Selasa, Desember 30, 2008

Berpulang



Innalillahi Waina Ilaihi Roojiun...
Telah berpulang ke Rahmatulloh orang tua kami tercinta.
Ayahanda Ir. Hasjal Fauzi Hasan Dt. Sinaro pada usia 56 th
(20 Januari 1952 - 26 Desember 2008)

Meninggal pada Jum'at malam sekitar jam 22.00 tanggal 26 Desember 2008.
Dimakamkan di nagari Mahat Payakumbuh Sumatera Barat.

Semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan almarhum dan diampuni segala kekhilafannya. Amin.

Keluarga:
Suryati Murni (istri)
Apriza Angraeny (putri ke-1) dan Ii Hidayat Suryana
Bob Hafez (anak ke-2)
Firdaus (anak ke-3)
Fauzan Aulia Ghiffary Rahman (cucu)
Faiza Hanadia Izzata Rahma (cucu)
Faiza Khansa Sulthana Rahima (cucu)


Rabu, Desember 24, 2008

Hasil Test CPNS 2008 Jawa Barat, Riau mana?

Kangen dengan Purwakarta, klik situsnya... eh ada yang menarik "ingin tahu hasil test CPNS di Kabupaten Purwakarta... bla.bla.bla... hebat juga. Selama ini di statistik cukup banyak yang cari informasi pengumuman CPNS 2008 (PNS memang "mempesona")...ehm hebat juga situs pemko satu ini www.purwakarta.go.id, coba klik link nya sekilas baca karena memang g ak pernah ikut test. Timbul ide, bukan mo daftar... coba lihat di situs pemko lainnya ada gak? soalnya selama ini para pencari kerja banyak yang haus info PNS dan CPNS apalagi pengumuman hasil test nya. Ini sebagian hasilnya, :
1. Kota Depok klik si sini http://www.depok.go.id/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=29
2. Pemprov Sumut klik di sumutprov.go.id
3. Kota Bandung Klik di sini

oh iya Purwakarta di sini

Terus untuk Riau bagaimana? dari beberapa situs pemda yang dibuka: http://www.riau.go.id/, http://www.bengkalis.go.id/, http://www.dumaikota.go.id/, atau http://www.pekanbaru.go.id/ belum ada tanda-tanda kehidupan... :))

Inhu? becanda... artikel terbarunya aja dikirim 01/12/2005 mana mungkin peduli dengan CPNS 2008....

PEMENANGNYA ADALAH CALEG SUARA TERBANYAK

Ini jadi BERITA BESAR untuk Parpol, para Caleg terutama banyak efeknya, paling tidak yang di nomor urut atas harus bekerja lebih keras tidak sekedar dapat jatohan dari keringat orang lain. Bagi yang di urutan bawah bisa bergerak lebih dan hasilnya akan jadi miliknya sendiri. Yang jadi kekhawatiran :)) bakal banyak orang strees karena udah keluar dana untuk jadi caleg (Untuk daerah tingkat 2 banyak terjadi Caleg nomor urut 1 membiayai caleg2 di bawahnya terutama caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen) lah kalau yang terpilih orang yang dia biayai?

Terus, senayan tahun depan akan lebih sering masuk infotainment... lho? iya karena akan lebih banyak artis masuk senayan -pelawak juga- :)) akan ada partai mayoritas alegnya ngartis semua. waduh!!!

Pertanyaanya, suara pemilih yang hanya nyoblos lambang partai larinya ke mana ya?

Misalnya? Partai XXX

Pemilih logo partai : 1000
Caleg A (ketua DPC) : 540
Caleg B (tokoh) : 300
Caleg C (Sekjen) : 200
Caleg D (Artis dangdut):550
Caleg E (Pelawak) : 530

Total : 3.120
BPP : 3.000

Siapa yang harus duduk ya? Artis dangdut yang baru masuk jadi "kader" menjelang pemilu? -kalau berdasar UU yang direvisi MK- padahal dia cuma lebih banyak "10" suara dari sang ketua DPC... tragis!!! karena 1000 suara yang milih logo partai adalah hasil "kerja keras" ketua DPC -andil-

Aturan manusia -sekali lagi- tidak ada yang sempurna.







============================================
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2065

Selasa , 23 Desember 2008 19:52:09
MK KABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN UJI UU PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dinyatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan putusan perkara No. 22&24/PUU-VI/2008, Selasa (23/12), di ruang sidang pleno MK.

Perkara No. 22/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Perkara No 24/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh perorangan warga negara, antara lain, Sutjipto, S.H., M.Kn. (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Septi Notariana, S.H., M. Kn., (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., (calon pemilih 2009). Mereka meminta MK menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU a quo yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30 persen dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30 persen dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut, menurut MK, merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

Dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

Selain itu, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. “Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak,” ucap Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). (Wiwik Budi Wasito)

Foto: Dok. Humas MK/Ardli N

Jumat, Desember 19, 2008

8 Inspiring Women





Neno Warisman
Nani Zulminarni
Prof Edi Sedyawati
Bunda Iffet Veceha Sidharta
Dr Eniya Listiani Dewi
Maria M Hartiningsih
Sri Wulandari
Marwah Daud Ibrahim


beritanya: http://www.detiknews.com/read/2008/12/19/193222/1056729/10/ibu-ani-&-mbak-tutut-gagal-raih-pks-inspiring-woman-award

Jumat, 19/12/2008 19:32 WIB
Ibu Ani & Mbak Tutut Gagal Raih PKS Inspiring Woman Award
Aprizal Rahmatullah - detikNews

Jakarta - Akhirnya PKS memutuskan 8 wanita yang menyandang predikat inspiring woman. Tapi dalam daftar penerima itu tidak ada nama Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putri mantan Presiden Soeharto, Mbak Tutut.

Seperti diumumkan dalam acara yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, di Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (19/12/2008) malam, ke delapan nama terdiri atas wanita-wanita yang dianggap memiliki pengaruh.

Dan mereka adalah Neno Warisman, artis dan pendakwah yang juga dikenal sebagai perancang busana muslim, Nani Zulminarni, yang menggiatkan pembentukan koperasi bagi janda-janda, dengan Ketua pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan (Pekka).

Prof Edi Sedyawati perempuan yang aktif berkesenian tradisional melalui Ikatan Seni Tari Indonesia, Bunda Iffet Veceha Sidharta, manajer grup musik Slank yang mampu membawa personil Slank keluar dari ketergantungan narkotika dan obat-obatan, Dr Eniya Listiani Dewi, ilmuwan wanita yang membuat terobosan pengembangan sinar matahari menjadi arus listrik.

Juga Maria M Hartiningsih, seorang wartawati yang kerap menulis artikel seputar perempuan, Sri Wulandari, yang menggagas serta kegiatannya membentuk Forum Putra Daerah Peduli Pendidikan, dan terakhir Marwah Daud Ibrahim, politisi partai Golkar yang dianggap sukses memperjuangkan sekolah berbasis unggulan lokal di kabupaten atau kota.

"Yang jelas mereka punya kiprah dan kegiatan yang bermanfaat, dan yang kedua yang menginspirasi bagi wanita-wanita sekitarnya," kata Kepala Bidang Humas PKS Mabruri.

Dan wanita-wanita ini menyisihkan sekitar 800 nama, yang masuk ke kantung dewan juri sebagai nominator. "Pemilihan ke delapan nama ini berdasarkan kegiatannya," imbuhnya.

Alasan nama-nama yang lain tidak menjadi pemenang? "Kita melihat mereka belum terlalu menginspirasi," tandasnya.(ndr/gah)

Selamat Datang Kabupaten Meranti! Selanjutnya apa?

Jumat, 19/12/2008 15:56 WIB
2 Kabupaten Baru Disahkan, Warga Riau & Papua Loncat Kegirangan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) mengesahkan dua kabupaten baru di Indonesia. Keduanya yakni Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau.

Mendengar ketukan palu dari pimpinan rapat paripurna DPR Agung Laksono, puluhan warga Riau yang berpakaian adat dan warga papua yang hadir di dalam ruang rapat langsung bersorak kegirangan. Luapan kegembiraan, mereka tuangkan, sambil loncat-loncat dan berteriak "Merdeka".

"Sampai saat ini sudah dua kabupaten yang baru saja disetujui. Jadi terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota di seluruh Indonesia," kata Menkum HAM Andi Matalatta yang mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2008).

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/12/19/155616/1056564/10/2-kabupaten-baru-disahkan,-warga-riau-&-papua-loncat-kegirangan

Agung Laksono dalam rapat tersebut menyatakan 3 RUU lain yakni pembentukan Provinsi Tapanuli, pembentukan kota Berastagi Sumut, Kabupaten Manjau Provinsi Riau akan dikembalikan ke Komisi II DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Berita Dana BOS Riau 2009

sumber: http://riauterkini.com/usaha.php?arr=22147

Jum’at, 19 Desember 2008 15:11
2009,
Dana Bos untuk Riau Naik 40 %

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah pusat menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk Riau, kenaikan ‘jatah’ dana BOS mencapai 40 %.

Riauterkini-PEKANBARU-Bendahara Dana Bos Riau, Suardi kepada Riauterkini Jum’at (19/12) menyatakan bahwa sesuai dengan surat pemeritahuan dari Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa alokasi dana BOA untuk Riau tahun 2009 nanti naik. Kenaikan ‘jayah dana BOS unutuk Riau sebesar 40% dibandingkan dengan alokasi dana BOS tahun 2008.

Paling tidak, Suardi menyebutkan, dengan alokasi dana BOS Riau 2008 yang mencapai tidak kurang dari Rp 260 miliar, maka dengan ketambahan alokasi dana BOS 2009 yang mencapai 40% atau senilai Rp 104.147.339.700, maka sedikitnya, tahun 2009 nanti Riau akan menerima dana BOS sebesar Rp 364.515.688.950.

“Dengan bertambahnya dana BOS yang dialokasikan untuk seluruh sekolah di wilayah Riau, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Riau dan Indonesia pada umumnya. Karena bagaimanapun juga, dengan alokasi dana BOS yang meningkat akan dapat meningkatkan kinerja para pendidik menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Menurut Suardi, dengan total dana BOS sebesar Rp 260.368.349.250, hingga Desember ini, masih tersisa dana BOS sebesar Rp 2.928.418.388. Atau sekitar 1 % saja dari jumlah totasl alokasi dana BOS Riau 2008. Ia menyatakan bahwa sisa dana tersebut jika memang masih bisa dioptimalkan, akan segera dioptimalkan penggunaannya.

Data Disdiknas menyebutkan bahwa pada tahun 2008 sudah didistribusikan dana BOS ke seluruh kabupaten/kota se-Riau. Untuk Pekanbaru Rp 37.560.769.518, untuk Indragiri Hulu sebesar Rp 17.775.390.126, Kuantan Sengingi dialokasikan sebesar Rp 14.102.743.206, Indragiri Hilir menerima dana BOS sebanyak Rp 27.078.224.604, dan Kampar menerima dana BOS sebesar Rp 31.926.351.078.

Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan menerima dana BOS sebesar Rp 13.508.035.406, Rokan Hulu menerima dana BOS sebanyak Rp 22.468.754.484, Untuk Bengkalis kebagian Rp 36.170.464.850, Rohil dijatah Rp 28.250.752.650, Siak mendapat dana BOS sebesar Rp 19.639.445.316 dan Kota Dumai mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp 11.887.414.002.***

Kamis, Desember 18, 2008

Resolusi 2008: Evaluasi

Resolusi 2008 :

1. Mengoptimalkan Blog pribadi www.hidayat-soeryana.blogspot.com dengan tulisan2, artikel yang lebih bermanfaat akan dicoba berbentuk tulisan2 selain gambar2 yang selama ini lebih banyak diposting - kalau bisa tulisan sendiri, sebagai sarana belajar menulis-. Dan yang paling penting merubah bahasa yang digunakan dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional supaya dapat diakses oleh temen2 dari luar negeri. Ini salah satu tantangan yang disampaikan oleh seorang saudara yang sekarang di negri Jiran Malaysia.
2. Membeli kendaraan roda 4 untuk menunjang mobilitas harian yang sudah cukup tinggi sementara dengan 3 junior sudah tidak efektif menggunakan roda 2, kasihan mereka padahal cuaca sering berubah mendadak tidak terduga. Ditambah jangkauan geografis dan waktu saat mengantar ustad sudah tidak efektif dengan roda 2. Mudah-mudahan bulan Januari sudah ada, si Sulung malah berdoa masuk liburan pekan ini sudah ada di rumah :)) semoga!! Terkait resolusi no2 ini, berarti harus mulai melancarkan sendiri tidak mengandalkan sopir kantor :)).
3. Restrukturisasi kepengurusan Yayasan Insani, pengurus lama yang diresmikan tahun 2003 sudah kurang efektif lagi. Semangat dan kontribusi kerja sudah pada menurun karena kesibukan di kantor masing-masing. Sebagian bahkan pindah ke kota lain.
4. Membuat Taman Bacaan Anak di sekolah.
5. Mulai menabung untuk DP KPR syariah, membuka rekening syariah.
6. Mulai mencoba jadi "amphibi" beneran tidak sekedar kegiatan sosial.
7. Mendisiplinkan muhasabah dan laporan kegiatan harian, minimal hafalan ada peningkatan.
8. Merapikan administrasi Pengembangan Kader.
9. Menambah jatah qurban menjadi minimal 2 nama.
10. Beli laptop baru supaya tidak rebutan dengan ibunya anak-anak.
11. Beli sepeda untuk olah raga.
12. Mengaktifkan blog Playgroup dan DPD.

===========================================

Rabu, Desember 17, 2008

Koleksi baru: tetralogi Laskar Pelangi, Maryamah Karpov


Minggu 14 Desember 2008, jemput buyer dari Tyre Company Singapore lumayan capek di Jalan. Tujuan pertama kalau lagi turun gunung, -biasa- Toko buku dan yang diincar kali ini buku2 Joomla dan Laskar pelangi ke-4 pesanan ibunya anak-anak. Buku yang pertama terpaksa ditunda saat ini buku MK dulu. Sampai saat ini sudah lebih dari halaman 300 dibaca -3 hari- lelet!

Deptan: Pengumuman Penerimaan Penyuluh 2008

Seorang teman di kantor minta tolong mencari informasi pengumuman hasil ujian penerimaan tenaga penyuluh (THL) Deptan tahun 20008, ketemu link berikut:

http://www.deptan.go.id/pengumuman/pegawai/thl/08/rekrut-thl-08.htm
http://portalagribisnis.deptan.go.id/pegawai/

rupanya link di atas isinya pengumuman hasil seleksi administrasi, sampai hari ini yang hasil ujian tertulis belum ketemu. Menurut informasi hasilnya diumumkan di situs deptan www.deptan.go.id.

Selasa, Desember 09, 2008

QURBAN 1429

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/09/02030677/menabung.untuk.persiapan.kurban

Menabung untuk Persiapan Kurban
Selasa, 9 Desember 2008 | 02:03 WIB

Sebagian warga Muslim di Kota Palembang menerapkan konsep berkurban dengan cara yang cukup unik, yakni dengan menabung secara kolektif dan reguler sejak setahun sebelumnya. Cara tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan diyakini mampu menyiasati mahalnya harga hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha.

Salah satu kegiatan menabung kolektif untuk berkurban itu dilakukan warga Kelurahan Lorok Pakjo dan Kelurahan Tangga Buntung, Kota Palembang. Ada beberapa cara yang secara teknis berbeda, namun konsepsinya tetap sama karena intinya berkorban pada hari Idul Adha.

Menurut Maryadi (43), warga Kelurahan Lorok Pakjo, dia bersama keenam warga lainnya bisa berkurban satu ekor sapi karena telah mengumpulkan uang tabungan sejak Idul Adha tahun lalu. Niat sudah dibulatkan bersama untuk membeli hewan kurban seekor sapi dengan cara patungan.

Kemudian, dia dan warga yang berminat menaksir terlebih dahulu perkiraan harga sapi setahun mendatang. Taksiran harga ini tentunya tidak tepat seratus persen, maka mereka mengambil perkiraan harga dengan kenaikan tertinggi.

”Tahun ini, kami taksir harga sapi Rp 9 juta per ekor. Harga Rp 9 juta itu kemudian ditawarkan kepada warga lain yang mau ikut kurban. Kalau sudah terkumpul lima orang, barulah harga itu dibagi rata. Setiap orang harus menabung Rp 1.800.000 atau Rp 150.000 per bulan,” katanya.

Nandar (32), warga Tangga Buntung, menambahkan, pengelola masjid di wilayah tempat tinggalnya juga menawarkan cara menabung untuk berkurban. Bedanya, menabung ini dilakukan secara individual, bukannya kolektif.

”Tabungannya disetor setiap bulan ke pengelola masjid. Bisa disetor per bulan atau tiga bulan sekali. Tetapi semua penyetor akan selalu mendapat laporannya,” katanya. (ONI)

Kamis, Desember 04, 2008

IPB RAIH AKREDITASI A



berita terkait:
sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/04/00571132/hanya.lima.ptn.yang.raih.akreditasi.a

Hanya Lima PTN yang Raih Akreditasi A
IPB, ITB, UGM, UI, ITS

Tanpa Akreditasi, Tidak Boleh Luluskan Mahasiswa


Kamis, 4 Desember 2008 | 00:57 WIB

Bandung, Kompas - Kesiapan perguruan tinggi untuk membangun sistem penjaminan mutunya dinilai masih sangat minim. Dari 55 perguruan tinggi yang mengikuti akreditasi institusi tahap I, hanya lima di antaranya yang telah meraih nilai sangat baik atau A.

Kelima perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Menurut Sekretaris Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Adil Basuki Ahza, Rabu (3/12), di Bandung, tidak ada kaitan perolehan nilai A ini dengan reputasi internasional yang kebetulan dimiliki kelima perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

”Tidak berkaitan dengan status kelas dunia. Tapi, secara faktual, kita tidak bisa membohongi diri kalau kelima perguruan tinggi ini punya kualitas lebih,” ungkap Basuki Ahza.

Ia melihat, ketidaksanggupan perguruan tinggi lain meraih nilai A lebih karena faktor ketidaksiapan diri. Serta, belum membangun sistem penjaminan mutu yang memadai.

Belum berani dinilai

Tahun 2008 ini, bahkan masih banyak perguruan tinggi yang belum berani dinilai. Dari kuota 50 perguruan tinggi yang dinilai, hanya 30 di antaranya yang terisi. Dan, hanya 25 yang lolos untuk dilakukan site visit (visitasi asesor). Visitasi dilakukan Desember ini. Untuk itu, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) berancang- ancang menghentikan sementara proses akreditasi ini di tahun depan.

Padahal, ia mengatakan, setiap program studi maupun perguruan tinggi negeri wajib untuk mengikuti akreditasi. ”Mereka (perguruan tinggi) lupa bahwa perguruan tinggi bisa kena pidana jika tidak segera memiliki akreditasi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jika perguruan tinggi tidak terakreditasi, maka perguruan tinggi tersebut tidak boleh meluluskan mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan ini akan efektif berlaku selambat- lambatnya tahun 2012 mendatang.

Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ucapnya, bahkan disebutkan, hanya perguruan tinggi berakreditasi minimal B yang bisa meluluskan mahasiswa.

”Lulusan bisa menuntut penyelenggara program studi, dekan, atau rektor apabila klaim tentang akreditasi tidak betul dan mereka tidak bisa lulus,” kata Basuki Ahza.

Meski demikian, perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan ulang penilaian setelah dua tahun pengajuan pertama, asalkan ada jaminan perbaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Sunaryo Kartadinata mengakui, hasil akreditasi institusi sangatlah bergantung faktor kesiapan tiap perguruan tinggi. Namun, ia melihat, akreditasi institusi ini tidak lebih penting daripada akreditasi yang ada di tiap-tiap program studi. Sebab, ujung tombak akademik justru ada di program studi.

UPI saat ini memperoleh akreditasi B meski kampus ini sekarang memiliki aset gedung mewah bernilai sekitar Rp 500 miliar. (jon)

Rabu, Desember 03, 2008

f-teacher

IRONI HIDUP

BISA TIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL
Pegawai Swasta Panik Akibat PHK, PNS Malah Naik Gaji

02 Dec 2008 11:28 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Hidup memang sangat tidak adil. Saat ini puluhan ribu pegawai swasta sedang resah-resahnya karena terancam akan terkena PHK, para pegawai negeri sipil (PNS) justru mengalami kenaikan gaji. Pemko Pekanbaru misalnya, kini sudah siap menaikkan gaji PNS-nya sebesar 15 persen mulai tahun 2009 mendatang.

Retno (38) salah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta di Pekanbaru mengaku untuk saat ini jangankan berfikir akan mendapatkan kenaikan gaji, untuk bisa bertahan bekerja saja sudah syukur. "Soalnya bayang-bayang akan terkena PHK sudah menari-nari di depan mata. Tinggal pelaksanaannya saja," ungkap dia prihatin kepada RiauInfo, Selasa (2/12).

Karena itu dia merasa sedih, di saat para pegawai swasta panik memikirkan nasib pekerjaannya, pemerintah justru menaikkan gaji para PNS sebesar 15 persen. "Wajar saja kalau timbul rasa iri di hati, tapi bagaimana lagi, kita hanya bisa mengantungkan nasib pada Allah saja," tambahnya.

Hal yang sama juga diungkap Dasril, mantan karyawan kontraktor PT Riaupulp yang kini sedang bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya. Dia mengatakan, kenaikan gaji PNS ini akan sangat mengiris-iris hati para pegawai swasta yang terkena PHK seperti dirinya.

Dia mengatakan hidup memang keras. Makanya setelah terkena PHK dia berusaha hidup mandiri di kampungnya. "Saya akan bawa keluarga hidup di kampung dan memulai usaha di sana dari awal lagi. Mudah-mudahan pesangon yang didapatkan ini bisa dikembangkan untuk memulai usaha," ungkapnya lagi.

Sementara itu Pengamat Sosial dari Universitas Riau Indrawaty berpendapat kenaikan gaji PNS itu sebenarnya wajar, tapi kalau diberlakukan saat ini sangat tidak tepat waktu. Sebab kenaikannya seiiring dengan krisis global yang membuat banyak karyawan swasta kehilangan pekerjaan.

Dia juga keberatan jika kenaikan gaji PNS itu diumumkan, karena akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. "Gaji belum naik, harga sudah duluan mengalami kenaikan akibat pengumuman tadi. Ini jelas akan semakin memberatkan masyarakat banyak," tambahnya.(Ad)

sumber: http://riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=7482

SBY Jamin Angkat Guru Bantu Jadi PNS

[ Rabu, 03 Desember 2008 ]
SBY Jamin Angkat Guru Bantu Jadi PNS
Deadline Mendiknas Harus Tuntas 2009

JAKARTA - Menjelang Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin rajin mengucapkan janji yang menyenangkan hati rakyat. Sehari setelah menjanjikan harga solar turun bulan depan, SBY kembali menebar angin surga dengan menjamin akan mengangkat seluruh guru bantu yang sudah masuk formasi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam catatan Depdiknas, guru bantu yang siap diangkat mencapai 163.565 orang yang merupakan bagian dari formasi pengangkatan 901.607 guru hingga akhir Desember 2008. Untuk memenuhi hal itu, pemerintah memberikan toleransi sampai 2009.

''Tugas pemerintah untuk menuntaskan (pengangkatan, Red) hingga 2009 mendatang,'' janji SBY dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Ke-63 PGRI di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (2/12).

Pemerintah, tegas SBY, memberikan bukti bukan janji dengan satu kata dalam perbuatan. Karena itu, dirinya sudah meminta agar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Efendi menuntaskan pengangkatan guru bantu menjadi PNS. ''Koordinasikan (pengangkatan guru bantu, Red) dengan menteri keuangan,'' ujarnya kepada kedua menteri tersebut.

Bukan hanya nasib guru bantu. Di bidang pendidikan, SBY berjanji proporsi anggaran tak akan terpengaruh krisis global. ''Meski dewasa ini dunia mengalami krisis keuangan dan berdampak pada APBN, komitmen anggaran 20 persen tetap dijalankan,'' tegasnya.

Dia menyatakan, tidak semua sektor mendapatkan anggaran besar. Karena itu, alokasi 20 persen anggaran harus dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tepat sasaran, efisien, efektif, serta bebas dari penyimpangan. ''Gunakan anggaran untuk benar-benar meningkatkan kapabilitas dan profesional guru,'' katanya.

Mendiknas Bambang Sudibyo menambahkan, pihaknya akan berusaha meningkatkan kualitas guru dengan memberikan sertifikasi secara bertahap. Selain itu, beban kredit kesetaraan akan diturunkan. ''Diusulkan pengakuan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dalam pengajaran di sekolah,'' jelasnya.

Guru yang akan meraih gelar D-4 atau S-1 bisa memperoleh sistem kredit semester dari karya inovatif, pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan mandiri.

Pada peringatan HGN kemarin, Ibu Guru Muslimah, tokoh guru dalam film laris Laskar Pelangi, menjadi salah seorang penerima penghargaan Satyalencana Pendidikan. Presiden SBY menyerahkan penghargaan itu secara seremonial kepada mantan guru SD Muhammadiyah Belitong tersebut.

''Saya sudah menonton Laskar Pelangi. Saya juga sudah bertemu Ibu Muslimah yang dibawakan Cut Mini dan sekarang bertemu Ibu Muslimah yang asli. Jadilah Ibu Muslimah-Ibu Muslimah yang lain, guru yang penuh dedikasi, penuh inisiatif, yang bermental baja untuk meningkatkan prestasi siswa-siswanya,'' tegasnya.(zul/tom/kim)


sumber: http://www.jawapos.com/

Anggaran Pendidikan Tidak Akan Dikurangi

Anggaran Pendidikan Tak Akan Dikurangi

Meskipun Krisis, Tetap 20 Persen dari APBN 2009
Rabu, 3 Desember 2008 | 01:07 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang. Krisis global yang berimbas ke Indonesia tidak akan dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran pendidikan.

”Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan para guru yang tengah memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Acara itu berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Dalam acara itu, Presiden didampingi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri, di antaranya, Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Mendiknas Bambang Soedibyo, serta menteri lainnya.

”Meskipun dewasa ini dunia mengalami krisis keuangan dan resesi ekonomi, dan pasti berdampak pada APBN kita, akan tetapi komitmen kita untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen akan tetap kita jalankan. Namun, sebelumnya mari kita gunakan 20 persen anggaran pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, dalam arti tepat sasaran, efisien dan efektif, serta bebas dari penyimpangan,” ujar Presiden Yudhoyono.

Minimal Rp 2 juta

Menurut Presiden, untuk tahun anggaran 2009, pemerintah telah memutuskan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen.

”Terkait dengan itu, kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, saya telah memberi pengarahan agar mulai tahun anggaran 2009 pendapatan guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat terendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja nol tahun sekurang-kurangnya berpendapatan Rp 2 juta,” tutur Presiden, menambahkan.

Dalam arahannya, Presiden Yudhoyono meminta Menkeu, Mendiknas, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota agar dapat menggunakan anggaran pendidikan dengan tepat guna serta menambah dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Penghormatan guru

Tentang keseriusannya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, Presiden Yudhoyono mengungkapkan, pekan ini pihaknya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru dan Dosen yang sudah lama ditunggu.

”PP itu juga mengatur sejumlah tunjangan yang akan diberikan kepada guru,” tandas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menganugerahi Muslimah, guru SD Negeri Gantong, Bangka Belitung, tokoh guru yang menjadi inspirasi dalam film Laskar Pelangi, sebagai penerima penghargaan Satyalencana Pendidikan. Selain Muslimah, 12 guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan diberikan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. (HAR)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/03/01070139/anggaran.pendidikan.tak.akan.dikurangi

Senin, Desember 01, 2008

INSTITUT "P"LEKSIBEL BANGET

Dept. IKK-Fema IPB Gandeng Depdiknas dan Bappenas Kembangkan PAUD
Sunday, 30 November 2008
HA IPB - Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) IPB bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mulai menyebarluaskan sistem Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) yang holistik dan integratif serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya PAUD di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, (26-27/11)."Caranya dengan memprioritaskan pendirian lembaga-lembaga PAUD di tingkat kecamatan, pedesaan dan daerah terpencil," ujar Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, dalam Keynote Speechnya. Kegiatan ini bertujuan guna menelaah peran dan kontribusi PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, penyelenggaraan PAUD, serta strategi pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu. Selain itu, semua jenis stimulasi untuk anak dan berbagai lembaga terkait yang selama ini mengembangkan dan membina PAUD akan dikelola dalam satu sistem penyelenggaraan yang utuh.

Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, pemerintah sangat mendukung pengembangan PAUD non formal untuk melayani masyarakat tidak mampu dan keluarga sederhana sebab pemerintah melihat manfaat besar, yakni anak-anak yang mengikuti PAUD dengan baik akan lebih siap mengikuti pendidikan di sekolah dasar. "Selain itu, dengan mengikuti pendidikan PAUD mampu mencegah putus sekolah di sekolah dasar dan lebih siap dalam mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi," katanya.

Pendidikan anak usia 0-6 tahun ini dinilai sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang fundamental dan strategis. Sebab, anak-anak ini berada dalam masa keemasan, sekaligus periode kritis dalam tahap perkembangan manusia.

Hasil penelitian mengungkapkan, anak hingga usia empat tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen. Pada usia delapan tahun mencapai 80 persen, dan sisanya sekitar 20 persen diperoleh saat anak berusia delapan tahun ke atas.

Seminar yang dihadiri sekitar 500 peserta dari pemerintah, dinas pendidikan, pemerhati PAUD, dan masyarakat ini menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah dan akademisi yakni, Dirjen Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI) Depdiknas RI, Dr. Hamid Muhamad, Deputi Bidang SDM dan Agama Kementerian PPN/Bappenas RI, Dra. Nina Sardjuani, MA, Forum PAUD, Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc, Ahli Pendidikan Anak Usia Dini Singapura, Noreza binti Rejab, Pakar Gizi IPB, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS dan Kepala Litbang HIMPAUDI, dr. Adre Mayza, Sp. S(K).

Sementara itu, narasumber dalam lokakarya yakni, Dir. PAUD, Dirjen PNFI Depdiknas RI, Dr. sudjarwo S, MSc., Staf Pengajar Dept. IKK IPB, Dr.Ir. Dwi Hastuti, M.Sc, dan Bupati Kulonprogo

Sumber : IPB Online

SUMBER: http://www.alumni-ipb.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4869&Itemid=47

=================================