Senin, Juni 22, 2009

CAPRES PRO UN

Hari ini UN tingkat SMP diumumkan -untuk Riau-, berita di media 4.999 siswa SMP "gagal" alias tidak lulus SMP. Beberapa hari lalu ribuan siswa SMA "menangis" terang-terangan atau di dalam hati bahkan ada yang nekad mengakhiri hidupnya "hanya" gara-gara UN. UN atau UAN, satu proses penentuan kelulusan yang beberapa tahun terakhir jadi "satu-satunya" acuan penentu kelanjutan studi seorang siswa. Tidak peduli juara olimpiade, dapat beasiswa di PT negeri terkenal atau bahkan di luar negeri apalagi hanya juara di kelas dan sekolahnya..semuanya lenyap mana kala standar rata-rata nilai UN seorang siswa di bawah standar yang ditetapkan. Adilkah? Wallahu'alam....

Berita terheboh -menurut saya-, selain berita bunuh diri, demo, pengadilan, pemecatan guru, kecurangan dll adalah pada saat menjelang pengumuman UN tahun ini. Karena dicurigai ada kecurangan yang sistematis sehingga 100% siswanya tidak lulus UN dibeberapa sekolah (puluhan) yang menyebabar di beberapa provinsi. Mulai dari Gorontalo, Jateng, Jabar sampai ke Bengkulu... alasannya sama curang dan sama hasilnya 100% tidak lulus. Anehnya ada ujian pengganti, binun... sementara diratusan sekolah lainya siswa yang gagal -entah karena bodoh, ceroboh, sakit atau memang nasib- hanya bisa meratap.

Sistem pendidikan yang aneh!


Ada berita menarik di bawah,... berhubung dekat PILPRES coba dikaitkan dengan kasus UN. Siapa CAPRES yang "peduli" korban UN?

Kalau penasaran silahkan Googling dengan kata kunci kontroversi pernyataan UN... akan muncul infonya sesuai dengan FGII..

Penasaran, silahkan sampaikan pendapat anda tentang UN di Pooling yang disediakan.

AYo yang pro Rakyat, lanjutkan supaya lebih cepat lebih baik.... siapapun presidennya rakyat mah nunggu realisasi janjinya aja.. jangan cuma obral janji! Bosan tau!

ini tulisannya

sumber: http://bandung.detik.com/read/2009/06/22/143224/1151992/486/fgii-tolak-capres-cawapres-pro-un

Senin, 22/06/2009 14:32 WIB
FGII Tolak Capres-Cawapres Pro UN
Pradipta Nugrahanto - detikBandung

Bandung - Pengumuman Ujian Nasional (UN) yang tidak berjeda lama dengan pemilihan presiden membuat Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) semakin keras menyuarakan penghapusan UN.

Iwan Hermawan, Sekjen DPP FGII yang ditemui detikbandung disela-sela konferensi pers Rakornas FGII di Gedung Indonesia Menggugat menuturkan, sampai saat ini FGII tidak mendukung capres-cawapres yang masih ngotot menggunakan UN sebagai standar kelulusan.

"Sampai saat ini dari tiga pasangan calon, pasangan JK-Wiranto masih ngotot mengadakan UN dan menggunakannya sebagai standar kelulusan," tutur Iwan.

Menurut Iwan, masalah UN ini sudah menjadi problem klasik di dunia pendidikan Indonesia. "Kita sudah lama berdemo, seminar bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan menang, maka sudah sepatutnya UN dihapuskan," tutur Iwan.

Terkait ketidakberpihakannya dengan capres-cawapres yang masih akan menggunakan UN sebagai standar kelulusan, Iwan berpendapat bahwa itu adalah bentuk penolakan FGII kepada capres-cawapres yang selama ini masih minim perhatian terhadap komunitas pendidikan.

"UN itu kan idenya JK, dan JK masih terus akan menggunakan UN sebagai standar kelulusan. Kalau sampai menjelang pilpres masih belum ada perubahan, kita merekomendasikan para guru dan elemen-elemen pendidikan untuk tidak memilih pasangan Jk-Win," tutur Iwan

FGII sendiri akan mengadakan Rakornas pada 28 Juni 2009 hingga 30 Juni 2009 untuk membahas masalah kepedulian capres-cawapres terhadap dunia pendidikan yang di dalamnya termasuk masalah UN.(dip/lom)

Sabtu, Juni 20, 2009

BERITA PAUD

sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=22541

PAUD, Jembatan Keunikan Anak

TINGKAT kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan pada anak usia dini sudah semakin membaik. Hal itu sejalan dengan gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang digalakkan pemerintah. Hanya kesadaran tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memenuhi syarat.

Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar, Anna Anggraeni mengatakan, hal itu terjadi karena adanya persepsi dan cara pandang yang salah dari masyarakat. Mencampuradukkan pendidikan dengan nilai bisnis. Menganggap PAUD menjadi lahan peluang untuk mencari uang.

Yang paling fatal, bila latar belakang pendidik tidak memahami kurikulum tumbuh kembang anak, keunikan anak dan perkembangan inovasi model pembelajaran. Padahal, PAUD merupakan fasilitator yang menjembatani keunikan setiap anak. Anak dalam satu kesempatan bisa mendapat multikecerdasan.

Menyadari segala keterbatasan tersebut, Himpaudi selaku organisasi profesi yang beranggotan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sudah membentuk pengurus mulai dari tingkat wilayah, kab./kota, dan ranting beberapa kecamatan yang satu sama lain saling berhubungan secara sinergis.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan saling melengkapi. Sesuai visi Himpaudi tahun 2015 menjadikan pendidik yang profesional, tangguh, berakhlak mulia, dan disyaratkan berlatar belakang S-1.

Sementara untuk percepatan sosialisasi dan peningkatan mutu pendidik, Himpaudi mengadakan pelatihan "Beyond Center and Circle Times" (BCCT).

"Respons di daerah sangat mengharukan. Mereka sangat haus ilmu dan pembelajaran. Sungguh, percepatan pelayanan yang kita berikan harus kita jaga bersama untuk kualitas pendidik tutor di lapangan," ujar Anna.

Pelatihan swadaya dan yang terakhir kami lakukan tanggal 5-6 Juli 2008 di PAUD terbuka Bina Insani. Pada kesempatan itu, para pengurus melakukan temu pimpinan daerah dengan inovasi kemasan kegiatan. "Bukan hanya sharing, caracter building, tetapi juga pemberian materi pendidik PAUD dari Jakarta," ujarnya. Peserta juga memeroleh materi-materi tentang penanaman budi luhur oleh pembina Bina Insani. "Semua itu diupayakan untuk mengupas sentuhan hati kiprah dan tugas profesi pendidik PAUD," imbuhnya.

Selain itu, Himpaudi berupaya keras melalui semua komponen untuk menjaga kesinambungan PAUD nonformal dan PAUD informal, antara lain para tutor, keluarga, ibu dan bapak pengasuh, serta anggota keluarga lainnya termasuk nenek, kakek, agar kesinambungan pendidikan dengan kemasan iman dan takwa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan anak tersebut berada.

"Memang masih perlu adanya sosialisasi dan kesadaran semua pihak. Apalagi anak peniru ulung dan sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman serta keteladanan dari sekitarnya," ujar Anna.

Menjawab tentang dampak negatif bila lembaga PAUD tidak sesuai dengan yang disyaratkan, Anna mengatakan, akan terjadi dampak permanen, mengingat usia anak PAUD memiliki kecerdasan optimal yang dapat menyerap apa pun yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, semua metode yang terangkum dalam BCCT menjadi semacam "obat generik".

Panduan kegiatan PAUD ini disesuaikan dengan tumbuh kembang dan dikemas dalam suasana bermain sambil belajar. Tidak lagi dengan sistem klasikal. Pendekatan lingkaran dan sentra ini didesain untuk memenuhi identitas anak bermain, mampu melahirkan minat yang pada akhirnya menumbuhkan minat pada keaksaraan. Jadi bukan dengan cara calistung.

"Jadi, tuntutan orang tua yang merasa bangga dan menuntut anak usia dini mahir calistung bukan lagi cara pandang tepat. Selain belum waktunya, juga melanggar hak anak bermain. Efeknya, akan menimbulkan kejenuhan dini pada anak. Biasanya terlihat pada usia anak kelas 4 SD dan seterusnya," tutur Anna.

Perihal syarat sebuah lembaga PAUD yang ideal, Anna menyebutkan niat sebagai landasan awal. Sementara pengelolanya bisa PAUD nonformal, TPA, kelompok bermain, SPS yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum. Dapat pula oleh orsos dan organisasi wanita yang memiliki susunan pengurus, pendidik yang berlatar belakang yang disyaratkan, rencana tahunan, semester, bulanan, dan harian. (Eriyanti/"PR")***
Penulis:

Kamis, Juni 18, 2009

INFO HARGA EMAS (18/06/2009)

Sumber: http://web.bisnis.com/harga/komoditas/1id123367.html


Kamis, 18/06/2009 08:24 WIB
Harga spot emas US$939,75 per ounce

oleh : Elsya Refianti

* Cetak
* Kirim ke Teman
* Komentar

JAKARTA (Bisnis.com): Harga emas di pasar spot berada di posisi US$939,75 per ounce, ungkap siaran televisi CNBC pagi ini. Sementara itu, posisi harga emas kontrak Agustus di bursa berjangka New York kemarin tercatat di level US$954,70 per ounce.

Dari London Bloomberg melaporkan harga emas menanjak di New York karena dolar tertekan terhadap euro, mengangkat permintaan terhadap logam sebagai lindung nilai. Perak juga menguat.

Mata uang AS melemah setelah satu laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pada Mei, harga konsumen turun terparah dalam 12 bulan sejak 1950. Mata uang greenback itu tergelincir 0,7% menjadi US$1,3924 per euro dari US$1,3837 kemarin. Harga emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS.

Harga kontrak emas kontrak Agustus naik US$3,80, atau 0,4% menjadi US$936 per ounce di divisi Comex New York Mercantile Exchange. Emas untuk pengiriman segera di London terangkat US$2,53, atau 0,3% menjadi US$937,33 pada pkl. 7:11 waktu lokal.

Biaya hidup konsumen naik 0,1% pada Mei, lebih rendah dari perkiraan tengah analis yang disurvei Bloomberg News. Departemen Tenaga Kerja mengatakan indeks harga konsumen tertekan 1,3% pada tahun yang berakhir 31 Mei.

Kontrak emas tergelincir menjadi US$930,50 dalam perdagangan “fixing” siang di London, satu nilai yang digunakan sebagian perusahaan tambang untuk menjual produksinya, dari US$933,75 di perdagangan fixing pagi.

Investasi pada SPDR Gold Trust tidak berubah di posisi 1.132,15 metrik ton, sama dengan 5 Juni, ungkap situs perusahaan itu. Emas yang tertahan di bursa perdagangan komoditas ETF Securities Ltd. turun 0,3% menjadi 7,644 juta ounce kemarin, ungkap situs Web-nya.

Kontrak perak Juli terangkat 15 sen atau 1,1% menjadi US$14,28 per ounce di New York. Perak untuk pengiriman segera naik 10,5 sen atau 0,7% menjadi US$14,31 per ounce pada pkl. 7:10 di London.(er)

Berita SUKUK (18/06/2009)

Sumber: http://web.bisnis.com/bursa/obligasi/

Rabu, 17/06/2009 21:37 WIB
Kupon sukuk lebih murah dari obligasi konvensional

oleh : M. Munir Haikal

* Cetak
* Kirim ke Teman
* Komentar

JAKARTA (Bisnis.com): Kupon sukuk memiliki kecenderungan lebih murah dibandingkan dengan obligasi konvensional� karena basis investornya lebih luas.

Head of HSBC Amanah Syariah Mahmoud Abushamma menilai pemerintah Indonesia berpeluang meraih dana murah dengan menerbitkan sukuk dibandingkan dengan menerbitkan obligasi konvensional.

“Ada penambahan investor dari kawasan Timur Tengah yang berminat membeli sukuk,” ujarnya hari ini.

Senior Vice President HSBC Amanah Gahet Ascobat mencontohkan pemerintah Indonesia ketika menjual sukuk global senilai US$650 juta yang mendapatkan permintaan sebesar US$4,7 miliar.

“Semula kupon yang ditawarkan sekitar 9,25% tetapi karena permintaan yang besar membuat pemerintah dan underwriter menurunkan tingkat kupon menjadi 8,8%.”

Dia menjelaskan nilai sukuk yang diterbitkan tidak boleh melampaui underlying asset (aset jaminan) meskipun mengalami kelebihan permintaan. “Kalau obligasi konvensional nilainya bisa segera dinaikkan tetapi sukuk tidak bisa karena jumlah yang diterbitkan harus mengacu ke underlying asset.”

Saat ini, Pemerintah sedang membidik aset sejumlah kementerian dan lembaga senilai Rp27 triliun untuk dijadikan tambahan underlying asset penerbitan sukuk pada tahun ini.

Parlemen pada tahun lalu telah menyetujui penggunaan aset negara senilai Rp18,3 triliun sebagai underlying assets penerbitan sukuk, tetapi hanya terpakai Rp4,7 triliun. Pada tahun ini, nilai aset negara yang disetujui DPR untuk dijadikan jaminan sebesar Rp13,6 triliun dan itu sudah habis terpakai untuk penerbitan sukuk ritel dan sukuk global.

Dakwatuna : Khutbah Jum'at

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2009/rambu-memilih-pejabat/

Rambu Memilih Pejabat
Khutbah Jum'at
17/6/2009 | 23 Jumadil Akhir 1430 H
Oleh: Tim dakwatuna.com

Oleh: Tim dakwatuna.com
Kirim

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُنِيْرُ بِالْهُدَى دُرُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَاالْحَاضِرُوْنَ أُوْصِى نَفْسِى وَإِيَاكُمْ بِالتَّقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَدْ قَالَ اللهُ فِي تَنْـزِيْلِهِ:
أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Hadirin Jama’ah Shalat Jum’at yang berbahagia,

Arti dari ayat yang baru saja kita dengar adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Kedua ayat ini, zahirnya, berisi larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya, dan sejatinya harta dan anak-anak kita adalah bagian dari amanat tersebut yag tak boleh kita sia-siakan, jika kita benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah swt. Yang sungguh menarik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – rahimahuLlah - berargumen dengan ayat ini atas kewajiban setiap orang yang memiliki kewenangan memilih pejabat, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pejabat militer dan lainnya, agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya. Orang yang memiliki kewenangan untuk memilih pejabat, hendaknya ia memilih orang yang terbaik dan paling tepat untuk jabatan yang akan diembannya, dari sekian banyak kandidat yang ada. Barangsiapa yang memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata didasari atas relasi kekerabatan, nasab, teman, suku, ras, aliran atau karena disuap dengan harta atau keuntungan lainnya, atau karena ketidaksukaannya kepada orang yang semestinya berhak menerima jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati amanat Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman (as-Siyaasah asy-Syar’iyah: 14).

Ibnu Taimiyah melanjutkan, biasanya, seseorang karena motivasi kecintaan kepada anaknya, maka ia memilihnya atau memberinya sesuatu yang bukan haknya. Ada juga orang, yang karena ingin menambah kekayaan atau demi mengamankan usahanya ia berkolusi untuk jabatan-jabatan tertentu. Orang yang berlaku demikian, kata ulama yang lebih dikenal dengan syaikhul Islam ini, telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, juga mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya (ibid. hal: 15).

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah,

Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari berbagai mazhab Islam, bahwa memilih pemimpin atau mengangkat pejabat untuk suatu jabatan tertentu demi kemaslahatan kaum muslimin, hukumnya adalah wajib (al Imamah, al Aamidy: 70-71). Karena keberadaan seorang pemimpin, dalam pandangan Islam, berfungsi untuk menegakkan agama Allah serta untuk menyiasati dan mengatur urusan duniawi masyarakat dengan mengacu kepada agama (Muqadimah Ibnu Khaldun: 211).

Lebih tegas lagi, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, bahwa fungsi jabatan apapun di dalam Islam bertujuan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini berlaku untuk jabatan tertinggi dan jabatan tinggi negara, seperti presiden, panglima perang, kepala kepolisian, direktur bank dan lain sebagainya., sampai jabatan terendah seperti pimpinan rombongan dalam sebuah perjalanan. (al Hisbah: 8-14).

Jabatan merupakan amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya karena ia akan dipertanggungjawabkan di dunia kepada rakyat, dan kepada Allah kelak di akhirat. Rasulullah saw. pernah mengingatkan Abu Dzar ra. yang sempat meminta jabatan. Beliau katakan, “Sesungguhnya jabatan ini adalah amanah dan sesungguhnya di akhirat akan menyebabkan kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi yang berhak menerimanya dan mampu menunaikan tugas sebagaimana mestinya” (HR. Muslim, no:1826).

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah,
Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari berbagai mazhab Islam, bahwa memilih pemimpin atau mengangkat pejabat untuk suatu jabatan tertentu demi kemaslahatan kaum muslimin, hukumnya adalah wajib (al Imamah, al Aamidy: 70-71). Karena keberadaan seorang pemimpin, dalam pandangan Islam, berfungsi untuk menegakkan agama Allah serta untuk menyiasati dan mengatur urusan duniawi masyarakat dengan mengacu kepada agama (Muqadimah Ibnu Khaldun: 211).

Lebih tegas lagi, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, bahwa fungsi jabatan apapun di dalam Islam bertujuan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini berlaku untuk jabatan tertinggi dan jabatan tinggi negara, seperti presiden, panglima perang, kepala kepolisian, direktur bank dan lain sebagainya., sampai jabatan terendah seperti pimpinan rombongan dalam sebuah perjalanan. (al Hisbah: 8-14).

Jabatan merupakan amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya karena ia akan dipertanggungjawabkan di dunia kepada rakyat, dan kepada Allah kelak di akhirat. Rasulullah saw. pernah mengingatkan Abu Dzar ra. yang sempat meminta jabatan. Beliau katakan, “Sesungguhnya jabatan ini adalah amanah dan sesungguhnya di akhirat akan menyebabkan kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi yang berhak menerimanya dan mampu menunaikan tugas sebagaimana mestinya” (HR. Muslim, no:1826).

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah,

Terdapat beberapa indikator di dalam Al-qur’an, sebagai acuan kita dalam memilih pemimpin. Pertama, bahwa seorang kandidat harus memiliki track record yang baik sebelum ia diangkat sebagai pemimpin, ia memiliki misi dan visi yang mulia untuk menyelamatkan bangsanya dari keterpurukan dan keterbelakangan di segala sektor kehidupan. Hal ini diisyaratkan ketika Allah swt. mengangkat nabi Ibrahim as. sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, karena prestasinya yang luar biasa dalam menunaikan misi yang diembannya. Ibrahim dinilai berhasil dalam berdakwah menegakkan tauhid dan mengembalikan loyalitas dan kepatuhan manusia kepada aturan Allah semata. Sejak remaja, ketika ia berhasil menumbangkan berhala-berhala lalu ia dibakar hidup-hidup, hingga usianya yang senja, ketika diuji agar menyembelih putranya, Ismail, dan membangun Ka’bah sebagai lambang kemurnian tauhid, Ibrahim tetap konsisten dalam memegang idealismenya, yakni membawa misi dakwah kerahmatan untuk alam semesta. Namun ketika Ibrahim memohon agar Allah berkenan mengangkat anak keturunannya sebagai pemimpin seperti dirinya, Allah pun menjawab, bahwa tidak boleh orang-orang yang zalim duduk di atas kursi kekuasaan (QS. Al-Baqarah: 124). Karena yang paling berhak menjadi pemimpin hanyalah orang-orang yang shaleh (QS. Al-Anbiya: 105). Tampilnya orang-orang zalim di atas panggung kekuasaan, lebih dikarenakan lemahnya orang-orang shaleh. Tepatlah ucapan khalifah Umar bin Khatthab ra. dalam sebuah do’anya, “Ya Allah, ku mengeluh kepada-Mu, mengapa sang pendosa memiliki kekuatan sedang orang yang terpercaya seringkali lemah” (al Hisbah: 15).

Kedua, kita harus mengangkat pemimpin yang seiman. Allah berfirman, “Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin, teman dekat, pelindung) dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka..” (QS. Ali Imran: 28).

Ketiga, memilih pemimpin juga harus memperhatikan asal-usul kelompok, partai, dan relasi-relasi dekat sang kandidat. Karena betapapun bersih dan keshalihan sang calon, apabila ia berada dalam lingkaran pertemanan, kelompok atau partai yang busuk, lambat laun keshalihannya akan terkikis dan keberadaannya justeru akan dimanfaatkan oleh kelompoknya demi menjustifikasi prilaku menyimpang mereka. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi”. (QS. Ali Imran: 118).

Keempat, pemilih juga harus jeli melihat motivasi sang calon. Orang yang ambisius dalam mencari jabatan tidak layak untuk diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Di antara indikasinya, jika ia menempuh segala jalan dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatannya, di antaranya menyuap (money politic), memalsukan berkas-berkas pencalonan dan sebagainya. Ketika berhasil menjabat, orang demikian, tidak akan segan-segan melakukan praktek kotor, demi mengeruk kekayaan pribadi sebesar-besarnya, sekalipun dengan melanggar HAM atau merusak flora dan fauna. Firman Allah, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan ia mempersaksikan kepada Allah atas (ketulusan) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berkuasa, maka ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan” (QS. Al-Baqarah: 204-205).

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah,

Selain itu, masih terdapat indikator-indikator lain dalam memilih pemimpin dalam Alqur’an, seperti ia harus mempunyai intergritas keilmuan yang terkait dengan kepemimpinannya, sehat jasmani-ruhani dan sebagainya. (QS. Al-Baqarah: 247 dan Al-Qashash: 26).

Di alam demokrasi, seperti di negeri ini, di mana kedaulatan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, baik pada tingkat nasional maupun lokal, berada di tangan setiap individu, kita selaku umat berkewajiban memilih calon wakil dan kandidat pemimpin yang shalih, bersih KKN, memiliki integritas agama, keilmuan dan moralitas yang baik, sesuai dengan petunjuk Alqur’an. Kita wajib memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang shaleh yang memiliki visi dan misi dakwah rahmatan lil-‘alamin, agar ia mendapatkan kekuatan secara konstitusional sebagai pemimpin negeri ini. Jika tidak, maka kita bakal diperintah oleh sekelompok orang yang tak segan-segan menyengsarakan umat dan bangsa ini ke depan. Na’udzu biLlah min dzalik.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِى القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَاكُمء بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِى هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

INSENTIF PAUD 2009 TAHAP KE-3

Riau (terutama Indragiri Hulu, Kuansing dan Siak yang "bermasalah") belum muncul juga.

Sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2009/bulan/06/tanggal/17/id/960/


Rabu, 17 Juni 2009 16:26:08
Insentif Pendidik PAUD Tahap 3
Kategori: Liputan Khusus (35 kali dibaca)
Insentif Pendidik PAUD tahap 3 dicairkan sejumlah 9.028 orang yang meliputi provinsi:
1. DKI Jakarta sebanyak 16 org
2. Jawa tengah sebanyak 4.486 org
3. Banten sebanyak 2.396 org
4. Bali sebanyak 503 org
5. NTT sebanyak 318 org
6. Kalimantan Selatan sebanyak 1 org
7. Sulawesi Tengah sebanyak 553 org
8. Sulawesi Barat sebanyak 334 org
9. Gorontalo sebanyak 6 org
10.Papua sebanyak 415 org

Mohon di cek pada rekening yang bersangkutan, apabila ada kesalahan pada rekening tersebut mohon mengirimkan perbaikan dengan format perbaikan yang ada di berita pencairan tahap 1 dan dikirimkan melalui email ke pendidik_pnf@yahoo.com atau fax. ke (021) 57974116

(ika)

Selasa, Juni 16, 2009

BERITA UAN 2009 RIAU

KUANSING "TERBAIK" DAN INHU "TERBURUK"....


=================
Sumber: http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=14611

Selasa, 16 Juni 2009 , 08:41:00
Kuansing Terbaik Kelulusan SMA

PEKANBARU (RP) - Hasil Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK seluruh Riau tahun ajaran 2009, diumumkan secara serentak Senin (15/6) sore. Dari total 50.694 peserta UN Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA/MA), sebanyak 2.008 di antaranya dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diikuti 11.728 siswa, belum diketahui secara persis berapa jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus.

Secara rinci, dari 50.694 siswa yang mengikuti UN tingkat SMA/MA tersebut, sebanyak 42.694 orang di antaranya adalah peserta dari SMA, sedangkan 8.011 sisanya peserta dari MA. Total peserta yang mengikuti UN jenjang pendidikan SLTA se-Riau adalah 62.422 orang bila ditambah dengan SMK. Sementara secara persentase, kelulusan SMA/MA di seluruh Riau tahun 2009 ini adalah 96,04 persen. Sedangkan tidak lulus 3,96 persen.

Sekretaris Panitia UN Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Dra Dewi Riawati Andamari ditemui Senin (15/6) menyebutkan, bila dihitung secara persentase, jumlah kelulusan dibandingkan dengan siswa yang tak lulus UN, untuk SMA adalah sebanyak 97,5 persen sedangkan MA 92 persen. Akan halnya SMK belum diketahui berapa persentase kelulusan.

Khusus untuk SMA, dibanding tahun lalu terjadi peningkatan angka kelulusan. Sebab tahun lalu kelulusan SMA hanya 96 persen, sedangkan tahun 2009 ini 97,5 persen.

Peserta UN SMA ini terdiri atas tiga jurusan yakni IPA, IPS dan Bahasa. Sedangkan MA empat jurusan, selain IPA, IPS dan Bahasa, masih ditambah lagi dengan Agama. Tingkat kelulusan untuk setiap jurusan juga berbeda.

Untuk SMA misalnya, jurusan IPA diikuti 15.652 peserta. Dari jumlah itu, 203 orang (1,3 persen) di antaranya tak lulus. Sedangkan IPS diikuti oleh sebanyak 26.844 peserta. Dari jumlah ini 1.180 orang (4,4 persen) di antaranya dinyatakan tidak lulus. Terakhir jurusan Bahasa diikuti 187 peserta dan 46 orang (24,6 persen) dinyatakan tak lulus.

Sementara untuk MA, jurusan IPA diikuti 1.711 peserta dan 60 orang (3,51 persen) di antaranya dinyatakan tidak lulus. Jurusan IPS diikuti 6.129 siswa dan sebanyak 485 orang (7,91 persen) tak lulus. Jurusan Bahasa diikuti 77 orang, 27 orang (35,06 persen) di antaranya dinyatakan tidak lulus. Terakhir jurusan Agama, diikuti 94 peserta, 7 orang (7,45 persen) di antaranya dinyatakan tidak lulus.

Jurusan IPA baik SMA/MA ini mengikuti enam mata pelajaran yang diuji, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisi­ka, Kimia dan Biologi. Jurusan IPS, mata pelajaran yang diuji diantaranya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekono­mi, Sosiologi dan Geologi. Sedangkan Bahasa, mata pelajaran yang diikuti di antaranya Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Sastra, Antropologi. Sementara Agama mengikuti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Tafsir, Hadis, Tasawuf.

Sejumlah SMK Ditunda
Saat siswa SMA/MA seluruh Riau bersuka ria karena dinyatakan lulus UN, tak demikian halnya dengan sejumlah siswa SMK. Kendati UN diumumkan secara serentak, namun masih ada sejumlah SMK di beberapa kabupaten/kota di Riau yang ditunda.

Isu yang berkembang di Disdik Riau, dikabarkan bahkan ada satu sekolah yang peserta UN dinyatakan gagal total. Namun Dewi cepat-cepat menepis isu tersebut. Dewi yang juga Kepala Bidang Pengem­bangan SMP Disdik Riau ini, enggan menyebutkan sekolah mana saja dan di kabupaten/kota mana saja yang pengumuman kelulusan UN-nya ditunda.

Dewi hanya memberikan alasan, bahwa untuk SMK yang belum diumumkan kelulusannya tersebut, karena masih ada masalah dalam skoring di beberapa kejuruan yang terdapat di sekolah tersebut. ‘’Saat ini untuk jurusan tertentu yang masih bermasalah tersebut, sedang dilakukan skoring ulang oleh Puspendik Departemen Pendidi­kan Nasional di Jakarta,’’ jelas Dewi.

Hasil dari skoring ulang ini akan diumumkan kembali. Tapi kapan waktunya pengumuman susulan ini akan dilakukan, diakui Dewi hal itu belum diketahui secara persis. ‘’Kapan waktunya belum ditentukan,’’ katanya.

Kuansing Terbaik, Inhu Terburuk
Dari 11 kabupaten/kota (Kepulauan Meranti masih termasuk Bengkalis), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperoleh hasil ter­buruk di UN tahun ini. Dari 2.530 siswa SMA yang mengikuti UN, 206 orang (8,15 persen) di antaranya tidak lulus. Sedangkan tingkat kelulu­san hanya mencapai 91,85 persen. Kabupaten Bengkalis terburuk kedua. UN SMA di kabupaten ini diikuti 7.257 siswa. Dari jumlah ini, 519 orang (7,16 persen) di antaranya dinyatakan tak lulus. Kelulu­san hanya 92,84%.

Hasil terbaik diraih Kabupaten Kuansing. Jumlah peserta UN SMA sebanyak 2.263 orang. Dari jumlah ini hanya 3 orang (0,13 persen) yang dinyatakan tidak lulus. Tingkat kelulusan cukup fantastis 99,87%. Kota Pekanbaru terbaik kedua. UN SMA di Pekan­baru diikuti 7.485 peserta. Dari jumlah ini, hanya 47 orang (0,63 persen) yang dinyatakan tidak lulus. Sedangkan tingkat kelulu­san mencapai 99,37%.(data lengkap lihat tabel).

Sedangkan untuk hasil UN MA, diikuti 8.011 siswa se-Riau. Dari jumlah ini, 579 orang (7,23 persen) dinyatakan tidak lulus. Tingkat kelulusan mencapai 92,77 persen. Hasil kelulusan terbaik kembali diraih Kuansing dengan tingkat kelulusan 100 persen yang diikuti 223 siswa. Terburuk lagi-lagi peserta dari Kabupaten Inhu yang diikuti 572 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 91 siswa (15,91 persen) dinyatakan tak lulus. Tahun 2008 lalu, tingkat kelulusan terbaik diraih Kabupaten Kampar. Tahun 2009 ini beralih ke Kuansing.

Ujian Paket C
Bagi siswa yang tidak lulus, bukan berarti pintu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggu tertutp. Masih ada program kejar paket C untuk memperoleh ujain kesetaraan.

Menurut Dekan FKIP Universitas Riau Drs H Isjoni MSi Phd, siswa yang tidak lulus tapi punya niat yang besar untuk kuliah masih punya peluang untuk tetap mendaftarkan diri dengan sebelumnya mengejar ujian Paket C. ‘’Bagi siswa yang tidak lulus sekarang jangan berkecil hati, mereka masih bisa mengikuti ujian Paket C,’’ kata Isjoni, kemarin.

Bila mengikuti paket C, siswa yang tidak lulus bisa bisa kuliah dan tidak membuang waktu setahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah yang sama. ‘’Saya berharap agar setiap siswa yang tidak lulus tidak meninggalkan bangku sekolah karena malu pada teman dan lingkungannya. Masih ada jalan dengan paket C, dan jangan malu dan merasa rendah diri dengan ijazah paket C tersebut,’’ ujar Isjoni.

Sementara untuk seluruh Indonesia, tingkat kelulusan UN SMA/MA tahun ini sebesar 93,62 persen. Artinya, persentase ketidaklulusan mencapai 6,38 persen. Jika peserta UN SMA/MA tahun ini mencapai 2,2 juta siswa, maka jumlah siswa yang tidak lulus mencapai sekitar 140.360 orang.

Badan standarisasi nasional pendidikan (BSNP) menjadwal ujian kejar paket C bagi siswa yang tidak lulus akan diselenggarakan pada 23-26 Juni mendatang. Menurut anggota BSNP Yunan Yusuf, pihaknya telah memberitahukan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mendata siswa yang tidak lulus atau mereka yang sejak awal berencana ikut ujian kejar paket C sejak sepekan lalu. Namun, hingga kini belum semua dinas pendidikan kabupaten/kota menyetor daftar peserta ujian tersebut.

“Harusnya, hari ini (kemarin, red) terakhir, tapi ternyata belum semuanya. Karena itu, kami minta agar segera disetor jumlah siswanya yang hendak ikut kejar paket C,” jelasnya.

Telatnya penyetoran daftar peserta kejar paket disebabkan pengumuman UN dilakukan tidak serentak. “Ada yang baru mengumumkan hari ini (kemarin, red). Ada juga yang sejak Sabtu lalu,” ungkapnya.

Karena itu, kata Yunan, demi kelancaran ujian tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota diminta segera mendaftarkan anak didiknya. Sebab, ijazah ujian tersebut juga akan dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sayangnya, justru penyelenggaraan ujian tersebut bersamaan dengan pendaftaran masuk PTN. Persoalan itulah yang dari tahun ke tahun dikeluhkan peserta ujian kejar paket C. Sebab, praktis mereka tidak bisa daftar masuk ke PTN.

Terkait persoalan itu, menurutnya, masih banyak PTN yang membuka pendaftaran. Meski saat ini belum banyak PTN yang bersedia menerima siswa yang berbekal ijazah kejar paket C. “Meski kami mengakui belum semuanya,” terang dia. Padahal, amanat UU 23/2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) telah mengamanatkan agar ada kesetaraan antara ijazah pendidikan formal dan informal.

Namun, di satu sisi, kata Yunan, sebagai perguruan tinggi, PTN juga memiliki hak otonom untuk menyelenggarakan pendidikan. “Kami sudah pernah duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Ada yang mau menerima, ada juga yang menolak,” terangnya.

Karena itu, tahun ini BSNP menggandeng PTN untuk mengawal UN SMA/MA. Tujuannya, agar PTN mengetahui kredibilitas ujian tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa dijadikan patokan masuk PTN. “Mudah-mudahan seiring dengan hasil UN yang lebih baik, perguruan tinggi bersedia menerima juga hasil ujian kejar paket C,” ujarnya.(kit/jpnn/kaf/cr9)

Senin, Juni 15, 2009

Pendidikan Gratis Riau

Sumber: http://riauprov.go.id/index.php?mod=isi&id_news=4337

Disdik Riau Dukung Pendidikan Gratis Wajar 9 Tahun
Kamis, 01 Juni 2006

PEKANBARU (Riau Online): Pihak Disdik Riau mendukung adanya wacana pendidikan gratis wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Namun perlu terlebih dahulu disamakan persepsi konsep dan program pendidikan gratis itu.
PEKANBARU (Riau Online): Pihak Disdik Riau mendukung adanya wacana pendidikan gratis wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Namun perlu terlebih dahulu disamakan persepsi konsep dan program pendidikan gratis itu.

Hal itu diutarakan Kasubdis Pengembangan SD Disdik Riau, Drs Nasril Noor,Rabu (13/4) kemarin. Menurutnya, wjud dari dukungan tersebut, melalui program pendidikan 2006 mendatang, diprioritaskan kearah penuntasan wajar 9 tahun dengan prioritas pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu di perkotaan dan pedesaan. "Masalah ini sudah dilakukan pembahasan antara Disdik Riau dengan masing-masing dinas kabupaten/kota.

Sebab, program ini akan bisa jalan dengan dukungan dana yang tidak saja dari APBN, APBD Riau tetapi juga APBD kabupaten/kota dengan sistim sharing budgej sesuai tingkat permasalahan di masing-masing daerah.

Misalnya, di satu daerah memiliki potensi besar anak-anak tidak mampu, maka akan dilihat berapa daerah mampu untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Dikatakan Nasril, sesungguhnya program pendidikan ini sudah menjadi program pusat. "Kalau ini sudah menjadi kebijakan secara nasional, tentu kita sama persepsi," katanya.

Hanya saja masyarakat juga harus menyamakan persepsi dalam memahami pendidikan gratis tersebut. Pendidikan gratis tidak serta merta tidak ada bayaran apapun. Tetapi pendidikan gratis itu merupakan pengalihan fungsi dan kewajiban yang selama ini pendidikan dibayar apa yang seharusnya dibayar siswa di sekolah, ke depan menjadi tanggangung jawab pemerintah.

Dengan kata lain, sekolah tetap tidak kehilangan pendapatan, tetapi dana pemerintah yang membantu siswa dan siswa membayarkan pendidikan dengan dana itu. "Kalau gartsi tidak ada bayaran sama sekali tidak mungkin, dari mana sekolah mendapat dana," katanya.

Ia menambahkan, melalui program ini dihitung per siswa akan dibantu Rp26.000/bulan. Dana inilah nantinya akan digunakan untuk kepentingan siswa tersebut. Dengananaya program pendndikan gratis ini, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menuntaskan wajar 9 tahun, yang sudah lama menjadi program pemerintah.(ea)

BERITA PENGUMUMAN UAN 2009 RIAU

sumber: http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=5&id=9776


KELULUSAN 96,6 PERSEN
Sore Ini, Hasil UN SMA Diumumkan
15 Jun 2009 09:03 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Hari ini sekitar pukul 16.00 Wib sore akan diumumkan hsil Ujian Nasional tingkat SMA/SMK/MA di seluruh kabupaten/kota di Riau. Pengumuman ini terlambat dari yang dijadwalkan sebelumnya karena lamanya pengoreksian dari Dinas Pendidikan Nasional.

Untuk tahun ini tingkat kelulusan meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Angka kelulusan sekitar 96,6 persen atau meningkat 3,08 persen dari tahun lalu yang hanya 93,52 persen. Ini artinya jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 1.870 orang.

"Meningkatnya angka kelulusan tahun ini tidak lain dari hasil kerja keras semua pihak, termasukl guru dan orangtua, serta peserta UN itu sendiri," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Riau, Irwan Effendi kepada wartawan di Pekanbaru.

Irwan mengatakan unbtik Riau tidak ada dalam satu kelas tidak lulus semua. Paling dalam satu kelas yang tidak lulus hanya satu atau dua orang saja. Dia juga emnghimbau setiap kabupaten/kota untuk secepat mungkin mengumumkannya dan sebaiknya serentak.(ad)

========================

SUMBER: http://www.riauterkini.com/pendidikan.php?arr=24712
Ahad, 14 Juni 2009 17:06
Tingkat Kelulusan 97,5 Persen,
1.338 Peserta UN SMA Sederajat di Riau tak Lulus

Hasil Ujian Nasional (UN) besok serentak diumumkan. Tingkat kelulusan di Riau mencapai 97,5 persen. Terdapat 1.338 peserta tak lulus.

Riauterkini-PEKANBARU- Dijadwalkan besok, Senin (15/6/09) hasil Ujian Nasional tingkat SMA sederajat diumumkan serentak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Riau, tingkat kelulusan UN SMA sederajat di Riau mencapai 97,5 persen. Dari total peserta 42.777 SMA dan Madrasah Aliyah, terdapat 1.338 yang dinyatakan tidak lulus.

"Besok hasil UN akan diumumkan oleh sekolah masing-masing. Kalau secara akumulatif, tingkat kelulusan di provinsi kita mencapai 97,5 persen," ujar Kepala Dinas Pendidikan Riau Irwan Effendi kepada riauterkini yang menghubunginya, Ahad (14/6/09).

Setelah itu, Irwan menyarankan untuk menghubingi sekreratisnya, Dewi untuk mendapatkan data detail megnenai kelulusan UN SMA sederajat di Riau. Menurut Dewi, dari 34.766 peserta UN dari SMA, terdapat 850 peserta tidak lulus. Sedangkan dari Madrasah Aliyah (MA) dari 8.011 peserta, terdapat 579 peserta tidak lulus.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia paling tinggi tidak lulusnya, yakni mencapai 17,27 persen, kemudian IPS dengan 3,36 persen dan IPA hanya 1.03 persen untuk SMA. Sedangkan MA IPS paling tinggi tingkat ketidaklulusannya, yakni 7,91 persen, disusul Agama 7,45 persen, Bahasa Indonesia 5,06 persen dan IPA 3,51 persen.

Angka kelulusan UN SMA di Riau mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 96 persen dengan 3.310 peserta dinyatakan tidak lulus.***(mad)

Berita PAUD Riau (2)

sumber: http://disdik-riau.net76.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=9

Pemko Diingatkan Untuk Tetap Perhatikan Pendidikan Anak Usia Sekolah PDF Print E-mail
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Pekanbaru (RiauNews). Menurut data yang diperoleh anggota Komisi III DPRD Bidang pendidikan kesejahteraan anak, Syafril MM mengungkapkan sebanyak 50 persen anak usia sekolah di Provinsi Riau ang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Bersempena hari jadi Anak Nasional yang jatuh tanggal hari ini, Rabu (23/7) Dia berharap Pemko Pekanbaru lebih intens memberikan perhatian penuh kepada pendidikan anak usia sekolah sehingga tujuan untuk mencerdaskan bangsa dapat terwujud

“Seperti yang kita ketahui 50% anak Riau ini yang hanya tamatan SD dan sebagaian itu tentunya berada di ibu kota Provinsi Riau atau Pekanbaru. ini juga harus menjadi titik berat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Diharapkan agar anak usia sekolah seharusnya menjadi prioritas utama dalam mengsukseskan wajib belajar 9 tahun, apa lagi mereka adalah generasi penerus bangsa," katanya panjang lebar.

Syafril juga mengatakan kepada RiauNews dalam memaknai hari anak nasional pemerintah hendaknya memberikan pengawasan lebih ketat lagi, pasalnya masih ada ditemukan hal-hal penyelewengan dilapangan seperti penerimaan siswa yang dipersulit dengan biaya dipatok cukup besar ini. “Hal ini tentunya PR Pemko yang harus diselesaikan,” tambahnya.*** (Yanti)

Berita PAUD Riau

sumber: http://riaumandiri.net/indexben.php?id=29004

Senin, 15/06/2009.
Gaji Guru PAUD Rp700 Ribu/Tahun
PEKANBARU-Gaji guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) ternyata masih di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan PAUD lebih banyak dikelola pihak swasta sehingga kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terungkap dalam diskusi pelatihan peningkatan dan pemahaman pengasuh TPA-PAUD se-Provinsi Riau yang dihadiri puluhan guru PAUD dari kabupaten kota se-Riau di Hotel Nuansa Pekanbaru, Jumat (12/6). Seperti diungkapkan Yani (42), guru PAUD Mutiara Indragiri Hulu. Gajinya per tahun hanya Rp700 ribu. Itupun terkadang ada tidak dibayar karena pada awal berdirinya PAUD Mutiara ini, siswa belum ada sistem pembayaran. "Kadang pernah juga tidak digaji, namanya masih baru jadi belum kita tentukan biaya penitipan anak," ujar Yani.

Meski demikian Yani tetap bersemangat menjalankan tugasnya, baginya untuk mengisi waktu luang dari pada berdiam diri di rumah tanpa ada aktivitas. Ada juga beberapa orang guru PAUD yang udah cukup lama mengajar dan yayasan PAUD-nya juga sudah lama berdiri, mereka digaji Rp1.200.000 per tahunnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Riau Prof Dr Ir Irwan Efendi, MSc sangat prihatin. Hanya saja pemerintah tidak dapat berbuat banyak karena keberadaan PAUD yang dikelola yayasan sulit untuk mendapatkan dana bantuan. Sementara keberadaan PAUD itu sendiri sangat penting sebagai pilar utama pembentuk pondasi anak-anak generasi muda.

Bantuan pemerintah terhadap PAUD ini, dikatakan Irwan, ada berupa pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana belajar. Untuk menaikkan gaji atau menjadikan guru PAUD sebagai PNS harus melalui pusat. "Perhatian kita hanya sebatas fasilitator, memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, fasilitas dan memberikan pelatihan. Jika untuk kebijakan menaikkan gaji dan mengangkat mereka jadi PNS, itu keputusan dari Pusat kita tidak bisa berbuat banyak," katanya Irwan mengimbau guru PAUD untuk tidak menyerah dengan keadaan dan terus mengembangkan semangat mendidik anak-anak demi terciptanya generasi penerush yang kreatif Kebanyakan guru PAUD jenjang pendidikannya masih rendah dan kebanyakan di antara mereka lulusan SMU, bahkan ada yang lulusan SMP. Meskipun saat ini ada program S1 untuk PAUD, para guru PAUD tidak yakin untuk bisa berkuliah dengan mengandalkan gaji yang minim tersebut.

"Kebanyakan dari kami ini hanya tamatan SMU bahkan masih ada yang SMP. Walaupun ada program S1 untuk PAUD, tapi dengan apa kami bisa berkuliah sementara penghasilan kami tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari," ujar Dona, salah satu guru PAUD dari Dumai. (lel )

Sabtu, Juni 13, 2009

Guru Makin Sejahtera Animo Jadi Pendidik Meningkat

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=534

Guru Makin Sejahtera Animo Jadi Pendidik Meningkat
09-06-2009 09:31:07 | Dibaca : 353
[JAKARTA] Kenaikan anggaran yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selama masa lima tahun terakhir membuat kesejahteraan guru semakin meningkat.

Peningkatan itu membuat profesi guru semakin prospektif.

Dalam UU Guru dan Dosen, antara lain disebutkan penghasilan guru harus berada di atas kebutuhan hidup minimum, meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan, seperti tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan maslahat tambahan. Untuk tahun anggaran 2009 misalnya, gaji guru PNS golongan IIB yang belum mengantongi sertifikat pendidik dinaikkan dari Rp 1.552.000 menjadi Rp 2.009.000, sedangkan pendapatan guru golongan IVE mencapai Rp 6.963.000.

Terkait hal itu, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto yang dihubungi SP, Jumat (5/6), mengatakan animo calon mahasiswa masuk UNJ memang meningkat. Namun, dia tidak memerinci persentase kenaikan jumlah mahasiswa di universitas yang mencetak para guru itu.

Saat ditanya tentang keseriusan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, Bedjo menyatakan hal itu sudah tercantum dalam UU Guru dan Dosen. "Pemerintah sangat serius meningkatkan kesejahteraan para guru dan profesionalitas mereka juga dituntut," katanya.

Menyinggung program sertifikasi guru sebagai upaya memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, Bedjo mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan 12.000 guru mendapat sertifikat pendidik. Proses sertifikasi dilakukan bersama Universitas Atma Jaya Jakarta dan Universitas Tirtayasa, Banten.

Untuk menghindari kecurangan, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, UNJ mensyaratkan berkas asli untuk ijazah, sertifikat seminar, dan surat keterangan mengajar. "Pada sertifikasi tahun 2007, ada beberapa berkas ijazah yang palsu, tetapi tahun 2008 tidak ada lagi," katanya.

Data sertifikasi tahun 2008 menunjukkan dari 18.000 guru yang ikut proses sertifikasi, hanya 39 persen saja yang lulus. Guru yang tidak lulus, wajib mengikuti pelatihan. Setiap tahun pemerintah menargetkan 200.000 guru disertifikasi.

Senada dengannya, Rektor Universitas Terbuka (UT) Atwi Suparman menyatakan keseriusan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru terlihat pada program uji kompetensi profesi guru. Sayangnya, upaya perbaikan kesejahteraan guru ini tidak dibarengi dengan perbaikan tiga kompetensi lain, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. "Akhirnya timbul kesan bahwa yang lebih diperbaiki dari seorang guru adalah materi atau kekayaan, bukan hatinya guru," ucapnya.

Dia mencontohkan, munculnya kasus-kasus guru yang terlibat perkelahian dan guru cabul, terjadi karena kurangnya kompetensi pedagogik dan kepribadian guru. "Belum banyak pendidik yang bisa tampil lembut, sejuk, berwibawa, dan melindungi siswa. Kompetensi kepribadian hanya menjadi pajangan saja," katanya.

Kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial, harus diprioritaskan saat perekrutan guru. Sebab, tidak semua orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan serta lulusan S2 dan S3, selalu tepat menjadi guru. "Inilah kesalahan yang terjadi dalam praktik perekrutan guru," tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mendorong guru kembali tampil sebagai profesi yang baik dan sempurna. "Percuma saja jika kesejahteraan guru meningkat, namun tidak profesional," katanya.

Sementara itu, staf pengajar SMA I Depok, Jawa Barat, Elizabeth Tri menyatakan rasa syukurnya karena kesejahteraan guru meningkat. Namun, hal itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas personal pendidik.

"Sudah merupakan kewajiban pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru dan guru juga harus terus meningkatkan kualitas," katanya. Sedangkan, pengajar salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, Rianti mengatakan kesetaraan kesejahteraan guru PNS dan non-PNS, juga harus diperhatikan pemerintah. Alasannya, syarat-syarat untuk menjadi guru pengajar juga sama.

Selama ini, pemerintah kurang memperhatikan guru-guru di sekolah swasta. "Kalau kita mendengar pemerintah menaikkan gaji guru PNS, ada juga perasaan kecewa. Ini kan bisa menimbulkan kecemburuan antarguru," katanya. (W-12) -suara pembaruan-




Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Jumat, Juni 12, 2009

Berita gembira buat PNS: GAJI KE-13 bulan JUNI 2009

sumber: http://www.detikfinance.com/read/2009/06/12/143757/1146857/4/gaji-ke-13-pns-paling-lambat-akhir-juni

umat, 12/06/2009 14:37 WIB
Gaji ke-13 PNS Paling Lambat Akhir Juni
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Departemen Keuangan akan membayar gaji ke-13 bagi PNS, TNI/Polri dan pensiunan sebesar 1 kali gaji paling lambat akhir Juni 2009.

Dikatakannya ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42/2009, tanggal 8 Juni 2009, mengenai Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2009 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

"Jumlahnya sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2009," kata Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo saat ditemui di kantornya Jl Lapangan Banteng, Jumat (12/6/2009).

Ia menambahkan peraturan pemerintah (PP) mengenai gaji ke-13 sudah keluar dan akan diusahakan akan dibayar pada bulan Juni 2009.

"Paling lambat 29 Juni, PP mengatakan dibayar Juni, paling lambat awal Juli, Ini semua gol PNS, TNI/Polri, pensiunan," terangnya.

Dikatakannya, waktu pencairannya akan sangat tergantung keluarnya Perdirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan yang akan segera keluar.

"Kalau sudah keluar, sudah bisa ditagihkan. Itu bukan karena Pemilu, sudah bertahun-tahun diberikan," terangnya.
(hen/qom)

Selasa, Juni 09, 2009

BERITA BAIK UNTUK GURU (KHUSUS PNS)

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/09/15572993/PP.No.41.Diresmikan..Gaji.Guru.dan.Dosen.di.Atas.Tiga.Jutaan
PP No 41 Diresmikan, Gaji Guru dan Dosen di Atas Rp 3 Juta-an

Selasa, 9 Juni 2009 | 15:57 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Profesi untuk guru sudah ditandatangani. Gaji yang akan diterima para guru dan dosen mencapai lebih dari Rp 3 juta karena gaji pokok yang diterima mencapai dua kali lipatnya.

"Peraturan tersebut sudah ditandatangani, kini tinggal dilaksanakan dan dijalankan," ujar Presiden SBY dalam sambutannya saat meresmikam peresmian gedung IKIP PGRI Semarang, Selasa (9/6).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional RI Bambang Sudibyo mengatakan bahwa PP No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru memang sudah ditandatangani. "Penandatanganan baru saja dilakukan kemarin," ujar Mendiknas.

Menanggapi ditandatanganinya PP tentang tunjangan profesi guru, Rektor IKIP PGRI Sulistiyo pun menyambut gembira. Kegembiraan rektor tidak lain karena kesejahteraan guru dan dosen akan meningkat. Sulitiyo memastikan, gaji yang akan diterima para guru dan dosen mencapai lebih dari Rp 3 juta karena gaji pokok yang diterima mencapai dua kali lipatnya.

LTF
Sumber : Antara
===============


BTW. Guru swasta kapan?

Kamis, Juni 04, 2009

PEDULI PENDIDIKAN


Seharusnya semua perusahaan =pengusahanya,red- punya kepedulian kepada dunia pendidikan. Ini contoh yang harus ditiru, Ayo berlomba dalam kebaikan.

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/04/14344062/Yuk..Peduli.Pendidikan.Berbasis.Karakter

Yuk, Peduli Pendidikan Berbasis Karakter
Kamis, 4 Juni 2009 | 14:34 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Kian mahalnya biaya pendidikan membuat kesempatan belajar bagi anak usia sekolah yang kurang mampu juga semakin berkurang. Padahal, baik pendidikan formal maupun pendidikan untuk pembangunan karakter sejak dini mutlak diperlukan.

Hal tersebut dikatakan oleh Sudhamek AWS, Group CEO Tudung Group, di sela penyerahan bantuan buku di Sekolah Insan Teladan, Parung Bogor, Kamis (4/6). Terkait persoalan itulah, Tudung Group bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia menyumbangkan buku pelajaran dan buku cerita bagi siswa-siswi 'sekolah bebas biaya', Sekolah Insan Teladan.

“Pendidikan formal mutlak penting bagi anak-anak, demikian juga pendidikan untuk pembangunan karakter sejak dini. Kami berharap buku yang kami sumbangkan ini bisa bermanfaat banyak," ujar Sudhamek.

Menurut Sudhamek, sumbangan buku itu merupakan puncak rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) Tudung Group di bidang pendidikan. Selain buku pelajaran, kegiatan CSR bertema 'Education for Nation' untuk memperingati Hari Buku Internasional, Hari Pendidikan Nasional, serta Hari Buku Nasional, itu juga menyumbang buku cerita anak sebanyak 1.295 buah buku.

"Kami berharap kegiatan bisa menjadi simbol perhatian kami terhadap dunia pendidikan, karena kami melihat pendidikan berbasis karakter merupakan investasi jangka panjang,” tambahnya, usai menyerahkan bantuan buku secara simbolik kepada Ketua Yayasan Nur Illahi, Hajjah Kadar Utari di Sekolah Insan Teladan.

Hadir dalam kesempatan ini, selain Sudhamek AWS, adalah Ketua Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia Pritam Kishordas, serta perwakilan manajemen dari Central-Sevilla International School. Acara dimeriahkan dengan pertunjukkan seni dari siswa-siswi SD Central International School dan Sekolah Insan Teladan sebagai ajang kreativitas siswa.

“Ternyata masih ada yang peduli pada perkembangan pendidikan kita," ujar Utari. Utari yakin, apabila pendidikan berbasis nilai-nilai kemanusiaan mendapat perhatian lebih, institusi pendidikan akan melahirkan generasi mendatang yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.

LTF

===============
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/03/18081484/20.guru.paud.ikuti.pendidikan.holistik.berbasis.karakter

20 Guru PAUD Ikuti Pendidikan Holistik Berbasis Karakter

Rabu, 3 Juni 2009 | 18:08 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Adi Sucipto

GRESIK, KOMPAS.com - Biro Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik mengirimkan 20 guru Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) dari lembaga penyelenggara program PAUD di sekitar perusahaan untuk mengikuti 'Pelatihan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter'.

Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation di Cimanggis, Depok, pada 4 - 18 Juni mendatang. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjumlah 20 orang itu mendapatkan uang saku masing-masing sebesar Rp700.000.

Menurut Kepala Biro Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrkomia Gresik Agus Nuranto, model pelatihan itu menjadi sebuah model pendidikan usia dini berbasis karakter berkualitas tinggi. "Namun metode ini dapat dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat dengan biaya yang sangat murah," kata Agus, Rabu (3/6).

Agus menambahkan, pengiriman guru PAUD itu merupakan bagian dari 'Program Petrokimia Gresik Peduli Pendidikan' untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan menggunakan dana yang disisihkan dari laba perusahaan setiap tahun.

Melalui program tersebut, Agus berharap guru PAUD yang dikirim kelak dapat mengadopsi model pendidikan usia dini berbasis karakter menjadi salah satu model pendekatan untuk meningkatkan kualitas proses pengajaran di masing-masing lembaganya.

Sumber : KOMPAS

Selasa, Juni 02, 2009

Lanjutan Kisah UNAS 2009

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/06/02/125034/1141314/10/33-sma-se-indonesia-100-persen-siswanya-tak-lulus-unas

Selasa, 02/06/2009 12:50 WIB
100 Persen Siswa 33 SMA Se-Indonesia Tak Lulus UN
Niken Widya Yunita - detikNews

Jakarta - Sebanyak 33 SMA se-Indonesia 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional (UN). Diduga ada pihak-pihak yang membocorkan jawaban soal yang membuat peserta tidak lulus unas.

"Mayoritas peserta menjawab salah dengan pilihan sama sehingga terjadi penyimpangan," ujar Ketua Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo kepada detikcom, Selasa (2/6/2009).

BSNP merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan UN. BSNP diangkat oleh Diknas dan bertanggung jawab kepada Mendiknas.

Menurut Mungin, laporan adanya kebocoran jawaban didapatkannya dari laporan pengawas perguruan tinggi, inspektorat jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan pihak kepolisian. Meski demikian BSNP tidak langsung percaya atas laporan tersebut.

"BSNP tidak langsung percaya tapi melihat kembali dari pola jawaban peserta ujian mereka menjawab salah dengan pilihan sama ," jelasnya.

Menurut Mungin, pihak yang memberikan bocoran jawaban yang keliru kepada peserta murid bisa jadi pihak sekolah. "Bisa jadi (pihak sekolah) kan berbagai upaya dilakukan (agar peserta UN lulus)," katanya.

Selain ada pihak-pihak yang memberikan jawaban yang keliru, lanjut Mungin, kesalahan lainnya yakni terdapatnya kesalahan cetak soal ujian, dan kebocoran soal serta kunci jawaban sebelum UN.

Karena itu, menurut Mungin, dalam sidang pleno BSNP menetapkan ujian ulang pada sekolah dan mata pelajaran tertentu. "Lagipula kan belum diumumkan kelulusannya jadi ujian yang kemarin dianggap batal. Belum juga ada pengumuman lulus atau tidak," tegasnya.

Mungin mengungkapkan, sekolah yang tidak lulus UN yakni 33 SMA se-Indonesia ditambah 1 SMK. SMA tersebut antara lain SMAN 5 Kendari, SMA Pasundan 2 Cimahi, SMAN 6 Cimahi, SMA 2 Ngawi dan SMAN 1 Gorontalo.

"Di Jakarta dan Semarang berdasarkan laporan nggak ditemukan," katanya. (nik/iy)

Sisi buram dunia pendidikan Indonesia

Dapat berita dari millis alumni, lagi-lagi tentang Ujian Nasional...19 Sekolah (SMA) 100% siswanya tidak lulus. Bukan karena tidak mampun tapi -dicurigai- karena adanya bocoran jawaban soal yang "palsu".... berarti ada bocoran yang "asli"....ih seraaam :((
Tanya kenapa? Siapa yang salah?

sumber : http://jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=72624
[ Senin, 01 Juni 2009 ]
Kasus Ketidaklulusan 100 Persen, Depdiknas Tunggu Hasil Investigasi Itjen
Kasus Ketidaklulusan 100 Persen pada 19 SMA

JAKARTA - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ternyata belum mengambil langkah konkret untuk menyikapi kasus ketidaklulusan seratus persen siswa 19 SMA di tanah air dalam ujian nasional (unas). Sejauh ini belum diungkapkan siapa yang paling bertanggung jawab atas beredarnya kunci jawaban palsu penyebab ketidaklulusan itu.

Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Sungkowo yang membawahkan SMA di Indonesia mengaku tidak tahu-menahu kasus itu. ''Saya malah baru mendengar. Jika benar, sayang sekali karena SMAN 2 Ngawi adalah sekolah favorit,'' katanya saat dikonfirmasi kemarin (31/5).

Pernyataan Sungkowo terkesan ganjil karena instansinya bertanggung jawab atas persoalan SMA di seluruh Indonesia. Bahkan, Sungkowo tidak tahu kasus itu terjadi pada 19 SMA. ''Saya akan cek dulu, baru saya bisa berkomentar,'' ujarnya.

Sebelumnya, terdapat 19 SMA di Indonesia yang 100 persen siswanya tidak lulus unas. Sekolah itu berada di Palembang, Gorontalo, Jatim, NTB, Jabar, dan Bengkulu. Di Jatim, kasus ketidaklulusan itu terjadi di SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu, Madiun. Unas ulang pun dijadwalkan 8-12 Juni mendatang.

Sungkowo menyayangkan kenapa masalah itu bisa terjadi. Apalagi, kata dia, SMAN 2 Ngawi dan SMAN Wungu, Madiun, berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Kemampuan siswanya notabene di atas rata-rata. ''Sekolah-sekolah itu kan favorit. Sayang, kenapa siswanya harus mempercayai kunci jawaban,'' ujarnya.

Sungkowo justru menyalahkan siswa. Menurut dia, pihaknya berkali-kali mengimbau siswa agar tidak memercayai kunci jawaban. Apalagi, kata dia, standar kelulusan unas sejatinya tidak begitu tinggi. Nilai minimal rata-rata unas tahun ini hanya dipatok 5,50. Dengan patokan itu, tingkat ketidaklulusan unas di Indonesia diprediksi sekitar tujuh persen.

Ada empat mata pelajaran yang diujikan dalam unas. Untuk IPA, yakni biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. IPS meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, dan matematika.

''Tapi, jika kasus ini masih terjadi, kami akan segera koordinasikan,'' janji Sungkowo. Dia juga tidak bisa menyebut siapa yang paling bertanggung jawab. Saat ini, tutur dia, Depdiknas baru melakukan proses investigasi melalui inspektorat jendral (itjen). Jika kasus itu terbukti tindak pidana, Depdiknas akan menyerahkan kepada polisi.

Ketua Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Prof Eddy Mungin Wibowo mengatakan, karena kasus itu termasuk pelanggaran, itjen turun untuk melakukan investigasi di beberapa provinsi yang sekolahnya terindikasi melakukan kecurangan. Yaitu, Palembang, Jatim, Jabar, NTB, Bengkulu, dan Gorontalo.

''Hingga saat ini, kita belum tahu siapa yang mengedarkan kunci jawaban palsu itu. Masih diselidiki. Jika masuk tindak pidana, kami serahkan kepada polisi,'' ujarnya kemarin.

Mungin mengatakan, pihaknya juga belum tahu apakah sekolah terlibat dalam mengedarkan kunci jawaban palsu tersebut. ''Bisa saja oknum, tapi juga tidak tertutup kemungkinan pihak sekolah,'' katanya.

Jika sekolah berperan dalam mengedarkan kunci jawaban palsu, Depdiknas siap mengenakan sanksi administratif. ''Sanksi mulai dari yang ringan hingga terberat, seperti pemberhentian pegawai. Namun, berat ringan sanksi masih bergantung pada proses penyelidikan,'' jelasnya.

Sumber Jawa Pos menyebut, beredarnya kunci jawaban palsu di SMAN 2 Ngawi sangat mungkin dilakukan sekolah. Kunci itu beredar bukan melalui pesan singkat (SMS), melainkan didiktekan para guru.

Sumber itu menyebutkan, di ruang ujian memang ada pengawas dari sekolah lain. ''Tapi, di antara pengawas juga biasa saling kerja sama. Mereka kan sama-sama guru. Jadi, satu sekolah dengan sekolah lain saling membantu,'' tuturnya. Karena itu, para siswa percaya dan mengisi lembar jawaban ujian nasional (LJUN) dengan kunci jawaban tersebut.

Koordinator Tim Pemantau Independen (TPI) dan Pengawas Unas Haris Supratno menyebut, perguruan tinggi sebagai pengawas unas mendapati kecurangan itu karena curiga terhadap pola jawaban yang sama. ''Tapi, kita tidak tahu siapa yang mengedarkan kunci jawaban. Tugas pengawas selesai. Kami menemukan kecurangan dan melaporkan ke BSNP,'' ujarnya.

Menurut dia, soal sanksi merupakan kewenangan Depdiknas. Yang pasti, PTN dan PTS yang ditunjuk sebagai pengawas unas SMA telah berupaya sebaik-baiknya dalam mengawal unas. ''Kalau ternyata masih ada kecurangan seperti ini, berarti ya kembali lagi ke moral siswa,'' ungkapnya.

Sekdaprov Jatim Rasiyo yang mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim mengakui terjadinya kasus itu di wilayahnya. Dia mengatakan, BSNP telah memanggil para kepala dinas untuk membahasnya. ''Akhirnya disepakati ada ujian ulang. Kalau tidak ada ujian ulang, malah kasihan siswa. Mereka itu kan siswa SMA favorit,'' tuturnya.

Dia mengatakan, kasus itu sejatinya bukan kejadian pertama. Hanya, kali ini siswa yang tidak lulus mencapai 100 persen.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim Suwanto berjanji menyelidiki dan bertindak tegas. ''Semua perbuatan yang merugikan kan harus diberi sanksi,'' ujarnya. (kit/sha/dwi)

===========================
http://jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=72481

[ Minggu, 31 Mei 2009 ]
19 SMA Semua Siswanya Tidak Lulus Unas Tahun Ini
Diduga Dapat Bocoran Jawaban yang Salah

JAKARTA - Peristiwa memalukan kembali terjadi di dunia pendidikan. Tahun ini terdapat 19 SMA di Indonesia yang 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional (unas). Diduga, itu disebabkan kunci jawaban palsu yang diedarkan sekolah kepada siswa.

Kasus tersebut terkuak di SMA Negeri 2 Ngawi, yang merupakan sekolah favorit di kota kecil di ujung barat Jawa Timur. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Suyanto juga alumnus sekolah itu. Kemarin sekolah tersebut mengundang seluruh wali murid kelas tiga. Kepala Dinas Pendidikan Ngawi Abimanyu dan Bupati Ngawi Harsono juga dihadirkan dalam pertemuan sekolah dengan wali murid tersebut.

Dalam pertemuan tertutup itulah, menurut sumber, terkuak bahwa hasil scan lembar jawaban komputer (LJK) unas menunjukkan seluruh siswa kelas tiga SMAN 2 Ngawi (315 anak) dinyatakan tidak lulus. Para wali murid ditenangkan dan dijanjikan ujian nasional ulang pada 8-12 Juni 2009.

Dalam pertemuan itu juga diungkapkan penyebab ketidaklulusan tersebut. Yakni, semua siswa menggunakan bocoran kunci jawaban untuk mengerjakan soal unas. Tentu saja tujuannya mengatrol nilai para siswa dan menjamin kelulusan 100 persen. Ternyata kunci yang beredar itu salah. Dan, hasilnya justru 100 persen siswa tidak lulus.

Para wali murid gempar. Sebab, sebagian siswa SMAN 2 telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) favorit melalui jalur PMDK (penelusuran minat dan kemampuan). Dengan adanya kasus tersebut, tentunya membatalkan hasil tes PMDK.

Sempat tersiar kabar bahwa kunci jawaban palsu itu dari Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyukseskan penyelenggaraan unas. Apalagi, pengumuman unas yang rencananya dilakukan minggu ketiga Juni 2009 bersamaan dengan jadwal kampanye pilpres. Karena itu, kalau unas tidak diselamatkan, stabilitas politik bisa terganggu.

Dikonfirmasi terkait kasus yang terjadi di SMAN 2 Ngawi, Ketua BSNP sebagai penyelenggara Unas Prof Mungin Eddy Wibowo membantah bahwa pihaknya terlibat dalam pemberian kunci jawaban palsu. ''Itu sama sekali tidak benar. Kalaupun kami mengedarkan, mengapa harus kunci jawaban palsu? Saya tidak tahu dari mana hal itu bisa mencuat,'' katanya.

Kendati demikian, Mungin membenarkan adanya kasus di SMAN 2 Ngawi. Lantaran memercayai kunci jawaban palsu yang beredar, semua siswa tidak lulus unas. ''Setelah kami cocokkan dengan kunci jawaban asli, jawabannya salah semua. Akibatnya, mereka tidak lulus,'' terangnya. Sebab, jawaban yang salah itu untuk semua mata pelajaran yang diujikan.

Sebagaimana diketahui, ada empat mata pelajaran yang diujikan dalam unas SMA. Yaitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.

Mungin menjelaskan, jawaban soal siswa SMAN 2 Ngawi semua sama. ''Tapi, jawaban yang sama itu salah,'' ujarnya. Temuan di lapangan itu, kata Mungin, disampaikan oleh Tim Pemantau Independen (TPI), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan masyarakat.

Setelah melalui pertemuan antara BSNP, Irjen, dan TPI, akhirnya diputuskan untuk mengulang unas. ''Kalau tidak, kasihan siswa. Mereka malah tidak lulus semua. Dengan pertimbangan itu, akhirnya kami adakan ujian ulang,'' jelasnya.

Ujian ulang itu, kata Mungin, dianggap tak menyalahi aturan. Sebab, pada ujian pertama telah terjadi kecurangan sehingga ujian tersebut dibatalkan. ''Jadi, ini bukan ujian susulan, tapi ulangan. Sebab, kami telah membatalkan ujian pertama. Kalau ujian tidak diulang, mereka tak lulus semua,'' ucapnya. Untuk itu, pihaknya telah memanggil kepala dinas pendidikan setempat terkait kasus tersebut.

Mungin mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti agar siswa tidak memercayai kunci jawaban palsu yang beredar. ''Kami sudah mengingatkan sejak awal. Ini merupakan tanggung jawab sekolah untuk mengontrol yang terjadi di lapangan,'' ujarnya.

Di bagian lain, Koordinator TPI dan Pengawas Unas Tingkat Nasional Haris Supratna membeberkan bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi di SMAN 2 Ngawi, tapi juga di 18 SMA lain yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu, Palembang, Bengkulu, NTB, Gorontalo, Jabar, dan Jatim.

Kecurangan itu terungkap berawal dari ditemukannya pola jawaban yang sama pada lembar jawaban ujian nasional (LJUN) siswa oleh TPI. Kecurigaan itu semakin kuat karena pola jawaban tersebut tidak hanya ditemukan pada satu mata pelajaran, namun juga pelajaran yang lain. ''Kalau di SMAN 2 Ngawi, kami menemukan itu pada semua mata pelajaran. Contohnya, jawaban siswa A semua, sampai soal kesepuluh. Padahal, penyusun naskah soal tidak mungkin menyusun kunci jawaban A semua sampai sepuluh soal,'' tuturnya.

TPI melanjutkan penelusuran dengan mencocokkan apakah pola jawaban yang sama itu ditemukan di kelas lain atau tidak. Ternyata, kata Haris, di semua kelas SMAN 2 Ngawi juga menjawab soal dengan pola jawaban sama. ''Jadi, jawaban satu sekolah itu sama. Nggak mungkin rasanya kalau semua itu tidak dilakukan secara sistematis,'' ungkapnya.

Dari temuan itu, akhirnya TPI bersama BSNP mencocokkan dengan kunci jawaban asli. Hasilnya, semua jawaban siswa SMAN 2 Ngawi salah. Fenomena serupa terjadi di 18 sekolah yang lain. ''Ada yang jurusan IPA saja, atau IPS saja. Ada juga yang dua-duanya,'' terang rektor Unesa (Universitas Negeri Surabaya) itu.

Lantaran merupakan kecurangan, ujian tersebut harus diulang. Pengambilan kebijakan itu merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada sekolah. ''Itu namanya sanksi moral. Sebab, mereka harus mengulang ujian. Kami berharap kasus ini tidak terulang,'' ungkapnya.

Haris menegaskan, adanya kasus tersebut tidak berarti telah terjadi kebocoran kunci jawaban unas. ''Karena kan ternyata jawabannya tidak cocok,'' ujarnya. Kendati telah ditemukan kecurangan, baik BSNP maupun TPI tidak berani menyebut pihak yang paling bertanggung jawab. Sanksi tegas terhadap sekolah maupun siswa yang melakukan kecurangan juga belum diberlakukan. Tak urung, kecurangan dalam unas dari tahun ke tahun masih terjadi. Padahal, tahun ini pemerintah telah menggandeng PTN untuk mengawasi pelaksanaan unas. (kit/tom/kum)