Sabtu, Mei 29, 2010

DOWNLOAD JUKNIS PANDUAN PAUD

sumber: http://paud.depdiknas.go.id/index.php/download?task=viewcategory&catid=6

1. Komik Seri Panduan Kader Pos PAUD 4 klik di sini

2. Komik Seri Panduan Kader Pos PAUD 2 klik di sini

3. Pedoman Teknis Penyelenggaraan TPA klik di sini

Pedoman PAUD lainnya klik di sini

Pengumuman Konsultan Kabupaten Program PPAUD

sumber:http://paud.depdiknas.go.id/index.php/pengadaan/pengumuman/651-pengumuman-konsultan-kabupaten-program-ppaud

Pengumuman Konsultan Kabupaten Program PPAUD
SELEKSI KONSULTAN INDIVIDU KABUPATEN
PADA PROGRAM PPAUD (TF 056841)
Tanggal 7 April 2010


Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini akan merekrut 33 Konsultan Individu Kabupaten. Kualifikasi yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Gelar setingkat sarjana (S1) di bidang ilmu sosial/pendidikan/kesejateraan sosial/ekonomi;
2. Mempunyai pengalaman di bidang pendekatan PRA ;
3. Berpengalaman dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat minimal 4 Tahun;
4. Lebih disukai yang mempunyai pengalaman dalam program pendidikan dan pengembangan anak usia dini;
5. Bersedia ditempatkan dan bertugas di lokasi manapun;
6. Berusia maksimal 45 tahun.

Konsultan Individu Kabupaten masing-masing akan ditempatkan di salah satu dari 33 kabupaten pelaksana kegiatan Program PPAUD (daftar kabupaten ada pada lampiran pengumuman ini). Masa penugasan maksimum 36 bulan. Prosedur pengadaan yang dipakai adalah prosedur pengadaan konsultan individu seperti yang tertera pada Guideline for Selection of Consultant edition May 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Konsultan yang berminat dapat mengirimkan atau menyampaikan CV lengkap kepada Panitia Pengadaan pada Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini melalui email : manajemen_ppaud@yahoo.co.id Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Calon konsultan yang masuk dalam daftar pendek akan dipanggil untuk mengikuti wawancara di salah kota berikut ini: Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makassar, Manado, Gorontalo, Ternate, Jayapura, Manokwari, dan Merauke. Seluruh biaya yang timbul selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh calon konsultan sendiri.



LAMPIRAN PENGUMUMAN

Daftar kabupaten lokasi penugasan:
klik

Pertamina Kirim Empat Guru ke Jabar

sumber: http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/21228
Pertamina Kirim Empat Guru ke Jabar

Jumat, 28 Mei 2010 | 21:50 WIB
Laporan :

DUMAI, TRIBUN - PT Pertamina RU II Dumai mengirimkan empat guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dumai ke Jawa Barat. Kegiatan yang merupakan program CSR tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mengajar guru agar lebih berwawasan dan kreatif.
Program peduli pendidikan tersebut dilakukan Pertamina bekerjasama dengan konsultan pendidikan Indonesia Heritage Foundation (IHF). Keempat guru tersebut berasal dari lembaga pendidikan yang terdapat di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Medang Kampai dan kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Barat. Sedangkan tempat pelatihan para guru tersebut dilakukan di Harmoni Training Center, Komplek IHF, Cimanggis, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Public Relations Section Head RU II Dumai, Hendra Tria Putra, kemarin mengatakan, pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Pertamina RU II dari sejumlah sekolah PAUD dan TK yang ada di sekitar lingkungan operasional kilang minyak RU II dibantu Himpaudi kota Dumai, kelurahan serta Dinas Pendidikan Kota Dumai. (ibl)

PP Guru Swasta Ancam Yayasan

sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/327361/

PP Guru Swasta Ancam Yayasan
Friday, 28 May 2010
JAKARTA(SI) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyatakan,peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang guru swasta justru akan mengancam keberadaan sekolah swasta.

Sebab, menurut dia, jika PP jadi diterbitkan,maka akan banyak sekolah swasta yang ditutup.Bahkan, Fasli menyatakan, PP ini belum tentu dapat menjamin peningkatan kesejahteraan guru swasta. Fasli mengungkapkan, saat ini banyak sekolah swasta seperti Muhammadiyah yang mengaku bakal mengalami kebangkrutan jika PP ini diterbitkan. Sebab, PP ini mewajibkan guru yang direkrut nantinya sebagai guru tetap dan tidak lagi berstatus nontetap.

“Namun, yayasan keberatan karena tidak mampu membayar jika guru tersebut berstatus tetap. Mereka mengeluh karena yayasan yang mereka bentuk bukan untuk mencari uang tetapi membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan bagi yang tidak mampu,” ungkap Fasli di Jakarta kemarin.

Fasli menegaskan, pemerintah tidak dapat serta-merta mengintervensi yayasan untuk mengangkat guru menjadi karyawan tetap. Sebab, yayasan dan guru memiliki perjanjian kerja tersendiri yang ditandatangani kedua belah pihak. Ironisnya,ujarnya,dalam perjanjian kerja ini, mayoritas guru menyetujui penetapan status sebagai karyawan tidak tetap.

“Karena perjanjian kerja ini bersifat mengikat di antara keduanya, maka pemerintah melalui peraturan perundangan yang ada tidak dapat melakukan perlindungan kepada guru swasta ini,” paparnya.Karena itu,menurut dia, PP tentang guru swasta ini tidak bisa mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pihak sekolah. Fasli mengatakan, sebenarnya tanpa PP khusus ini pun pemerintah sudah menjamin kesejahteraan guru swasta.

Yakni, melalui Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.Dalam salah satu klausul di UU itu, jelasnya, dinyatakan adanya kepastian perubahan status guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tentunya dengan sejumlah persyaratan yang harus dilalui. Di antaranya,jika guru itu dinyatakan lulus tes dan ada formasi pembukaan PNS.“Kita tidak perlu menunggu keluarnya PP untuk hal ini,”tandasnya.

Bahkan, menurut Wamendiknas, guru non-PNS juga diberikan tunjangan fungsional serta kebebasan berserikat sama halnya seperti guru negeri. Selain itu, pemerintah juga tetap mengikutsertakan guru swasta dalam program sertifikasi.“Guru swasta yang sudah lulus kualifikasi kesetaraan dan profesional dengan memiliki sertifikat, posisinya sama dengan guru PNS, yakni bakal mendapatkan block grant untuk pengembangan kariernya,”tegas Fasli.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), lanjutnya, juga memberikan jaminan layanan kesehatan dan hari tua bagi semua guru swasta yang sudah memenuhi persyaratan dalam UU Guru dan Dosen. Meski demikian, semua keputusan masih menunggu hasil pembahasan di Panitia Kerja (Panja) DPR.

Jika Panja tetap menginginkan adanya PP khusus guru swasta, maka pemerintah tetap akan melaksanakannya. Namun, jika memang dimungkinkan, ujar Fasli,dirinya meminta agar PP tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan digabung dengan PP No 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan atau dengan PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

“Dalam UU Sisdiknas, hanya perlu enam PP, di antaranya PP Wajib Belajar, Pendidikan Keagamaan, Pembiayaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyatakan, kesejahteraan guru honorer dan swasta harus diperjuangkan. Menurut dia, panja saat ini masih menunggu proses verifikasi database jumlah guru honorer dan swasta yang sedang disusun pemerintah. “Proses rekrutmen guru sudah harus diubah sehingga tidak menimbulkan kerumitan seperti ini,” tegasnya.

Terhadap para tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 115.000 orang dan belum diangkat, Rully menyatakan, semuanya akan diangkat menjadi PNS setelah payung hukumnya keluar. Sedangkan bagi yang tercecer dengan jumlah 103.639 orang, akan dilakukan validasi sebelum ditetapkan menjadi PNS. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, para tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, di antaranya usia, pendidikan, serta lama mengajar, harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS.

Sementara itu,Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman menegaskan,PP khusus tentang guru swasta sangat penting keberadaannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Menurut dia, kondisi guru swasta saat ini sangat menyedihkan.

Mereka, ungkapnya, hanya dibayar jauh di bawah standar gaji guru negeri. “Mereka hanya memperoleh gaji antara Rp150.000–700.000 per bulan. Bahkan, ada guru yang rela digaji Rp75.000 hingga Rp100.000 per bulan,”tegas Suparman.Posisi para guru swasta ini, ujarnya, sangat lemah. Sebab, sejak awal bekerja di yayasan para guru swasta diwajibkan menandatangani perjanjian kerja sepihak. Tentunya, perjanjian ini menimbulkan risiko yang besar bagi guru swasta. (neneng zubaidah)

Kamis, Mei 27, 2010

Kesejahteraan Guru, Guru Swasta Tagih Janji

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/27/10152285/Guru.Swasta.Tagih.Janji

Kesejahteraan Guru
Guru Swasta Tagih Janji
Kamis, 27 Mei 2010 | 10:15 WIB
KOMPAS/SIWI NURBIAJANTI
Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (5/1/2010) lalu, guru-guru wiyata bakti sekolah swasta yang tergabung dalam Forgusta berunjuk rasa menuntut kesejahteraan
TERKAIT:

* Guru Swasta Tuntut Kesetaraan Jadi PNS
* Guru Swasta Kembali Gigit Jari
* Guru Swasta Merasa Diperlakukan Tak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru swasta menagih janji pemerintah yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini, pemerintah dinilai lebih mengutamakan guru pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan guru swasta diabaikan.
Keberadaan kami diabaikan. Payung hukum pun tak ada. Padahal, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru lainnya.
-- Fatah Yasin

”Keberadaan kami diabaikan. Payung hukum pun tak ada. Padahal, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru lainnya,” kata Koordinator Presidium Guru Swasta Indonesia Fatah Yasin ketika bertemu Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Rabu (26/5/2010), di Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia Suparman mengatakan, masih banyak guru non-PNS yang gajinya di bawah upah minimum regional (UMR) provinsi serta hidup tanpa jaminan sosial tenaga kerja. Ia menambahkan, sebagian besar guru swasta menggantungkan nasib pada dukungan dana masyarakat.

Namun, sebagian besar sekolah swasta menampung masyarakat tidak mampu. Soal sertifikasi yang dilakukan terhadap guru, pemerintah juga dinilai lebih memerhatikan guru PNS.

”Kesempatan ikut sertifikasi bagi guru non-PNS sangat terbatas,” kata Suparman.(LUK/THY)

tulisan lain:
http://edukasi.kompas.com/read/2010/04/07/17344627/Guru.Swasta.Tuntut.Kesetaraan.Jadi.PNS klik di sini

http://edukasi.kompas.com/read/2009/12/29/0838259/Guru.Swasta.Merasa.Diperlakukan.Tak.Adil. klik di
sini



http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/08/16444840/Guru.Swasta.Kembali.Gigit.Jari klik di sini

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun

sumber; http://riaupos.com/new/berita.php?act=full&id=482&kat=1

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun
27 Mai 2010
52 klik Beritahu Teman
JAKARTA (RP) - Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berencana akan memberikan jaminan kesehatan dan hari tua bagi guru swasta. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengungkapkan, saat ini rencana program tersebut masih digodok.


Fasli menjanjikan, jaminan kesehatan dan hari tua itu akan diperjuangkan oleh Kemendiknas karena guru merupakan pihak yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Namun hingga saat ini masih terabaikan. ‘’Ini hak yang wajar. Orang miskin saja dapat, masa guru tidak,’’ ujarnya usai pertemuan dengan para guru swasta di Gedung Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemendiknas, Rabu (26/5) malam.

Namun, lanjutnya, jaminan tersebut sudah diterapkan di banyak sekolah. Akan tetapi, jaminan itu hanya diberikan oleh sekolah khusus kalangan menengah ke atas dan elit. Sementara untuk sekolah menengah ke bawah tidak ada jaminan.

Fasli menambahkan, pihaknya sudah berbicara kepada perusahaan asuransi tentang berapa premi yang mesti dibayar pemerintah. Kalau selama ini perusahaan asuransi mengambilnya dari persentase gaji, maka nanti perusahaan diharap jangan mengambilnya dari persentase gaji karena gaji guru masih jauh di bawah standar. Premi sudah tanggung jawab pemerintah. ‘’Saya sudah bicara dengan Dirut Askes, kemungkinan yang akan meng-handle ini ialah anak perusahaan Askes,’’ ujarnya.

Fasli yang masih menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi (Dikti) ini juga menambahkan, pemberian kedua asuransi ini akan diperjuangkan dan dapat terealisasi dengan cepat. Pasalnya, wacana asuransi ini tidak memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pemberian asuransi diberikan kepada guru swasta yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Guru dan Dosen.

Kuliah Jarak Jauh demi Mutu Guru
Untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru tanpa meninggalkan tugas mengajar, Kemdiknas menggalakkan program sarjana (S1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

Direktur Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Achmad Dasuki menerangkan, program ini diselenggarakan dengan maksud agar guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah.

‘’Mekanisme pelaksanaan pembelajaran di LPTK melalui tatap muka dan atau termediasi, pembelajaran mandiri dengan tutorial dan pembelajaran mandiri tanpa tutorial,’’ jelas Dasuki kepada JPNN ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Rabu (26/5). Menurutnya, program ini dapat memberikan pengakuan terhadap Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

Dasuki menyebutkan, pendukung program percepatan kualifikasi guru ini antara lain dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK). Hingga saat ini, lanjut Dasuki, jumlah LPTK yang ditetapkan yaitu sebanyak 81 LPTK.(cha/jpnn/muh)

QUICK COUNT PILKADA KEPRI 2010

Hasil sementara versi LSI:
Tabel Perolehan Suara Pilgub versi LSI
_________________________________________________________

Nomor Urut Nama Pasangan Perolehan Suara
_________________________________________________________
1. Nyat Kadir - Zulbahri 30,51%
2. Muhamad Sani - Soerya Respationo 38,05%
3. Aida Ismeth - Edy Wijaya 31,44%
_________________________________________________________

Sumber : LSI-JIP

info lain:
http://tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42935&Itemid=1
Unggul versi Hitung Cepat Rayakan Kemenangan Bersama Pendukung

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=64654
Jago PDIP Unggul di Pilkada Kepri
LSI : 50 Persen Pemilih Golput

Selasa, Mei 25, 2010

Pedoman Beasiswa PTK-PNF 2010

sumber: http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2010/bulan/05/tanggal/24/id/1077/

Senin, 24 Mei 2010 13:53:49
Pedoman Beasiswa PTK-PNF 2010
Kategori: Pedoman (817 kali dibaca)

Bagi para PTK-PNF di seluruh indonesia, dapat mengikuti seleksi untuk mendapatkan bantuan beasiswa bagi PTK-PNF baik PNS maupun non PNS yang sedang mengikuti perkuliahan.

Adapun tatacara seleksinya tercantum dalam pedoman yang dapat diunduh dibawah ini.
(uchie)

Sumber: Subdit Pendidik PNF
Not Rated!

Cover Pedoman Beasiswa
File Size : 75.11 KB
File Type : pdf (Mime Type:application/pdf)
Hit : 1090
Description :
Download:

* Cover Pedoman Beasiswa
* Daftar Isi Pedoman
* Kata Pengantar
* Format NUPTK
* Isi Pedoman Beasiswa PTK-PNF
* Format NUPTK hal 2
* Format NUPTK hal 3

Rabu, Mei 19, 2010

Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2010

Pustaka
Rabu, 12 Mei 2010 09:25:15
Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2010
Kategori: Pedoman (222 kali dibaca)

Dit. PTK-PNF akan melanjutkan pemberian bantuan bagi 50.000 Pendidik PAUD Nonformal sebesar Rp 1.200.000/orang/tahun pada Tahun 2010.

Tujuan pedoman ini untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Bantuan Bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010.
(ika)

Sumber: Subdit Pendidik
Not Rated!

sumber: http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2010/bulan/05/tanggal/12/id/1088/