Jumat, November 30, 2007

420 PAUD ROHUL

Informasi yang cukup menarik tentang perkembangan PAUD, wajar sang pemimpin mendapatkan satu "pengakuan" dan apresiasi dari pemerintah dalam bentuk Satya Lencana. Mudah-mudahan dirasakan oleh masyarakatnya, tidak hanya "cantik" di Media Massa.

Beberapa point yang perlu diberi Underline adalah :
- Tingkat kepedulian terhadap Pendidikan yang tinggi dan cukup visioner...target kuantitas dengan jangka waktu yang ditentukan (420/2010).
- Kepedulian dan komitmen ditunjukan dengan "karyanyata" tidak sebatas wacana dan manis di bibir, buktinya ada perhatian dan dukungan secara material tidak hanya sebatas dukungan moral atau "hanya sekedar do'a". :))
-Hambatan perkembangan PAUD hampir sama, masalah sarana dan ketersediaan pengelola yang profesional (selain dukungan Pemda yang setengah hati).

Terkait dengan kalimat "....dalam melaksanakan program kerja PAUD perlu keikhlasan dan kerja keras.... ehm.. untuk para praktisi dan "orang-orang peduli pendidikan" mungkin betul. Tapi sebagai tambahan, orang-orang yang diserahi amanah menjadi pemimpin juga harus peduli dengan pendidikan masyarakatnya. Ayo berbuat jangan hanya manis di bibir! atau bahkan tidak peduli sama sekali.

...dan jangan dikorupsi!!!.

Salut untuk para pemimpin di Rokan Hulu, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebajikan. Amin.

===========================================



Sumber: Riau Pos Online http://www.riaupos.com/

2010, Sudah Berdiri 420 PAUD

26 Nopember 2007 Pukul 09:51
PASIRPENGARAIAN (RP) - Sejak dilakukannya pencanangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pertama kali oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Hj Septina Primawati Rusli, pada bulan Mei tahun lalu, berbagai program kegiatan dan terobosan telah dilaksanakan oleh pengurus forum PAUD Rohul dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Rohul. Hal ini dikatakan Ketua Forum PAUD Rohul Hj Magdalisni Achmad kepada Riau Pos, Ahad (25/11).

Dijelaskan Magdalisni, pada tahun 2010 nanti ditargetkan di Rohul sudah berdiri 420 PAUD. Oleh sebab itu pihaknya terus menggalakkan pendirian PAUD-PAUD ini dengan cara melaksanakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa di Rohul. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan SDM. Sejak tahun 2006 hingga kini sudah berdiri sebanyak 169 buah PAUD di 14 kecamatan dari 129 desa yang ada di Rohul.“Forum PAUD Rohul komit untuk meningkatkan SDM di daerah ini, dalam mendukung visi dan misi Rohul sebagai kabupaten terbaik di Riau tahun 2016.

Kita targetkan pada tahun 2010, sudah berdiri 420 PAUD di Rohul. Kita berharap forum ini dapat memberikan kontribusi terhadap daerah dan membantu tugas pemerintah dalam memberikan perhatian maksimal kepada anak usia dini,” ungkap Magdalisni Achmad, usai mendampingi Bupati Achmad menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pendidikan dari Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono di Pekanbaru.

Menurutnya, pengembangan PAUD di Rohul harus diimbangi dengan penyediaan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.(epp) Dalam melaksanakan program kerja PAUD, perlu mengedepankan keikhlasan dan kerja keras yang tinggi.“Program kita ke depan, setiap desa di Rohul harus berdiri tiga PAUD. Keberadaan PAUD sangat membantu dalam meningkatkan SDM di Rohul. Berbeda dengan TPA, tapi mempunyai tujuannya sama dalam membina dan mengembangkan pola pikir anak dalam bentuk bermain,” ucapnya.

Tantangan dan hambatan pelaksanaan program PAUD di Rohul, menurutnya, adalah tenaga pengajar yang profesional masih sulit diperoleh untuk mengelola PAUD, karena tidak sesuai dengan dasar keilmuan mereka. Kemudian Perlengkapan peralatan bermain yang masih terbatas.“Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan komitmen Pemkab Rohul yang cukup tinggi dan selalu memperhatikan perkembangan PAUD ini, baik secara moril maupun materil. Demikian juga dengan dinas pendidikan Rohul melalui penyediaan anggaran di APBD,” ucap Magdalisni.

Dijelaskan Magdalisni, Pemkab Rohul telah menganggarkan dana sebesar Rp15 juta, untuk mendirikan tiga PAUD per desa yang diambil dari dana desa yang telah disediakan sebesar Rp400 Juta per desa untuk mendirikan dan pengelolaan PAUD termasuk di dalamnya honor guru pembimbing.

Ketua tim PKK Rohul ini, berharap pula kepada Forum PAUD Provinsi Riau, untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang berkala, baik guru maupun pengurus PAUD, agar dalam pengelolaan PAUD dapat dilaksanakan dengan baik melalui tukar informasi dan pengalaman dari masing-masing daerah, sekaligus dalam rangka meningkatkan SDM pengelola PAUD.(epp)

BSM Tawarkan Kredit Rumah Tanpa Uang Muka ( dan Tanpa Bunga Tentunya...)

Jadi ingat pertengahan November lalu pernah kirim email ke beberapa Bank Syariah yang mempunyai produk KPR Syariah (BSM, BNI Syariah, Niaga Syariah, BTN Syariah, BMI) melalui fasilitas "contact us" yang ada di situs mereka.

Dari 5 Bank tersebut sampai hari ini hanya 2 yang merespons...yang lainnya? Ghoib... mungkin terlalu remeh dan "siapa elo?"... kale!... cuma buat apa disediakan fasilitas "hubungi kami" kalo cuma jadi hiasan doang :(

Pertanyaan saya tentang KPR Syariah, intinya " mungkinkah kami -saya misalnya- yang tinggal di daerah yang tidak memiliki Cabang BANK Syariah mengajukan KPR untuk rumah yang lokasinya di luar kota (misal saya yang tinggal di Rengat mengajukan KPR untuk rumah yang ada di Pekanbaru, Palembang atau bahkan Bandung)...

Yang menjawab cuma 2, yaitu BSM dan BNI Syariah... ini cuplikannya :


Date:Wed, 14 Nov 2007 10:37:22 +0700 (WIT)
From:"CALL CENTRE BSM "
To:xxxxxxxxx@yahoo.com
CC:xxxxxxxxxxxx@syariahmandiri.co.id
Subject: Re: www.syariahmandiri.co.id - Kontak BSM: KPR Mandiri Syariah

Ass. Wr. Wb
Bapak Hidayat Suyana, utk mengajukah Griya BSM melalui Bank Syariah
Mandiri hal tersebut dpt dilakukan hanya saja mengajukan pembiayaan Griya
BSM harus melalui cabang Bank Syariah Mandiri yg berlokasi di mana
bapak hidayat akan mengajukan pembiayaan yg dimaksud.
Untuk informasi lebih lanjut dpt menghubungi CALL BSM 24 jam dinomor
(021) 5299-7755
Wass. Wr. Wb
---------------------------------------------------------
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CALL CENTER
Gedung Bapindo Plaza
Mandiri Tower Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta Selatan 12190
Tlp : (021) 5299-7755
Fax : (021) 5290-4626
Email : callbsm@syariahmandiri.co.id
http://www.syariahmandiri.co.id/



...........................
Date: Fri, 16 Nov 2007 17:47:55 +0700
From: "novia"
To: anakyasin_xxxxx@yahoo.com
CC:"xxx
Subject: Re: FW: Hubungi Kami - KPR BNI Syariah - 1312.INF.112007

selamat pagi bapak hidayat di Riau..

terima kasih atas pertanyaan yang bapak ajukan, kami akan menjelaskan sbb :

untuk agunan/jaminan fasilitas kredit BNI Griya dapat dimana saja hanya pengajuan kreditnya
harus ditempat dimana bapak hidayat bekerja dan berdomisili.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi BNI call di 5789-9999 atau BNI Cabang terdekat.

Salam,
Tim Komunikasi dan Edukasi
Telp. 5728513 - 5728514

===================================


Sumber: http://www.riaupos.com/

BSM Tawarkan Kredit Rumah Tanpa Uang Muka

30 Nopember 2007 Pukul 10:49
PEKANBARU (RP)- Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekanbaru melakukan ekspansi pembiayaan rumah tanpa uang muka kepada para masyarakat. Pembiayaan ini diberi nama BSM Griya. Di Provinsi Riau BSM menargetkan kredit lebih kurang sebesar Rp35 miliar.

Kendati demikian, menurut Manajer Marketing BSM Cabang Pekanbaru, angka ini belum pasti karena masih menunggu hasil dari keputusan kantor pusat di Jakarta. Yang pasti, BSM akan memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan rumah layak huni di kabupaten/kota di Provinsi Riau ‘’Angka ini belum merupakan angka pasti, karena sampai saat ini kita masih menunggu hasil keputusan dari kantor pusat,’’ ungkap Manager Marketing BSM A Ferdianto yang ditemui Riau Pos, Kamis (29/11).

Ferdianto menyebutkan, untuk margin equivalen rate, bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki rumah layak huni ditetapkan diangka sebesar 10-11 persen. Dengan jangka waktu selama 10 tahun.‘’Keuntungan dari produk BSM Griya ini margin equivalen rate-nya tidak ada perubahan setiap tahunnya yakni 10-11 persen,’’ ujar dia.

Sementara dari segi pemasarannya, lanjutnya, BSM akan mendatangi langsung perusahaan-perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah yang ada di Provinsi Riau. ‘’Produk BSM Griya ini hanya berlaku bagi karyawan tetap dan pengawai negeri,” ujarnya. Tidak berlaku bagi karyawan kontrak ataupun pegawai honorer,’’ ucapnya.(m)

Senin, November 26, 2007

Sungai Musi Tercemar Pabrik Karet

http://www.tempointeraktif.com/
Sungai Musi Tercemat Pabrik Karet
Minggu, 11 November 2007 17:19 WIB

TEMPO Interaktif, Palembang: Sekitar 15 pabrik karet yang berdiri di sepanjang Sungai Musi di Sumatera Selatan menyebabkan sungai ini tercemar. Indikasi pencematan ini terlihat dari aroma tak sedap dan ditemukan gumpalan hitam di sejumlah titik.

“Setiap hari pabrik itu mencemari sungai,” kata Kepala Divisi Polusi Industri Walhi Sumatera Selatan Dolly Reza Pahlevi di Palembang. Berdasarkan penelitian Walhi Sumatera Selatan di Kramasan dan Kertapati, sejumlah pabrik karet tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah yang memadai. Pabrik itu masih menggunakan air tawas untuk proses katalisasi pengelolaan karet. Air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai tanpa diproses lebih dulu.

Menanggapi temuan Walhi ini, Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Alex Kurniawan Edy mengatakan seluruh pabrik karet di daerah ini sudah memiliki instalasi pembuangan air limbah. Metode pembuangan limbah terbaru sudah diterapkan oleh beberapa pabrik. “Tapi, ada sejumlah instalasi yang perlu disempurkan,” kata Alex.

Menurut Alex, kondisi pabrik karena saat ini sudah jauh berbeda dibanding era 1900-an ketika pabrik langsung membuang limbahnya ke sungai tanpa diproses lebih dulu. “Sekarang rata-rata pabrik memakai simtem pengolahan limbah,” katanya. Ada tiga sistem pengolahan yang dipakai. -arif ardiansyah -

detikcom - Orangtua Jangan Paksa Ajarkan Anak Usia 2 Tahun Membaca

detikcom - Orangtua Jangan Paksa Ajarkan Anak Usia 2 Tahun Membaca
29/11/2007 00:55 WIB Orangtua Jangan Paksa Ajarkan Anak Usia 2 Tahun Membaca Melly Febrida - detikcom
Jakarta - Siapa orangtua yang tak ingin anaknya pandai. berbagai macam cara pun dilakukan. Tapi awas jangan terlalu ekstrem karena bisa mengganggu tumbuh kembang sang anak. Anak 2 tahun jangan dipaksa untuk membaca. Orangtua pun hendaknya membiarkan anak pada usia ini bermain-main. "Kalau anak normal, usia 3 - 5 tahun bisa menambah kemampuan baca. Tapi kalau kecil tidak bisa menambah," kata neurolog RSCM Dr Hardiono D Pusponegoro SpA(K).
Hardiono menyampaikannya dalam media edukasi bertemakan Modalitas Visual Dukung Optimalisasi Kecerdasan Anak, Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta, Rabu (28/11/2007).
Menurut Hardiono, dirinya tidak setuju dengan metode flash card pada anak-anak usia 2 tahun. "Anak 2 tahun bukan disuruh baca tapi main yang disesuaikan dengan umurnya. Orangtua jangan ekstrem," imbuhnya.
Selain itu, kemampuan anak tidak bisa dipicu dengan menonton TV. "Orangtua natural aja, jangan ekstrem. Nggak bisa ngomong disuruh nonton TV," pungkasnya. (mly/bal)
© 2007 detikcom, All Rights Reserved

Ngawiwirang karuhun

Sumber : Batam pos

Ribuan Korban Trafiking Segera Dipulangkan
Rabu, 26 September 2007

PEKANBARU (BP) - Ribuan korban trafiking asal Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipekerjakan sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) di sejumlah lokalisasi prostitusi se-Provinsi Riau segera dikembalikan ke daerah asalnya.

Upaya pengembalian ini dilakukan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Pemprov Riau melalui Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau. Memuluskan upaya ini, didukung pula oleh Forum Komunikasi Orang Sunda (Forkos) di Riau dan juga organisasi Mitra Sunda Riau (Misuri).

Pengurus Forkos Riau, Mukti Sunjaya kepada RPG, Selasa (25/9) mengatakan, data yang dihimpun dari BKS Riau tercatat nyaris 90 persen jumlah PSK yang terdata berasal dari Jabar, dan terbanyak dari Indramayu. Kebanyakan mereka merupakan korban trafiking yang dijual secara paksa ke lokalisasi prostitusi.

Mukti menceritakan, di lokalisasi prostitusi KM 13 Mandau, Bengkalis misalnya, informasi yang diperoleh dari camat Mandau, diketahui terdapat hampir 700 orang PSK yang berasal dari Jabar. Begitupun di lokalisasi prostitusi lainnya.

Saat ini jumlah PSK yang beroperasi di sejumlah prostitusi kabupaten/kota se-Riau data secara resmi tercatat di BKS Riau mencapai 3.301 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 1.268 orang berada di Bengkalis, 728 orang di Pekanbaru, 402 orang di Indragiri Hilir, 378 orang di Dumai, 229 orang di Pelalawan, 150 orang di Rokan Hilir, 75 orang di Indragiri Hulu dan Kampar sebanyak 71 orang. ”Jadi hampir 90 persen dari total PSK terdata secara resmi di Riau itu berasal dari Jabar,” sebutnya.

Mukti mengatakan, diyakini PSK yang bekerja di sejumlah lokalisasi prostitusi di Riau ini bukan atas kehendak mereka. (rpg)

==============
sumber : Riau today

Korban "Trafficking" Asal Jabar Segera Dipulangkan
Wednesday, 26 September 2007 08:29
PEKANBARU--Ribuan korban trafficking asal Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipekerjakan sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) di sejumlah lokalisasi prostitusi se-Provinsi Riau segera dikembalikan ke daerah asalnya.

Upaya pengembalian ini dilakukan bekerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Pemprov Riau melalui Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau. Memuluskan upaya ini, didukung pula oleh Forum Komunikasi Orang Sunda (Forkos) di Riau dan juga organisasi Mitra Sunda Riau (Misuri).
Pengurus Forkos Riau, Mukti Sunjaya, Selasa (25/9) kepada Riau Pos mengatakan, data yang dihimpun dari BKS Riau tercatat nyaris 90 persen jumlah PSK yang terdata berasal dari Jabar, dan terbanyak dari Indramayu. Kebanyakan mereka merupakan korban trafficking yang dijual secara paksa ke lokalisasi prostitusi.
Mukti menceritakan, di lokalisasi prostitusi KM 13 Mandau, Bengkalis misalnya. Informasi yang diperoleh dari Camat Mandau, diketahui terdapat hampir 700 orang PSK yang berasal dari Jabar. Begitupun di lokalisasi prostitusi lainnya.
Saat ini jumlah PSK yang beroperasi di sejumlah prostitusi se-Riau data secara resmi tercatat di BKS Riau mencapai 3.301 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 1.268 orang berada di Bengkalis, 728 orang di Pekanbaru, 402 orang di Indragiri Hilir, 378 orang di Dumai, 229 orang di Pelalawan, 150 orang di Rokan Hilir, 75 orang di Indragiri Hulu dan Kampar sebanyak 71 orang.
‘’Jadi hampir 90 persen dari total PSK terdata secara resmi di Riau itu berasal dari Jabar,’’ sebutnya.
Mukti mengatakan, diyakini PSK yang bekerja di sejumlah lokalisasi prostitusi di Riau ini bukan atas kehendak mereka. Melainkan terjebak dan lantas dipekerjakan secara paksa sebagai korban trafficking. Atas alasan ini pulalah Mukti mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan BKS Riau untuk mendata jumlah prostitusi ini untuk kemudian dipulangkan secara massal ke Jabar.
Keyakinan Mukti ini belajar dari satu kasus yang dialaminya. Di mana sekitar tiga hari lalu dirinya mendapati adanya tiga orang wanita asal Garut, Jabar yang mengadukan nasibnya ke RT setempat di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Ia mengaku lari dari bus yang mengangkut mereka dari Jabar dengan tujuan diantar ke lokalisasi di Pekanbaru dan Medan.
‘’Jadi dari 3 orang korban yang berhasil kabur itu kami ketahui bahwa mereka akan diperdagangkan dan akan dipekerjakan di lokalisasi prostitusi di sini. Makanya ini perlu penertiban supaya jangan terulang kembali hal serupa,’’ kata Mukti.(kaf)
Anggota Komisi D DPRD Riau ini menyebutkan, pihaknya akan melakukan advokasi, penyuluhan dan pemulangan terhadap PSK. Dia juga mengharapkan kerjasama dari induk semang masing-masing prostitusi dalam melakukan upaya ini. ‘’Kami akan lakukan upaya advokasi terhadap ini,’’ katanya.(kaf)

Kamis, November 22, 2007

APBD 2008 RIAU 23% Untuk Pendidikan

Dikutip dari Riau Terkini http://www.riauterkini.com/

Rabu, 21 Nopember 2007 16:54
APBD 2008, 23 % Untuk Anggaran Pendidikan

Untuk meningkatkan dunia pendidikan di Riau, pada APBD 2008 dialokasikan anggaran sebesar 23 %. Namun diharapkan anggaran itu untuk pendidikan murni.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Komisi B DPRD Riau, Ruspan Aman kepada Riauterkini rabu (21/11) menyatakan bahwa APBD Riau tahun 2008, alokasi anggaran pendidikan mencapai 23 persen.

Anggaran tersebut juga khusus diperuntukan bagi kalangan guru. Besaran alokasi menurut akademisi Unri ini diantaranya diperuntukkan bagi guru dalam rangka kesejahteraan. Ini dianggarkan setiap tahunnya.

Selain itu menurut politisi asal partai Golkar ini mengatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan juga untuk pembangunan laboratorium serta rehabilitasi sekolah atau ruang kelas baru, pemberian bea siswa kepada calon guru.

"Kita berharapi besaran alokasi yang dianggarkan akan dapat menaikkan kualitas pendidikan Riau dan membuat daerah lebih maju. Karena majunya pendidikan itu juga tergantung kepada kualitas tenaga pendidik selain infrastruktur pendidikan," katanya pula.

Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi PKS Mukti Sunjaya menyatakan bahwa dirinya berharap agar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa anggaran pendidikan 'tersebar' diberbagai satuan kerja. Selain itu juga tidak jelas program dari annggaran pendidikan itu sendiri.

"Seharusnya, alokasi anggaran pendidikan diperuntukkan bagi pendidikan murni. Yaitu program peningkatan pendidikan yang berbasis pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Karena selama ini pelatihan pegawaipun dimasukkan dalam anggaran pendidikan," kata Mukti.***(H-we)

================================
Komentar:

Kalau rakyat berharap dana rakyat kembali kepada rakyat, tidak diselewengkan untuk anak istri orang-orang munafik, para koruptor yang suka berbohong kalau berkata, ingkar kalau berjanji dan tidak amanah dengan tanggung jawab yang dipikul.

Jangan gunakan uang rakyat untuk 'mencuri simpati' menjelang Pilkada.

Berkali-kali minta bantuan dari APBD Propinsi untuk menghidupkan Playgroup & TK, selalu gagal.

Sabtu, November 17, 2007

Ngacak-ngacak Blog

masih asik ngacak-ngacak blog...
btw. sampai dengan hari ini sudah 2 CS Bank yang jawab email tentang KPR Syariah, BSM dan BNI syariah... jawabannya OK.

Kamis, November 15, 2007

Sory Blog Ini lagi dalam re Konstruksi

Semua link terhapus :)) naluri trial and error kumat

Rekaman Liburan 2007 (5)


Jalan-jalan ke taman lalu lintas Ade Irma Nasution Bandung

Rekaman Liburan 2007 (4)



Jalan-jalan ke Bumi fantasi Indoor di BSMb

Rekaman Liburan 2007 (3)


Jalan-jalan ke Seaworld, melihat aksi hiu dan piranha

Rekaman Liburan 2007 (2)


Lebaran hari pertama di Palembang

Rekaman Liburan 2007


Rekaman gambar Sukarno Hatta-Gambir

Senin, November 12, 2007

Miliki Rumah Idaman dengan KPR Syariah.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan utama yang didambakan setiap pasangan, rumah tempat berkumpul dan melakukan aktivitas keluarga terutama bagi pasangan yang menginginkan "kebebasan" privacynya tidak terganggu oleh "keluarga" lain. Rumah juga jadi simbol kemandirian satu keluarga pasangan muda, kecuali yang memang menikmati tinggal di PMI "pondok mertua indah", tinggal di rumah dinas, atau jadi kontraktor alias tukang kontrak.

Selain itu ada beberapa orang yang menjadikan rumah sebagai aset untuk bisnis, jadi rumah bukan semata-mata sebagai tempat tinggal tapi rumah sebagai "produk" bisnis yang memberikan penghasilan rutin, pasif income katanya.

Menggabungkan info tentang bisnis property dari beberapa situs dan milist yang dikelola oleh para pengusaha muda dengan info tentang rumah itu sendiri antara lain di Blognya Anjar Priandoyo http://www.bicararumah.wordpress.com/ cukup mengasyikan dan sangat mencerahkan termasuk bagi saya yang awam. Cukup memuaskan keingintahuan saya tentang rumah, KPR, KPR syariah dan bisnis property.

Usia pernikahan kami, tanggal 01 Januari 2008 nanti tepat 7 tahun -masih baru atau lama :))- selama itu kami tinggal di rumah dinas milik perusahaan -maklum masih TDB-, orang tua "kiri-kanan" dari awal sudah mengingatkan "jangan keasyikan" karena sekarang tinggal di "rumah orang".

Bukannya gak ada keinginan, tapi "situasi" belum memungkinkan :(( . Setelah cari-cari info, browsing, blogging dsb akhrinya sampai pada satu kesimpulan bahwa -sementara ini- kalau kami ingin punya rumah harus melalui bantuan Bank -KPR- menyedihkan dan rasanya ini hampir terjadi pada setiap pasangan muda saat ini, mudah-mudahan saya salah.Untuk membangun sendiri secara langsung atau beli cash 'rasa-rasanya' butuh waktu lama kami menabung.

Setelah ngambil kesimpulan sendiri, subject tambahan waktu googling: rumah, harga rumah, bisnis property, KPR, KPR syariah dan seputarnya.

Kenapa bisnis property dan KPR Syariah? bisnis property karena pengaruh "atmosfir" komunitas TDA sedangkan KPR Syariah karena semangat dan idealisme melepaskan diri dari bunga bank. Dan sebagai tambahan pertimbangan kenapa KPR syariah, setelah baca-baca komplain di beberapa situs tentang "jerat" marketing KPR bank konvensional. Bunga rendah di awal, setelah itu? mengerikan... padahal cicilannya bisa 10 sampai 15 tahun.

Hasil browsing tentang produk KPR Syariah pada beberapa bank yang sudah punya pengalaman antara lain Syariah Mandiri, Muamalat, Niaga Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah.
ini sebagian infonya:

1. Niaga Syariah
“Rumah Idaman Bukan Lagi Impian” Anda tidak perlu bermimpi untuk memiliki rumah idaman, kami akan membantu mewujudkan impian Anda.
Nikmati kemudahan layanan pembiayaan kepemilikan rumah. Anda tinggal memilihnya, biarkan kami yang mengurus sisanya.
Berbagai Kemudahan dan Keringanan
Mendapatkan kemudahan dan keringanan seperti:
· Uang muka ringan
· Proses cepat
· Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
· Jangka waktu fleksibel
· Bebas penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
Skim pembiayaan adalah Murabahah (jual beli) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Persyaratan
· Pendapatan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun
· Mengisi Form Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Niaga Syariah
· Melengkapi dokumen yang disyaratkan

Dokumen yang diperlukan:
KTP/Kartu Identitas
KK/Surat Nikah
Copy Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir
Slip GajiCopy NPWP/SPT PPH21
Surat Keterangan Kerja
Copy Jaminan IMB,Sertifikat, PBB

2. BNI Syariah
Murabahah Konsumtif Rumah Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli, dimana Bank akan membelikan rumah tinggal kemudian menjualnya kepada pemohon untuk diangsur sesuai kemampuan pemohon, dengan maksimum fasilitas piutang sebesar Rp.5 Milyar.
Persyaratan :
Pemohon berstatus pegawai, pengusaha dan profesional
Melampirkan Surat Penawaran Rumah dari Developer/Penjual.
Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (maksimal 40% dari pendapatan (gaji/take home pay + 50% dari pendapatan/penghasilan bersih lainnya) perbulan
Pemohon min. Berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP serta Kartu Keluarga sesuai domisilinya.
Slip gaji terakhir dan atau bukti penghasilan
Surat pernyataan persetujuan suami/istri
Photocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
Surat keterangan masa kerja dari atasan
min. 2 tahun sebagai pegawai tetap
Surat kuasa pemohon kepada Bank untuk mendebet rek. Tabungan, guna pembayaran angsuran setiap bulannya
Asli SK Pengangkatan Pegawai dan atau Kartu Taspen (bagi pegawai negeri, anggota TNI/Polri)
Pemohon diatas Rp.50 juta diwajibkan menyampaikan copy NPWP dan SPT terakhir
Khusus untuk pengusaha melampirkan legalitas perusahaan dan laporan 2 tahun terakhir
Khusus untuk profesional diharuskan menyerahkan surat izin dari Departemen Teknis dan asosiasi terkait
Peta lokasi tanah/rumah dan IMB atas bangunan rumah yang akan dibeli dan bukti pelunasan PBB terakhir. Apabila rumah yang akan dibeli berasal dari developer, maka petugas bank wajib melakukan verifikasi terhadap bonafiditas developer a.l: legalitas perusahaan, advis planning, IMB, izin prinsip lokasi, tanda anggota REI, dll.
Jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan rumah yang dibiayai Jaminan yang insurable diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah
Maksimal piutang selama 15 tahun
Jangka waktu untuk pegawai maksimal s/d saat pensiun dan untuk pengusaha/profesional maksimal usia 55 tahun.
Biaya administrasi minimal 1% dari maksimal pokok piutang
Uang muka minimal 20% untuk piutang maksimum Rp.2. Milyar, 30% untuk piutang diatas Rp.2 Milyar s/d Rp.3 Milyar dan 40% untuk piutang diatas Rp.3 Milyar s/d Rp.5 Milyar dari harga rumah.
Penetapan margin berpedoman pada ketentuan Divisi Usaha Syariah.

3. Bank Syariah Mandiri (BSM)
Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

Akad :
Akad yang digunakan adalah akad murabahah Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat :
Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas
Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

Fitur :
Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
Proses permohonan yang mudah dan cepat Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 5 milyar
Jangka waktu pembiayaan yang panjang
Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM

Persyaratan:
: Berstatus karyawan dengan penghasilan tetap
WNI cakap hukum
Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
Maksimum pembiayaan 70% dari harga beli rumah
Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih

Dokumen yang diperlukan: :
Fotokopi KTP pemohon
Fotokopi Kartu Keluarga
Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja
Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir
Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta
Fotokopi rekening telepon dan listrik
Fotokopi SHM/SHGB Fotokopi IMB dan Denah Bangunan

4. BTN Syariah
Pembiayaan KPR BTN Syariah
Pembiayaan KPR BTN Syariah dilakukan dengan cepat berdasarkan prinsip Mubarahah, di mana harga jual didapatkan dari total harga beli dan margin (harga jual = harga beli + margin).

Keunggulan:
Angsuran tidak berubah
Tidak dikenakan penalti atas pelunasan dipercepat
Tidak dikenakan biaya-biaya pra realisasi
Jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
Agunan tanah / rumah / rumah tinggal lainnya yang dibiayai dengan KPR BTN
Cover asuransi jiwa dan kebakaran Syariah

Syarat dan ketentuan:
Tidak memiliki kredit bermasalah di BTN
Telah menjadi debitur di BTN selama minimal 2 (dua) tahun
Kondisi kredit sedang tidak bermasalah dan kolektibilitas lancar minimal 12 bulan berturut-turut Dokumentasi lengkap
Rumah siap dan layak huni

Bank Muamalat kurang begitu jelas infonya tentang KPR yang ditawarkan, atau belum ketemu aja kali.

Yang jadi masalah sekarang, kami tinggal di daerah yang belum ada Bank Syariah apalagi fasilitas KPR syariah. Sudah dicoba ngontak ke masing-masing Bank tersebut, inti pertanyaannya apakah mungkin kami yang tinggal di daerah mengajukan KPR dengan lokasi rumah di luar kota, kami di Rengat sementara rumah yang diajukan ada di Pekanbaru, Palembang atau Bandung Misalnya. Sampai hari ini belum ada yang jawab.Resiko tinggal di pedalaman :))

Senin, November 05, 2007

682 Mahasiswa TPB IPB Terancam DO

Nasional
03/11/07 22:16
682 Mahasiswa TPB IPB Terancam DO
(LKBN ANTARA)

Bogor (ANTARA News) - Sebanyak 682 dari 3.100 mahasiswa tingkat persiapan bersama (TPB) Institut Pertanian Bogor (IPB), terancam drop-out (DO), karena belum melunasi biaya SPP pada tahun pertama.

Direktur TPB IPB, Ibnul Qoyyim mengatakan, besarnya biaya SPP bervariasi mulai Rp0 atau bebas SPP hingga Rp21 juta per mahasiswa per tahun karena, IPB menerapkan biaya SPP dengan sistem subsidi silang, mahasiswa yang mampu membantu mahasiswa yang tidak mampu.

"Kalau dirata-ratakan setiap mahasiswa Rp7 juta per tahun, maka total biaya SPP itu ada sekitar Rp24 miliar. Tapi, pada tahun ajaran 2007-2008 ini masih ada tunggakan sekitar Rp8,8 miliar," kata Ibnul Qoyyim, di sela acara Halal Bihalal Alumni Fakultas Kehutanan IPB di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Sabtu.

Guna mengatasi persoalan ini, katanya, ia sudah menghubungi pengurus himpunan alumni IPB untuk membantu mengurangi beban para mahasiswa tersebut."Ada himpunan alumni yang merespons dan memberikan bantuan, seperti himpunan alumni Fakultas Kehutanan, tapi belum bisa menutupi seluruh kekurangan yang ada," kata dia.

Pengurus Himpunan Alumni Fakultas kehutanan (HA Fahutan) IPB, Heslisyah Siregar mengatakan, informasi tentang mahasiswa TPB IPB yang terancam DO tersebut dari di Wakil Dekan F-MIPA IPB, Hasyim pada pekan lalu.Berdasarkan informasi tersebut, setelah didiskusikan di antara pengurus HA Fahutan IPB, disimpulkan akan membantu mahasiswa Fahutan yang terancam DO.

"Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata bukan hanya mahasiswa TPB yang terancam DO, juga beberapa mahasiswa di semester berikutnya. Bahkan, ada tiga mahasiswa D3 yang sedang menggarap skripsi juga terancam DO. Ini sungguh menyedihkan," katanya.Menurut dia, berdasarkan hasil penggalangan dana dari para mitra kerja dan alumni Fahutan IPB, dalam waktu tiga hari terkumpul dana Rp160 juta.

"Dana itu segera disalurkan kepada mahasiswa Fahutan dan mahasiswa lainnya, yang kondisinya benar-benar sangat membutuhkan," katanya.Pengurus HA Fahutan lainnya, Lailan Syaufina menjelaskan, dana itu segera disalurkan untuk 62 mahasiswa TPB Fahutan IPB serta 43 mahasiswa TPB dari Fakultas lainnya di IPB.

Sedangkan terhadap tiga mahasiswa D3 Fahutan yang sedang menyusun skripsi, menurut Lailan, biaya SPP itu sudah dibayarkan pada Jumat (2/11) kemarin, karena berdasarkan surat peringatan dari Direktorat Akademik dan Jaminan Mutu Pendidikan (AJMP) IPB, ketiga mahasiswa D3 itu harus melunasi SPP paling lambat, pada Jumat (2/11).

"Jika ketiganya tidak melunasi SPP maka akan di DO terhitung mulai Senin (5/11) besok," katanya.Ketiga mahasiswa tersebut adalah, Rahmad Ridho dan Dede Syahbana (Mahasiswa D3 Program Studi Tekonologi Perlindungan Hutan) serta Nanan (mahasiswa D3 Program Studi Budidaya Hutan Tanaman). Heslisyah menyatakan sangat sedih mendengar ada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tapi terancam kena DO karena tidak mampu membayar SPP.

Ketua Panitia Penyelenggara Halal Bihalal Alumni Fahutan itu menambahkan, melalui acara seperti halal bihalal ini ia akan menggalang dana lagi yang sebagian akan digunakan untuk membantu mahasiswa tidak mampu.Ketua HA Fahutan, Bun M Purnama mengatakan, HA Fahutan juga memberikan bantuan sembako kepada para pensiunan pegawai Fahutan, pada awal Oktober lalu.(*)
Copyright © 2007 ANTARA

====================================
Komentar:

Dulu jaman angkatan tahun 90-an SPP per tahun antara Rp. 120.000 s/d 360.000 , sekarang bisa sampai 21 jt? untuk apa aja ya? trus kalo setahun bayar 21 jt ortunya kerja apa? :))