Kamis, Maret 27, 2008

Meski Masuk dalam UU Sisdiknas, PAUD Masih Jadi Tanda Tanya

Pasted from <http://www.riautoday.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=5331&Itemid=6>


Meski Masuk dalam UU Sisdiknas, PAUD Masih Jadi Tanda Tanya

Monday, 11 February 2008 14:11

Laporan Yusuf redaksi@riautoday.com Alamat Email inidilindungi dari bot spam, Anda Harus Mengaktifkan Javascript Untuk Melihatnya

PEKANBARU--Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting untuk mencerdaskan anak. Meski PAUD sudah merupakan kewajiban dalam UU Sisdiknas namun masyarakat masih banyak yang belum memahaminya dengan baik.

Masih belum tahunya kegunaan PAUD dan tatacara pendiriannya menjadi tanda tanya bagi peserta pembekalan PAUD dalam rangka jambore PKK dan hari kesatuan gerak PKK ke-35 Riau di Hotel Mutiara Senin (11/2).

Menjawab pertanyaan ini, sejumlah pemateri seperti Direktur PAUD Gutama dan Dirjen Pls Depdiknas Riau Andre mengatakan dasar pendirian PAUD adalah UU Sisdiknas sedangkan pos PAUD berada di sektor non formal yang didukung pemerintah sebesar Rp5 juta hingga 8 juta untuk 33 provinsi.

Sementara Ketua PKK Hj Septina Primawati Rusli mengatakan PAUD sangat penting untuk mencerdaskan anak karena anak umur 0-4 tahun merupakan usia penting untuk kemajuan anak. Saat ini pendirian PAUD banyak dilakukan swasta yang mencapai 99 persen sehingga dengan adanya pembekalan bisa menularkan informasi PAUD.

''Kita berharap peran swasta lebih meningkat lagi untuk bersama-sama pemerintah dalam mengembangkan PAUD ini,'' ungkapnya.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 1525 dihadiri pembicara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan Setiwati J Arifin yang menyinggung perempuan punya andil dalam legislatif dan eksekutif dengan qupta 30 persen dan pembicara lain Sudariyono dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang mengangkat tema ibu rumah tangga hemat listrik, air dan mengolah sampah. (hnr)

Alamat RIAU TODAY


=================================


Harapan yang "aneh"....sudah 99 persen diminta ditingkatkan... jadi pemerintah "ada di mana"? uang rakyat pada ke mana?

Kami yang swasta jungkir balik -kadang seperti pengemis- hanya untuk "mengganti" uang lelah para tutor 50 rebu sampai 100 rebu perak per bulan tidak sebanding dengan "JUMLAH" di sana yang diselewengkan -dan kami pun tidak tertarik untuk menerimanya-



KEPADA PARA PENGUASA
UANG RAKYAT JANGAN DI KORUPSI!!! ATAU KAMI AKAN MENGGUGAT DI PENGADILAN AKHIRAT KELAK!!!

KALAU TIDAK MALU, AMBILLAH! MAKANLAH!

Ya Allah kepada Mu kami akhirnya berserah diri... para penguasa? Engkau Yang Maha Tahu...
Tunjukan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah!
Jangan bebani kami dengan beban yang tidak sanggup kami memikulnya!

dari sudut hati yang kadang terasa perih!






Jln HR Soebrantas KM 10,5 Pekanbaru Telp: +62 761 64632 Fax: +62 761 64632 Email: redaksi@riautoday.com

Sabtu, Maret 15, 2008

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
...dengan pendanaan U$D 127.74 juta


Sore-sore googling berita tentang PAUD, akhirnya sampai di Blog Baru ppaud.wordpress.com milik direktorat PAUD Depdiknas -salut untuk kreatifitas dan transfaransinya dengan membuat blog-. Berita gembira, -juga berita sedih :( -

berita gembiranya? berikut cuplikannya :



PROGRAM PENDIDIKAN

DAN PENGEMBANGAN

ANAK USIA DINI

(PPAUD)



Latar Belakang

Berbagai studi di bidang tumbuh-kembang anak merekomendasikan bahwa anak usia dini merupakan peletak dasar (fondasi awal) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Walaupun setiap bayi yang lahir telah diberikan Tuhan dengan potensi genetik yang demikiaan sempurna, tetapi lingkungan juga mempunyai peran besar dalam pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak. Milyaran neuron (sel saraf) dalam otak anak ketika dilahirkan, akan musnah lewat proses alamiah apabila neuron-neuron ini tidak mendapatkan stimulasi/rangsangan. Rangsangan tersebut bukan saja terhadap aspek pendidikannya, tetapi juga terhadap aspek gizi dan kesehatannya. Rangsangan akan sangat efektif ketika anak masih berusia dini, terutama usia 4 tahun ke bawah. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan, karena pada usia tersebut otak anak sedang mengalami perkembangan secara luar biasa dengan membuat sambungan antar sel. Itulah sebabnya usia 4 tahun ke bawah sering disebut juga dengan usia emas. Mengingat betapa besarnya peranan pendidikan, layanan gizi dan kesehatan pada usia dini tersebut, maka program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang keberadaannya masih relatif baru di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai langkah awal, pemerintah dengan didukung Bank Dunia (dukungan untuk yang kedua kalinya) akan lebih menyebarluaskan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) dengan cara yang mudah, murah dengan tetap mengedepankan mutu.

Pengertian Program PPAUD?

Program PPAUD adalah program layanan pendidikan sekaligus pengembangan kepada anak usia dini secara holistik dan terintegrasi. Holistik artinya bukan hanya stimulasi/ rangsangan terhadap aspek pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini, tetapi juga terhadap aspek gizi dan kesehatannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terintegrasi artinya bahwa layanan pendidikan dilaksanakan secara terpadu dengan berbagai layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan berbagai layanan anak usia dini lainnya).

Tujuan Program PPAUD

Program PPAUD bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap tumbuh-kembang anak dari keluarga kurang mampu melalui program layanan PAUD holistik dan terintegrasi dengan cara:a. meningkatkan pemerataan kesempatan pelayanan (akses) PAUDb. memperkuat kemampuan kelembagaan peme-rintah pusat, provinsi dan kabupatenc. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD

Arah Program PPAUD

Pelaksanaan program PPAUD berdasarkan pada penguatan peran masyarakat. Pemerintah Kabupaten merekrut Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang bertugas memfasilitasi masyarakat agar mereka memahami pentingnya PAUD. TFM akan memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola, serta memantau layanan PPAUD. Dalam hal ini masyarakat akan dipandu untuk memanfaatkan potensi layanan anak usia dini yang sudah ada, seperti Posyandu, BKB, Taman Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan Bina Iman. Atau jika tidak ada, dapat membentuk lembaga baru yang memberikan layanan pendidikan, gizi dan kesehatan secara terintegrasi. Sehingga kehadiran PPAUD akan menghidupkan kembali dan memperkuat kegiatan yang sudah ada dan bukan untuk menyainginya.Kegiatan PPAUD secara luwes dapat ditempatkan di Balai Desa/Balai Kelurahan, ruang sekolah yang tidak dimanfaatkan, tempat ibadah, atau rumah penduduk (bahkan bisa di teras rumah, kolong rumah panggung, atau ruang yang tidak dimanfaatkan). Untuk layanan terhadap anak usia 2-6 tahun diberikan oleh pendidik PAUD, yang bisa diambil dari warga masyarakat setempat yang telah mendapatkan pelatihan. Sedangkan untuk layanan terhadap anak 0-2 tahun termasuk orangtua/keluarganya, diberikan oleh tenaga tumbuh-kembang anak. Tenaga tumbuh-kembang anak dapat dipilih dari para kader atau warga masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan.

Kegiatan Program PPAUD

Pada dasarnya ada tiga program inti yang akan ditangani melalui program PPAUD, yakni: (

1) meningkatkan layanan PPAUD bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu;

(2) membangun sistem PPAUD yang bermutu dan berkelanjutan; dan

(3) melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penilaian program secara efektif.

Meningkatkan layanan PPAUD bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dikembangkan berdasarkan perencanaan dan pengelolaan masyarakat. Melalui program PPAUD akan disiapkan tim pelatih nasional (32 orang), tim pelatih provinsi/kabupaten (200 orang), dan fasilitator dari masyarakat (600 orang). Tim pelatih nasional akan melatih tim pelatih provinsi/kabupaten, dan tim pelatih provinsi/kabupaten akan melatih fasilitator dari masyarakat dan tenaga pendidik serta tenaga tumbuh-kembang anak. Fasilitator yang telah dilatih akan memberikan pendampingan terhadap desa-desa calon lokasi program PPAUD. Program PPAUD juga akan melatih 6.000 tenaga pendidik PAUD dan 6.000 tenaga tumbuh-kembang anak. Mereka ini yang nantinya akan menangani program PPAUD di tingkat desa. Operasional program PPAUD di tingkat desa akan berasal dari dana hibah yang untuk mendapatkannya harus melalui pengajuan proposal (yang akan dibimbing oleh Fasilitator). Program PPAUD juga menyediakan dana hibah khusus bagi program PAUD Rujukan Kecamatan (setiap kabupaten hanya tersedia 10 paket yang akan diperebutkan melalui proposal). Selain itu, terdapat matching grant bagi program PAUD Rujukan Kabupaten (hanya tersedia 30 paket). Program ini akan diperebutkan oleh 50 kabupaten lokasi program PPAUD dan 12 kabupaten/kota lokasi eks Proyek PAUD Pertama (Loan 4378-IND).Membangun sistem PPAUD yang bermutu dan berkelanjutan.Program ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penjaminan mutu program, tenaga PPAUD termasuk pelatihannya. Selain itu juga dalam rangka penguatan kemampuan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten dalam mengelola program PPAUD yang makin berkembang.Melakukan pengelolaan, pemantauan dan penilaian program secara efektif.Program ini mencakup pembiayaan pengelolaan program tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Diperkirakan minimal 783.000 anak usia dini usia 0-6 tahun di 3.000 desa akan terlayani selama program ini berlangsung.

=====================================

ini berita "sedih"nya

================================

Daerah Layanan Program PPAUD

Dipilih dengan persyaratan cukup ketat, serta adanya komitmen Pemda untuk menanggung sebagian biaya dan jaminan keberlanjutan program. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 070/P/2006, ditetapkan 21 Propinsi dan 50 kabupaten yang menjadi daerah layanan PPAUD, sebagai berikut:

1. NAD: Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Aceh Tengah,

2. Sumut: Kab. Toba Samosir dan Kab. Tapanuli Tengah,

3. Sumbar: Kab. Solok, Kab. Sawahlunto/Sijunjung, dan Kab. Pesisir Selatan,

4. Jambi: Kab. Tj. Jabung Timur dan Kab. Sarolangun,

5. Sumsel: Kab. Ogan Komering Ilir,

6. Bengkulu: Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Bengkulu Selatan,

7. Lampung: Kab. Lampung Timur dan Kab. Lampung Selatan,

8. Jabar: Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kab. Subang, Kab. Majalengka, dan Kab. Garut,

9. Jateng: Kab. Wonogiri, Kab. Rembang, Kab. Cilacap, dan Kab. Banjarnegara,

10. DIY: Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunung Kidul,

11. Jatim: Kab. Pacitan, Kab. Madiun, dan Kab. Bondowoso,

12. NTB: Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu,

13. NTT: Kab. Timor Tengah Utara dan Kab. Sumbawa Barat,

14. Kalbar: Kab. Sambas dan Kab. Ketapang,

15. Sulut: Kab. Kep. Talaud dan Kab. Kep. Sangihe,

16. Sulbar: Kab. Polewali Mandar dan Kab. Mamuju,

17. Sulsel: Kab. Wajo, Kab. Sinjai, Kab. Sidenreng Rappang, dan Kab. Jeneponto,

18. Gorontalo: Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo,

19. Malut: Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Selatan,

20. Papua: Kab. Marauke dan Kab. Jayapura, serta

21. Irjabar: Kab. Manokwari.

==========================

Kemana RIAU? atau lebih khusus lagi INDRAGIRI HULU? apa terkait dengan kalimat yang dibuat tebal di atas?

============================

ini berita baik lagi

==================

Jangka Waktu dan Pendanaan Program PPAUD

Program berlangsung dari dari tahun 2007 hingga 2013. Anggaran yang diperlukan seluruhnya berjumlah U$ 127,74 juta terdiri dari dukungan pemerintah Pusat dan Daerah (U$ 34,94 juta), dana hibah Kerajaan Belanda (U$ 25,30 juta), serta pinjaman lunak dari Bank Dunia (U$ 67,50 juta).

Keterangan Lebih Lanjut

Hubungi kantor Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten yang wilayahnya termasuk dalam daftar di atas. Dapat pula menghubungi: DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINIJl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 7 Senayan Jakarta 10270, Telepon (021) 5725495, 5725943 Fax: (021) 57900244email: program_ppaud@yahoo.co.id


==========================

Pesan : Jaga amanah, Jangan dikorupsi!
yang kebagian tugas "AYO BERBUAT! KITA HEBAT...

SUMBER : http://ppaud.wordpress.com/



Jumat, Maret 14, 2008

Petikan Khutbah Jum'at

Dari Aisyah ra. bahwasanya Suku Quraisy dibingungkan oleh seorang wanita yang bermarga Mahzumiyyah yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata: "Siapa yang berani berkata kepada Rasulullah saw.? Dan siapa lagi yang berani (bertanya) kepada Nabi kecuali Usamah kekasih Rasulullah saw.? Usamah lalu mengomongi Rasulullah saw. beliau lalu bersabda: "Apakah kamu memberi syafa`at dalam salah satu had Allah. Kemudian beliau berdiri lalu berpidato: "Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu sama tersesat karena mereka apabila ada orang terhormat melakukan pencurian, mereka membiarkannya, dan apabila ada orang lemah melakukannya, mereka mendirikan had atasnya. Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian niscaya Muhammad memotong tangannya".
(HR: Bukhari)

Rabu, Maret 12, 2008

PILKADA RIAU, AYO MENDAFTAR

KPUD SEGERA LAKUKAN UJI PUBLIK DATA PEMILIH PILGUB Print
Selasa, 11 Maret 2008 | 16:03 WIB
Setelah menerima data pemilih Gubernur dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan, Distarduk Riau, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Riau segera melakukan uji public kepada masyarakat, dimana data tersebut akan dikembalikan ke masyarakat, masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar.

“Kita akan uji public, lebih kurang satu bulan, jadi masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar di RT/RW, pemerintah daerah atau KPUD setempat,” ujar Sofyan Samad kepada wartawan Selasa (11/3).



Sofyan yang ditemui usai bertemu dengan Gubri HM Rusli Zainal di kediaman menjelaskan, uji publik merupakan tahapan dari pelaksanaan proses Pilkada, dengan uji publik tersebut hak suara masyarakat dapat dipenuhi.



“Kita lakukan proses ini dengan baik, karena ini bagian dari hak masyarakat, makanya masyarakat yang belum terdaftar disarankan untuk segera mendaftar, jadi tidak ada alasan masyarakat tidak ada kartu pemilih” ujarnya.



Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Senin (10/3) Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Distrankep) Riau menyerahkan data pemilih potensial Pilkada Riau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Riau.



Penyerahan ini sempat mengalami penundaan dari kesepakatan semula pada akhir Januari 2008 silam. Hasil pendataan yang dilakukan mulai April 2007 hingga Februari 2008 tersebut diketahui jumlah penduduk Riau sebanyak 4.794.761 jiwa.



Sebanyak 66,55 persen atau 3.190.676 jiwa dari total penduduk Riau merupakan pemilih potensial. Data tersebut berasal dari 149 kecamatan, 201 kelurahan dan 1.344 desa.
Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni 668.815 jiwa, namun untuk pemilih justru Pekanbaru dengan 495.383 jiwa atau 74,18 persen dari total penduduk 667.775 jiwa.


Sedang Inhil jumlah pemilih hanya 459.961 jiwa (68,02 %). Kota Dumai menjadi daerah dengan jumlah penduduk dan pemilih terendah. Jumlah penduduk Dumai hanya 226.521 jiwa dan pemilihnya 150.991 atau 66,66 persen.



Berikut jumlah penduduk dan pemilih potensial daerah lainnya, Bengkalis jumlah penduduk 656.829 jiwa, pemilih 429.556 (65,40%), Kampar 591.870 jiwa, pemilih 381.108 (64.63%), Indragiri Hulu, penduduk 303.175 jiwa, pemilih 202.968 jiwa (66.96%) Rokan Hulu penduduk 365.232 jiwa dengan pemilih 234.102 jiwa (64,10%), Rokan Hilir penduduk 481.570 jiwa, pemilih 268.420 (55.74%), Pelalawan penduduk 237.131 jiwa, pemilih 182.665 (77,10%), Kuantan Singingi penduduk 317.882 jiwa dengan pemilih 212.383 (74,18%) dan penduduk Siak 278.061 jiwa dengan pemilih 178.139 jiwa (64,04%). (emi)

http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3736&Itemid=1

AYO MENDAFTAR

MASYARAKAT DIMINTA DAFTARKAN DIRI SEBELUM DPT DI SAHKAN Print
Selasa, 11 Maret 2008 | 15:54 WIB
Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih, sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Asmawie Mukri, dalam wawancara dengan Wartawan, Selasa (11/3) di Gedung Lancang Kuning DPRD Provinsi Riau.
Dikatakan, Proses panjang pencacahan dan pendataan penduduk dan calon pemilih Pilkada Riau oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Transduk) Riau telah tuntas.


Seluruh data dari daerah telah masuk dan telah pula dirangkum dalam satu sistem data yang berbasis information technology atau IT.
Dan seterusnya Data kependudukan tersebut sudah juga diserahkan kepada instansi yang memerlukannya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau.


”Seluruh prosesnya sudah selesai, baik pengiriman data dari daerah maupun perangkuman datanya, dan penyerahkan secara resmi ke KPU Riau,” Asmawie Mukri.



Tetapi data yang diserahkan masih bersifat Daftar Pemilih Sementara (DPS), untuk menjadikan daftar pemilih tetap, pendataan harus di survey ulang, dengan mengembalikan data yang ada ke daerah masing-masing dan kepada masyarakat yang belum terdaftar masih bisa di daftarkan hingga disahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut.



”Diperkirakan untuk mengevaluasi Data Pemilih Sementara tersebut akan memakan waktu lebih kurang satu bulan, dan seterusnya barulah data tersebut bisa disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap,” ungkap Aswaie Mukri. (Slm)
sumber : bikkb.riau
http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3732&Itemid=1

Selasa, Maret 11, 2008

Jadi Korban Jalan Berlubang, Ajukan Saja Class Action

1/03/2008 09:11 WIB
Jadi Korban Jalan Berlubang, Ajukan Saja Class Action
Indra Subagja - detikcom

Jakarta - Bagi Anda yang menjadi korban jalan berlubang jangan sungkan-sungkan melakukan perlawanan hukum. Langsung saja ajukan gugatan kepada pemerintah pusat atau pun daerah.

"Itu wajib dilakukan, karena jalan berlubang adalah pembiaran yang disengaja. Kita berharap ada warga yang menjadi pionir," kata pengurus YLKI Bidang Transportasi Tulus Abadi saat dihubungi detikcom per telepon, Selasa (11/3/2008).

Tulus menambahkan sesuai UU tentang Jalan, diatur bahwa negara harus memberikan public service yang memadai. "Masyarakat sudah membayar pajak untuk jalan itu. Dan jalan yang rusak adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan," imbuhnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah pun sudah sewajarnya memberikan ganti rugi kepada para korban. "Kita juga sudah menerima pengaduan soal jalan berlubang ini," tambahnya.

Class action, menurut Tulus, bisa menjadi langkah efektif agar pemerintah tidak main-main dalam pengelolaan jalan. "Selama ini pemerintah berlindung di balik biaya, padahal korupsi di jalan sangat tinggi. Lihat saja jalan mudah rusak," jelasnya.

Jembatan Timbang Dikelola Profesional

Selain itu Tulus juga mendesak agar pengelolaan jembatan timbang dikelola lebih profesional, sebab jalan yang rusak salah satu penyebabnya karena kendaraan yang melebihi berat tonase.

"Ini ada budaya salam tempel sehingga truk bisa kelebihan beban. Korupsi harus diminimalisir, kalau perlu jembatan timbang dikelola swasta," jelasnya.

Paradigama jembatan timbang sebagai pendapatan daerah harus dihilangkan. "Ini harus diubah," tegasnya.

Sedang untuk pengelolaan perbaikan jalan, Tulus mendesak agar dibentuk Road Fund supaya pemerintah tidak berlindung berdasarkan alasan anggaran.

"Seperti di luar negeri, dana jalan diambil dari masyarakat pengguna. Misalnya gagasan road pricing Pemprov DKI, nanti dananya digunakan untuk perbaikan jalan," tandasnya. ( ndr )

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/03/tgl/11/time/091129/idnews/906340/idkanal/10

UMPTN, SPMB, USMI?

Wah kalau gak ikutan SPMB lagi, akan lebih banyak lagi anak-anak daerah yang punya kesempatan masuk IPB lewat jalur USMI...

=================================

10/03/2008 16:09 WIB
41 PTN yang Keluar dari SPMB
Budi Hartadi - detikcom

Surabaya - Sebanyak 41 PTN yang biasa menerima mahasiswa baru lewat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), memutuskan keluar dari Perkumpulan SPMB dan mengadakan seleksi sendiri lewat Ujian Masuk PTN (UMPTN). Berikut 41 PTN yang keluar berdasarkan pertemuan yang digelar di Surabaya, 9 Maret 2008:

  1. Unair
  2. ITS
  3. UGM
  4. UNY
  5. UNS
  6. IPB
  7. Universitas Negeri Surabaya
  8. Unibraw
  9. Universitas Negeri Malang (UM)
  10. Universitas Jember
  11. Universitas Trunojoyo
  12. UIN Malang
  13. UNDIP
  14. Universitas Mulawarman
  15. Universitas Riau
  16. Universitas Udayana
  17. Universitas Khairun (Unkhair) Ternate
  18. Universitas Mataram
  19. UNHAS
  20. Universitas Sam Ratulangi
  21. Univ. Haluolelo
  22. Universitas Sriwijaya
  23. Universitas Jenderal Soedirman
  24. Universitas Lambang Mangkurat
  25. Universitas Negeri Makassar (UNM)
  26. UIN Sunan Gunung Jati
  27. UNIB Bengkulu
  28. UNPAD
  29. Universitas Negeri Semarang (UNNES)
  30. Universitas Negeri Manado
  31. Universitas Nusa Cendana
  32. UNAND
  33. ITB
  34. UIN Sunan Kalijaga
  35. Universitas Tadulako
  36. Universitas Pattimura
  37. Universitas Palangkaraya
  38. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
  39. Universitas Cenderawasih
  40. Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
  41. IAIN Sunan Ampel Surabaya
sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/03/tgl/10/time/160937/idnews/906104/idkanal/10