Kamis, Desember 31, 2009

SELAMAT JALAN GUS!



http://www.detiknews.com/read/2009/12/31/123133/1269438/10/disalatkan-2-kali-jenazah-gus-dur-dibawa-ke-areal-liang-lahat

Sabtu, Desember 12, 2009

UMK 2010 Kabupaten di Provinsi Riau

sumber: http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=11606

UMK Riau 2010 Ditetapkan, Kampar Tertinggi dan Meranti Terendah
11 Dec 2009 22:00 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Pemprov Riau akhirnya menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Riau untuk tahun 2010 mendatang. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau, Kabupaten Kampar mendapatkan UMK tertinggi, sedangkan terendah Kabupaten Meranti.

Dari daftar UMK tahun 2010 disebutkan Kampar menduduki peringat pertama tertinggi dengan nilai UMK sebesar Rp1.122.000, setelah itu menyusul Kabupaten Inhu sebesar Rp 1.108.500, Kota Dumai Rp 1.070.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp 1.055.000.

Sedangkan UMK untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.055.000, Kabupaten Bengkalis Rp 1.050.000, Siak Rp 1.048.500, Rokan Hilir Rp 1.040.000, Indragiri Hilir Rp 1.030.000, Pelalawan Rp 1.020.000, Kuansing Rp 1.017.500 dan Kabupaten Meranti Rp 1.016.000.

UMK yang baru itu akan mulai diberlakukan 1 Januari 2010. UMK ini berdasarkan pengajuan Dinas Tenaga Kerja masing-masing kabupaten atau kota. Tapi khusus untuk kabupaten Meranti belum mengajukan usulan karena masih baru berdiri.(ad)

Urutan UMK 2010 di Riau
1. Kampar Rp 1.122.000,
2. Inhu Rp 1.108.500,
3. Kota Dumai Rp 1.070.000,
4. Rokan Hulu Rp 1.055.000.
5. Kota Pekanbaru Rp 1.055.000,
6. Bengkalis Rp. 1.050.000,
7. Siak Rp 1.048.500,
8. Rokan Hilir Rp 1.040.000,
9. Indragiri Hilir Rp 1.030.000,
10. Pelalawan Rp 1.020.000,
11. Kuansing Rp 1.017.500
12. Kabupaten Meranti Rp 1.016.000.

Jumat, Desember 11, 2009

DPRD Pekanbaru Desak BKD Umumkan Ranking

sumber:http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=10127&kat=8

Baru 8 Berkas Daftar Ulang yang Diterima
DPRD Pekanbaru Desak BKD Umumkan Ranking
11 Desember 2009
33 klik Beritahu Teman

Laporan INDRIANI ERIZA dan MARIO KISAZ, Pekanbaru redaksi@riaupos.com
DPRD Kota Pekanbaru mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengumumkan skor atau ranking dari hasil seleksi CPNS.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari fitnah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan mengenai adanya anak pejabat yang lolos seleksi. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru,H M Dadang Antoni kepada Riau Pos, Kamis (10/12) kemarin.

‘’Pihak BKD secepatnya mengumumkan hasil skor peserta CPNS tersebut, sama seperti yang dilakukan Dumai. Ini merupakan suatu bentuk ketransparanan dalam pelaksanaan CPNS. Dulu, pihak BKD berkomitmen untuk melaksanakan penerimaan CPNS dengan transparan,’’ujarnya berapi-api.

Dikatakannya, ketertutupan BKD tersebut menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Dimana kalau memang tak ada yang disembunyikan, seharusnya BKD berani menampilkan hasil skor tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Dedi Vilia, mengatakan, penundaan yang dilakukan pihak DPRD berulang kali memang menimbulkan kecurigaan.’’Wajar saja masyarakat mencurigai, adanya titipan dari seseorang kepada panitia penyelenggara dengan tiga kali pengunduran pengumuman tersebut,” ujar Dedi Vilia dari Fraksi PKS tersebut.

Namun kata Dedi, jika memang adanya kecurigaan seperti itu, sebaiknya segera melaporkan kepada komisi I, yang akan menindak lanjuti kepada Badan kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. ‘’Jika memang mencurigai dan melaporkan kepada komisi I, kita akan segera penggil BKD untuk menjelaskan hal itu, terkait pengunduran pengumuman CPNS yang diundur beberapa kali,’’jelasnya.

Delapan Peserta Daftar Ulang CPNS
Pasca pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, para peserta sudah mulai melakukan daftar ulang yang merupakan persyaratanbagi para peserta yang lulus. Hingga hari ketiga setelah pengumuman, baru sekitar delapan peserta yang telah melengkapi berkasnya.

Delapan peserta tersebut terdiri dari satu tenaga dokter, satu tenaga bidan, satu analis kesehatan, tiga untuk guru PGSD, satu guru komputer tingkat SMP dan satu guru kesenian tingkat SMA. Jumlah ini masih sangat jauh dari total keseluruhan peserta yang lulus dengan berjumlah 312 orang.

‘’Sampai saat ini kita masih menunggu dan memberikan pelayanan untuk daftar ulang kepada peserta yang lulus. Hingga saat ini baru delapan orang yang mendaftar ulang. Sedangkan waktu yang kita berikan untuk daftar ulang ini hanya sampai tanggal 15 Desember 2009,’’ ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru Busro Haryono kepada Riau Pos, Kamis (10/12).

Dia juga menambahkan, pihak panitia juga ada yang tidak menerima berkas dari peserta, karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi. Sehingga daftar ulang disarankan untuk dilakukan saat berkas telah lengkap secara keseluruhan, agar memudahkan dalam pendataan untuk para CPNS tersebut.

‘’ Saya tidak tahu pasti beberapa peserta yang terpaksa tidak diterima berkasnya. Karena sebagian ada yang hanya menanyakan informasi dan ada yang ingin mendaftar ulang. Sebagian besar yang tidak melengkapi persyaratan tersebut, karena tidak melampirkan daftar riwayat hidup atau surat keterangan kesehatan. Karena waktu daftar ulang masih berlangsung sampai tanggal 15 Desember, maka kita anjurkan untuk melengkapi seluruh persyaratannya,’’ papar Busro mengakhiri.(ind/rio/noi)

Kamis, Desember 10, 2009

Daftar Scoring Hasil Seleksi Test CPNS Riau 2009

Anda peserta ujian CPNS Riau 2009 yang belum berhasil? jika ya...sabar!! mungkin belum rejeki. Penasaran dengan nilai ujiannya silahkan klik di link berikut:
http://www.lmfeui.com/data/IndragiriHulu.pdf

oh itu langsung untuk Inhu.. yang lainnya browsing aja di situs LMFEUI

semoga bermanfaat.

Selasa, Desember 08, 2009

Hari ini pengumuman CPNC Riau

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9835&kat=7
Daftar Ulang 8-15 Desember 2009
Hari Ini Pengumuman CPNS Se-Riau
8 Desember 2009
1215 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Setelah tertunda beberapa hari, hasil tes tertulis seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Provinsi Riau diumumkan, Selasa (8/12). Pengumuman dilakukan serentak melalui media massa dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan kabupaten/kota.


Khusus untuk Pemprov Riau, dari 7.000 lebih peserta, sebanyak 202 lebih dinyatakan lulus melalui jalur pelamar umum. Dalam penerimaan kali ini hanya satu formasi yang tidak terisi yakni Inspektur Kelistrikan untuk S1.

Kepala BKD Riau Zaini Ismail menjelaskan, bagi peserta yang lulus seleksi diwajibkan melapor dan mendaftar ulang 8-15 Desem ber di Kantor BKD Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.

“Bagi peserta yang lulus diminta segera mendatangi Kantor BKD Riau untuk melihat persyaratan lebih lanjut. Diharapkan mereka yang dinyatakan lulus bisa tepat waktu datangnya,’’ kata Zaini Ismail kepada wartawan, Senin (7/12) malam di ruang kerjanya.

Zaini menegaskan, penerimaan CPNS 2009 di lingkungan Pemprov Riau murni dari hasil dari tes tertulis para peserta. Tidak ada yang namanya titipan dari pejabat manapun. Hasil yang diumumkan ini juga tidak bisa diganggu gugat lagi.

Kelulusan CPNS tahun ini, lanjutnya, berdasarkan Surat Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nomor 170/4.12/H2.F6.D2.LMJ/OTL/2009, 4 Desember 2009, perihal hasil scoring dan rangking tes CPNS.

“Tidak ada yang namanya titipan. Kelulusan murni dari jerih payah para peserta. Hasil tes yang sudah diperiksa dan dirangk­ing Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI yang melakukan pemerik­saan ini. Kita menerima hasil tes dan diumumkan,’’ ungkap Zaini Ismail.

Untuk Pemprov Riau, CPNS yang lulus formasi guru sebanyak 30 orang, tenaga kesehatan 64 orang, tenaga teknis 95 orang dan pelatih dan olahraga sebanyak 13 orang.

Formasi Tak Terpenuhi
Di Kabupaten Bengkais, sebanyak 218 peserta dinyatakan lulus. Mereka berhasil menyisihkan sekitar 3.400 peserta yang mengikuti ujian pada pertengahan November lalu.

Total kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Bengkalis sebanyak 223 orang. Namun dari kuota tersebut, sebanyak lima formasi tidak terpenuhi, yakni anestasi (tenaga kesehatan) 1 orang, tenaga guru SMA empat orang, yakni bidang studi seni budaya sebanyak 2 orang dan bidang studi geografi 2 orang.

“Dengan tidak terpenuhinya kelima kuota tersebut, maka jumlah peserta yang lulus tes sebanyak 218 orang. Kondisi ini terjadi, karena tidak ada yang melamar, terutama tenaga anes­tasi dan bidang studi geografi. Memang untuk tenaga guru bidang studi seni budaya, sempat ada yang melamar, hanya saja tidak lulus administrasi, sehingga tak bisa mengikuti tes,’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkalis, Hermizon, Senin (7/12).

Hermizon mengatakan, penetapan kelulusan CPNS ini murni berdasarkan penilaian berdasarkan rangking tertinggi. Sedangkan BKD Bengkalis hanya sebagai penyelenggaran tes dan mengumumkan hasil tes tersebut.

Seluruh hasil tes ini akan disebarkan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis untuk ditempelkan di kantor kecamatan. Untuk penyebaran ini, pihak BKD Bengkalis kemarin sore langsung ke kecamatan-kecamatan. Hanya saja untuk kecamatan Rupat Utara, diperkirakan tidak bisa ditempel Selasa (8/12) pagi namun tetap akan ditempelkan pada hari hari ini.

Diungkapkan Hermizon, bagi peserta CPNS yang dinyatakan lulus diharapkan untuk melengkapan seluruh persyaratan administrasi. Di antaranya, membuat surat kamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis. Menyertakan dua lembar photo copy ijazah dan transkip nilai legailisir, serta persyaratan lain. ‘’Untuk keterangan lebih lanjut bisa melihat langsung pengumuman di kantor BKD Bengkalis, kantor camat dan pengumuman di media massa,’’ ujarnya.

Sementara di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah yang lulus tersebut sesuai dengan formasi yang ditawarkan yakni 164 orang. Jumlah tersebut dengan rincian tenaga guru 59 orang, tenaga kesehatan 37 orang dan tenaga teknis lain ­yak 68 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Drs H Mewahidin mengatakan, bagi mereka yang lulus mereka harus segera melaporkan diri dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pengangkatan CPNS ke Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Rohul. Batas waktu yang ditetapkan adalah tanggal 8-17 Desember. Untuk informasi lebih lengkap bisa melihat di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Rohul.

Dari Kuansing dilaporkan, Kepala BKD Kuansing Drs Muharman MPd mengatakan kuota formasi pelamar umum untuk Kabupaten Kuansing berjumlah 432 orang yang terdiri dari 172 orang tenaga guru, 114 orang tenaga kesehatan dan 146 orang tenaga teknis.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, tidak terpenuhi seluruhnya. Sebanyak sembilan formasi tidak terisi sehingga yang diumumkan sebanyak 423 orang. Sembilan formasi itu karena tidak ada peminatnya seperti, perawat anastesi (dua orang), dokter gigi dari enam orang yang akan diterima, hanya lima orang yang ikut melamar dan lulus administrasi. Selanjutnya formasi surveyor pemetaan, serta guru bimbingan konseling untuk SMK yang juga tidak terpenuhi.

Sementara untuk Kabupaten Rokan Hilir, hingga malam tadi dilaporkan berkas CPNS yang akan diumumkan masih berada di Pekan­baru. Kepala BKD Rohil H Syamsuddin yang dihubungi pukul 22.30 WIB mengaku dia masih ada di Pekanbaru. Namun dia mengatakan pengumuman tetap akan dilakukan pada Selasa (8/12).

“Karena sudah malam, berkemungkinan pengumuman hasil seleksi CPNS ini akan kita umumkan di papan informasi Pemkab Rokan Hilir di Bagansiapi-api. Berkemungkinan baru Rabu (9/12) akan diumumkan melalui media massa,’’ ujarnya.

Syamsuddin juga menjelaskan, malam tadi dia sudah menugaskan salah seorang stafnya bernama Tresi untuk berangkat ke Bagansiapi-api. ‘’Mudah-mudahan pagi besok (pagi ini, red) sudah ditempelkan di papan informasi,’’ ujarnya.

Sementara itu untuk Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru mulai merilis data kelulusan melalui media massa pukul 22.30 WIB dan juga diumumkan secara resmi pada Selasa (8/12) siang di kantor Wali Kota Pekanbaru serta media online milik Pemko. Kelulusan peserta diumumkan melalui SK Wali­ Kota Nomor: Kpts.800/BKD/2009/323 tertanggal 7 Desember 2009.

Menurut staf BKD yang juga penanggungjawab informasi CPNS, Sunarto, bagi warga yang ingin mengetahui kelulusan bisa langsung melihat melalui seluruh sarana yang disediakan oleh Pemko Pekan­baru.(new/bud/evi/ilo/fat/sah/zar/dac/epp/fia)

Senin, Desember 07, 2009

PENGUMUMAN HASIL TEST CPNS 2009 RIAU

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9729&kat=7
Kepala BKD Riau: Diumumkan Serentak
Pengumuman Hasil Tes CPNS 2009 Dijadwalkan Besok
7 Desember 2009
586 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau memastikan pengumumam hasil tes tertulis seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 di Riau dilakukan, Selasa (8/12) besok.

Meski berkas hasil pemeriksaan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI) telah diterima daerah, namun untuk mengumumkannya harus menunggu surat keputusan (SK) yang ditandatangani kepala daerah.

Dari penelusuran Riau Pos, ada sebagian daerah yang menjemput ke Jakarta Ahad (6/12) hasil tes tersebut. Jika pun tiba di Pekanbaru malam tadi, hari ini kemungkinan belum bisa diumumkan karena harus diterbitkan SK-nya dan ditandatangani bupati/wali kota.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail. Menurutnya, berkas dari Jakarta baru diterima masing-masing kabupaten/kota, Ahad (6/12). Oleh karena itu, lanjutnya, perlu proses lebih lanjut melakukan pemeriksaan berkas yang disampaikan Jakarta dan harus dilakukan penandatanganan SK oleh kepala daerah.

“Kita tidak bisa umumkannya Senin (hari ini, red). Kalau hari Selasa (besok, red), insya Allah bisa diumumkan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Riau,’’ ungkapnya kepada Riau Pos, Ahad (6/12) sekitar pukul 20.30 WIB di Kantor BKD Riau. Khusus untuk penerimaan Pemprov Riau, Zaini mengatakan tinggal menunggu tandatangan gubernur.

“Kita masih menunggu Bapak Gubernur untuk menandatangani SK. Insya Allah dalam satu atau dua hari ini SK itu akan ditandatangani, jika sudah ditandatangani kita akan segera umumkan baik melalui media cetak maupun di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan,’’ tutur Zaini Ismail kemarin.

Oleh karena itu, lanjutnya, kepada para pelamar diminta bersabar dalam satu atau dua hari ini pengumuman itu pasti akan dilakukan. Tinggal itu saja, SK penetapannya belum ditanda tangani Bapak Gubernur, beliau masih di luar kota. Jika beliau sudah ada di Pekanbaru SK itu akan segera ditanda tangani dan kita akan segera mengumumkannya,’’ tuturnya lagi.

Sebelumnya, BKD Riau menjadwalkan pengumuman diterbitkan di media lokal dan kantor BKD, Sabtu (5/12). Dengan alasan perubahan formasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Inhil, Rohul, dan Kota Dumai maka pengumuman ditunda pada hari kerja berikutnya.

Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI), Toto Pranoto, menambahkan, berkas hasil tes tertulis CPNS sudah diserahkan secara keseluruhan. Mengenai pengumuman peserta yang dinyatakan lulus CPNS tergantung dari pemerintah daerah. ‘’Tugas kita sudah sebagai tim independen yang dipercayai melakukan penilaian sudah dilakukan. Rekap hasil tes tertulis juga sudah diserahkan.

Sementara itu, dari kabupaten/kota di Provinsi Riau, hingga malam tadi informasi yang diterima daerah masih simpang siur. Untuk Pekanbaru, data CPNS belum diterima oleh pemerintah kota hingga malam tadi. “Saya saja belum terima, jadi belum bisa dipastikan pengumumannya,’’ ujar Sekretaris Kota Pekanbaru Yusman Amin.

Kondisi yang sama juga diungkapkan Bupati Kampar Burhanud­din Husin yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya malam tadi. Dia juga mengaku belum mendapatkan berkas CPNS yang dinyatakan lulus, karena data tersebut baru diterima di Jakarta oleh Sekda Kampar, Ahad (6/12) pukul 17.30 WIB. Meski sudah diterima, itu juga tidak serta merta bisa langsung diumumkan, karena, harus ada penetapan melalui surat keputusan bupati. ‘’Kalau Senin (hari ini-red) mungkin belum kita umumkan, diperkirakan itu baru bisa dilakukan pada Selasa (8/12),” ujarnya.

Sementara Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana dijelaskan Kepala BKD Drs Muharman MPd malam tadi, pihaknya memang sudah menerima berkas rekap dari LM-FEUI selaku tim pemeriksa independen di Jakarta. Dia sendiri, hingga pukul 21.00 WIB masih berada di Jakarta hendak terbang ke Pekanbaru dan langsung berangkat ke Taluk Kuantan. “Mungkin saya tiba di Taluk Kuantan Subuh dan paginya langsung ke Bupati. Tapi itu juga tidak otomatis bisa langsung diumumkan, karena harus dibuatkan terlebih dahulu SK Bupati Kuansing. Kemungkinan besar baru diumumkan Selasa (8/12),’’ ujarnya.

Penjelasan yang sama juga diungkapkan staf Kepala BKD Indragiri Hulu, Dedi. Dia memperkirakan pengumuman akan dilakukan serentak dengan kabupaten/kota lainnya pada Selasa (8/12). Hingga malam tadi, pihaknya belum mendapat informasi terbaru dari Kepala BKD, termasuk apakah akan ada perubahan jadwal pengumuamn atau tidak.

Kepala BKD Rohil H Syamsuddin SH saat dihubungi melalui telepon menyebutkan, pihaknya sudah menerima berkas dan sedang dalam perjalanan menuju Rokan Hilir malam tadi. ’’Tapi saya perkirakan pengumuman baru bisa dilakukan pada Selasa (8/12),’’ sebutnya.

Di Rohul, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Latihan (BKPL) Hj Sri Mulyati S.Sos juga pesimis akan bisa mengumumkan Senin (7/12) ini. “Bagaimana mau diumumkan, saya sendiri belum terima hasil tes untuk Rohul,’’ sebutnya.

Itu juga yang diungkapkan Kepala BKD Bengkalis, Hermizon yang mengaku hingga malam tadi belum menerima berkas penerimaan CPNS. ‘’Begitu dapat kita akan buat pengumuman secepatnya,’’ kata Hermizon.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Siak.‘’Belum. Sampai saat ini kita belum menerima informasi kapan diumumkan dan kita sifatnya menunggu pemberitahuan dari BKD Riau,’’ ujar Kepala BKD Siak Drs H Tengku Said Hamzah kepada Riau Pos, malam tadi di Siak.

Menurutnya, pihak BKD Riau juga tidak bisa membuka berkas pengumuman itu sendiri sebelum disaksikan masing-masing daerah. Karena berkasnya masih dalam sampul surat yang disegel, jadi tentu BKD Riau akan memberitahukan daerah tentang pengumuman tersebut.

Ia juga mengaku, saat ini masih sama-sama menunggu konfirmasi dari BKD Riau, yang diperkirakan dalam perjalanan. Pihaknya tentu akan memberitahukan secara terbuka hasil pengumuman ini kepada masyarakat, sehingga dalam penerimaan ini tidak ada kecurangan. “Ya kalau tidak besok, mungkin hari Selasa dan kita tunggu sajalah sampai ada pengumuman resmi dari BKD Riau,’’ ujarnya singkat.(new/gem/bud/esi/epp/dac/evi/sah/why/fat/ksm)

Sabtu, Desember 05, 2009

SELEKSI CPNS (RIAU) BATAL DIUMUMKAN

sumber: http://www.riaumandiri.net/rmn/index.php?option=com_content&view=article&id=4816%3Aseleksi-cpns-batal-diumumkan-&catid=34%3Aheadline&Itemid=111&lang=en

Saturday, 05 December 2009 00:00
There are no translations available.

Lima Kabupaten/kota Temui Menpan
PEKANBARU-Pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau yang rencananya akan diumumkan serentak hari ini, Sabtu (5/12) akhirnya ditunda. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau memutuskan menunda pengumuman tersebut karena terjadinya perubahan usulan mendadak dari sejumlah Kabupaten dan Kota terhadap formasi CPNS yang kosong.
Sejumlah daerah seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Dumai secara mendadak mengusulkan agar formasi PNS yang kosong atau tidak terpenuhi pada tahapan seleksi, tetap diisi. Caranya dengan menambah formasi yang ada, sehingga jumlah PNS yang diangkat tetap sesuai kuota yang ditetapkan.
Kaharuddin, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, BKD Riau, dikonfirmasi Riau Mandiri, Jumat malam (4/12) mengatakan, informasi penundaan itu diterima mendadak dari Jakarta. Kabupaten dan Kota yang mengajukan perubahan formasi itu langsung menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dengan adanya persetujuan Menpan itu, maka hasil seleksi CPNS yang telah selesai dilakukan oleh tim independen dari Universitas Indonesia (UI) terpaksa ikut ditunda pengumumanya sampai proses di daerah-daerah tersebut selesai.
“Pengumuman ditunda karena adanya sejumlah daerah mengusulkan formasi yang kosong pelamar tetap diisi dan itu sudah disetujui oleh Menpan, kita tunggu dulu proses ini selesai,” kata Kaharuddin.
Salah satu usulan yang diketahui, ungkap Kaharuddin, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tidak satupun pelamar dokter spesialis yang mengajukan lamaran. Demikian juga pada sejumlah daerah lainya pada jenis bidang tertentu. Akibatnya terjadi kekurangan jumlah PNS dan ditutupi dengan memindahkannya kepada bidang lain.
Pengumuman hasil seleksi inipun, ungkap Kaharuddin, besar kemungkinan tidak dapat dilakukan dalam dua hari ini. Berdasarkan pembicaraan dengan Sekdaprov Riau, pengumuman akan dilakukan pada hari kerja, Senin lusa jika semua proses sudah selesai.
Di kesempatan terpisah, Sekdaprov Riau, Wan Syamsiryus dikonfirmasi mengatakan, sampai Jumat sore kemarin, data hasil seleksi yang dikerjakan oleh tim independen belum sampai ke Riau. Dari keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, data itu sedang disiapkan dan kemudian dibawa lagi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meski demikian sesuai dengan kesepakatan dan janji awal tim independen yang ditunjuk menyatakan menyanggupi hasil seleksi itu telah selesai pada waktu yang ditetapkan semula.
“Harapan kita tetap diumumkan tetap waktunya. Sesuai jadwal, kecuali ada kendala sehingga harus ditunda,” kata Wan Syamsiryus di ruang kerjanya.
Dikatakan Wan, semua proses seleksi, ujian sampai pengawasan ujian dan pengumuman tes ditangani langsung oleh tim independen dari UI yang dikontrak Riau. Pemprov Riau tidak campur tangan sedikitpun dalam proses ini dan hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kecurigaan selama ini yang kerap muncul adanya nama-nama CPNS titipan yang tak akan mungkin terjadi lagi.
Seperti diketahui, seleksi CPNS tahun 2009 ini diikuti lebih dari 50 ribuan pelamar dari Kabupaten dan Kota di Riau. Ujian seleksi telah dilaksanakan 18 November 2009 lalu.

Menunggu Provinsi


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Hermanius belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pengumuman CPNS. Sampai Jumat malam kemarin belum ada kepastian tentang pengumuman CPNS. Pengumuman itu dikabarkan masih menunggu keputusan BKD Provinsi.
''Memang kalau menurut jadwal penerimaan tersebut diumumkan Sabtu(5/12)ini.Tapi hingga Jumat malam belum ada kepastian. Kita tidak tahu kapan penerimaan CPNS diumumkan sebab masih menunggu keputusan provinsi,''ujar Hermanius ketika dikonfirmasi, Jumat(4/12) di Balai Payung Sekaki.
Namun, tahun 2010 nanti, Hermanius mengatakan kemungkinan besar akan tetap melakukan penerimaan CPNS mengingat jumlah CPNS yang diterima sekarang masih kurang, jika dibandingkan rasio penduduk Pekanbaru. Idealnya dengan jumlah penduduk 800 ribu jiwa, jumlah PNS yang ada seharusnya sekitar 12 ribu.
''Selain itu, penerimaan CPNS disetujui berdasarkan jumlah PNS yang pensiun.Tahun ini saja yang dibutuhkan seribu, namun realisasinya hanya sekitar empat ratus,''tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru,M Sabarudi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa mengontrol secara maksimal penerimaan CPNS. Kendati demikian, pihaknya sudah menyampaikan agar penerimaan CPNS dilakukan secara transparan. ''Hingga saat ini, pihak DPRD belum menerima pengaduan. Pengumuman pun hendaknya dilakukan secara transparan,"imbuhnya.-yon,hai.

Jumat, Desember 04, 2009

UN 2010

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8299
Selasa, 01/12/2009 11:17:57 | 938 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Penerapan Ujian Nasional Mungkin 2-3 Tahun Lagi

“Ujian Nasional (UN) saat ini belumlah perlu, yang diperlukan adalah Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), sambil pemerintah dan BSNP menyiapkan pencapaian delapan standarisasi pendidikan di setiap daerah dengan mempunyai target kapan penerapan UN akan di terapkan apakah 2 atau 3 tahun kedepan”

PK-Sejahtera Online: Dalam rangka meningkatkan hasil mutu pendidikan nasional, DPR-RI melalui komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) periode 2009-2013 guna mendapatkan masukan-masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Hampir semua pertanyaan menanyakan tentang permasalahan Ujian Nasional. Khususnya delapan standar penilaian yang kurang adil bagi setiap daerah. Tidak semua daerah memiiki standarisasi yang sama sedangkan secara standar penilaianya semua disamakan sehingga hasilnya perbeda.

Delapan standar itu adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan,Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Raihan Iskandar Lc, MM. salah satu anggota DPR-RI komisi X asal PKS dari Aceh menyampaikan “Ujian Nasional (UN) saat ini belumlah perlu, yang diperlukan adalah Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), sambil pemerintah dan BSNP menyiapkan pencapaian delapan standarisasi pendidikan di setiap daerah dengan mempunyai target kapan penerapan UN akan di terapkan apakah 2 atau 3 tahun kedepan”

Raihan juga menambahkan “dalam pedoman delapan standarisasi pendidikan sudah cukup baik namun implementasi dilapangan tidak sesuai dengan apa menjadi standarisasi pendidikan mulai dari kualitas guru, prasarana dan sarana yang tidak sesuai, jumlah murid yang banyak dalam 1 kelas yang idealnya di bawah 30 tapi dilapangan lebih dari 40an”.

Dan diakhir RDPU, BNSP melalui komisi X DPR-RI juga mengharapkan kerjasamanya untuk mengawasi implementasi 8 standarisasi pendidikan kepada Depdiknas, karena secara wewenang mereka hanya mengembangkan, merumuskan, memberikan rekomendasi kepada Depdiknas dan selanjutnya merekalah yang mengimplementasikan.

Ketua BNSP, Prof Eddy Mungin Wibowo menanggapi bahwa permasalahan yang ada pada setiap pelaksanaan ujian nasional adalah karena kepala dinas pendidikan provinsi maupun kab/kota serta kepala sekolah selalu berganti-ganti sehingga kesiapan untuk menghadapi ujian nasional menjadi kuran. Bergantinya kepala dengan bergantinya kebijakan dan tidak menindaklanjutinya permasalahan yang ada.

Eddy juga mengatakan UN akan tetap diadakan mengingat untuk memotivasi anak untuk belajar, beliau mengatakan juga bahwa dalam hidup ini perlu ujian agar manusia apakah masuk surga atau neraka, begitu juga dengan UN.



Pengirim: MHN Update: 01/12/2009 Oleh: MHN

UN 2010

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7476
Rabu, 10/06/2009 11:18:40 | 2.267 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Jangan Jadikan UN Penentu Kelulusan

Fraksi-PKS Online: Anggota Komisi X DPR RI Yusuf Supendi menolak Ujian Nasional (UN) sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. ”PP itu perlu direvisi dan dicabut,” tegasnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Seperti diketahui pasal 68 huruf c PP nomor 19 tahun 2005 menyatakan hasil ujian nasional digunakan sebagai pertimbangan kelulusan peserta didik. "Hal itu bertentangan dengan ruh dan napas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional," kata anggota Fraksi PKS ini.

Ia menyatakan dirinya sudah menolak penerapan PP tersebut sejak empat tahun lalu. " "Sekalipun beraneka ragam retorika dan alasan yang dilontarkan Pemerintah, namun realitasnya dan kenyataan di lapangan Ujian Nasional tetap sebagai faktor penentu kelulusan," ujarnya.

Ujian Nasional sendiri dalam pelaksanaannya masih sarat masalah selama bertahun-tahun. Yang kerap terjadi adalah praktik jual beli soal dan kecurangan selama UN. Seperti terjadi di beberapa sekolah yang mengalami tingkat kelulusan siswa nol persen alias tak ada yang lulus UN sama sekali, diduga terjadi kecurangan saat UN berlangsung. Hal tersebut telah dilaporkan Tim Pengawas Independen (TPI) UN beberapa waktu lalu.

Sekolah-sekolah tersebut akhirnya diminta melakukan ujian ulang sebagaimana surat edaran Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) bernomor 16/SKUN/BSNP/U/2009.

Atas surat edaran ujian ulang ini, Yusuf Supendi mengecamnya. "Mereka (siswa) telah mengikuti Ujian Nasional secara tidak normal karena ada kecurangan, dengan dalih apapun ketidaklulusan itu tetap terjadi," katanya. Ia menilai sebaiknya kembali kepada sistem seperti tahun 2005 lalu, dimana siswa yang tak lulus dipersilahkan mengikuti ujian paket C.

Terbitnya surat edaran BNSP tersebut dinilai Yusuf Supendi telah mengabaikan prinsip profesionalisme, karena itu ia meminta para pejabat terkait yang mengeluarkan dan mengedarkan surat itu ditindak. "Mereka perlu dipersingkat masa tugas dan jabatannya, serta dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain sebagai wujud sanksi administratif dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas dia.

Ia juga meminta kasus kecurangan UN itu diusut tuntas dan para pelakunya dipidanakan. "Usut dan hukum secara tegas yang memberikan dan mengedarkan kunci jawaban palsu UN."

Hari Guru

sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=8271

Rabu, 25/11/2009 14:04:47 | 114 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Hari Guru 25 November 2009

Presiden Harus Tunaikan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Fraksi-PKS Online: Dalam rangka meningkatkan mutu dan output pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru. Indonesia membutuhkan guru yang profesional sehingga akan melahirkan lulusan yang berkualitas. Selama ini kualitas guru tidak menjadi prioritas, bahkan terkesan terbelakang.

"Guru merupakan ujung tombak sebuah lembaga pendidikan. Baik tidaknya kualitas pendidikan sebagian besar tergantung pada guru. Wajar jika kesejahteraan guru harus diperhatikan," kata Anggota Komisi X dari FPKS Herlini Amran di gedung wakil rakyat, Rabu (25/11).

Peningkatan kesejahteraan guru, lanjut Herlini, sesuai dengan janji Presiden SBY saat merayakan Hari Guru tahun 2008 di Pekanbaru, Riau. Saat itu SBY berjanji bahwa pendidikan menjadi prioritas. SBY dan menterinya akan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Ini adalah komitmen dan tanggungjawab negara meningkatkan kesejahteraan guru.

"Pemerintah harus memenuhi janjinya dengan segala tantangan dan keterbatasannya dalam meningkatkan pendidikan, agar lebih bermartabat, unggul, dan berdaya saing," cetus Anggota DPR dari Dapil Riau ini.

Kepada Guru Indonesia, Herlini yang juga anggota Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera ini berpesan agar melakukan proses pendidikan dengan cinta dan memberi contoh moral yang baik kepada anak didik. Para guru juga harus menjadi motivator dengan melakukan empathic encouragement (memberi dorongan dengan empati) dalam proses belajar mengajar.

"Guru harus memberikan contoh penegakkan moral dan akhlak yang baik. Dari mereka lah moral dan akhlak bangsa terbentuk," kata Herlini.

Herlini Amran meminta agar hari guru tidak berhenti pada seremonial belaka. Pemerintah bersama guru harus melakukan upaya dan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan itu sendiri.

"Selamat Hari Guru dan terima kasih atas seluruh baktinya dalam mendidik bangsa. Semoga guru Indonesia semakin profesional dalam mendidik bangsa," pungkasnya.


Pengirim: Yusuf Hasan Update: 25/11/2009 Oleh: Rafli W

UN 2010

Hasil UN Abaikan Kerja Keras Anak
DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES
Secara sah keputusan MA harus diikuti, karena itu harus cepat diambil keputusan. Kalau tidak, kerugian akan berimbas pada anak didik.
Artikel Terkait:

* Wah, Ujian Nasional Bakal Diadakan Dua Kali
* Sedih Tiap Kali Teringat UN....
* Pemerintah Tetap Laksanakan Ujian Nasional
* Nuh: Perdebatan UN Tidak Akan Pernah Rampung
* DPD: Dateline Depdiknas Sampai Februari 2010

Kamis, 3 Desember 2009 | 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil ujian nasional sebagai syarat kelulusan mengabaikan potensi dan kerja keras anak selama belajar di sekolah. Kelulusan siswa hanya dilihat dari pencapaian kemampuan kognitif yang dilakukan sesaat daripada melihat keseluruhan proses belajar siswa di sekolah.

Demikian pendapat yang dikemukakan sejumlah kepala sekolah dari berbagai daerah, Kamis (3/12). Pihak sekolah yang mulai menerapkan penilaian siswa secara holistik tidak berdaya untuk meluluskan siswa yang berpotensi karena terganjal nilai ujian nasional (UN) yang tidak memenuhi standar nilai minimal yang ditetapkan pemerintah pada mata pelajaran tertentu.

"Selama ini sekolah menerapkan penilaian yang utuh untuk setiap siswa. Kami tidak hanya menilai siswa dari pencapaian angka-angka saja, tetapi melihat bagaimana mereka berkembang dalam belajar. Tetapi prinsip penilaian sekolah yang seperti itu tidak bisa diterapkan pada saat kelulusan siswa kelas III. Guru dihadang nilai UN," kata Hartono, Kepala SMAN 12 Bandung.

Menurut Hartono, dalam kenyataannya, sekolah tidak bisa meluluskan siswa jika ada nilai UN yang tidak memenuhi standar. "Dinas pendidikan tidak akan menerima siswa itu dinyatakan lulus. Meskipun guru kenal betul bagaimana semangat dan potensi belajar anak itu, kami tidak bisa meluluskan siswa. Data di dinas, siswa itu tidak lulus," jelas Hartono.

Hamdi menyatakan sekolah sebenarnya ingin supaya kontribusi penilaian guru yang jadi pertimbangan utama dalam meluluskan atau tidak meluluskan siswa. "Tetapi regulasi formalnya, nggak lulus UN, ya siswa tidak lulus sama sekali. Padahal, guru tidak sembarangan juga dalam meluluskan siswa karena harus menjaga kualitas sekolahnya," ujar Hamdi.

"Pelaksanaan UN itu selalu menimbulkan rasa was-was. Untuk memberi rasa tenang pada guru, siswa, dan orang tua, sekolah mengadakan pendalaman materi. Kondisi itu terjadi karena UN dipakai sebagai penentu kelulusan," sambung Hamdi.

Syamsuddin, Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia, menjelaskan hasil UN yang dijadikan landasan kelulusan tidak adil buat siswa. Kompetensi-kompetensi siswa dikebiri hanya karena tidak lulus pada sebagaian mata pelajaran UN. "Tidak semua anak pandai Matematika. Itu bukan berarti mereka bodoh. Kan, masih ada kompetensi-kompetensi lain yang menonjol yang dicapai siswa," ujar Syamsuddin.

Apalagi kondisi sekolah madrasah sekitar 90 persen milik swasta, menghadapi tantangan berat dalam mencapai standar pendidikan nasional. Sekolah madrasah umumnya melayani masyarakat tidak mampu hingga ke pedesaan, tetapi minim bantuan pemerintah karena dinilai bukan milik pemerintah. "Mestinya penilaian itu dipadukan antara penilaian sekolah dan UN. Jangan hanya UN yang jadi penentu," katanya.

ELN

Editor: made
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/03/17172729/siswa.un.menjadi.beban.psikologis

Siswa: UN Menjadi Beban Psikologis
shutterstock
Ilustrasi: Menurut siswa, UN diharapkan tidak lagi menjadi beban psikologis siswa, orang tua, guru dan masyarakat, serta tidak menjadi standar kelulusan siswa. Standar nilai kelulusan yang ditentukan oleh Depdiknas cukup tinggi dan memberatkan, yakni nilai kumulatif untuk enam pelajaran sebesar 5,5.
Artikel Terkait:

* Wah, Ujian Nasional Bakal Diadakan Dua Kali
* Sedih Tiap Kali Teringat UN....
* Mendiknas: UN Jalan Terus
* Mendiknas: Kami Akan Patuh...

Kamis, 3 Desember 2009 | 17:17 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com - Ratusan siswa SMAN I Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meminta pemerintah untuk tidak menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa karena dinilai memberatkan serta menjadi beban psikologis bagi mereka.

Seorang siswa Kelas XII IPS, Sobur Efendi, Kamis (3/12) mengatakan, dirinya mendukung pelaksanaan UN sebagai evaluasi materi. Hanya, kata dia, UN tidak dijadikan standar kelulusan bagi siswa dan kelulusan diserahkan menjadi kewenangan sekolah.

Ratusan siswa tersebut berkumpul di halaman sekolah yang didampingi langsung oleh guru-gurunya dengan memegang poster-poster bertuliskan Serahkan Kelulusan Kepada Guru Kami, Maju Terus Dukung Keputusan MA dan UN Tidak Menjamin Mutu Pendidikan.

Siswa kelas XII IPA, IPS dan Bahasa, kemudian membacakan pernyataan sikapnya tentang dukungan atas putusan kasasi MA. Menurut siswa, UN diharapkan tidak lagi menjadi beban psikologis siswa, orang tua, guru dan masyarakat, serta tidak menjadi standar kelulusan siswa.

Setelah membacakan pernyataan sikapnya, ratusan siswa melakukan doa bersama dan melakukan sujud syukur sebagai tanda dukungannya terhadap putusan MA tersebut. Sobur mengaku, standar nilai kelulusan yang ditentukan oleh Depdiknas cukup tinggi dan memberatkan, yakni mencapai nilai kumulatif untuk enam pelajaran sebesar 5,5.

"Dengan standar nilai yang sangat tinggi ini, saya khawatir tidak lulus ujian. Namun, saya akan belajar dan berdoa agar lulus," katanya.

HASIL TEST CPNS

sumber: http://www.metroriau.com/read/pekanbaru/1174/2009/12/03/besok--hasil-tes-cpns-diumumkan.html
Besok, Hasil Tes CPNS Diumumkan

Kamis, 03 Desember 2009 - 20:11:29 WIB
PEKANBARU - Hasil tes tertulis seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Pekanbaru akan diumumkan besok, Sabtu (5/12). Pengumuman disampaikan melalui media massa.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, H Hemanius, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Pekanbaru dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Kota Pekanbaru 2010 di Balai Payung Sekaki, Kamis (3/12). "Sejauh ini belum ada perubahan, masih sesuai dengan jadwal.Jadi kemungkinannya tanggal 5 Desember,� ujar Hermanius.

Menurutnya, jadwal skedul yang disusun bukan harga mati dan sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya, ketika ada rencana pengumuman hasil seleksi CPNS tanggal 1 Desember bisa dimundurkan menjadi tanggal 5 Desember.

�Kita tidak bisa memastikan, kapan hasil seleksi ini diumumkan, karena proses koreksi lembar jawaban bukan dilakukan oleh kita, tapi orang lain,� jelasnya.

Secara umum, sambung Hermanius, pengumuman hasil seleksi CPNS di seluruh
kabupaten/kota di Riau dikoordinir Pemprov Riau. Begitu hasilnya sampai di pemprov langsung disebarkan ke daerah-daerah. �Tidak tertutup kemungkinan ada perubahan dari pemprov, sehingga pengumuman dari kita pun mengalami perubahan,� katanya.

Kalau tidak ada perubahan, sambung Hermanius, hasil seleksi CPNS di lingkungan Kota Pekanbaru diumumkan di sejumlah satker, misalnya Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya. �Disamping itu, hasil ini juga akan kita umumkan di media massa. Ini wajib,� ujarnya sambil tersenyum.

Bagi peserta seleksi CPNS yang lulus, kata Hermanius, maka terhitung tanggal 7 Desember hingga tanggal 17 Desember 2009, mereka diminta mendaftar ulang kepada panitia penerimaan untuk melakukan pemberkasan terhadap persyaratan-persyaratan yang diminta kemudian dari peserta. �Nanti akan kita tempelkan pengumuman syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran ulang nanti,� kata Hermanius.

Sebelumnya diberitakan, jumlah peserta seleksi CPNS di lingkungan Kota Pekanbaru yang lulus administrasi sebanyak 5.771 orang dan yang mengambil nomor sebanyak 5.211 (90,30 %), sedangkan sisanya sebanyak 560 orang tidak mengambil mengambil nomor.

Secara rinci, jumlah pelamar CPNS yang lulus administrasi untuk tenaga guru sebanyak 1.591 orang yang mendaftar ulang atau mengambil nomor ujian 1.463 orang dengan persentase 91,85% dan tidak mengambil 128 berkas. Bidang tenaga kesehatan 1.436 dan yang mengambil nomor 1.268 orang persentasenya 88,30% dan yang tidak mengambil sebanyak 168 orang. Untuk Tenaga Teknis sebanyak 2.744 orang, yang mengambil nomor 2.480 orang persentasenya 90,30% dan tidak mengambil sebanyak 264 orang. (zul)

JAMBORE PAUD RIAU 2009

SUMBER: http://www.metroriau.com/read/metrodukasi/1164/2009/12/03/masih-banyak-guru-di-riau-belum-si.html
Jambore Pendidik PAUD se-Riau
Masih Banyak Guru di Riau Belum SI

Kamis, 03 Desember 2009 - 19:51:43 WIB
PEKANBARU- Pelaksanaan Jambore Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Milad Himpunan Tenaga Pendidik Usia Dini (Himpaudi) ke 3 di Hotel Furaya, (3/12) diikuti 1.500 orang peserta yang berasal dari kalangan pendidik.

Dalam kegiatan itu, juga diketahui bahwa saat ini masih banyak guru-guru di Riau yang belum Strata Satu (S1)." Meskipun ada beberapa yang sudah SI, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kedepan kita berharap PGRI dan PTK-PNF bisa memberikan perhatian lebih kepada guru yang belum SI, dengan cara memberikan bantuan pendidikan," harap Ketua Himpaudi Riau, Prof Dr Hj Netti Herawati disela-sela sambutannya.

Dihadapan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Prof Dr Irwan Effendi, Ketua PGRI Riau, Prof Dr Isjoni serta Direktur Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK-PNF) Dr Erman Syamsuddin, Netti juga mensosialisasikan mengenai Peraturan Menteri yang berisi mengenai standar PAUD formal dan non formal.

Menurut Netti, kegiatan ini sangat bagus dilaksanakan. Apalagi melihat tingginya antusias para tenaga pendidik yang hadir dalam acara Jambore PAUD se Riau dan Milad Himpaudi ke 3 ini." Awalnya kita hanya memprediksi kegiatan ini akan dihadiri 600 orang tenaga pendidik saja. Tapi kenyataannya jumlah perserta yang hadir mencapai 1.500 orang, ini sangat luar biasa," pujinya.

Dari ribuan tenaga pendidik yang hadir ini, kata Netti ada beberapa diantara mereka yang datang menggunakan dana pribadi. Seperti dari Kabupaten Kampar yang berjumlah 349 orang serta sebanyak 190 orang dari Kabupaten Siak.

Tak hanya dari meledaknya jumlah peserta, tingginy antusias peserta untuk mengikuti kegiatan ini dapat disaksikan ketika ribuan tenaga pendidik yang berasal dari berbagai daerah itu menyanyikan lagu Lancang Kuning dan Mars Himpaudi.(mg1)

Kamis, Desember 03, 2009

HASIL SELEKSI CPNS 2009

Ingin melihat pengumuman hasil ujian CPNS/CPNSD tahun 2009 dibeberapa daerah yang diselenggarakan UI? silahkan klik di link berikut:
www.LMFEUI.com atau klik di sini

semoga bermanfaat. Untuk Riau belum ada...

Rabu, Desember 02, 2009

Ujian Nasional 2010 tetap jalan

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/170055/1252091/10/mendiknas-un-tetap-jalan

Selasa, 01/12/2009 17:00 WIB
Mendiknas: UN Tetap Jalan
Luhur Hertanto - detikNews

(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Pemerintah tetap akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Namun akan ada sedikit perbedaan bila dibandingkan UN yang sebelum-sebelumnya.

"Ujian nasional meski agak berbeda akan tetap jalan. Para guru tetap harus melaksanakan," kata Mendiknas M Nuh.

Ini dia sampaikan dalam sambutan Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-64 PGRI. Acara berlangsung Selasa (1/12/2009) sore di Senayan, Jakarta.

Tidak dijelaskan secara detail apa yang jadi pembeda antara UN akan datang dengan sebelumnya sebagai tolok ukur kelulusan peserta didik. Perlu diketahui MA dalam putusan kasasinya menyatakan UN bukan lagi sebagai syarat wajib kelulusan.

"Kalau menuruti kemauan, ya maunya lulus tidak pakai uian. Tapi kan nggak benar juga," ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Usai sambutan dari Mendiknas M. Nuh, Presiden SBY menyampaikan tanda kehormatan Satya Lencana Kehormatan Pembangunan bidang Pendidikan. Di jajaran pemerintah, penerimanya adalah sembilan orang kepala daerah.

Tujuh orang diantaranya adalah wali kota/bupati. Yakni HM Basyir Ahmad (Pekalongan), MR Kambu (Jayapura), H Zulkarnain Karim (Pangkal Pinang), KH Robbach Ma'sum (Gresik), Amri Tambunan (Deli Serdang), Andi Hatta Marakarma (Luwu Timur), Hasan Basri Agus (Sarolangun) dan Anak Agung Gde Agung (Badung).

Dua sisanya ada gubernur. Yakni Syahrul Yasin Limpo (Sulsel) dan H Eko Maulana Ali (Bangka Belitung).

(lh/nwk)

GAJI GURU PNS NAIK (lagi), Swasta?

sumber:http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/234012/1252265/10/tambahan-penghasilan-bagi-guru-pns
Selasa, 01/12/2009 23:40 WIB
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Para guru Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia akan mendapat tambahan uang tunjangan sebesar Rp 250 ribu per bulan. Tambahan penghasilan ini hanya untuk guru yang selama ini belum mendapatkan tunjangan profesi.

Payung hukum bagi pencairan tunjangan profesi itu adalah Perpres 52/2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS. "Tadi pagi telah saya tandatangani," kata Presiden SBY.

Kabar baik ini SBY sampaikan dalam sambutan di peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-64, Selasa (1/12/2009). Acara digelar di arena tenis tertutup Senayan, Jakarta.

Presiden menjelaskan di dalam perpres itu dinyatakan besar nilai tunjangan profesi bagi guru adalah Rp 250 ribu per bulan. Aturan pemberian tunjangan ini dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2009 yang artinya akan dibayarkan rapel untuk masa anggaran tahun ini.

"Dengan keluarnya Perpres itu, Alhamdulillah penghasilan guru terendah, dapat mencapai sekurangnya Rp 2 juta/bulan," imbuh SBY disambut meriah ribuan guru yang hadir di lokasi acara.

Berdasar data yang ada sekarang ini paling tidak ada 2,5 juta orang guru PNS belum mendapatkan tunjangan profesi. Sebanyak 2,1 juta di antaranya adalah guru di lingkungan Departemen Agama.

(lh/lrn)

Selasa, Desember 01, 2009

UN 2010

Selasa, 01/12/2009 12:51 WIB
MA: Putusan Tak Melarang UN
Hery Winarno - detikNews

foto: ilustrasi
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tidak melarang digelarnya ujian nasional (UN). Dalam amar putusan kasasi, yang mesti dilakukan pemerintah yakni hanya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

"Putusan Mahkamah Agung itu tidak meniadakan adanya ujian nasional, karena dari awal pemohon yang terdiri dari warga negara, pemerhati, pendidikan, dan wakil orang tua korban UN yang jumlahnya 58 tidak meminta itu. Sehingga dengan adanya putusan MA, bukan berarti ujian nasional oleh Depdiknas ditiadakan," jelas Kepala Biro Humas MA Nurhadi di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (1/12/2009).

Dia menjelaskan, para pemohon dalam gugatannya hanya meminta dilakukan perbaikan dari sistem pendidikan yang ada saat ini. Para pemohon menilai jika masih ada kesenjangan sistem pendidikan di daerah dan di perkotaan.

"Selain itu, juga belum tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai. Putusan kasasi kita tetap menguatkan putusan di Pengadilan Negeri karena alasannya judexi hal ini sesuai dengan dasar alasan hukum yang ada," terangnya.

Dalam putusan kasasi 14 September 2009, eksepsi dan proposisi dari wakil pemerintah juga ditolak. Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2007 lalu, dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2008 lalu.

Hasil putusan menyatakan tergugat 1 sampai 4, yakni tergugat 1 presiden, kedua wapres, ketiga Mendiknas, ketiga BSNP, dinilai majelis kasasi telah lalai dalam pemenuhan HAM terhadap warga negara yang menjadi korban UN.

"Khususnya hak atas pendidikan karena pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses informasi lengkap sebelum menyelenggarakan ujian nasional," tutupnya.

Gugatan yang dilayangkan terkait penyelenggaraan UN 2005-2006. Ketika periode itu banyak yang gagal sehingga ada yang bunuh diri dan stres. Sedang pemerintah tidak memberikan layanan psikologis untuk para siswa.

(ndr/iy)

sumber:http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/125110/1251820/10/ma-putusan-tak-melarang-un
SUMBER: WWW.ANTARANEWS.COM
http://www.antaranews.com/berita/1259597829/komnas-pa-un-harus-ditangguhkan

Komnas PA :UN Harus Ditangguhkan
Senin, 30 November 2009 23:17 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 280 kali
Medan (ANTARA News) - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) meminta pemerintah menangguhkan pelaksanaan ujian nasional (UN), hingga sistem dan standard pendidikan diperbaiki agar memadai.

"Pemerintah harus menangkap apa yang tersirat dari keputusan Mahkamah Agung, sehingga pelaksanaan UN ditangguhkan hingga sistem pendidikan diperbaiki," kata Ketua Komnas PA, Seto Mulyadi, kepada ANTARA News di sela pembukaan malam penganugerahan Festival Film Anak (FFA), di Medan, Senin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan UN saat ini masih bersifat diskriminatif karena pemerintah belum menyediakan sarana pendidikan yang memadai secara merata bagi sekolah-sekolah di seluruh provinsi.

"Ujian Nasional harus dihentikan sampai pemerintah bisa memenuhi hak-hak anak terkait sarana pendidikan yang memadai," tegasnya.

Pemerhati masalah pendidikan anak yang akrab dipanggil Kak Seto itu mengemukakan, kewajiban pemerintah adalah membenahi sistem dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai terkait tiga faktor yaitu guru, sarana dan proses.

Pola pendidikan nantinya diharapkan mampu membuat siswa merasa senang belajar, sehingga siswa dapat mengembangkan segala potensi dan kreativitasnya dengan baik.

Menurut dia, selama ini sistem pendidikan tidak mendukung anak untuk berkreasi dan menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang mereka untuk pengembangan diri, sehingga partisipasi mereka dalam mengungkapkan pendapat sangat terbatas.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada kesempatan itu mengatakan, UN diharapkan tetap dapat dilaksanakan, hanya saja tidak lagi difungsikan sebagai syarat kelulusan siswa, melainkan ajang evaluasi standar kualitas pendidikan nasional.

"Pelaksanaan UN dapat dijadikan barometer kualitas pendidikan suatu provinsi sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah setempat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerahnya," katanya. (*)

COPYRIGHT © 2009

PENGUMUMAN CPNS RIAU

SUMBER: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9225&kat=7
5 Desember, CPNS Diumumkan
1 Desember 2009
12 klik Beritahu Teman

Laporan MASHURI KURNIAWAN, Pekanbaru mashurikurniawan@riaupos.com
Bila tidak ada permasalahan dalam penilaian oleh tim independen, hasil tes tertulis 50.000 lebih peserta CPNS akan diumumkan pada 5 Desember 2009 mendatang.

Pengumuman ini dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Wan Syamsir Yus menjelaskan, berdasarkan informasi, pengumuman hasil tes tertulis memang akan diumumkan pada Desember mendatang. Hanya saja, tanggal pastinya belum bisa diketahui, dan berkemungkinan besar awal Desember.

‘’Informasinya memang 5 Desember 2009 pengumuman CPNS. Tapi, itu bila tidak ada halangan. Bisa saja diundurkan, kita lihat saja nanti,’’ ujarnya kepada wartawan, Senin (30/11), usai menyerahkan SK CPNS Sekretaris Desa (Sekdes) se-kabupaten/kota di Riau.

Wan berpendapat, seluruh hasil kelulusan CPNS akan terbuka. Bagi mereka yang lulus, sambungnya, nama pasti dicantumkan dalam pengumuman. ‘’Kalau berkeinginan jadi CPNS mendaftar sebagai Sekdes saja,’’ ungkapnya berseloroh.

Dalam pada itu, Direktur Lembaga Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, awal Desember memang akan diumumkan hasil tes terulis CPNS di Riau. Namun demikian, Toto belum bisa memastikan tanggal pastinya. Karena hasil ter tertulis masih dalam tahap pemeriksaan.

‘’Kalau tidak ada halangan awal Desember. Tapi, saya belum bisa pastikan. Tidak ada halangan pasti seceatnya kita umumkan,’’ pungkasnya.(zar)