Jumat, September 26, 2008

Naskah Khutbah Idul Fitri 1429 H

26/9/2008 | 24 Ramadhan 1429 H | Hits: 473
Khutbah Idul Fitri: Ramadhan, untuk Esok yang Lebih Cerah
Oleh: Asfuri Bahri, Lc

selengkapnya di link dakwatuna berikut ini: http://www.dakwatuna.com/2008/khutbah-idul-fitri-ramadhan-untuk-esok-yang-lebih-cerah/

sumber lain biasanya di ikadi dan situs PKS.

Senin, September 22, 2008

Hasil Quick Count Pilgub Riau

Rakyat riau punya "pemimpin baru", hasil quick count bisa dilihat di riauterkini dan riauinfo

QC versi Riauterkini.com :
CS (PDIP n partner) : 26.79%
RZ-MM (GOLKAR n partner): 60.75%
TAMPAN (Demokrat, PAN n partner):13.08%

QC versi Riauinfo.com
CS : 22.60%
RZ-MM: 55.16%
TAMPAN:22.24.08%

Hasil KPUD belum ada.

Anehnya :(( ko' sampai dengan hari ini belum dapet ketemu dengan situs KPUD Riau.
wa ka kak...

suara dari arus bawah, apatis dan banyak gak dapat surat panggilan...sampai-sampai keluar edaran boleh pake KTP - bagi yang ada di DPT- ehm... Indonesia???

PILGUB RIAU HARI INI

Rakyat Riau hari ini memilih "pemimpin" baru. Tiga pasangan bertarung memperebutkan suara. Chaidir-Suryadi, Rusli-Mambang dan Thamsir-Taufan.

Siapapun "pemenangnya", 2 pasangan pasti tersingkir. Siapa mereka? kita tunggu hasilnya, paling tidak hasil quick count hari ini. Mau ke TPS dulu nih!

Sabtu, September 13, 2008

LANJUTAN KASUS DANA TUNJANGAN GURU INHU

Komisi A: Tak Ada Alasan Tahan Tunjangan Lauk Pauk Guru
RENGAT-Tidak ada alasan bagi Pemkab Inhu untuk tidak mencairkan dana sebesar Rp4 miliar untuk tunjangan lauk pauk guru terhitung bulan Januari lalu. Karena dana tersebut dianggarkan dalam APBD Inhu.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Inhu H. Sunardi Ibrahim, Kamis (11/9) kemarin. "Itu semuakan hak para guru yang sudah dianggarkan dalam APBD Inhu, jadi tidak ada alasan untuk tidak membayarkannya. Kalau pembayarannya bergantung pada dana pusat, dana pusat yang mana? itu harus dijelaskan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan proses pencairan uang transportasi guru yang telah dilakukan akhir pekan lalu. Karena Kepala Dinas Pendidikan Inhu Hj. Herawati jelas mengatakan, alasan belum dibayarkannya tunjangan itu karena dana dari pusat belum turun. Tapi dua hari berikutnya, uang telah dibayarkan kepada guru PNS.

"Ini kan aneh, jadi kita imbau pada Pemda Inhu melalui Dinas Pendidikan untuk tidak berbelit belit dan segera membayarkan tunjangan guru tersebut. Guru itu merupakan tulang punggung pendidikan, jadi kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan, apalagi menjelang lebaran ini banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi," tutur Sunardi.

Kepala Dinas Pendidikan Inhu, Hj. Herawati saat dikonfirmasi wartawan, dari mana uang tunjangan transportasi guru senilai Rp2 miliar lebih yang telah dibayarkan kepada sekitar 2.073 guru PNS di Inhu itu mengatakan, uang tersebut dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemda Inhu, Kamis (5/9) kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk cek. Dan mulai Jumat (6/9) uang transportasi itu mulai dibagikan kepada guru.

"Dengan kondisi saat ini wajar bila ada yang beranggapan Dinas mendepositokan uang tunjangan itu. Karena proses pencairan yang bergitu cepat. Tapi kenyataannya, uang itu baru dicairkan Bagian Keuangan, Kamis tanggal 5 September dalam bentuk cek dan Jumat uang itu mulai diserahkan pada guru," kata Hj. Herawati.

Pihaknya juga mengungkapkan, Selasa (9/9) dirinya juga mendatangi dan menunggu di Bagian Keuangan Pemda Inhu untuk mengecek apakah uang lauk pauk guru PNS sudah bisa dicairkan. Bahkan katanya, Rabu (10/9), ia juga telah memerintahkan bendaharanya untuk kembali datang ke Pemda Inhu. "Kita berharap saja tunjangan itu bisa dicairkan menjelang lebaran nanti," tukas Herawati. (rez)

sumber: http://www.riaumandiri.net/indexben.php?id=26852

Kamis, September 11, 2008

KESRA GURU DITERIMA (TERMASUK PAUD)

Kesra Guru Diterima Hari Ini
Kamis, 11 September 2008 | 09:14 WIB
15 September Dibayarkan
PEKANBARU--Bila tak ada aral melintang, Kamis (11/9) hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) akan mentrasfer tunjangan Kesejahteraan (Kesra) sebanyak 99.077 orang guru negeri maupun swasta yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Riau. Dana Kesra akan ditransfer ke rekening Disdik kabupaten/kota, dan Ditargetkan pada 15 September mendatang tunjangan tersebut sudah bisa diterima para guru.

Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Disdik Riau M Saleh SH, Rabu (10/9) mengatakan, jumlah penerima dana Kesra tersebut tak terbatas pada guru saja, namun termasuk pula tenaga pengawas, tenaga administarasi/penjaga sekolah, guru honor dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk juga para tutor kesetaraan paket A,B dan C.

‘’Jadi tak hanya sebatas guru saja yang menerima dana Kesra ini, melainkan juga tenaga kependidikan lainnya,’’ ungkap M Saleh.

Dijelaskan pula, untuk tahun ini tunjangan Kesra yang diterima para guru ini meningkat dari tahun sebelumnya antara Rp100 ribu-Rp200 ribu. Dengan demikian, total dana Kesra yang diberikan, untuk guru PNS menerima sebesar Rp1,2 juta, Tenaga Pengawas sebesar Rp1,2 juta, dan untuk Tenaga Administrasi/Penjaga Sekolah juga Rp1,2 juta per orang. Sedangkan guru honor sebesar Rp600 ribu per orang, guru PAUD Rp600 ribu per orang. ‘’Total tunjangan yang disalurkan ini adalah sebanyak Rp85.230.600.000,’’ jelasnya.

Khusus untuk guru Golongan III dan IV akan dikenai pajak penghasilan sebesar 15 persen dari total tunjangan yang mereka terima, dan untuk yang di luar tersebut tidak akan ada pemotongan. Saleh menjelaskan, untuk mereka yang mendapatkan tunjangan Kesra ini adalah yang masa tugasnya minimal satu tahun.

Kesra ini juga tak ada pengecualian untuk guru honor Departemen Agama (Depag), juga diberikan. Akan halnya untuk tenaga administrasi/pengawas sekolah diberikan kepada mereka yang berstatus sebagai PNS.

Pemberian Kesra bagi guru ini kata Saleh, dimaksudkan untuk terus menambah semangat kerja mereka dalam mengajar. Mengingat tugas dan fungsi guru ini dalam menciptakan anak bangsa dari tidak tahu menjadi tahu dan juga dalam memajukan pendidikan di daerah ini sangat vital. ‘’Kita berharap Pemprov Riau akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ini,’’ ujarnya.(uli

GAJI GURU NAIK

2009, Gaji Guru dan Dosen Naik
Kamis, 11 September 2008 | 09:44 WIB
JAKARTA--Tahun depan, tenaga pendidik benar-benar menjadi anak emas. Berkat lonjakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2009, kesejahteraan guru semakin meningkat. Misalnya untuk guru PNS golongan II/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun bakal memperoleh gaji minimal Rp2 juta.

‘’Itu untuk menunjukkan komitmen kami terhadap penggunaan anggaran yang besar tersebut,’’ ujar Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo setelah rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menambahkan, untuk gaji guru PNS golongan IV/E besertifikat profesi bisa mencapai Rp6,9 juta. Gaji tersebut, lanjutnya, belum termasuk tunjangan fungsional dan tunjangan profesi untuk guru dengan sertifikat. Pemerintah, juga memberikan tunjangan fungsional untuk guru tetap non-PNS yang belum sarjana Rp250 ribu per bulan dan sarjana minimal Rp300 ribu per bulan.

Pendapatan 30 ribu guru daerah terpencil juga akan ditingkatkan. Jika sebelumnya guru daerah terpencil yang besertifikat digaji Rp2,29 juta pada 2008, tahun depan jumlahnya naik menjadi Rp5,1 juta. Sementara guru daerah terpencil yang belum besertifikat yang sebelumnya mendapatkan Rp2,29 juta, bakal ditambah menjadi Rp3,6 juta tahun depan.

Bukan hanya guru, gaji dosen juga meningkat seiring naiknya anggaran pendidikan. Jika sebelumnya dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun mendapat Rp1,8 juta, tahun depan angkanya bertambah menjadi Rp2,26 juta. Untuk guru besar yang berstatus PNS Golongan IV/E besertifikat gajinya naik tajam dari Rp5,1 juta menjadi Rp 13,5 juta.‘’Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen menempati porsi 27 persen dari anggaran pendidikan,’’ kata Mendiknas.

Kenaikan anggaran pendidikan yang menjadi Rp224,4 triliun pada RAPBN 2009 juga dimanfaatkan untuk percepatan penuntasan wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. Menurut Mendiknas, anggaran pendidikan nanti akan terserap lebih dari 50 persen untuk program wajib belajar.

‘’Kami gunakan anggaran untuk pendidikan menengah di Depdiknas maupun di Depag. Anggaran untuk pendidikan tinggi juga dinaikkan. Pendidikan non-formal juga kita naikkan, tapi tidak banyak,’’ tegasnya. Kenaikan anggaran pendidikan, digunakan pula untuk peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa di luar Depdiknas. Depdiknas menyiapkan anggaran bagi peneliti non-PNS melalui skema yang diatur oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Fungsi-fungsi pendidikan kedinasan yang dilakukan departemen lain seperti IPDN di Depdagri dan STAN di Depkeu tidak boleh memakai anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).(zul/oki/fia)

SUMBER : http://riautoday.com/

GAJI GURU PNS

Gaji Guru Rp6,9 Juta
Kamis, 11 September 2008
Laporan JPNN, Jakarta
TAHUN depan, tenaga pendidik benar-benar menjadi anak emas. Berkat lonjakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2009, kesejahteraan guru semakin meningkat. Misalnya untuk guru PNS golongan II/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun bakal memperoleh gaji minimal Rp2 juta.

‘’Itu untuk menunjukkan komitmen kami terhadap penggunaan anggaran yang besar tersebut,’’ ujar Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo setelah rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menambahkan, untuk gaji guru PNS golongan IV/E besertifikat profesi bisa mencapai Rp6,9 juta. Gaji tersebut, lanjutnya, belum termasuk tunjangan fungsional dan tunjangan profesi untuk guru dengan sertifikat. Pemerintah, juga memberikan tunjangan fungsional untuk guru tetap non-PNS yang belum sarjana Rp250 ribu per bulan dan sarjana minimal Rp300 ribu per bulan.

Pendapatan 30 ribu guru daerah terpencil juga akan ditingkatkan. Jika sebelumnya guru daerah terpencil yang besertifikat digaji Rp2,29 juta pada 2008, tahun depan jumlahnya naik menjadi Rp5,1 juta. Sementara guru daerah terpencil yang belum besertifikat yang sebelumnya mendapatkan Rp2,29 juta, bakal ditambah menjadi Rp3,6 juta tahun depan.

Bukan hanya guru, gaji dosen juga meningkat seiring naiknya anggaran pendidikan. Jika sebelumnya dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun mendapat Rp1,8 juta, tahun depan angkanya bertambah menjadi Rp2,26 juta. Untuk guru besar yang berstatus PNS Golongan IV/E besertifikat gajinya naik tajam dari Rp5,1 juta menjadi Rp 13,5 juta.

‘’Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen menempati porsi 27 persen dari anggaran pendidikan,’’ kata Mendiknas.

Kenaikan anggaran pendidikan yang menjadi Rp224,4 triliun pada RAPBN 2009 juga dimanfaatkan untuk percepatan penuntasan wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. Menurut Mendiknas, anggaran pendidikan nanti akan terserap lebih dari 50 persen untuk program wajib belajar.

‘’Kami gunakan anggaran untuk pendidikan menengah di Depdiknas maupun di Depag. Anggaran untuk pendidikan tinggi juga dinaikkan. Pendidikan non-formal juga kita naikkan, tapi tidak banyak,’’ tegasnya.

Kenaikan anggaran pendidikan, digunakan pula untuk peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa di luar Depdiknas. Depdiknas menyiapkan anggaran bagi peneliti non-PNS melalui skema yang diatur oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Fungsi-fungsi pendidikan kedinasan yang dilakukan departemen lain seperti IPDN di Depdagri dan STAN di Depkeu tidak boleh memakai anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ‘’Anggaran itu tidak digunakan untuk lembaga pendidikan yang tidak dinaungi UU Sisidiknas,’’ tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, segera dibuat peraturan pemerintah (PP) tentang pendidikan kedinasan untuk mengatur peralihan penyelenggaraan pendidikan agar tunduk sepenuhnya pada UU Sisdiknas.(zul/oki/fia)

sumber: http://www.riaupos.com/v2/content/view/10051/1/

LANJUTAN KASUS TUNJANGAN GURU INDRAGIRI HULU

Dibayar Sebagian Tunjangan Guru
Senin, 08 September 2008
Masih Tersisa Rp4 M Lebih
Laporan M FATHRA NAZRUL ISLAM, Rengat redaksi@riaupos.co.idAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
DINAS Pendidikan Inhu akhirnya membayar uang tunjangan kepada 2.073 guru PNS. Tunjangan yang baru dibayar adalah uang transportasi triwulan II. Sedangkan uang lauk pauk masih menunggu sampai waktu yang belum ditentukan.

Di hari pembagian, Senin (8/9) aktivitas Kantor Dinas Pendidikan Inhu cukup sibuk terutama dikoridor bagian kiri atau di depan ruang bendahara yang ukurannya lumayan kecil. Sejumlah tamu yang ada di depan ruangan mayoritas Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang akan mengambil uang tunjangan guru PNS.

Kepala Dinas Pendidikan Inhu Dra Hj Herawati MM, yang ditemui di ruang kerjanya kepada Riau Pos mengakui bahwa uang tranportasi untuk ribuan guru PNS dalam proses pencairan dan sudah dimulai sejak Jumat (5/9) lalu.

‘’Ya, uang itu sudah dicairkan dan diserahkan sejak Jumat lalu. Sampai sekarang pencairan masih berlangsung, tapi yang bisa dibayarkan baru uang tranportasi triwulan II bulan April, Mei Juni,’’ ungkapnya.

Saat ditanya tentang uang tunjangan lauk pauk bagi guru PNS yang belum dibayarkan sejak Januari 2008. Herawati berkilah bahwa uang tersebut belum bisa dicairkan oleh Pemda Inhu. Dijelaskannya, pencairan uang lauk pauk itu juga berdasarkan absensi masing-masing guru dalam sebulan dan pembayarannya dilakukan per triwulan.

Guru dan kepala sekolah yang dihubungi Riau Pos sangat berharap uang lauk pauk itu dapat segera dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri.

‘’Para guru, termasuk saya sangat mengharapkan Pemda Inhu membayarkan uang itu sebelum Idul Fitri,’’ jelas Abu Haniffa. Kepala SMPN 4 Rengat ini mengaku, setiap bulan menyerahkan absensi kehadiran guru di sekolahnya kepada Dinas Pendidikan. Hal senada juga dikatakan Kepala SMPN 5 Seberang Rengat, Said Johan. Meski tidak sebulan sekali, minimal dirinya menyerahkan daftar hadir guru di sekolahnya setiap tiga bulan ke Dinas Pendidikan Inhu.

Uang lauk pauk itu sendiri diterima oleh masing-masing guru PNS sebesar Rp10.000 per hari. Dalam satu bulan ada 22 hari kerja, dengan begitu setiap guru maksimal akan menerima uang lauk pauk sebesar Rp220.000.

Kenyataannya Pemda Inhu belum membayar sama sekali uang itu selama sembilan bulan sejak Januari 2008. Total keseluruhan uang lauk pauk yang merupakan hak guru PNS, maka Pemda Inhu masih berhutang sekitar Rp4.104.540.000 kepada sekitar 2.073 guru PNS Inhu.

Salah seorang guru SMPN 5 Seberang Rengat, Hilda Puspita mengatakan, uang sebesar Rp10.000 per hari yang menjadi hak guru PNS dari menguras tenaga dan pikiran itu seharusnya dapat dinikmati oleh guru dan tidak dipersulit pencairannya. ‘’Jadi percuma saja bila selama ini orang berbicara tentang menyejahterakan guru, sementara kenyataannya para guru sendiri menderita dan kesulitan mendapat apa yang menjadi haknya,’’ tutur Hilda menyayangkan.

Sedangkan untuk uang transportasi masing-masing guru sebelumnya dijanjikan pemerintah akan mendapatkan Rp500 ribu per bulan, namun yang dibayarkan hanya Rp400 ribu karena dipotong pajak sebesar 15 persen sehingga guru hanya menerima per triwulan sebsar Rp1.020.000.(asm)

sumber: http://www.riaupos.com/v2/content/view/9933/61/

====================

INFo terbaru hari ini (11/09/2008) : Ibu Hilda Puspita dipanggil Diknas (Riau pos)

Selasa, September 09, 2008

BERITA GEMBIRA UNTUK GURU PNS (YANG LAIN BELUM)

Sekedar saran dan unek-unek :
1. Jangan anak tirikan guru-guru NON PNS
2. Hilangkan kebiasaan kolusi dan korupsi pada saat penerimaan PNS
(Orang-orang yang bermoral dan berilmu biar menjadi guru walaupun secara materi tidak mampu)
3. Jangan sampai pengumuman ini menaikkan harga kebutuhan pokok (angin surga bagi para guru PNS tetapi "api neraka" bagi rakyat lainnya.


====================
09/09/08 14:22
Gaji Guru PNS Minimal Rp2 Juta


Jakarta (ANTARA News) - Sebagai konsekuensi peningkatan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari RAPBN 2009, gaji guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat terendah akan bergaji minimal Rp2 juta.

Dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, pemerintah memutuskan untuk menaikkan kesejahteraan guru dan dosen tergolong PNS sebanyak 14 persen.

Kenaikan itu, menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, ditambahkan di luar kenaikan rutin gaji pokok sebanyak 15 persen setiap tahun.

"Pokoknya guru PNS yang entah guru TK, SD, semuanya dapat peningkatan kesejahteraan guru. Penambahan ekstra sekitar 14 persen tadi sudah dihitung oleh Menkeu," papar Mendiknas.

Sedangkan untuk guru non PNS yang terdaftar di Depdiknas maupun Departemen Agama, ia menjelaskan, juga mendapat kenaikan subsidi tunjangan dengan besaran berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan.

Guru non PNS yang tingkat pendidikannya non sarjana mendapat tambahan kesejahteraan sebesar Rp50 ribu per bulan, sedangkan bagi yang berpendidikan sarjana mendapat kenaikan Rp100 ribu per bulan.

Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, kata Mendiknas, akan menempati porsi 27 persen dari anggaran pendidikan.

Kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp46,1 triliun pada 2009 juga dimanfaatkan untuk percepatan penuntasan wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah.

Menurut Mendiknas, anggaran pendidikan nantinya akan terserap lebih dari 50 persen untuk program wajib belajar.

"Kita juga tingkatkan anggaran untuk pendidikan menengah di Depdiknas maupun di Depag. Anggaran untuk pendidikan tinggi juga dinaikkan. Pendidikan non formal juga kita naikkan tidak banyak," tuturnya.

Kenaikan anggaran pendidikan, menurut Mendiknas, juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa di luar Depdiknas.

Depdiknas akan menyiapkan anggaran bagi peneliti non PNS melalui skema yang diatur oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Mendiknas menjelaskan fungsi-fungsi pendidikan kedinasan yang dilakukan departemen lain seperti IPDN di Depdagri dan STAN di Depkeu tidak boleh memakai anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Sepanjang anggaran itu digunakan untuk pendidikan yang tunduk dengan UU Sisidiknas, itu tidak masalah," ujarnya.

Mendiknas mencontohkan sekolah tinggi intelejen negara yang menggunakan anggaran dari Depdiknas karena permintaan resmi Badan Intelejen Negara (BIN) kepada Depdiknas.

Sekolah itu, kata Mendiknas, berada di bawah Depdiknas sedangkan BIN hanya supervisi dan mengawasi.

Mendiknas menambahkan, akan segera dibuat Peraturan Pemerintah tentang pendidikan kedinasan untuk mengatur peralihan penyelenggaran pendidikan agar tunduk sepenuhnya pada UU Sisdiknas.

"Payung hukum itu supaya anggaran pendidikan betul-betul digunakan sesuai Sisdiknas. Betul-betul terintegrasi meskipun itu dilakukan oleh Departemen lain tapi itu di bawah payung UU Sisdiknas," demikian Bambang Sudibyo.

COPYRIGHT © 2008
Ketentuan Penggunaan

sumber : ANTARA.
http://www.antara.co.id/arc/2008/9/9/gaji-guru-pns-minimal-rp2-juta/

===========================


Selasa, 09/09/2008 14:02 WIB
Dana Pendidikan Naik 16%, Gaji Guru Terendah Rp 2 Juta
Anwar Khumaini - detikNews


Jakarta - Anggaran pendidikan akan dinaikkan sebesar Rp 46,1 triliun. Gaji guru pegawai negeri sipil (PNS) golongan terendah menjadi Rp 2 juta.

"Ini meningkat 14 sampai 16 persen. Sehingga PNS yang rendah pangkatnya bisa mendapatkan gaji minimal Rp 2 juta, sebagaimana janji Presiden dulu," ujar Mendiknas Bambang Sudibyo.

Bambang menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat kabinet terbatas dengan Presiden SBY tentang anggaran pendidikan, di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2008).

Menurut Bambang, para guru yang mendapatkan kenaikan gaji tersebut mencakup semua golongan.

"Kenaikan itu di luar kenaikan reguler per tahun yang jumlahnya 15 persen," tambah dia.

Menurutnya, para guru non-PNS yang ada di Depdiknas atau Depag juga akan mendapatkan tunjangan. Jumlahnya bervariasi.

"Untuk yang belum sarjana dinaikkan Rp 50 ribu, sedangkan yang sudah sarjana naik Rp 100 ribu," imbuh menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Bambang mengatakan dari anggaran total pendidikan sebesar Rp 244 triliun, gaji guru menyerap 27 persen anggaran. Sedangkan 50 persen dari anggaran akan digunakan untuk pembiayaan wajib belajar.

"Kita tingkatkan untuk pendidikan menengah, tinggi, nonformal, dan peningkatan kesejahteraan peneliti," jelas dia.

Para peneliti itu, lanjut dia, adalah semua dosen yang statusnya non-PNS. Syaratnya, peneliti itu sudah membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal.(nwk/nrl)

sumber : http://www.detiknews.com/read/2008/09/09/140224/1003057/10/dana-pendidikan-naik-16-gaji-guru-terendah-rp-2-juta

Serat ti Cupumanik



Salam sinareng hormat,
Mugia Ibu/Bapa, salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Amin.

Hatur uninga wiréhing ti ngawitan taun 2003 di Bandung parantos medal majalah Sunda Cupumanik. Ieu majalah medal unggal sasih, dupi nu medalkeunana Yayasan Kabudayaan Rancagé. Maksadna mah Cupumanik téh majalah umum aoseun urang Sunda anu insya Allah badé mayeng midangkeun seratan anu katimbang peryogi kaaos ku balaréa, pangpangna nu ngeunaan Sunda atanapi kasundaan boh karya sastra boh bahasan perkawis unak-anik kahirupan masarakat. Alhamdulillah ieu majalah parantos kénging pangbagéa ti balaréa anu ageung katineungna kana basa sareng budaya Sunda, boh anu dumuk di Tatar Sunda boh di sabudereunana.

Cupumanik, eusina tangtos mundel kanggo ngajembaran pangaweruh tina hal kasundaan. Aoseun para guru, murid, mahasiswa, sareng masarakat sanésna. Kandelna 92 kaca, Pangaosna mung Rp. 12.000,- saéksemplar.

Sinarengan ieu serat, seja ngadugikeun uar pangajak ka Pangersa Ibu/Bapa kanggo sasarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun enggoning ngamekarkeun basa katut budaya Sunda ku jalan ngiring ngalanggan majalah Cupumanik.

Hatur séwu nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Mugia sagala rupi pamaksadan urang dina raraga ngaronjatkeun minat maca masarakat tiasa tinekanan. Amin.

Hormatna,

Réni Nur Aisyah
Adm. Pemasaran

Majalah Cupumanik
Redaksi/Tatausaha : Jl. Taman Kliningan II No. 5 Buahbatu Bandung 40264
Telp/Fax : (022)7310625 Pemasaran 02292373137 é-mail cupu_manik@plasa.com

Kamis, September 04, 2008

HASIL QUICK COUNT PILKADA SUMSEL


Puskaptis Terus Hitung Suara

PALEMBANG, SRIPO - Hingga pukul 15.10, pasangan ALDY memeroleh suara 49,40 persen dan SOHE 50,60 persen. Penghitungan dilakukan oleh Lembaga Puskaptis. (Aang Hamdani)

sumber :http://www.sripo-online.com/?urut=7409&pil=berita_terkini

Informasi lain (LSI) kebalikannya :

ALDY : 50.84 %
SOHE : 49.16 %

bisa dilihat di sini

gambar: www.belanja-sampai-mati.blogspot.com

BERITA BBM RENGAT


Premium Mulai Normal
RENGAT-Sejak awal Ramadhan, kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis premium di seluruh SPBU yang ada dalam wilayah Inhu mulai lancar. Hal ini mulai dirasakan setelah keluarnya Surat Edaran (SE) Bupati Inhu tentang pembatasan pembelian minyak.

Pantaun di lapangan, Rabu (3/9) kemarin, di SPBU Japura Kecamatan Lirik yang biasanya antrean berbagai jenis kendaraan bermotor mencapai 3 km di ruas Jalan Lintas Timur, sekarang terlihat sepi. Bahkan nyaris tidak ada antrean dalam pengisian BBM khusus premium. "Kami tidak lagi antre mengisi minyak sejak hampir sepekan ini. Mudah-mudahan kondisi BBM di SPBU terus seperti sekarang," ungkap Tukiran, saat mengisi premium di SPBU Japura.

Diungkapkannya, saat ini masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan mudahnya meperoleh premium. Sehingga dalam bulan puasa masyarakat tidak perlu ramai-ramai lagi antre yang sampai tiga jam baru dapat premium.

Sebelumnya, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Inhu Adriansyah Eka Putra, membenarkan mulai normalnya BBM di SPBU diwilayah Kabupaten Inhu. "Sejak pemberlakuan SE Bupati Inhu nomor 145/EK/500/2008 tanggal 13 Agustus 2008, yang mengatur mengenai pembatasan jumlah liter untuk konsumen BBM kondisi minyak mulai normal. Kita selalu menempatkan personel di seluruh SPBU untuk mengontrol penyaluran BBM serta melakukan pemantauan lapangan," jelas Adrian

Diungkapkannya, dalam bulan puasa diharapkan suplay BBM ke Inhu oleh Pertamina, baik premium maupun solar dapat lebih ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi antrean ataupun kelangkaan BBM, serta juga penjualan minyak yang mahal di masyarakat.

Dalam SE Bupati Inhu dijelaskan bahwa pembelian BBM jenis premium untuk kendaraan umum roda empat, baik itu pribadi ataupun travel hanya dapat mengisi BBM sebanyak 30 liter dan untuk sepeda motor hanya 5 liter.

Hal serupa juga diberlakukan bagi BBM jenis solar untuk kendaraan pribadi, umum seperti oplet dan tarvel hanya diperbolehkan untuk mengambil BBM sebanyak 30 liter, untuk truk diberi batasan 75 liter dan untuk kendaraan dum truck/CPO dan lain-lain sebanyak 150 liter.

Kepada seluruh pemilik SPBU juga ditekankan untuk tidak melayani pembelian BBM untuk kendaraan yang mengisi lebih dari 1 kali sehari, terutama untuk kendaraan pribadi. Agar proses ini dapat berhasil dalam upaya menstabilkan harga BBM di Inhu, Bupati meminta pihak keamanan, masyarakat dan LSM agar dapat berpartisipasi dalam menghadapi krisis BBM yang sedang dihadapi dan seandainya ditemukan SPBU melanggar SE Bupati dapat dilaporkan kepada Polisi atau pihak terkait lainnya (rez)

sumber : http://www.riaumandiri.net/indexben.php?id=26585

PEMDA INDRAGIRI HULU HUTANG KEPADA GURU


PemkabUtang Rp6 Miliar Pada Guru
Selasa, 02 September 2008
Laporan M FATHRA NAZRUL ISLAM, Rengat -- redaksi@riaupos.co.idAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
MEMASUKI - triwulan ke tiga tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berutang sebesar Rp6 miliar lebih kepada sekitar 2.073 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu. Utang itu disebabkan belum dibayarkannya uang transportasi dan uang lauk-pauk kepada ribuan guru PNS yang mengajar mulai tingkat SD, SMP dan SMA sederajat.

Sampai saat ini, ribuan guru PNS di Inhu sudah tidak lagi menerima uang transportasi dari Pemkab Inhu sejak triwulan ke dua. Idealnya, setiap bulan masing-masing guru PNS menerima uang transportasi sebesar Rp500 ribu dipotong pajak 15 persen, sehingga lebih kurang setiap guru menerima Rp420 ribu per bulan.

Pemkab Inhu juga belum membayar uang lauk pauk bagi ribuan guru PNS sejak bulan pertama tahun 2008. Dimana masing-masing guru PNS menerima jatah uang lauk-pauk sebesar lebih kurang Rp220 ribu per bulan. Jadi total uang lauk-pauk hingga Agustus 2008 sekitar Rp1.760 ribu untuk setiap guru. Total uang transportasi dan uang lauk-pauk guru PNS lebih kurang Rp3 juta per orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.219.000.000.

Kepala Dinas Pendidikan Inhu Dra Hj Herawati MM kepada Riau Pos, Selasa (2/9) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tampak bosan dengan pertanyaan yang diajukan. ‘’Saya sudah berkali-kali menyampaikan dalam setiap kesempatan, bahwa dinas belum bisa membayarkan uang transportasi dan uang lauk-pauk, karena memang uangnya belum cair. Ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan tetapi Satker lain Dinas Kesehatan juga belum cair,’’ terang Herawati.

Kadis Kesehatan Inhu Helmi A Manaf yang dihubungi lewat telepon selulernya mengatakan, PNS di lingkungan Diskes juga belum menerima uang tansportasi untuk triwulan kedua. ‘’Kami belum terima uang transportasi triwulan II, padahal triwulan tiga juga sudah mau habis. Apa alasannya belum bisa dicairkan saya juga tidak tahu,’’ ungkap Kadiskes.***

sumber : http://riaupos.com/

PILKADA SUMSEL: WONG KITO MEMILIH PEMIMPIN HARI INI

Hari Ini Pilgub Sumatera Selatan Digelar
Kamis, 4 September 2008 - 06:47 wib
Amirul Hasan - Okezone

PALEMBANG - Pemilihan Gubernur Sematera Selatan hari ini digelar. Sekira lima juta warga Sumatera Selatan siap menentukan pemimpin mereka. Tempat Pemungutan Suara pun nampaknya sudah dipersiapkan oleh Panitia Pemungutan Suara di wilayahnya masing-masing.

Seperti halnya yang terpantau di TPS 174 Jalan Sutan Mas Mansyur, Bukit Lamo Ilir Barat Dua, Palembang, Sumsel. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi dari masing-masing pasangan calon telah siap sejak pukul 6.30 WIB pagi ini. "Cuaca nampak cerah, sekarang kita mau pada nyoblos," ujar salah satu warga Bukit Lamo, Juanda kepada Okezone, Kamis (4/9/2008).

Sekira lima juta warga ini akan memilih satu di antara dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan, yaitu pasangan nomor 1 Alex Noerdin - Eddy Yusuf yang merupakan Bupati Musi Banyu Asin dan Bupati Ogan Komering Ulu.

Sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah pasangan Syahrial Oesman - Helmy Yahya, incumbent Gubernur Sumsel yang diusung oleh PDIP, PKS, dan 13 partai lainnya.


(ful)

sumber: http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/04/1/142663/hari-ini-pilgub-sumatera-selatan-digelar

QUICK COUNT PILKADA LAMPUNG - JAGO PDIP UNGGULI LAWAN

Hasil hunting dengan om Google tentang Pilkada Lampung :

Quick Count Pilgub Lampung, Jago PDIP Berjaya

Tiga Quick Count Menangkan Incumbent Lampung di sini

Rabu, September 03, 2008

Pilkada Lampung Hari ini


Pilkada Lampung diikuti 7 pasangan. 5 Pasangan diusulkan partai politik, lainnya lewat jalur independen.

Zulkifli Anwar-Akhmadi Sumaryanto (PKS & PAN)
Muhajir Utomo-Andi Arief (independen)
M Alzier Dianis Thabranie-Bambang Sudibyo (Golkar, PPP, dan PKB)
Oemarsono-Thomas Azis Riska (PKPB,PPNUI,PPDK, PBB, PNBK, PNIM, Partai Pelopor dan PDS)
Andy Achmad Sampurna Jaya-HM Suparjo (PBR dan PD)
Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said (PDIP, PIB, PKPI, Partai Patriot, PSI, PPD, dan PBSD)
Sofjan Jacoeb-Bambang Waluyo Utomo (indepeden)

sumber : detik.com
http://akhmadisumaryanto.blogspot.com/ (gambar)

Selasa, September 02, 2008

HARUS SIAP MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Tahun 2009 tinggal beberapa bulan lagi, dan ada satu "moment besar" yang akan dihadapi oleh "bangsa" ini - dua kata tersebut saya kasih tanda "petik" karena saya sendiri gak terlalu yakin :)) .

Tepat 9 April 2009 nanti -rencana- ada moment yang ditunggu sebagian orang, pemilihan anggota Legislatif untuk menentukan orang-orang yang layak duduk sebagai anggota dewan "yang terhormat" -lagi2 saya kasih tanda dengan alasan sama-

Mulai awal Agustus lalu, orang-orang pada sibuk dengan urusan PENCALEGAN... untungnya saya tidak berminat :))
Dan tanggung jawab tersebut jatuh -lagi- ke pundak ibunya anak-anak, lagi karena tahun 2004 juga sama.

Tahun ini kembali dicalonkan untuk DPRD TK-2 , malahan 2 hari kemarin nyaris dapat instruksi mengisi kekosongan calon perempuan di DPR untuk wilayah Riau2 untuk memenuhi syarat minimal 30%. Dengan alasan tidak sanggup harus keliling ke 5 Kabupaten dengan junior2 yang masih Balita akhirnya batal :)).

Inilah profil dan aktifitas sang Bakal Calon -soalnya belum lulus persyaratan di KPUD-

-->
A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap : APRIZA ANGRAENY, SKom.
2. Nama Panggilan : RINI
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 10 April 1977.
4. Agama / Suku : Islam/ Minang-Palembang-Jawa
5. Urutan Keluarga : anak 1 dari 3 bersaudara
6. Status Perkawinan : Menikah

-->

B. AKTIVITAS

1. Ketua Bidang Kewanitaan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indragiri Hulu
2. Ketua Umum Himpunan Pendidik-Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kab. Indragiri Hulu
3. Ketua Umum FORUM Komunikasi PLAYGROUP Kabupaten INHU
4. Ketua Bidang Kewanitaan Yayasan INSANI INHU
5. Kepala Sekolah TKIT INSANI Rengat
6. Kepala Sekolah PLAYGROUP INSANI RENGAT

C. PENDIDIKAN

1. TK Al Falah Palembang (1981-1982)
2. SDN 10 Sungai Liat Bangka, Bangka Belitung (1982-1988)
3. SMPN 2 Sungai Liat Bangka, Bangka Belitung (1988-1991)
4. SMAN 2 Lubuk Linggau Sumatera Selatan (1991-1994)
5. Program Diploma Program Studi Informatika, IPB Bogor (1994-1996)
6. Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas YARSI Jakarta (S1) (1996-1999)

D. RIWAYAT PENGALAMAN

1. Asisten Dosen IPB Bogor
2. Asisten Dosen Universitas YARSI Jakarta
3. BMT Syariah Amanah Ummat Bogor (Magang)
4. Divisi Ristek BPPT Puspiptek Serpong Tangerang (Tugas Akhir)
5. Staf Teknik Informatika LPK Karya Profesional Mandiri (KPM) Depok
6. Instruktur Pelatihan Internet LPK Karya Profesional Mandiri (KPM) Depok
7. Wakil Kepala Sekolah Playgroup INSANI (2003-2006)
8. Kepala Sekolah Playgroup INSANI (2006-sekarang)
9. Kepala Sekolah TKIT INSANI (2006-sekarang)

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Umum OSIS SMAN 2 Lubuk Linggau Sumatera Selatan
2. Ketua Umum OSIS SMAN 2 Lubuk Linggau Sumatera Selatan
3. Senat Mahasiswa FMIPA IPB Bogor
4. Keputrian ROHIS FTI Universitas YARSI Jakarta
5. Bendahara Umum DPD PARTAI KEADILAN Indragiri Hulu (2001-2004).
6. Bendahara Umum DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Indragiri Hulu (2003-2006).
7. Ketua Bidang Kewanitaan DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Indragiri Hulu (2006-Sekarang)
8. Ketua Bidang Kewanitaan Yayasan INSANI (2003-sekarang)
9. Ketua Umum HIMPAUDI (Himpunan Pendidik PAUD Indonesia) Kabupaten Indragiri Hulu (2006-Sekarang)
10. Pengurus K3TK (Kelompok Kerja Kepala Sekolah TK) Kabupaten Indragiri Hulu (2006-Sekarang)
11. Ketua Bidang Kurikulum FORUM PAUD Kabupaten Indragiri Hulu.














INFO PAJAK TERBARU: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan


Selasa, 02/09/2008 15:37 WIB
Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2. Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
5.Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

6. Pengecualian dari objek PPh
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

7. Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.
Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

8. Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.(dnl/ddn)

sumber : http://www.detikfinance.com/read/2008/09/02/153739/999023/4/tarif-tarif-baru-pajak-penghasilan