggaraan ujian di sekolah. UN SMA bakal dibagi per kluster. Mungin mencontohkan, satu wilayah bisa dihuni empat sekolah. Misalnya, sekolah A, B, C, dan D. Nah, siswa sekolah A bisa disebar ke sekolah B, C, dan D. Demikian pula siswa sekolah B, bisa disebar ke sekolah C, D, dan A. “Kami akan kelompokan berdasarkan sekolah terdekat,” jelasnya. Tak hanya itu, jelas Mungin, satu ruangan bisa diisi 20 siswa dari beberapa sekolah. Misalnya, satu ruang bisa diisi siswa dari sekolah A, B, C, dan D. Dengan sistem tersebut, penyelenggaraan UN diharapkan lebih fair.

Selain itu, mulai tahun ini PTN bakal berperan sebagai kordinator pengawas UN SMA/MA/SMALB. PTN juga diberi kewenangan luas dengan mencetak soal UN. Sebelumnya, wewenang itu di bawah kendali dinas pendidikan provinsi melalui tender. Alhasil, karena melalui tender, maka yang dipilih harga termurah.

Kualitas soal kurang memuaskan. Nantinya, kata Mungin, pencetakan naskah soal dilakukan swaskelola atau melalui penunjukan langsung (PL). “Kami sudah koordinasi dengan PT dan majelis rektor menyatakan kesiapannya,” terang pejabat asli Semarang itu. Memang, kata dia, tidak semua PT siap mencetak naskah soal. Karena itu, bakal ditunjuk satu PTN yang nantinya membawahi PTN-PTN lain.

BSNP menjamin kerahasiaan naskah soal juga lebih terjaga. Sebab, penjagaan pencetakan naskah bakal diperketat. Petugas pencetakan bakal dikarantina hingga proses pencetakan selesai dilakukan. “Perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap keamanan soal,” ungkapnya.(kit/fia)