Senin, Desember 06, 2010

RAPORT PAUD dan TK

wuih banyak sekali yang minta kirim contoh raport....bingung juga gimana melayaninya bukannya gak mau bantu tapi bingung kalo mesti kirim 1 per 1 ke masing2 alamat email. Mau tidak mau tanya tips dengan mbah google bagaimana caranya upload dokumen (MS office) supaya bisa di baca di blog.

Jumat, Oktober 01, 2010

INFORMASI BAGI PENDIDIK PAUD

sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2010/bulan/09/tanggal/30/id/1113/


Kamis, 30 September 2010 10:02:35
INFORMASI BAGI PENDIDIK PAUD
Kategori: Liputan Khusus (46 kali dibaca)

Sehubungan dengan telah disalurkannya dana insentif kepada 32.500 Pendidik PAUD maka bagi Dinas Pendidikan Kab/kota bersama dengan SKB Kab/kota dan HIMPAUDI Kab/kota yang dana insentif Pendidik PAUDNya telah cair. Kami harapkan membuat laporan tanda terima dana. Laporan tersebut mencakup laporan yang sudah terima dana maupun yang belum terima dana.

Format Laporan dapat dilihat pada Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2010.
(pedoman terlampir)
Laporan tanda terima terdiri dari :
- Rekapitulasi tanda Terima dana(Lampiran 6)
- Tanda terima dana bantuan bagi Pendidik PAUD perorangan (Lampiran 5)
- Printan buku tabungan perorangan tanda dana telah ditransfer

Bagi Pendidik PAUD yang belum terima dana, ikuti tahapan berikut ini:
- Periksa apakah nama masuk dalam data penerima insentif yang dapat di akses di www.jugaguru.com
di bagian liputan Khusus dari bulan april, mei, juni, juli, agustus, dst
- Apabila nama yang bersangkutan masuk dalam data tersebut namun tidak terima dana maka Dinas Pendidikan
Kab/kota dan HIMPAUDI mengkoordinir dan membuat rekap data Pendidik PAUD yang belum terima dana dengan
data rekening terbaru yang aktif dan dilampiri dengan fotokopi buku rekening seluruh Pendidik PAUD yang
belum terima dana
- Apabila Pendidik PAUD yang namanya masuk dalam SK Dinas Kab/kota namun tidak masuk dalam data penerima
insentif di website : www.jugaguru.com disebabkan beberapa faktor antara lain : rekening masih BRI 8
digit, nomor rekening tidak lengkap, fotokopi buku rekening tidak jelas, Menggunakan rekening orang lain
atau lembaga silakan menghubungi 021-57974116.

Laporan tanda terima dana merupakan kewajiban Pendidik PAUD, Dinas Pendidikan Kab/kota, SKB Kab/kota dan
HIMPAUDI Kab/kota selaku penerima dana dan sebagai bahan pertimbangan kami untuk memberikan dana bantuan
di tahun yang akan datang. Laporan tersebut juga untuk pengajuan kembali data yang retur atau bermasalah.

Hardcopy dan softcopy laporan tanda terima dana insentif dapat dikirimkan ke
Subdit Pendidik, Dit. PTK-PNF
Kompleks Kemendiknas, Gedung D Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan - Jakarta


Pedoman dapat di download pada file dibawah ini.
(ika)


Not Rated!

Pedoman Insentif Tahun 2010
File Size : 318.34 KB
File Type : rar (Mime Type:application/x-rar-compressed)
Hit : 74
Description :
Download:

* Pedoman Insentif Tahun 2010

Sumber: Jugaguru.com

Rabu, September 01, 2010

Penerimaan CPNS INHU diberhentikan sementara

sumber: http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=31496

Selasa, 31 Agustus 2010 17:08
Demi Efesiensi,
Pemkab Inhu Tolak Penerimaan CPNS

Kemampuan anggaran Pemkab Inhu sedang krisis. Demi efensiensi terpaksa dilakukan peniadaan penerimaan CPNS sementara waktu, termasuk dari kelompok honor.

Riauterkini-RENGAT- Sebuah kebijakan berat dan sangat tidak populis terpaksa diambil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto. Berangkat dari kondisi keuangan yang tengah krisis dan demi efesiensi, bupati termuda di Indonesia yang baru dilantik awal Agustus lalu tersebut menghentikan sementara penerimaan CPNS sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan yang pasti akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah bersiap mengikuti tes penerimaan CPNS dan pegawai honor yang sudah sangat mendambakan pengangkatan tersebut tertuang dalam surat bupati bernomor 180/HK/70/VIII/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 yang di tujukan Kepada Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.

Bupati Inhu Yopi Arianto,SE dalam Suratnya menyatakan ,Pemerintah daerah Indragiri Hulu dalam rangka efisiensi keuangan dan organisasi dalam jangka waktu tertentu, Belum Dapat melaksanakan Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) baik formasi umum maupun formasi tenaga honorer.

Dengan adanya surat bupati Inhu tersebut,tentunya pendataan kembali Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan Instansi pemerintah, sebagaimana surat edaran nomor.05 tahun 2010 dan Surat dari Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 356.F/M/PAN-RB/07/2010 tentang Hal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan.

Dampak dari Surat Bupati tersebut, kuota 215 CPNS untuk Kabupaten Inhu formasi umum penerimaan 2010 dan pengankatan tenaga Honorer menjadi CPNS yang jumlahnya mencapai ratusan batal dilaksanakan.***(guh)

Kamis, Agustus 26, 2010

Rabu, Agustus 18, 2010

PNFI-Anggarkan-Rp750-Miliar-Untuk-PAUD

sumber; http://pnfi.depdiknas.go.id/news/20100713091755/PNFI-Anggarkan-Rp750-Miliar-Untuk-PAUD.html

PNFI Anggarkan Rp750 Miliar Untuk PAUD
10/07/2010 - 09:17:55 | Read 385 Time(s)

"Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad, mengungkapkan, dalam satu tahunnya, pemerintah pusat menganggarkan Rp750 miliar dana yang dibagikan ke seluruh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.
"

PONTIANAK - Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad, mengungkapkan, dalam satu tahunnya, pemerintah pusat menganggarkan Rp750 miliar dana yang dibagikan ke seluruh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.

"Data PNFI sendiri untuk Paud seluruh Indonesia sebanyak 127 ribu. Sedangkan, dana kami yang Rp750 miliar tersebut hanya dapat membiayai 27 ribu lembaga. Jadi, masih ada 100 ribu lembaga lagi yang harus dibiayai," katanya di Pontianak.

Dikatakan PNFI tidak dapat secara terus menerus setiap tahunnya membiayai Paud yang ada di seluruh Indonesia. "Ini karena alokasi anggaran yang terbatas," jelasnya.

Dirjen PNFI mengungkapkan bahwa angka partisipasi Paud saat ini baru mencapai 53 persen. "Artinya, kami masih punya tugas yang cukup berat karena harus mengupayakan 47 persen lagi," ungkapnya.

Menurut Dirjen PNFI, jumlah itu sangat banyak dan besar, jadi populasi Paud di Indonesia diperkirakan mencapai 28,8 juta. Akan tetapi, yang terdata sekarang ini baru sekitar 15,5 juta.

"Ini merupakan tantangan karena kami punya komitmen internasional pada 2015 mendatang minimal harus 75 persen. Saya gembira sekarang Paud itu dapat tersosialisasi di semua lapisan masyarakat," terangnya.

Dirjen PNFI menjelaskan pula banyak masyarakat yang susah membedakan antara Paud dan Taman anak-kanak.

Sebenarnya, kata dia, Paud merupakan istilah umum. Dimana ada Paud yang formal dan Paud nonformal. "Yang formal itu namanya TK. Jadi, TK itulah sebenarnya bagian dari Paud tetapi formal," jelasnya.

Sedangkan, yang nonformal dimana banyak dikenal sekarang ini yakni kelompok bermain, tempat penitipan anak. "Serta ada lagi Pospaud, yang merupakan perpaduan posyandu dan Paud," terang Dirjen PNFI.

Ketika ditanya apakah PNFI memiliki program khusus untuk pengembangan Paud di Indonesia. Hamid Muhammad mengungkapkan, program yang dilakukan PNFI sama untuk seluruh Indonesia.

"Kami memberikan berbagai bantuan, baik itu untuk TK, maupun kelompok bermain, TPA, serta satuan PAUD sejenis," paparnya.



Sumber: http://www.banjarmasinpost.co.id

Mendiknas Prioritaskan PAUD pada 2011

sumber: http://www.antaranews.com/berita/1282052098/mendiknas-prioritaskan-paud-pada-2011

Mendiknas Prioritaskan PAUD pada 2011
Selasa, 17 Agustus 2010 20:34 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 282 kali
Mendiknas Prioritaskan PAUD pada 2011
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh memprioritaskan pendidikan anak usia dini pada 2011 bersama dengan pendidikan dasar, vokasi/politeknik, dan percepatan doktor untuk para dosen.

"Pendidikan dasar menjadi prioritas utama pada 2011, termasuk urusan perbukuan dan lembar kerja siswa (LKS)," katanya usai menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-65 Republik Indonesia di halaman Kantor Kemdiknas RI di Jakarta, Selasa.

Hadir pada upacara itu Wamendiknas RI Fasli Jalal, pejabat Kemdiknas, dan penerima anugerah Satya Lancana Karya Satya.

Pendidikan vokasi, katanya, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik diprioritaskan untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan. "Melalui pendidikan vokasi ini disiapkan tenaga-tenaga kerja yang punya keterampilan dan keahlian," katanya.

Kemudian percepatan kualifikasi doktor juga di perguruan tinggi menjadi prioritas.

Saat ini, kata Mendiknas, terdapat 23 ribu dosen yang berlatarbelakang pendidikan doktor (S3) dari 270 ribu dosen atau hanya sekitar delapan persennya.

Ia menargetkan pada 2014/2015 angka itu menjadi menjadi 20 persen atau 30 ribu dosen berpendidikan S3, atau ada tambahan paling sedikit 5.000 doktor baru per tahun.

"Prioritas berikutnya adalah PAUD. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) PAUD secara nasional mencapai 54 persen, dan di daerah tertentu ada yang mencapai 70 persen. Tahun depan PAUD kami genjot," ujarnya.(*)
(ANT-190/R009)

COPYRIGHT © 2010

Kamis, Juli 01, 2010

QUICK COUNT PILKADA SUMBAR 2010

Padang Today - Minangkabau di Dunia Maya.

Data Sementara
Versi PKS: Irwan-MK 33,99 Persen, MATO 27,05 Persen
MUSLIM - Padang Today

klik untuk melihat foto

Penghitungan hasil real count Tim Pemenangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim (Irwan-MK) masih berlangsung. Sejumlah TPS dari berbagai daerah di Sumatera Barat datanya sudah masuk. Hasil sementara menunjukkan kandidat No. 3 unggul dengan angka 33,99 persen.

Saat ini tim IT Posko Irwan-MK terus menerima input via SMS dari para saksi yang ada di lapangan. Untuk sementara, data yang masuk dari 1.140 TPS dari 10.857 TPS. Setiap menit data real count akan masuk ke Posko Pemenangan Irwan-MK.

Untuk Kandidat Nomor 1 dengan angka 3,28 persen, kandidat nomor 2 memperoleh 27,05 persen, kandidat nomor 4 mendapatkan 21, 07 persen dan kandidat nomor 5 dengan jumlah suara 14,61 persen.

Tetap Tenang
Melihat perkembangan hasil perhitungan real count dan quick count. “Terhadap hasil perhitungan sementara ini, diharapkan menjaga kondisi di daerah agar tetap tenang dan waspada terhadap potensi terjadinya kecurangan,” ujar Mardinata, tim Humas Real count Posko Irwan-MK.

“Kami percaya terjadinya gempa tadi sore di Padang dan sekitarnya mungkin sebuah pertanda bagi kita semua untuk mengindari terjadinya tindakan kecurangan,” ujarnya lagi. [*]

sumber: padang today.com

Rabu, Juni 30, 2010

Irwan-Muslim Pimpin Perolehan Suara Pilkada Sumbar

Irwan-Muslim Pimpin Perolehan Suara Pilkada Sumbar

Irwan-Muslim Pimpin Perolehan Suara Pilkada Sumbar
Headline News / Polkam / Rabu, 30 Juni 2010 14:56 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim (PKS-Hanura-PBR) memimpin perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Sumatra Barat, Rabu (30/6). Pasangan ini meraih 31,47 persen meninggalkan empat pesaing lainnya. Saat berita ini ditulis, suara yang masuk baru mencapai 64,33 suara. Karena itu, perubahan amat mungkin.

Menutut hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia yang bekerja sama dengan Metro TV, tempat kedua ditempati pasangan Marlis Rahman-Aristo Munandar (Golkar). Marlis adalah gubernur yang sedang menjabat. Pasangan ini meraih 26,56 persen suara.

Di urutan berikutnya ditempati pasangan Endang Irzal-Asrul Syukur

(Demokrat-Gerindra) dengan meraih 21,8 persen, pasangan Fauzi Bahar-Yohanes Dahlan (PAN-PPP) meraih 16,06 persen, dan Ediwarman-Husni Hadi (Koalisi 24 parpol) hanya menyabet 4,1 persen.

Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia Arman Salam menegaskan, peluang pasangan Marlis-Arisyo mengejar perolehan suara Irwan-Muslim cukup terbuka. Sebab, di daerah-daerah lumbung suara mereka suaranya belum masuk. "Dengan asumsi, perolehan suara Endang-Asrul tetap tak berubah," kata Arman Salam.

Jumat, Juni 25, 2010

Guru Honorer Segera Jadi PNS

sumber: http://www.riaupos.com/new/berita.php?act=full&id=1419&kat=1


Diangkat November Tanpa Tes
Guru Honorer Segera Jadi PNS
25 Juni 2010
173 klik Beritahu Teman
JAKARTA (RP) - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.


Direktur Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas Achmad Dasuki saat menerima perwakilan dari pihak Konsorsium Guru Nasional (KGN) mengatakan akan ada verifikasi data para guru honorer yang dimulai bulan Juli-September 2010. Verifikasi data guru honorer dilakukan Kemdiknas bekerja sama Badan Pusat Statistik.

‘’Mungkin pengangkatan ini akan dilakukan pada bulan November atau paling lambat bulan Desember. Namun sebelumnya, tentunya harus berdasarkan komitmen dari pihak DPR,’’ jelas Achmad Dasuki di Jakarta, Kamis (24/5).

Dasuki menambahkan, proses pengangkatan guru honorer ini akan dilakukan tanpa tes. Selain
itu, pengangkatan guru honorer dilakukan oleh walikota, bupati, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dinas provinsi setempat. ‘’Persyaratan guru tersebut sudah masuk di dalam database Badan Kepegawaian Nasional. Bahkan masa kerjanya dimulai sebelum Januari 2005,’’ tegasnya.

Sementara itu ketika disinggung mengenai guru yang belum menerima pembayaran sertifikasi, Dasuki menjawab bahwa hal tersebut terjadi karena belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keungan. Disebutkan, peraturan Menkeu ini baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2010 lalu, yakni Permenkeu No.223/PMK.07.2009.

‘’Tapi kendalanya, saat ini dinas pendidikan di provinsi yang ditunjuk sebagai pihak pembayar belum berani mengeluarkannya sebelum ada permenkeu tersebut,’’ imbuhnya. Dengan kondisi tersebut, Dasuki menegaskan bahwa pada tahun ini dana untuk pembayaran sertifikasi akan dikelola dinas pendidikan di kabupaten/kota. ‘’Kemdiknas sudah mengirim surat tersebut dan langsung ditandatangani oleh sekretaris Dirjen PMPTK,’’ ujarnya.

Honorer yang Tak Dibutuhkan akan Diberhentikan
Pemerintah juga berencana akan memberhentikan honorer yang tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Meski begitu, karena pemerintah akan tetap memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerah yang melakukan pengangkatan sebelumnya.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, pemerintah sudah memberikan solusi bagi tenaga honorer lama (bukan tenaga honorer baru, red) yang diangkat oleh pejabat pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Yaitu memberikan kesempatan mengikuti ujian tertulis. Bagi yang lulus ujian tes, akan diajukan pemberkasan ke BKN untuk ditetapkan NIP sebagai CPNS. Sedangkan bagi tenaga honorer yang tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis diberikan dua solusi.

‘’Pertama, apabila tenaganya masih dibutuhkan instansi pemerintah, diproses statusnya menjadi PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kedua, bila tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dan diberikan kompensasi sesuai kemampuan anggaran,’’ kata Mangindaan pada JPNN.

Ditambahkannya, langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah honorer yang jumlahnya sangat banyak. Di samping untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar lebih profesional. Pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga muda yang siap bekerja dan cekatan. ‘’Kalau honorernya tidak bisa menunjukkan kualitasnya, untuk apa dipertahankan karena ini akan menambah beban pemerintah sendiri,’’ ujarnya.

Dalam tes tertulis, tiap honorer hanya dilakukan satu kali dan diikuti sesama tenaga honorer yang bersangkutan, untuk mengisi lowongan formasi. Itupun syarat usia honorernya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Sebelum mengikuti seleksi tertulis, honorernya harus melalui tahapan seleksi administrasi dulu. ‘’Yang lulus seleksi administrasi, bisa mengikuti tes tertulis,’’ ucapnya.(cha/esy/muh)

Pemerintah Beri Tunjangan Guru Rp10,9 Triliun

sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/160357-pemerintah-beri-tunjangan-guru-rp10-9-triliun

Untuk guru yang belum mendapatkan tunjangan itu mendapat tambahan penghasilan Rp250 ribu.
Jum'at, 25 Juni 2010, 18:56 WIB
Arinto Tri Wibowo, Agus Dwi Darmawan
Jam Masuk Sekolah (ANTARA/Ujang Zaelani)
BERITA TERKAIT

* Tunjangan Guru di DKI Paling Tinggi
* Dewan Minta Jam Kerja Guru Diperketat
* Hari Ini, Guru Negeri DKI Demo
* Guru Tak Tetap Nganjuk 3 Bulan Tak Digaji
* Ratusan Guru Demo di Gedung DPR

web tools
smaller normal bigger

VIVAnews - Pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp10,99 triliun.

Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Dalam Permenkeu itu dijelaskan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kuota 2006 hingga 2009.

Tunjangan profesi guru PNSD diberikan satu kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan, terhitung mulai 2010. Penyaluran tunjangan dilakukan secara semesteran (enam bulanan), yaitu semester pertama (Januari-Juni) dilakukan pada Juni 2010.

Sedangkan semester kedua (Juli-Desember) dilakukan pada November 2010. Tunjangan profesi guru PNSD tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Sementara itu, berdasarkan Permenkeu Nomor: 119/PMK.07/2010, khusus kepada guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp250 ribu per orang per bulan, terhitung mulai 1 Januari 2010.

Dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD disalurkan per enam bulanan (semesteran), yaitu semester pertama (Januari-Juni) dilakukan pada Juni dan semester kedua (Juli-Desember) dilakukan pada November 2010.

Namun, tambahan penghasilan guru PNSD ini tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan kepada masing-masing guru PNSD paling lambat Juli 2010 untuk semester pertama dan Desember 2010 untuk semester kedua.

Pembayaran tunjangan dan tambahan penghasilan kepada masing-masing guru PNSD dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif 15 persen bersifat final sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
• VIVAnews

Selasa, Juni 15, 2010

Penyebab Twitter Error

sumber: http://www.detikinet.com/read/2010/06/15/144458/1378709/398/ini-dia-penyebab-twitter-error/?i991102105

Ini Dia Penyebab Twitter Error

Ini Dia Penyebab Twitter Error
Ardhi Suryadhi - detikinet

Twitter down

Jakarta - Twitter tengah dilanda masalah. Mulai dari histori tweet dan follower menghilang, overload sehingga situs down, kini setelah bisa diakses kembali tweet yang diposting malah muncul berulang-ulang. Apa yang terjadi dengan Twitter?

Dalam pernyataannya, situs mikroblogging itu mengaku tengah menjajal metode baru dalam cache timeline-nya. Hanya saja, dalam implementasinya terjadi error yang turut menggoyang layanan mereka.

Kini, para teknisi Twitter masih terus berjuang untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Hanya saja mereka belum berani menegaskan sampai kapan layanannya berjalan normal kembali.

"Tim teknisi infrastruktur dan operation kami masih bekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan memberi update lebih lanjut secepatnya," tulis Twitter di situsnya yang dikutip detikINET, Selasa (15/6/2010).

Sementara bagi pengguna yang menjadi korban tweet histori hilang, jangan khawatir. Sebab Twitter berjanji untuk mengembalikannya.
( ash / wsh )

Sabtu, Juni 12, 2010

PENCAIRAN INSENTIF TAHAP 4-6 (Pendidik PAUD)

sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2010/bulan/06/tanggal/11/id/1095/

Jumat, 11 Juni 2010 15:21:21
PENCAIRAN INSENTIF TAHAP 4-6
Kategori: Liputan Khusus (26 kali dibaca)
Telah dicairkan kembali insentif bagi Pendidik PAUD di bulan Mei dengan total 6.000 org yang dibagi dalam tiga tahap @2.000 org.

Rekap Kab/kota pencairan pada Tahap 4
1. BENGKULU
- Kota Bengkulu sebanyak 133 org
2. DIY
- Kab. Sleman sebanyak 298 org
3. JABAR
- Kab. Ciamis sebanyak 175 org
- Kota Bandung sebanyak 156 org
- Kota Depok sebanyak 441 org
4. JAMBI
- Kab. Merangin sebanyak 50 org
- Kab. Muaro Jambi sebanyak 48 org
5. JATENG
- Kota Salatiga sebanyak 161 org
6. KALSEL
- Kab. HSS sebanyak 65 org
7. KALTIM
- Kab. Nunukan sebanyak 40 org

8. LAMPUNG
- Kota Metro sebanyak 80 org
9. SUMSEL
- Kota Palembang sebanyak 353 org


Rekap Kab/Kota pencairan Tahap 5
1. BABEL
- Kab. Bangka Selatan, 13 org
- Kab. Belitung Timur, 55 org
2. JABAR
- Kab. Ciamis, 141 org
- Kab. Tasikmalaya, 397 org
- Kota Bekasi, 107 org
3. JATENG
- Kab. Pemalang,316 org
- Kab. Rembang, 152 org
- Kab. Semarang, 337 org
4. JATIM
- Kab. Jember, 69 org
- Kota Pasuruan, 21 org
5. KALTENG
- Kab. Barito Utara,76 org
6. NAD
- Kab. Aceh Tamiang, 83 org
7. PAPUA
- Kab. Biak Numfor, 65 org
8. SULSEL
- Kab. Enrekang, 78 org
9. SUMSEL
- Kab. Empat Lawang, 56 org
10.SUMUT
- Kota Medan, 34 org

Rekap Kab/Kota pencairan Tahap 6
1. BENGKULU
- Kab. Kaur sejumlah 131 org
- Kab. Kepahiang sejumlah 124 org
- Kab. Lebong sejumlah 55 org
- Kab. Muko-muko sejumlah 69 org
2. GORONTALO
- Kota Gorontalo sejumlah 69 org
3. JABAR
- Kota Bandung sejumlah 71 org
4. JAMBI
- Kab. Batang Hari sejumlah 6 org
5. JATIM
- Kab. Bangkalan sejumlah 114 org
- Kab. Banyuwangi sejumlah 174 org
- Kab. Bojonegoro sejumlah 232 org
- Kota Malang sejumlah 107 org
6. KALBAR
- Kab. Kapuas Hulu sejumlah 20 org
- Kab. Pontianak sejumlah 139 org
7. NTB
- Kota Bima sejumlah 35 org
8. RIAU
- Kota Pekanbaru sejumlah 199 org
9. SULSEL
- Kab. Barru sejumlah 51 org
- Kab. Bulukumba sejumlah 19 org
- Kab. Luwu Utara sejumlah 49 org
- Kab. Soppeng sejumlah 101 org
10.SULTRA
- Kota Bau-Bau sejumlah 18 org
11.SUMSEL
- Kab. OKI sejumlah 38 org
12.SUMUT
- Kab. Batubara sejumlah 179 org

Nama-nama penerima dapat di download pada file dibawah ini. (ika)

Jumat, Juni 11, 2010

Program Profesi Guru Gratis (TK sampai SMA)

sumber: http://www.riaupos.com/new/otonomi.php?act=full&id=599&kat=1

Program Profesi Guru Gratis
11 Juni 2010
36 klik Beritahu Teman
PEKANBARU (RP)- Meskipun pemerintah pusat segera mengakhiri program sertifikasi guru pada 2014, namun bagi guru dan calon guru yang ada saat ini jangan khawatir. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan program pengganti sertifikasi guru yang dikenal dengan nama Program Profesi Guru (PPG).


Menurut penanggung jawab penyelenggara PPG Rayon V Riau dan Kepulauan Riau Prof Dr Isjoni MSi pada PPG ini guru tidak lagi mengumpulkan portofolio sebagai syarat untuk kelulusan sertifikasi. di PPG, guru non lulusan FKIP ataupun harus mengikuti program satu tahun bagi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik profesional.

‘’Ini merupakan program nasional dari pemerintah pusat, dan dilaksanakan pada 2010 ini untuk guru dalam jabatan, sedangkan guru pra jabatan 2013, dimana hak dan kewajibannya sama dengan guru yang lulus sertifikasi,’’ kata Isjoni saat melakukan sosialisasi PPG dihadapan ratusan kepala sekolah TK se-Pekanbaru, Kamis (10/6) di Gedung Guru Riau.Pada PPG ini, Dekan FKIP Unri ini menyebutkan perlu diketahui dan diingat bagi seluruh guru tidak dikenakan biaya alias gratis, karena semua program itu ditanggung pemerintah. Namun untuk guru yan akan mengikuti

PPG mulai dari TK sampai SMA sederajat terlebih dahulu melakukan MoU antara FKIP dan sekolah-sekolah.

Untuk itu pada sosialisasi ini disampaikan bagaimana guru yang mengikuti PPG, dan persyaratan apa yang harus dilampirkan. Adapun guru-guru yang mengikuti PPG ini tidak ada pengecualian, semua guru bisa mengikutinya, mulai guru TK, hingga guru SMA sederajat.

‘’Secara nasional kuota PPG mencapai 146 ribu guru. Jumlah diperuntukkan bagi 33 provinsi di tanah air dan untuk kuota Riau sendiri, saat ini masih menunggu. Maka dari itu sembari menunggu kuota yang diberikan pusat, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, tujuannya agar para guru dapat memahami dan mengetahui secara sempurna.

Selain itu juga, pada PPG ini pemerintah bertujuan untuk meningktan kompetensi guru, baik kompetensi padagogik, pribadi, disiplin keilmuan dan kompetensi peribadi.(*3/fia)

Jumat, Juni 04, 2010

QUICK COUNT HASIL PILKADA DUMAI, MERANTI, BENGKALIS, INDRAGIRI HULU 2010

http://www.riaupos.com/new/berita.php?act=full&id=757&kat=4
HS, Kuat, Berirama, Yopi Unggul

http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=29863
Kamis, 3 Juni 2010 21:01
Hasil Sementara Pemilukada Empat Daerah,
Kejutan Muncul di Bengkalis, Inhu dan Kota Dumai

SUMBER: riau pos dan riau terkini

Kamis, Juni 03, 2010

Rabu, Juni 02, 2010

QUICK COUNT PILGUB KALSEL 2010

SUMBER: http://www.tribunnews.com/2010/06/02/versi-quick-count-rudy-gubernur-lagi

Versi Quick Count Rudy Gubernur Lagi
Tribunnews.com - Rabu, 2 Juni 2010 15:04 WIB
Share Cetak PDF Print Berita Ini + –
Gubernur-Kalsel.jpg
Banjarmasin Post Group
Pasangan Cagub dab Cawagub Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan saat kampanye
Laporan Wartawan Banjarmasin Post, Ribut Raharjo

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Berdasar hasil quick count, pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Kalsel, Rudy Ariffin-Rudy Resnawan mampu meraup angka di atas 40 persen. Ini menandakan calon gubernur incumbent ini bakal memimpin Kalsel lima tahun ke depan.

Rudy Ariffin bersyukur bisa meraih suara signifikan. Kalau akhirnya menang, maka menurut Rudy ini adalah kemenangan rakyat Kalsel. Jika dalam kepemimpinan lima tahun konsentrasi ke pembangunan infrastruktur, maka lima tahun ke depan Rudy akan membangun sumber daya manusia.

"Tapi kita tunggu hasil resmi dari KPU Kalsel," kata Rudy.

Empat kandidat lain yang bersaing, Zairullah Azhar-Habib Aboe Bakar, Rosehan NB-Saiful Rasyid, Sjachrani Mataja-Gusti Farid Hasan Aman dan Khairil Wahyuni-Alwi Sahlan.

Editor : anita_k_wardhani

Sabtu, Mei 29, 2010

DOWNLOAD JUKNIS PANDUAN PAUD

sumber: http://paud.depdiknas.go.id/index.php/download?task=viewcategory&catid=6

1. Komik Seri Panduan Kader Pos PAUD 4 klik di sini

2. Komik Seri Panduan Kader Pos PAUD 2 klik di sini

3. Pedoman Teknis Penyelenggaraan TPA klik di sini

Pedoman PAUD lainnya klik di sini

Pengumuman Konsultan Kabupaten Program PPAUD

sumber:http://paud.depdiknas.go.id/index.php/pengadaan/pengumuman/651-pengumuman-konsultan-kabupaten-program-ppaud

Pengumuman Konsultan Kabupaten Program PPAUD
SELEKSI KONSULTAN INDIVIDU KABUPATEN
PADA PROGRAM PPAUD (TF 056841)
Tanggal 7 April 2010


Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini akan merekrut 33 Konsultan Individu Kabupaten. Kualifikasi yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Gelar setingkat sarjana (S1) di bidang ilmu sosial/pendidikan/kesejateraan sosial/ekonomi;
2. Mempunyai pengalaman di bidang pendekatan PRA ;
3. Berpengalaman dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat minimal 4 Tahun;
4. Lebih disukai yang mempunyai pengalaman dalam program pendidikan dan pengembangan anak usia dini;
5. Bersedia ditempatkan dan bertugas di lokasi manapun;
6. Berusia maksimal 45 tahun.

Konsultan Individu Kabupaten masing-masing akan ditempatkan di salah satu dari 33 kabupaten pelaksana kegiatan Program PPAUD (daftar kabupaten ada pada lampiran pengumuman ini). Masa penugasan maksimum 36 bulan. Prosedur pengadaan yang dipakai adalah prosedur pengadaan konsultan individu seperti yang tertera pada Guideline for Selection of Consultant edition May 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Konsultan yang berminat dapat mengirimkan atau menyampaikan CV lengkap kepada Panitia Pengadaan pada Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini melalui email : manajemen_ppaud@yahoo.co.id Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Calon konsultan yang masuk dalam daftar pendek akan dipanggil untuk mengikuti wawancara di salah kota berikut ini: Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makassar, Manado, Gorontalo, Ternate, Jayapura, Manokwari, dan Merauke. Seluruh biaya yang timbul selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh calon konsultan sendiri.



LAMPIRAN PENGUMUMAN

Daftar kabupaten lokasi penugasan:
klik

Pertamina Kirim Empat Guru ke Jabar

sumber: http://www.tribunpekanbaru.com/read/artikel/21228
Pertamina Kirim Empat Guru ke Jabar

Jumat, 28 Mei 2010 | 21:50 WIB
Laporan :

DUMAI, TRIBUN - PT Pertamina RU II Dumai mengirimkan empat guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dumai ke Jawa Barat. Kegiatan yang merupakan program CSR tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mengajar guru agar lebih berwawasan dan kreatif.
Program peduli pendidikan tersebut dilakukan Pertamina bekerjasama dengan konsultan pendidikan Indonesia Heritage Foundation (IHF). Keempat guru tersebut berasal dari lembaga pendidikan yang terdapat di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Medang Kampai dan kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Barat. Sedangkan tempat pelatihan para guru tersebut dilakukan di Harmoni Training Center, Komplek IHF, Cimanggis, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Public Relations Section Head RU II Dumai, Hendra Tria Putra, kemarin mengatakan, pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Pertamina RU II dari sejumlah sekolah PAUD dan TK yang ada di sekitar lingkungan operasional kilang minyak RU II dibantu Himpaudi kota Dumai, kelurahan serta Dinas Pendidikan Kota Dumai. (ibl)

PP Guru Swasta Ancam Yayasan

sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/327361/

PP Guru Swasta Ancam Yayasan
Friday, 28 May 2010
JAKARTA(SI) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyatakan,peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang guru swasta justru akan mengancam keberadaan sekolah swasta.

Sebab, menurut dia, jika PP jadi diterbitkan,maka akan banyak sekolah swasta yang ditutup.Bahkan, Fasli menyatakan, PP ini belum tentu dapat menjamin peningkatan kesejahteraan guru swasta. Fasli mengungkapkan, saat ini banyak sekolah swasta seperti Muhammadiyah yang mengaku bakal mengalami kebangkrutan jika PP ini diterbitkan. Sebab, PP ini mewajibkan guru yang direkrut nantinya sebagai guru tetap dan tidak lagi berstatus nontetap.

“Namun, yayasan keberatan karena tidak mampu membayar jika guru tersebut berstatus tetap. Mereka mengeluh karena yayasan yang mereka bentuk bukan untuk mencari uang tetapi membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan bagi yang tidak mampu,” ungkap Fasli di Jakarta kemarin.

Fasli menegaskan, pemerintah tidak dapat serta-merta mengintervensi yayasan untuk mengangkat guru menjadi karyawan tetap. Sebab, yayasan dan guru memiliki perjanjian kerja tersendiri yang ditandatangani kedua belah pihak. Ironisnya,ujarnya,dalam perjanjian kerja ini, mayoritas guru menyetujui penetapan status sebagai karyawan tidak tetap.

“Karena perjanjian kerja ini bersifat mengikat di antara keduanya, maka pemerintah melalui peraturan perundangan yang ada tidak dapat melakukan perlindungan kepada guru swasta ini,” paparnya.Karena itu,menurut dia, PP tentang guru swasta ini tidak bisa mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pihak sekolah. Fasli mengatakan, sebenarnya tanpa PP khusus ini pun pemerintah sudah menjamin kesejahteraan guru swasta.

Yakni, melalui Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.Dalam salah satu klausul di UU itu, jelasnya, dinyatakan adanya kepastian perubahan status guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tentunya dengan sejumlah persyaratan yang harus dilalui. Di antaranya,jika guru itu dinyatakan lulus tes dan ada formasi pembukaan PNS.“Kita tidak perlu menunggu keluarnya PP untuk hal ini,”tandasnya.

Bahkan, menurut Wamendiknas, guru non-PNS juga diberikan tunjangan fungsional serta kebebasan berserikat sama halnya seperti guru negeri. Selain itu, pemerintah juga tetap mengikutsertakan guru swasta dalam program sertifikasi.“Guru swasta yang sudah lulus kualifikasi kesetaraan dan profesional dengan memiliki sertifikat, posisinya sama dengan guru PNS, yakni bakal mendapatkan block grant untuk pengembangan kariernya,”tegas Fasli.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), lanjutnya, juga memberikan jaminan layanan kesehatan dan hari tua bagi semua guru swasta yang sudah memenuhi persyaratan dalam UU Guru dan Dosen. Meski demikian, semua keputusan masih menunggu hasil pembahasan di Panitia Kerja (Panja) DPR.

Jika Panja tetap menginginkan adanya PP khusus guru swasta, maka pemerintah tetap akan melaksanakannya. Namun, jika memang dimungkinkan, ujar Fasli,dirinya meminta agar PP tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan digabung dengan PP No 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan atau dengan PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

“Dalam UU Sisdiknas, hanya perlu enam PP, di antaranya PP Wajib Belajar, Pendidikan Keagamaan, Pembiayaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyatakan, kesejahteraan guru honorer dan swasta harus diperjuangkan. Menurut dia, panja saat ini masih menunggu proses verifikasi database jumlah guru honorer dan swasta yang sedang disusun pemerintah. “Proses rekrutmen guru sudah harus diubah sehingga tidak menimbulkan kerumitan seperti ini,” tegasnya.

Terhadap para tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 115.000 orang dan belum diangkat, Rully menyatakan, semuanya akan diangkat menjadi PNS setelah payung hukumnya keluar. Sedangkan bagi yang tercecer dengan jumlah 103.639 orang, akan dilakukan validasi sebelum ditetapkan menjadi PNS. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, para tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, di antaranya usia, pendidikan, serta lama mengajar, harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS.

Sementara itu,Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman menegaskan,PP khusus tentang guru swasta sangat penting keberadaannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Menurut dia, kondisi guru swasta saat ini sangat menyedihkan.

Mereka, ungkapnya, hanya dibayar jauh di bawah standar gaji guru negeri. “Mereka hanya memperoleh gaji antara Rp150.000–700.000 per bulan. Bahkan, ada guru yang rela digaji Rp75.000 hingga Rp100.000 per bulan,”tegas Suparman.Posisi para guru swasta ini, ujarnya, sangat lemah. Sebab, sejak awal bekerja di yayasan para guru swasta diwajibkan menandatangani perjanjian kerja sepihak. Tentunya, perjanjian ini menimbulkan risiko yang besar bagi guru swasta. (neneng zubaidah)

Kamis, Mei 27, 2010

Kesejahteraan Guru, Guru Swasta Tagih Janji

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/27/10152285/Guru.Swasta.Tagih.Janji

Kesejahteraan Guru
Guru Swasta Tagih Janji
Kamis, 27 Mei 2010 | 10:15 WIB
KOMPAS/SIWI NURBIAJANTI
Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (5/1/2010) lalu, guru-guru wiyata bakti sekolah swasta yang tergabung dalam Forgusta berunjuk rasa menuntut kesejahteraan
TERKAIT:

* Guru Swasta Tuntut Kesetaraan Jadi PNS
* Guru Swasta Kembali Gigit Jari
* Guru Swasta Merasa Diperlakukan Tak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru swasta menagih janji pemerintah yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini, pemerintah dinilai lebih mengutamakan guru pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan guru swasta diabaikan.
Keberadaan kami diabaikan. Payung hukum pun tak ada. Padahal, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru lainnya.
-- Fatah Yasin

”Keberadaan kami diabaikan. Payung hukum pun tak ada. Padahal, tugas dan kewajiban kami sama dengan guru lainnya,” kata Koordinator Presidium Guru Swasta Indonesia Fatah Yasin ketika bertemu Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Rabu (26/5/2010), di Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia Suparman mengatakan, masih banyak guru non-PNS yang gajinya di bawah upah minimum regional (UMR) provinsi serta hidup tanpa jaminan sosial tenaga kerja. Ia menambahkan, sebagian besar guru swasta menggantungkan nasib pada dukungan dana masyarakat.

Namun, sebagian besar sekolah swasta menampung masyarakat tidak mampu. Soal sertifikasi yang dilakukan terhadap guru, pemerintah juga dinilai lebih memerhatikan guru PNS.

”Kesempatan ikut sertifikasi bagi guru non-PNS sangat terbatas,” kata Suparman.(LUK/THY)

tulisan lain:
http://edukasi.kompas.com/read/2010/04/07/17344627/Guru.Swasta.Tuntut.Kesetaraan.Jadi.PNS klik di sini

http://edukasi.kompas.com/read/2009/12/29/0838259/Guru.Swasta.Merasa.Diperlakukan.Tak.Adil. klik di
sini



http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/08/16444840/Guru.Swasta.Kembali.Gigit.Jari klik di sini

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun

sumber; http://riaupos.com/new/berita.php?act=full&id=482&kat=1

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun

Guru Swasta Bakal Dapat Pensiun
27 Mai 2010
52 klik Beritahu Teman
JAKARTA (RP) - Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berencana akan memberikan jaminan kesehatan dan hari tua bagi guru swasta. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengungkapkan, saat ini rencana program tersebut masih digodok.


Fasli menjanjikan, jaminan kesehatan dan hari tua itu akan diperjuangkan oleh Kemendiknas karena guru merupakan pihak yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Namun hingga saat ini masih terabaikan. ‘’Ini hak yang wajar. Orang miskin saja dapat, masa guru tidak,’’ ujarnya usai pertemuan dengan para guru swasta di Gedung Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemendiknas, Rabu (26/5) malam.

Namun, lanjutnya, jaminan tersebut sudah diterapkan di banyak sekolah. Akan tetapi, jaminan itu hanya diberikan oleh sekolah khusus kalangan menengah ke atas dan elit. Sementara untuk sekolah menengah ke bawah tidak ada jaminan.

Fasli menambahkan, pihaknya sudah berbicara kepada perusahaan asuransi tentang berapa premi yang mesti dibayar pemerintah. Kalau selama ini perusahaan asuransi mengambilnya dari persentase gaji, maka nanti perusahaan diharap jangan mengambilnya dari persentase gaji karena gaji guru masih jauh di bawah standar. Premi sudah tanggung jawab pemerintah. ‘’Saya sudah bicara dengan Dirut Askes, kemungkinan yang akan meng-handle ini ialah anak perusahaan Askes,’’ ujarnya.

Fasli yang masih menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi (Dikti) ini juga menambahkan, pemberian kedua asuransi ini akan diperjuangkan dan dapat terealisasi dengan cepat. Pasalnya, wacana asuransi ini tidak memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pemberian asuransi diberikan kepada guru swasta yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Guru dan Dosen.

Kuliah Jarak Jauh demi Mutu Guru
Untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru tanpa meninggalkan tugas mengajar, Kemdiknas menggalakkan program sarjana (S1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

Direktur Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Achmad Dasuki menerangkan, program ini diselenggarakan dengan maksud agar guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah.

‘’Mekanisme pelaksanaan pembelajaran di LPTK melalui tatap muka dan atau termediasi, pembelajaran mandiri dengan tutorial dan pembelajaran mandiri tanpa tutorial,’’ jelas Dasuki kepada JPNN ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Rabu (26/5). Menurutnya, program ini dapat memberikan pengakuan terhadap Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

Dasuki menyebutkan, pendukung program percepatan kualifikasi guru ini antara lain dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK). Hingga saat ini, lanjut Dasuki, jumlah LPTK yang ditetapkan yaitu sebanyak 81 LPTK.(cha/jpnn/muh)

QUICK COUNT PILKADA KEPRI 2010

Hasil sementara versi LSI:
Tabel Perolehan Suara Pilgub versi LSI
_________________________________________________________

Nomor Urut Nama Pasangan Perolehan Suara
_________________________________________________________
1. Nyat Kadir - Zulbahri 30,51%
2. Muhamad Sani - Soerya Respationo 38,05%
3. Aida Ismeth - Edy Wijaya 31,44%
_________________________________________________________

Sumber : LSI-JIP

info lain:
http://tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42935&Itemid=1
Unggul versi Hitung Cepat Rayakan Kemenangan Bersama Pendukung

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=64654
Jago PDIP Unggul di Pilkada Kepri
LSI : 50 Persen Pemilih Golput

Selasa, Mei 25, 2010

Pedoman Beasiswa PTK-PNF 2010

sumber: http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2010/bulan/05/tanggal/24/id/1077/

Senin, 24 Mei 2010 13:53:49
Pedoman Beasiswa PTK-PNF 2010
Kategori: Pedoman (817 kali dibaca)

Bagi para PTK-PNF di seluruh indonesia, dapat mengikuti seleksi untuk mendapatkan bantuan beasiswa bagi PTK-PNF baik PNS maupun non PNS yang sedang mengikuti perkuliahan.

Adapun tatacara seleksinya tercantum dalam pedoman yang dapat diunduh dibawah ini.
(uchie)

Sumber: Subdit Pendidik PNF
Not Rated!

Cover Pedoman Beasiswa
File Size : 75.11 KB
File Type : pdf (Mime Type:application/pdf)
Hit : 1090
Description :
Download:

* Cover Pedoman Beasiswa
* Daftar Isi Pedoman
* Kata Pengantar
* Format NUPTK
* Isi Pedoman Beasiswa PTK-PNF
* Format NUPTK hal 2
* Format NUPTK hal 3

Rabu, Mei 19, 2010

Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2010

Pustaka
Rabu, 12 Mei 2010 09:25:15
Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2010
Kategori: Pedoman (222 kali dibaca)

Dit. PTK-PNF akan melanjutkan pemberian bantuan bagi 50.000 Pendidik PAUD Nonformal sebesar Rp 1.200.000/orang/tahun pada Tahun 2010.

Tujuan pedoman ini untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Bantuan Bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010.
(ika)

Sumber: Subdit Pendidik
Not Rated!

sumber: http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2010/bulan/05/tanggal/12/id/1088/

Sabtu, Januari 02, 2010

Pendidikan 2009

sumber: www.edukasi.kompas.com

Kisruh UN, Kilas Balik Seputar Pendidikan Nasional 2009
shutterstock
Kiranya,perdebatan panjang UN akan terus terjadi seiring penyelenggaraan UN yang sedianya direncanakan Maret 2010 nanti, karena dalam perjalanannya sampai hari ini (Rabu/30/12/2009), UN belum juga dievaluasi secara menyeluruh di hadapan publik.
Artikel Terkait:

* Seluruh Rektor PTN Sepakat Membantu UN
* UN Jangan Langgar HAM
* Mendiknas "Keukeuh" UN Tetap Dilaksanakan
* UN untuk Pemetaan Pendidikan

Rabu, 30 Desember 2009 | 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama kurun waktu 2009, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), persoalan sertifikasi guru, serta anggaran pendidikan nasional menjadi tiga persoalan penting di antara berbagai persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian besar dari dunia pendidikan di Indonesia.

Sebagai persoalan yang di awal dan akhir tahun 2009 sempat menjadi kontroversi, kiranya UN sangat tepat dijadikan bahasan pertama sebagai kilas balik di tahun 2009 ini. Karena seberapapun ramainya polemik tentang UN di awal penyelenggaraannya saat itu, UN tetap dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada April 2009 lalu.

Secara umum, memang, pelaksanaan UN SMP dan SMA/Sederajat dapat berjalan lancar, kendati tidak selancar seperti yang diklaim oleh Depdiknas, bahwa pelaksanaan UN berjalan lancar dengan tingkat keberhasilan 85 persen. Hal tersebut dipaparkan oleh Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada evauasi sementara UN kepada wartawan di Depdiknas, Jakarta, Senin (4/5/2009) lalu.

"Tetapi secara khusus kami akui pula bahwa masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dan diantisipasi untuk pelaksanaan UN mendatang, terutama yang sudah dekat yaitu UASBN," ujar Mungin, saat itu.

Beberapa hasil evaluasi itu antara lain adalah kualitas penyetakan naskah UN yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Provinsi, yang dalam pengemasannya terjadi kekurangan halaman, tertukar soal yaitu soal untuk Paket B masuk ke Paket A dan sebaliknya, serta pengiriman naskah soal yang tidak disertai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Kualitas LJUN yang kurang baik pun menjadi evaluasi BSNP.

Selain itu, ada juga laporan, bahwa kualitas kertas LJUN yang tidak baik. Banyak kertas LJUN sobek atau rusak, yang kemungkinan besar akibat dihapus terlalu keras oleh peserta UN.

Soal penyimpanan naskah soal UN menjelang UN dilaksanakan pun menjadi bahan evaluasi. Mungin menyayangkan, bahwa penyimpanan soal masih ada yang dilakukan di sekolah atau madrasah.

"Meskipun dijaga ketat oleh polisi hal itu tidak dibenarkan. Mestinya naskah soal tetap disimpan di Kabupaten atau Kota, Polres atau Polsek terdekat letaknya dengan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara UN, dan itu pun dikawal oleh pihak keamanan dan tim pemantau UN yang telah ditunjuk," tandas Mungin.

Mungin menambahkan, dalam pelaksanaan UN tahun 2009 ini BSNP masih menemui banyak "kerikil" yang perlu diantisipasi bagi pelaksanaan UN selanjutnya. Ihwal evaluasi terhadap kualitas hasil cetak soal UN pun, Mungin mengatakan, bahwa BSNP akan meninjau dan mengkaji ulang penetapan naskah ujian oleh percetakan yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN tingkat Provinsi.

"Apakah nanti akan dilakukan dengan tender terbuka atau tidak, itu sedang kami pelajari lagi," ujarnya.

Kecurangan

Hanya itukah persoalan yang perlu dievaluasi dari UN tahun 2009 lalu? Tentu saja, tidak. Pelaksanaan UN tahun ini ternyata masih meninggalkan banyak "pekerjaan rumah" (PR) yang betul-betul telah menjadikan UN cacat dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya kualitas hasil UN tetap dikatakan tidak jujur dan kredibel.

Faktor kecurangan dalam pelaksanaan UN, misalnya. Seperti UN tahun sebelumnya, kunci jawaban UN ternyata kembali beredar di tangan siswa. Pada UN 2009 ini, kunci jawaban itu beredar di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Medan. Muncul dugaan, bahwa peredaran soal terjadi sebelum UN berlangsung.

"Kami menduga peredaran kunci jawaban ini karena ada soal yang beredar. Kunci jawaban ini sebagian diketik dan digandakan melalui foto kopi. Semoga pengawas UN mengambil langkah tepat menangani persoalan ini," tutur Dewan Pembina Komunitas Air Mata Guru (KAMG) Deni Boy Saragih di Medan, Senin (20/4/2009) lalu.

Secara total, tim menemukan lima lembar kertas kecil dan empat pesan pendek dari telepon seluler. Temuan itu berasal dari SMA Budi Murni II Medan dan SMA Methodist. "Laporan detail akan kami sampikan di akhir ujian nanti. Kami menduga ada lembar soal yang sudah beredar terlebih dahulu," tambah Deni.

Lainnya, naskah soal UN SMA pun diduga bocor di sejumlah sekolah. Pada hari Senin (20/4/2009) lalu, sejumlah sekolah kedapatan mengumpulkan siswa pada pukul 05.00 pagi atau dua jam sebelum pelaksanaan UN. Tak lain, sejumlah sekolah itu diduga membagikan kunci jawaban.

Bahkan sebelumnya, pada Minggu (19/4/2009), Koordinator Pengawas UN dari Universitas Sriwijaya (Unsri) sempat bersitegang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang karena koli berisi naskah soal UN sudah dibuka tanpa seizin mereka sebagai pengawas.

Informasi yang berhasil dihimpun saat itu, dua SMA di kawasan Lemabang meminta siswa kumpul di sekolah pukul 05.00. Ts, seorang pelajar, mengatakan, instruksi itu diberikan oleh wali kelas mereka masing-masing. Di sekolahnya terdapat empat kelas IPA dan tujuh kelas IPS.

Kasus terparah adalah dugaan kebocoran soal UN, yang terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN di Bengkulu Selatan. Kasus pembocoran soal ini melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, empat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri, serta seorang kabid Dikmenum Diknas setempat. Kecurangan tersebut segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut.

Kekurangan

Selain tindak kecurangan, persoalan kekurangan atau kurang maksimalnya kualitas penyelenggaraan UN tahun 2009 ini perlu menjadi perhatian publik. Masih belum hilang dalam ingatan, bahwa sebanyak tiga lembar jawaban komputer (LJK) UN tingkat SMA dan MA se-Jawa Barat tak bisa terbaca oleh komputer saat pemindaian dilakukan. Anehnya, Ketua Pelaksana Pemindaian Dr H Munir mengaku tak mengetahui sebabnya.

"Tapi bisa saja karena ukuran kertas terlalu lebar atau terlalu kecil sehingga tak bisa terbaca," katanya, saat itu.

Bahkan, di Sumatera Utara, panitia UN tidak menyediakan soal dalam huruf braile. Akibatnya, pihak sekolah harus bekerja lebih panjang untuk menyiapkan soal UN agar bisa dibaca oleh para siswa tunanetra. Padahal, proses ini sangat tergantung pada keterbatasan kertas untuk huruf braile dan mesin pembaca huruf braile.

"Kami memakai kertas sisa sumbangan Pemerintah Norwegia tiga tahun lalu. Untungnya masih ada. Kami juga beruntung mesin (pembaca braile) sumbangan Norwegia masih bisa dipakai, jika tidak, murid-murid ini akan mengerjakan soal dari soal yang dibacakan pengawas ruang," tutur guru Sekolah Luar Biasa Karya Murni, R Sinurat, Selasa (28/4/2009), saat ditemui seusai UN mata pelajaran Bahasa Inggris.

Murni menilai, panitia UN saat itu belum memberikan pelayanan yang sama kepada peserta ujian yang tunanetra. Sementara di Jawa, kata dia, peserta UN tunanetra langsung mendapatkan soal dalam bentuk huruf braile. Sebaliknya di Sumut, peserta harus menunggu pihak sekolah menyalin lebih dulu soal UN dalam huruf braile.

UN Digugat

Tanpa ada atau dilakukannya evaluasi besar penyelenggaraan UN 2009 kepada publik, pemerintah (Depdiknas dan BSNP) berencana tetap menggelar UN 2010. Bahkan, pemerintah telah mematok target memajukan jadwal UN sebulan lebih cepat. Jika sebelumnya UN dilaksanakan setiap April, pada 2010 mendatang UN digelar pada Maret.

Kontroversi pun menyeruak. Apalagi, gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan UN kembali dimenangkan oleh Mahkamah Agung MA). Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN dinyatakan ditolak oleh MA.

Gatot Goeidari dari Tim Advokasi Korban UN dalam acara syukuran kemenangan gugatan UN di Jakarta, Rabu (25/11/2009), menyatakan, informasi ditolaknya kasasi pemerintah soal gugatan UN diketahui dari info perkara pada website Mahkamah Agung bernomor register 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009.

Setelah putusan MA tersebut, polemik UN malah kian bertambah ramai, lantaran niat pemerintah yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. "Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki," kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11/2009) di halaman Depdiknas, Jakarta.

Namun, kendati PK tersebut tidak jadi dilaksanakan, bukan berati polemik UN terhenti. Pemerintah tetap bertekad menjalankan UN 2010. Sistem yang disiapkan pun sedikit bergeser, yaitu UN sialng atau campur atau UN gabungan. Dengan sistem ini, peserta UN tidak hanya berasal dari satu sekolah, karena ujian dilakukan tidak di sekolah si peserta UN itu sendiri.

Kebijakan ini pun disambut dengan berbagai reaksi, baik itu dari pemerhati pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat umum. Bahkan, siswa sekolah ada yang berdemo menuntut dihentikannya UN. Hal ini seperti dilakukan oleh sekitar 50 pelajar dari SMAN 38 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Gedung Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/12) silam. Para siswa tersebut menolak penyelenggaraan UN dan menuntut pemerintah membatalkannya.

Sayangnya, sebelum kebijakan UU silang atau campuran dilaksanakan, pemerintah sudah kembali mencabut sistem pelaksanaan UN tersebut dan kembali ke sistem seperti sedia kala. Dari kasus ini banyak pihak mengatakan, pemerintah terkesan mencla-mencle dalam menggulirkan kebijakan ke publik sebelum meneliti dan mengujinya lebih dahulu.

UN 2010

Putusan MA, yang sebetulnya sudah mengacu pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk meminta kepada para tergugat meninjau kembali UN, ternyata tidak diindahkan. Karena UN pada tahun ajaran 2007 dan 2008, serta 2009, tetap dilaksanakan. Kejadian serupa itu pula yang tentu akan terjadi di 2010 nanti.

Sejatinya dalam putusan MA tersebut, MA memang tidak pernah melarang UN. Hanya saja, jika tiga hal syarat utamanya sudah terpenuhi, yaitu perbaikan kualitas guru, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya akses informasi yang luas dan lengkap. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, semestinya UN tidak dilaksanakan atau ditunda karena dianggap cacat hukum jika dilaksanakan.

Kenyataannya, seramai apapun polemik yang muncul, sebesar apapun gejolak penolakan atau penghentian dan penundaan UN mengemuka, toh, pemerintah tetap akan menggelar UN 2010. Apalagi, Mendiknas Mohammad Nuh sudah berteguh prinsip, bahwa pelaksanaan UN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. UN yang sekarang, menurutnya, adalah penyempurnaan dari model ujian-ujian negara yang pernah dilakukan di zaman-zaman dahulu.

"Kami ingin mengajak kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada ketidakpastian. Jadi, UN akan tetap jalan," ujar Nuh di sela-sela kunjungannya ke Lapas Sukamiskin di Bandung, Rabu (16/12/2009) lalu.

Kiranya, perdebatan panjang UN masih akan terus terjadi seiring penyelenggaraan UN yang sedianya direncanakan Maret 2010 nanti. Karena dala perjalanannya sampai hari ini (Rabu/30/12/2009), UN belum juga dievaluasi secara menyeluruh di hadapan publik. Tidak kecuali, UN tetap dilaksanakan meski banyak pihak belum merasa puas terhadap rencana penyelenggaraan tersebut pada 2010 mendatang.

LTF

Editor: latief

Evaluasi Blog 2009




Select Data: Show Page Loads Show Unique Visitors Show Returning Visitors

Select Graph: Bar Graph | Area Graph | No Graph

Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Total 39,109 26,940 24,320 2,620
Average 3,259 2,245 2,027 218

Month Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Dec 2009 5,302 3,796 3,387 409
Nov 2009 4,800 3,508 3,270 238
Oct 2009 3,863 2,864 2,666 198
Sep 2009 2,032 1,462 1,370 92
Aug 2009 1,647 1,000 780 220
Jul 2009 1,074 654 528 126
Jun 2009 1,563 972 822 150
May 2009 1,512 943 846 97
Apr 2009 1,748 1,113 966 147
Mar 2009 4,828 3,346 3,039 307
Feb 2009 4,629 3,114 2,796 318
Jan 2009 6,111 4,168 3,850 318