Kamis, April 30, 2009

SURVEY CAWAPRES SBY

sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/30/150110/1123983/720/hnw-cawapres-terpopuler-dampingi-sby-

Kamis, 30/04/2009 15:01 WIB
Survei LP3ES
HNW Cawapres Terpopuler Dampingi SBY
Ramadhian Fadillah - detikPemilu


Jakarta - Hidayat Nurwahid (HNW) merupakan cawapres terpopuler untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009 mendatang. Hidayat mengalahkan Akbar Tandjung, Sri Mulyadi, Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang bertema "Elektabilitas Calon Presiden-Wapres dan Persepsi Masyarakat terhadap Kriteria Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2009'. Survei tersebut dilakukan di 5 kota besar yakni Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar.

Jumlah sampel dalam survei yakni 1.118 orang. Survei dilakukan dengan metode wawancara telepon pada 28-29 April 2009.

HNW menduduki posisi pertama dengan 37,9 persen disusul Akbar Tandjung (13,2 persen), Sri Mulyani (12,5 persen), Hatta Rajasa (7,7 persen) dan Soetrisno Bachir (3,6 persen).

"Hidayat itu kuat di seluruh kota yang kita survei mungkin melambangkan PKS yang kuat di kota-kota besar," ujar Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid dalam jumpa pers di Wisma Antara Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2009).

Fajar menambahkan, dari hasil survei, sebanyak 39,8 persen masyarakat menginginkan cawapres SBY bersih dari KKN. 25,2 Persen masyarakat ingin cawapres dikenal publik, dan 14,3 persen masyarakat ingin cawapres berpengalaman.

Namun pengamat politik Indo Barometer M Qodari yang hadir dalam acara ini mengatakan, survei itu tidak mencerminkan keinginan pemilih dari seluruh Indonesia. Karena hanya dilakukan di 5 kota besar dan 3 kota yang disurvei terdapat di pulau Jawa.

Qodari juga mengatakan, secara tidak langsung SBY mengisyaratkan untuk memilih cawapres dari wilayah Barat.

"Kalau saat ini kan SBY mempunyai pendamping dari Timur. Maka sekarang SBY akan memilih dari wilayah Barat, Sumatera, yakni Hatta Rajasa," katanya.
( nik / irw )

Selasa, April 28, 2009

SELURUH HONORER DIANGKAT PNS

sumber: http://www.riaupos.info/main/index.php?mib=berita.detail&id=9221

Selasa, 28 April 2009 , 09:25:00
Tahun Anggaran 2009, Lalui Seleksi Administrasi
Seluruh Honorer Diangkat PNS

JAKARTA (RP) - Pemerintah terus berupaya memperbaiki struktur kepegawaian di negeri ini. Rencananya, 83.487 tenaga honor (honorer) yang terdaftar di data base diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2009.

Tapi, para honorer ini harus melalui proses seleksi administrasi untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ini merupakan program lanjutan setelah sejak 2005 hingga 2008 telah mengangkat sekitar 837.312 formasi dari 920.702 jumlah honorer yang terdaftar di data base. “Diharapkan dengan diangkatnya honorer pada tahun 2009 tersebut, tidak ada lagi honorer yang belum diangkat menjadi PNS, yang selalu menjadi masalah dan menimbulkan protes selama ini,” kata Menteri Negara Pendayaangunaan Apatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (27/4).

Berdasarkan pendataan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tenaga honor per Juni 2006 berjumlah 920.702. Di antaranya, bekerja sebagai tenaga guru 351.505 orang (38 persen), tenaga kesehatan 76.069 orang (8 persen), tenaga penyuluh 7.533 orang (1 persen), tenaga teknis 208.984 orang (23 persen) dan tenaga administrasi 276.611 orang (30 persen).

“Dengan sistem pendataan yang kronologisnya telah disampaikan, seharusnya tidak ada lagi tenaga honor yang tercecer atau tertinggal atau tidak masuk dalam database atau yang tidak terakomodir,” tegasnya.
Taufiq mengatakan, rasio perbandingan yang dominan pada formasi honorer dibandingkan formasi pelamar umum kerap menimbulkan masalah. Yang paling parah, hal itu berakibat bertambahnya PNS yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Untuk itu pada pengangkatan formasi tahun ini pemerintah akan bekerja dengan lebih baik.

“Selain itu untuk menambahan formasi CPNS 2009 baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, kami telah meminta pendapat Menkeu terkait dampak pada kemampuan keuangan negara,” katanya.

Upaya itu, kata dia, ditempuh untuk memprioritaskan penyelesaian pengangkatan honorer sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005 Jo PP Nomor 43 tahun 2007 dan CPNS pengganti pensiun. Beruntung, terangnya, upaya itu telah mendapat persetujuan tertulis dari Depkeu dan Kepala BKN. Namun, honorer yang tercatat tersebut tidak secara otomatis mendapat Nomor Induk (NIP) PNS, tapi harus diseleksi administrasi di BKN.

“Selain itu, bagi honorer yang tidak dapat ditampung dalam PP no 48 tahun 2005, dapat dicarikan solusinya dengan ketentuan satuan organisasi bahwa negara masih memerlukan tenaganya dan memenuhi syarat kompentensi yang diperlukan melalui seleksi,” ujarnya.(zul/fia)

Senin, April 27, 2009

PEROLEHAN SUARA CALON DPD 2009




Senin, 27/04/2009 12:38 WIB

Calon-calon DPD Nomor Urut 31 Masuk Senayan
Arifin Asydhad - detikPemilu

jakarta - Nomor 31 menjadi nomor favorit di Pemilu 2009. Tidak hanya untuk DPR dan DPRD, tapi juga bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para calon DPD yang memiliki nomor urut 31 berpotensi menang, meski nama si calon tidak terkenal.

Nomor 31 seakan berkah bagi para calon DPD itu. Sebab, banyak pemilih yang mengira nomor 31 adalah nomor Partai Demokrat untuk DPD juga. Karena itu, di saat Partai Demokrat memperoleh suara tinggi di mana-mana, suara calon anggota DPD bernomor urut 31 juga terkerek.

Dari 33 provinsi, tidak banyak memang yang memiliki calon anggota DPD lebih dari 30 orang. Sejumlah provinsi yang memiliki calon DPD lebih dari 30 antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Timur (Jatim), Riau, dan Banten. Di provinsi-provinsi itu terdapat calon DPD yang bernomor urut 31.

Data terakhir yang dikumpulkan detikcom, Senin (27/4/2009), calon-calon DPD bernomor urut 31 di provinsi-provinsi itu mendapat suara tinggi. Sebagian besar masuk dalam empat besar.

Bahkan, Riza Falepi dari Provinsi Sumbar sudah dipastikan melenggang ke Senayan. Penghitungan suara di provinsi ini sudah final dan Riza menempati urutan ketiga. Riza yang bernomor urut 31 ini kalah dari Irman Gusman dan Emma Yohanna. Reza Falepi memperoleh 152.475 suara (7,48 persen).

Pardi, calon DPD nomor urut 31 dari DKI Jakarta juga bernasib sama. Dalam penghitungan suara sementara, lelaki yang dikenal sebagai tukang sablon dan mahasiswa UI ini menempati rangking 3. Pardi, yang selama ini kurang dikenal masyarakat luas diprediksi kuat bisa melenggang ke Senayan.

Posisi empat besar calon DPD dari DKI Jakarta ditempati orang-orang terkenal, kecuali Pardi. Peringkat pertama adalah AM Fatwa, disusul Dani Anwar (tokoh PKS), Pardi, dan Djan Farid.

Calon anggota DPD dari Jatim nomor urut 31 Wasis Siswoyo juga diperkirakan mulus ke Senayan. Data terakhir yang diterima detikcom, saat ini Wasis menempati urutan kedua, di bawah guru besar IAIN Sunan Ampel, Prof Hj Istibsjaroh. Wasis yang dikenal sebagai budayawan saat ini masih duduk sebagai anggota DPRD Batu (Malang) dari PNBK.

Semurung Parningotan Samosir Harianja, calon anggota DPD nomor urut 31 dari Sumut juga diperkirakan terpilih sebagai anggota DPD. Sejak penghitungan dimulai 9 April lalu, Semurung mendapat suara tinggi di TPS-TPS. Mohd Lutfi Izzudin, calon anggota DPD dari Sumsel juga mendapat suara tinggi. Di beberapa kabupaten, Lutfi menempati rangking 2 atau 3.

Hal yang sama juga dialami Muhammad Gazali, calon anggota DPD dari Privinsi Riau. Data terakhir yang didapatkan dari KPUD Riau, pria bergelar LC ini masih menempati urutan ketiga. Gazali juga diprediksi masuk ke Senayan.

( asy / nrl )
SUMBER: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/27/123856/1122006/700/calon-calon-dpd-nomor-urut-31-masuk-senayan

Jumat, April 24, 2009

BEASISWA GURU MADRASAH 2009

sumber: http://www.depag.go.id/file/dokumen/SYARATSYARATBEASISWAS2.pdf

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM S2 BAGI GURU MADRASAH, PENGAWAS,
PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAPENDA DAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DITJEN
PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009
A. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Program Beasiswa
1. Maksud
Pemberian beasiswa program magister (S2) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru,
pengawas dan pegawai di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan pendidikan pada madrasah.
2. Tujuan
a. Meningkatkan kompetensi profesionalitas guru bidang studi dan pengawas madrasah;
b. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;
c. Meningkatkan kapabilitas guru, pengawas, dan pegawai;
d. Meningkatkan kesejahteraan guru, pengawas, dan pegawai dalam pengembangan karier dan
peran sosial;
e. Meningkatkan citra madrasah sebagai lembaga pendidikan bermutu.
3. Sasaran
a. Guru madrasah untuk bidang studi: Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, IPS (Sejarah), Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, Qur’an
Hadis, dan Fikih pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) danMadrasah Aliyah ( MA) baik negeri
maupun swasta, PNS maupun non-PNS;
b. Pengawas (rumpun) pendidikan agama Islam pada madrasah, pegawai di lingkungan Direktorat
Pendidikan Madrasah dan Bidang Mapenda di daerah, diutamakan untuk program studi:
manajemen pendidikan. Pengembangan kurikulum, dan evaluasi pendidikan.
B. Persyaratan
a. Umum
1. Mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh terlampir;
2. Berusia maksimal 45 tahun bagi guru/pegawai dan 48 tahun bagi pengawas pada saat
pendaftaran;
3. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pihak berwenang sebanyak 2 lembar;
4. Melampirkan forocopy transkrip nilai (IPK minimal 2,75) dan dilegalisir oleh pihak yang
berwenang 2 lembar;
5. Melampirkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
6. Melampirkan foto copy KTP sebanyak 2 lebar;
7. Bagi guru melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Madrasah yang diketahui oleh Ketua
Yayasan atau Kepala Kandepag untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Kabid
Mapenda/Kependais untuk Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana contoh terlampir;
8. Bagi Pegawai dan Pengawas melampirkan Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja yang
bersangkutan sebagaimana contoh terlampir;
9. Bagi Guru telah memiliki masa kerja (mengajar) di madrasah minimal 5 tahun dan bagi pegawai
bekerja di Mapenda/Direktorat Pendidikan Madrasah minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
10. Program studi yang dipilih harus sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, kecuali untuk
manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, dan evaluasi pendidikan;
11. Bagi yang sedang menyusui atau hamil tidak diperkenankan mengikuti seleksi program beasiswa
ini.
b. Khusus
1. Selama melaksanakan studi, yang bersangkutan dibebastugaskan dari mengajar atau tugas
lainnya dan tidak berhak menerima tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
2. Peserta program ini tidak untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Melampirkan SK terakhir bagi PNS, dan SK pengangkatan sebagai guru dari pimpinan
Yayasan/Kepala Madrasah bagi Non-PNS;
4. Sanggup menyelesaikan studi maksimal 2 tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan di
atas materai Rp.6.000,- sebagaimana contoh terlampir;
5. Setelah selesai studi wajib melaksanakan tugas/mengajar kembali di unit kerja/madrasah
selama minimal 5 tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan di hadapan Notaris;
6. Bagi peserta yang tidak Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) setelah menyelesaikan program
beasiswa S-2 tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
C. Pendaftaran
a. Waktu dan Tempat
1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 13 - 30 April 2009 setiap hari kerja disesuaikan dengan
waktu setempat.
2. Tempat pendaftaran pada setiap Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi yang terkait. Berkas pendaftaran dikirim 2 rangkap.
b. Tata Cara Pendaftaran
1. Mengisi formulir pendaftaran (dibuat rangkap 2) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama melalui Kanwil
Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.
2. Formulir yang sudah diisi tersebut dimasukkan dalam map dan pada pojok kirinya dicantumkan
nama, program studi, perguruan tinggi yang dipilih, status guru madrasah, pengawas atau
pegawai dan Unit kerja asal.
3. Selama proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

bersambung... silahkan kunjungi www.depag.go.id

LOMBA JURNALISTIK PAUD 2009

sumber: http://www.depdiknas.go.id/


02/07/2009
Lomba Jurnalistik Paud Tingkat Nasional Tahun 2009

Tema Lomba Jurnalistik PAUD 2009
“PAUD Sebagai Investasi Strategis Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Pembangunan Nasional pada masa mendatang“

Persyaratan Lomba Jurnalistik

1. Masyarakat Umum/Wartawan.
2. Karya Tulis mengenai PAUD telah diterbitkan di surat kabar/harian/mingguan/Tabloid, dan Majalah sejak 2 Januari 2009 sampai dengan 2 Juli 2009.
3. Karya Tulis dapat berupa artikel, feature atau berita minimal 3000 karakter.
4. Kriteria penilaian mencakup: bobot tulisan, aspek investigasi, argumentasi, orisinilitas data dan fakta, teknik penulisan, struktur penulisan dan bahasa, serta bloking masalah. Solusi: pemecahan masalah yang ditawarkan bukan sekedar fakta dan data. Inovasi: adanya penemuan baru/ide baru.
5. Karya Tulis (bukti penerbitan, kliping, dan naskah asli serta identitas diri dan kontrak person) dikirim ke:
PANITIA LOMBA JURNALISTIK PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009
Up Subdit Kemitraan d/a Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PNFI, Depdiknas.
Gedung E Lantai VII. Jalan: Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

Hadiah Pemenang (Pajak ditanggung Pemenang Lomba)

1. Juara I ( Rp.12.500.000,- )
2. Juara II ( Rp.10.000.000,- )
3. Juara III ( Rp.7.500.000,- )
4. Juara Harapan I ( Rp.6.500.000,- )
5. Juara Harapan II ( Rp.5.000.000,- )
6. Juara Harapan III ( Rp.4.000.000,- )

Pengumuman Pemenang Lomba
Pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui surat kepada yang bersangkutan selambat - lambatnya pada akhir bulan September 2009.

Ketentuan Tambahan

1. Segala hasil keputusan panitia mutlak tidak dapat diganggu gugat.
2. Naskah yang masuk menjadi hak Panitia.

Sumber
Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

SELEKSI PERTUKARAN PELAJAR DAN GURU

sumber: http://www.depdiknas.go.id/

Informasi Seleksi Pertukaran Pelajar & Guru
27/03/2009 | Bina Antarbudaya

Yayasan Bina Antarbudaya adalah lembaga nirlaba berbasis relawan yang mengelola program pendidikan antarbudaya guna mempersiapkan pemimpin - pemimpin masa depan. Organisasi ini bermitra dengan AFS Intercultural Programs yang merupakan organisasi pendidikan dan relawan internasional yang memberikan kesempatan bagi pemuda dan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, sikap serta keterampilan antarbudaya tanpa membedakan agama, ras, suku, maupun latar belakang sosial ekonomi.

Bina Antarbudaya berusaha mempersiapkan dan mengembangkan calon pemimpin masa depan yang lebih peka, paham serta peduli pada lingkungan sekitar lewat pembelajaran pemahaman antarbudaya. Melalui interaksi dengan masyarakat negara lain kita dapat belajar berbagi, berkomunikasi, menghargai dan mencintai satu sama lain diatas segala perbedaan. Kelak diharapkan akan tumbuh pemimpin - pemimpin masa depan yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi perdamaian dan persahabatan, membangun hubungan yang positif dan sinergi antar individu, antar masyarakat dan antarbangsa dalam upaya mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Bina Antarbudaya membuka kesempatan untuk mengikuti proses seleksi pertukaran pelajar Year Program / Intensive Program bagi pelajar SMA serta Jenesys Intensive Program bagi Guru SMA.

Program, Periode Keberangkatan & Durasi Program:
AFS Program (11 Bulan)
Maret 2010 negara tujuan Jepang
Agustus - September 2010 negara tujuan Amerika Serikat/Eropa

YES Program (11 Bulan)/Amerika Serikat
Agustus 2010

Jenesys/Jepang
Year Program (11 Bulan) berangkat: Maret 2010
Intensive Program (2 Minggu) berangkat: Desember 2009

Masa pendaftaran: 25 Maret 2009 - 30 April 2009.

Persyaratan umum:
- Warga Negara Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Mengikuti dan lulus proses seleksi bertahap yang diadakan oleh Bina Antarbudaya.
- Bersedia berangkat pada bulan Desember (khusus Intensive Programs).

Persyaratan tambahan untuk Siswa:
- Siswa kelas 1 SMA/SMK/Aliyah/ sederajat.
- Usia 15-16 tahun 7 bulan (kelahiran 1 September 1992 - 1 April 1994).
- Aktif berorganisasi dan berprestasi dalam beberapa kegiatan.
- Mendapat izin dari orang tua dan sekolah.

Persyaratan tambahan untuk Guru:
- Guru SMA/Sederajat.
- Peduli serta aktif mengembangkan pendidikan di sekolah/lingkungannya.
- Belum pernah mengikuti program pertukaran, pelatihan, bersekolah, studi banding/kegiatan sejenis ke Jepang.

Untuk informasi lebih lanjut pendaftaran silahkan buka
www.bina-antarbudaya.net

Atau menghubungi/datang langsung ke:
(Tidak melayani pesan singkat/SMS)

Chapter Banda Aceh
Jl. Rawasakti VII,
LR. Meulagu I No. 12
Jeulingke, Banda Aceh.
cp: Dian Sukma (0878 9018 2443)
chapterbandaaceh@yahoo.com

Chapter Bandung
Jl. Bukit Dago Utara II no. 9
Bandung.
cp: Rizki (0899 6805 721)
binabud.bdg@ gmail.com
http://binabudbdg.wordpress.com

Chapter Banjarmasin
LBPP LIA
Jl. Gatot Subroto No. 1
Banjarmasin.
cp: Maladi (0511 - 753 4373)
chapterbanjarmasin@ yahoo.com

Chapter Bogor
Jl. Arimbi 5 No. 10,
Bumi Indraprasta, Bogor.
cp: Ayun (0812 860 108)
yba_bogor@yahoo.co.id

Chapter Jakarta
Jl. Limau No. 22, Kebayoran Baru
Jakarta 12130.
cp: Alex (0817 0770 380)
www.babjakarta.org
chapterjakarta@gmail.com

Chapter Karawang
SMA Negeri 1 Karawang
Jl. Ahmad Yani No. 22
Karawang 41312.
cp: Dwi S. Agus (0812 849 6038)
chapterkarawang@ yahoo.com

Chapter Makassar
Jl. Mappaodang No. 7 Makassar.
cp: Asni (0813 5572 5333)
Mirzalina Z. (0813 4359 0907)
yba_afsmksr@ yahoo.com

Chapter Malang
Jl. AR. Hakim V/ 585 Malang.
cp: Muzakki (0341 - 941 6974)
yba_malang@yahoo.com

Chapter Medan
Jl. Abdulah Lubis no. 48/75,
Medan 20154
cp: Shamir Hasyim (0811 644 008)
chaptermedan@yahoo.com

Chapter Padang
RT 1 RW 5 (Bengkel Laris)
Simpang Gadut
Bandar Buat
Padang 25132
cp: Rahima (0751 - 7872 117)

Chapter Palembang
d.a. SMA 17 Palembang
Jl. Mayor Zurbi Bustan
Lebong Siarang, Palembang.
cp: Chomariyah (0815 3253 5576)
Arpani (0813 6778 5935)
chapterpalembang@yahoo.com

Chapter Samarinda
Jl. Lambungmangkurat
Rt 32 no. 05, Samarinda 75117.
cp: Nasir (0852 5053 2307)
chapter.samarinda@yahoo.com

Chapter Semarang
Jl. Papandayan no.299
Semarang 50232.
cp: Alvien (0899 5885 997)
Azis (0856 4087 6544)
chaptersemarang@ yahoo.com

Chapter Surabaya
Jl. Dukuh Kupang Timur
Gg. 13 No. 41, Surabaya 60256.
cp: Yesaya (0856 4821 0880)
chaptersurabaya@ gmail.com

Chapter Yogyakarta
Jl. Gadjah Mada No. 4,
Pakualaman, Yogyakarta.
cp: Dea (0856 88 666 44)
Ita (0815 7879 7844)
ybajogja@yahoo.com

REKRUITMEN CPNS 2009

SUMBER: Riaupos.com
http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=8597

Kamis, 23 April 2009 , 08:34:00
Rekrutmen CPNS 2009 Sebelum Pilpres

JAKARTA (RP)- Deputi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Bidang Sumber Daya Manusia, Ramli Effendi Naibaho menargetkan penerimaan seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Untuk itu, Ramli menggesa pemerintah daerah secepatnya mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Negara PAN.

“Usulan formasinya belum semua masuk. Tapi ini sedang proses. Kita harapkan cepat dikirim, paling lambat akhir bulan ini,” ungkap Deputi Menneg PAN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Ramli Effendi Naibaho, kepada JPNN di Jakarta, Rabu (22/4).

Hingga Rabu (22/4), menurut Ramli, masih ada 120 bupati/wali kota yang belum mengajukan usulan formasi CPNS. Sesuai Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian PAN, pemerintah pusat menenggat usulan itu hingga akhir April 2009 ini.

Berdasarkan keterangan sejumlah daerah yang belum mengusulkan, alasannya karena kendala komunikasi atau letak geografis yang terpencil. Padahal, lanjut Ramli, di era teknologi seperti sekarang ini, pengiriman data cukup lewat faks atau internet. Di sisi lain, alasan-alasan seperti itu masih juga ditoleransi.“Ya, kalau alasan-alasannya memang seperti itu, ya, kita toleransi ,” ungkap Ramli.

Namun kalau masih juga belum mengirimkan data, menurut Ramli daerah tersebut akan ditinggalkan dalam proses penetapan formasi CPNS. Data-data usulan dari daerah tersebut akan digunakan sebagai basis penetapan formasi CPNS. Targetnya, sebelum Juli 2009 penetapan formasi CPNS itu sudah bisa dikeluarkan. Begitu ditetapkan, maka akan dikirim ke masing-masing daerah. “Jadi, jadwal seleksinya ya, tergantung kesiapan masing-masing daerah,” imbuh Ramli.

Diutamakan Guru
Menurut Ramli untuk formasi CPNS 2009, prioritas utamanya adalah guru, disusul tenaga medis, paramedis, baru kemudian tenaga-tenaga yang menunjang peningkatan perekonomian daerah setempat. Contohnya, kalau suatu daerah itu potensi perekonomiannya di sektor kehutanan, maka akan direkrut CPNS tenaga penyuluh kehutanan. Bagi daerah yang berbasis ekonomi pertanian, akan direkrut tenaga penyuluh pertanian, dan seterusnya.

Untuk formasi guru, Kementerian PAN menurutnya sudah punya formula khusus untuk menghitungnya. Misalnya untuk formasi guru Taman Kanak-Kanak (TK), tergantung dari jumlah siswanya, yakni dengan rasio satu guru 15 siswa. Sedangkan untuk guru SMP, satu guru 20 siswa. “Kondisi geografis daerah juga menjadi alat ukur untuk menentukan jumlah formasi,” ujar Ramli.

Di luar itu semua, lanjut Ramli, jumlah formasi juga dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara yang akan digunakan untuk menggaji PNS. “Hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi dari Departemen Keuangan,” ucap­nya.(sam/jpnn)

Kamis, April 23, 2009

HASIL PEMILU 2009 RIAU (SEMENTARA)

DPR RI (Kab. Pekanbaru, Siak, Pelelawan, Inhu):
1. Golkar : 109.334
2. Demokrat : 96.666
3. PKS : 42.876
4. PDIP : 38.447
5. PAN : 34.132

DPRD Riau (Kab. Pekanbaru, Siak, Pelelawan, Inhu):
1. Golkar : 105.099
2. Demokrat : 101.413
3. PDIP : 54.590
4. PKS : 44.312
5. PAN : 32.641

Sumber: Riauterkini.com

Sabtu, April 18, 2009

PROGRAM MAGANG LUAR NEGERI PTK PNF

Infonya ada di link berikut :
http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2009/bulan/04/tanggal/17/id/929/


Jumat, 17 April 2009 11:45:41
Program Magang Luar Negeri Ada Lagi!!
Kategori: Liputan Khusus (41 kali dibaca)

Tahun 2009 ini, Dit. PTK-PNF sekali lagi mengadakan program magang luar negeri bagi para PTK-PNF. Kali ini, Republik Turki menjadi negara pilihan. Program magang tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

Bagi para PTK-PNF yang berminat untuk meningkatkan kompetensinya serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris dapat segera menghubungi Bpk. Lukman (subdit Program) melalui nomor 0813 1670 9750 dan email di lukmanul@gmail.com atau langsung menghubungi Subdit Program di 021-579 74 115 untuk informasi lebih lanjut.

Sampai jumpa di Turki!!
(uchie)

Sabtu, April 11, 2009

QUICK COUNT LSI PEMILU 2009 per Provinsi

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/04/09/21505125/quick.count.lsi.demokrat.unggul.hampir.di.seluruh.provinsi

Berikut adalah perolehan suara tiga besar di tujuh provinsi besar yang dijadikan sample quick count :



Jawa Tengah : PDI Perjuangan (22,88), Demokrat (14,53), Golkar (12,74)



Jawa Barat : Demokrat (23,32), PDI Perjuangan (15,57), Golkar (15,49)



Jawa Timur : Demokrat (20,61), PDI Perjuangan (15,01), PKB (12,26)



DKI Jakarta : Demokrat (36,61), PKS (17,77), PDI Perjuangan (11,52)



Banten : Demokrat (20,36), Golkar (18,58), PDI Perjuangan (10,82)



Sulawesi Selatan : Golkar (28,32), Demokrat (13,38), PKS (8,03)



Sumatera Utara : Demokrat (26,56), Golkar (11,89), PDI Perjuangan (9,89)

QUICK COUNT PEMILU 2009

Hasil Quick Count beberapa lembaga survey :

http://www.sasak.org/berita/politik/791-quick-count-2009-beberapa-lembaga-survei.html

http://pemilu.inilah.com/perhitungansuara/index.php

PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 versi KPU

Link : http://tnp.kpu.go.id/tab2009/

Perolehan Suara:

Demokrat : 20.928 %
PDIP: 14.857%
Golkar: 14.587 %
PKS: 8.971%

SUARA PEMILU 2009 Versi PKS

Ini link nya:
http://pemilu.pks.or.id/

Sampai dengan jam 13.50 :

Demokrat :27.6 %
PDIP : 13.2 %
PKS : 12.8 %
Golkar : 10.4%

Rabu, April 08, 2009

BEASISWA PAUD 2009

SUMBER: JUGAGURU.COM

PEDOMAN BANTUAN BEASISWA PTK-PNF (PAUD CS) 2009
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab. Untuk mencapai fungsi tersebut, dalam Sistem Pendidikan
Nasional terdapat tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan
informal.
Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia
dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Penyelenggaraan layanan pendidikan nonformal yang bermutu sangat ditentukan
oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF).
Sedangkan kualitas PTK-PNF itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat
pendidikannya tetapi juga pola pembinaan, penghargaan dan perlindungan dari
institusi/lembaga yang bertanggungjawab. Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF) Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagai
institusi yang bertanggungjawab terhadap kualitas PTK-PNF terus berupaya
2
meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PTK-PNF antara lain melalui program
pemberian bantuan beasiswa. Hal ini dilakukan mengingat sampai saat ini sebagian
besar PTK-PNF belum memiliki kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau
diploma IV sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam rangka percepatan pencapaian standar minimum kualifikasi pendidikan
PTK-PNF tersebut, Direktorat PTK-PNF pada tahun 2009 menyelenggarakan
kegiatan pemberian bantuan beasiswa bagi PTK-PNF di seluruh Indonesia yang
sedang menempuh perkuliahan Strata Satu (S1) atas biaya sendiri. Sehubungan
dengan itu, Direktorat PTK-PNF menerbitkan Pedoman Pemberian Bantuan
Beasiswa bagi PTK-PNF sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam
menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan beasiswa dimaksud.
B. Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
4. Peraturan Mendiknas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja
di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
5. DIPA Direktorat PTK-PNF Nomor. 0777.0/023-08.01/-/2009 Tanggal
31 Desember 2008.
3
C. Tujuan
1. Tujuan pemberian bantuan beasiswa adalah:
a. Memotivasi PTK-PNF untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga memiliki
kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
b. Meningkatkan kompetensi PTK-PNF sehingga memiliki kinerja yang
optimal dalam melaksanakan tugasnya.
c. Meningkatkan mutu layanan program pendidikan nonformal.
2. Tujuan Pedoman
Memberikan acuan/arahan dalam penyelenggaraan program bantuan beasiswa.
D. Ruang Lingkup
Pedoman Bantuan Beasiswa bagi PTK-PNF meliputi ketentuan-ketentuan yang
terkait dengan penyelenggaraan program, yang diuraikan dalam beberapa bab
berikut:
Bab I, menguraikan tentang latar belakang, dasar, tujuan dan ruang lingkup.
Bab II, menguraikan tentang sasaran, jumlah dana bantuan beasiswa, sifat bantuan
beasiswa, penggunaan dana bantuan beasiswa, seleksi, kriteria penerima bantuan
beasiswa, kelengkapan administrasi, mekanisme pemberian bantuan beasiswa,
pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan.
Bab III, merupakan penutup pedoman.
4
BAB II
PROGRAM KEGIATAN
A. Sasaran
Sasaran Program Bantuan Beasiswa tahun 2009 adalah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PNF dan atau pengelola PTK-PNF baik yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang sedang mengikuti perkuliahan atas biaya
sendiri sebanyak 235 orang.
B. Jumlah Dana Bantuan
Bantuan beasiswa ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang
untuk satu tahun dan hanya diberikan satu kali.
C. Sifat Bantuan Beasiswa
Pemberian bantuan beasiswa bersifat stimulan sebagai motivasi bagi PTK-PNF yang
sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan tidak mengikat untuk kelanjutan
pemberian bantuan pada tahun berikutnya.
D. Penggunaan Dana Bantuan Beasiswa
Dana bantuan beasiswa digunakan untuk membantu pembiayaan SPP, pembelian
buku, dan keperluan lain yang terkait dengan perkuliahan.
E. Seleksi
Penetapan penerima bantuan beasiswa dilakukan melalui seleksi proposal oleh Tim
Seleksi Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK. Seleksi ini terkait dengan aspek
administratif bertujuan untuk menilai dan menetapkan penerima bantuan beasiswa.
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur
Jenderal PMPTK tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Tahun 2009.
5
F. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa
Penerima bantuan beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai PTK-PNF atau pengelola PTK-PNF;
2. Tercatat sebagai mahasiswa S1 aktif pada perguruan tinggi terakreditasi;
3. Telah mengabdi sebagai PTK-PNF minimal satu tahun secara terus-menerus,
dan bagi pengelola PTK-PNF minimal dua tahun;
4. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 2.50;
5. Tidak berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar;
6. Mempunyai rekening bank yang masih aktif;
7. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Dit. PTK-PNF.
G. Kelengkapan Administrasi
Calon penerima bantuan beasiswa harus menyampaikan kelengkapan administrasi
sebagai berikut:
1. Proposal pembantuan beasiswa dari yang bersangkutan diketahui pimpinan unit
kerja;
2. Fotocopy SK terakhir/surat tugas yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
3. Fotocopy transkrip nilai Indek Prestasi (IP) terakhir yang telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang;
4. Surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa yang bersangkutan aktif sebagai
mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan;
5. Pasfoto terakhir berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak dua buah;
6. Biodata (formulir terlampir);
7. Fotocopy buku rekening yang masih aktif.;
8. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
H. Mekanisme Pemberian Bantuan Beasiswa
Mekanisme pemberian bantuan beasiswa digambarkan dalam bagan berikut:
6
Dinas Pend. Prov.
UPT/UPTD
Forum PTK-PNF
PT mitra
7
2
3 4
5
6
1
8
Keterangan:
1. Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK menyusun dan mensosialisasikan Pedoman
Pemberian Bantuan Beasiswa bagi PTK-PNF kepada Dinas Pendidikan Provinsi,
Forum PTK-PNF, Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD), dan lima belas perguruan tinggi mitra.
2. PTK-PNF dan atau pengelola PTK-PNF mengusulkan/mengirim proposal ke
Dit. PTK-PNF dengan melampirkan fotocopy SK terakhir/surat tugas yang telah
dilegalisasi oleh pejabat berwenang, fotocopy transkrip nilai (IP) terakhir yang telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari perguruan tinggi
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif sebagai mahasiswa di perguruan
tinggi tersebut, pasfoto terakhir berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak dua buah, biodata
(formulir terlampir), fotokopi buku rekening yang masih aktif, dan fotocopy KTP
yang masih berlaku.
3. Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK menerima berkas/proposal dan melakukan verifikasi
terhadap berkas yang masuk.
4. Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK melalui Tim Penilai melakukan penilaian/seleksi
terhadap berkas/proposal yang masuk. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat
Keputusan (SK) Dirjen PMPTK tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa dan
diumumkan melalui website: www.jugaguru.com.
5. Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana ke
KPPN dalam rangka pencairan bantuan beasiswa.
7
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui BRI (Bank yang ditunjuk
Pemerintah) melakukan pencairan dana beasiswa langsung ke rekening penerima
bantuan beasiswa sesuai dengan Surat Penetapan Dirjen PMPTK.
7. Penerima bantuan beasiswa baik yang telah menerima maupun yang belum
(mengalami kendala) wajib menyampaikan laporan dan melakukan konfirmasi
kepada Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK.
8. Dit. PTK-PNF, Ditjen PMPTK melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pemberian bantuan beasiswa kepada PTK-PNF kepada penerima bantuan beasiswa
dan BRI.
8
I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa perlu dipantau dan dievaluasi agar dapat
mencapai hasil yang optimal.
Kegiatan tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu:
1. Pendataan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tahap pendataan ditekankan pada hasil
verifikasi data penerima bantuan beasiswa.
2. Penilaian proposal dan penetapan SK Ditjen
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tahap penilaian proposal dan penetapan
SK difokuskan pada proses penilaian proposal dan hasil seleksi yang dilakukan
oleh Tim Penilai.
3. Penyaluran Bantuan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tahap penyaluran bantuan diprioritaskan
pada data penerima bantuan beasiswa yang telah menerima dana bantuan dan
data penerima bantuan beasiswa yang terhambat pencairannya (masalah
rekening bank dan hal-hal lain).
Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi
permasalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat diatasi dengan cepat
dan tepat.
J. Pelaporan
Pelaporan Program Pemberian Bantuan Beasiswa bagi PTK-PNF merupakan
gambaran pelaksanaan kegiatan dan bahan pertanggungjawaban pemberian bantuan
beasiswa bagi PTK-PNF tahun 2009. Pelaporan ini meliputi laporan teknis dan
administratif (keuangan).
Sistematika laporan sebagai berikut:
1. Pendahuluan
a. Latar belakang
b. Dasar
9
c. Tujuan
d. Ruang Lingkup
2. Program Kegiatan
a. Sasaran
b. Jumlah Dana Bantuan Beasiswa
c. Sifat Bantuan Beasiswa
d. Penggunaan Dana Bantuan Beasiswa
e. Seleksi
f. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa
g. Kelengkapan Administrasi
h. Mekanisme Pemberian Bantuan Beasiswa
3. Profil Penerima Bantuan Beasiswa Berdasarkan : Nama, Tempat dan Tanggal
Lahir, Jenis Kelamin, Asal (Daerah), Status Kepegawaian, Jabatan, Perguruan
Tinggi, Fakultas/Jurusan, dan Semester
4. Pelaksanaan Program Bantuan Beasiswa
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
c. Tindak Lanjut
5. Hasil, Kendala dan Upaya Penanggulangannya
6. Analisis dan Evaluasi
7. Penutup
8. Lampiran-lampiran
10
BAB III
PENUTUP
Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan/arahan dalam melaksanakan
Program Pemberian Bantuan Beasiswa, sehingga program tersebut dapat terlaksana
dengan baik dan lancar. Apabila ada hal-hal prinsip yang belum diatur dalam pedoman
ini, dapat dilakukan penyesuaian seperlunya guna memperlancar pelaksanaan kegiatan
pemberian bantuan beasiswa bagi PTK-PNF.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Nonformal, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan c.q Subdirektorat Pendidik Pendidikan
Nonformal, Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai XIII, Jl. Pintu Satu Senayan,
Jakarta, Telepon/Faksimile: 021-57974116, website: www.jugaguru.com.
11
ALUR KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PTK-PNF
TAHUN 2009
Lampiran 1
JANUARI - FEBRUARI 2009
PENDAFTARAN/
PENERIMAAN BERKAS
PENILAIAN
PROPOSAL
PENCAIRAN DANA
BANTUAN BEASISWA
MARET - MEI 2009
JUNI 2009
JUNI 2009
JULI 2009
PENYUSUNAN
LAPORAN AGUSTUS 2009
PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN BEASISWA
(SK DIRJEN PMPTK)
PENGUMUMAN
JUNI 2009
PENYUSUNAN PEDOMAN
DAN SOSIALISASI
12
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PTK-PNF
TAHUN 2009
NO
KEGIATAN
TAHUN 2009
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES
1 Sosialisasi
2
Penerimaan
berkas
3 Penilaian
proposal
4 Penetapan
penerima bantuan
beasiswa (SK
Dirjen PMPTK)
5 Pengumuman
6 Pencairan dana
bantuan beasiswa
7 Penyusunan
laporan
Lampiran 2
13
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a : ........................................................................................
Tempat/tanggal lahir
:
.........................................................................................
Unit kerja
:
........................................................................................
.......................................................................................
Alamat unit kerja
:
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya saya:
1. adalah PTK-PNF/Pengelola PTK-PNF*), yang saat ini bertugas sebagai
................................... pada ..........................................................................................
2. telah bertugas sebagai PTK-PNF/Pengelola PTK-PNF*) selama ................ tahun
secara terus menerus.
3. tidak berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran,
serta apabila terbukti tidak benar maka siap dituntut sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
........................, ........................ 2009
Mengetahui,
Pimpinan
(................................................)
Yang Membuat Pernyataan
(..........................................................)
Untuk PNS dan Non PNS
Lampiran 3
Catatan:
- *) coret yang tidak perlu
- Tanda tangan yang bersangkutan bermaterai
14
BIODATA PESERTA
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PTK-PNF
TAHUN 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
N a m a
Status
NIP (Bila PNS)
Tempat/tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Unit kerja
Alamat kantor
Alamat rumah
Perguruan Tinggi
Fakultas/Jurusan
Semester
Nama Bank
Nomor rekening
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
......................................................................................
PNS / Non PNS *)
.......................................................................................
.......................................................................................
Laki-laki / Perempuan *)
.......................................................................................
Kawin / Belum Kawin / Janda / Duda *)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Telepon/Fax: ................................................................
E-mail: ..........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Telepon/HP: ................................................................
E-mail Pribadi: .............................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
................................ ....................................................
Cabang ........................................................................
.....................................................................................
................., .......................................... 2009
Hormat Saya,
(.......................................................)
Lampiran 4
3 x 4
Catatan:
*) coret yang tidak perlu
15

Jumat, April 03, 2009

Partisipasi Politik Umat di Pemilu

sumber: http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=5905


Jum'at, 03 April 2009 , 07:50:00
Partisipasi Politik Umat di Pemilu.

Memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hak warga negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah, artinya boleh digunakan dan boleh juga tidak. Hal ini sejalan dengan kaidah umum dalam bermuamalah “al-ashlu fil asyya‘i al-ibahah, hatta yadullu al-dalil ‘ala al-tahrim” (Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya).

Akan tetapi kaidah ushul fikih ini tidak berhenti pada mubah “tok” saja, bahkan apabila ada dalil atau `ilat lain, maka hukum asal dapat berubah. Sebagaimana halnya dengan hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya dapat bergeser menjadi wajib, haram, sunnah atau makruh, tergantung konteks yang melingkarinya.

Makan dapat menjadi wajib apabila tanpa makan seseorang akan mengalami sakit, bahkan mengancam jiwanya. Maka makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah “Penetapan hukum tergantung ada tidaknya `illat”.

Di tengah pemerintahan yang otoriter dan despotik, di mana pelaksanaan Pemilu hanya bersifat artifisial serta simbolik semata, maka “tidak memilih” (Golput) sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang despotik, bisa dihukumi sunnah dan dianjurkan.

Hal ini apabila upaya perbaikan sistem tidak dapat dilakukan kecuali hanya dengan jalan Golput. Barangkali inilah maksud hadits Nabi, Barangsiapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan (kekuasaaan), apabila tidak sanggup dengan lisan, dan bila tidak sanggup juga dengan hati dan itu adalah selemah-lemah iman.

Mengapa Memilih
Pemilu adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu menjadi hal yang urgen karena terkait dengan sistem penegakan kekuasaan (‘aqd al-imamah). Tanpa melalui jalan Pemilu, kekuasaan pemerintahan tidak dapat ditegakkan. Negara tanpa pemerintahan akan kacau bahkan anarkisme.

Dengan demikian, Pemilu menjadi wajib karena menjadi instrumen atau sarana untuk menegakkan hal yang wajib, yakni pemilihan pemimpin.
Menurut kaidah ushul fiqh, “Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu itu hukumnya juga wajib)”.

Ini berarti, apabila penegakan kekuasaan pemerintahan tergantung dengan pelaksanaan Pemilu maka partispiasi dalam Pemilu hukumnya juga wajib. Hal ini tentu tidak dimaksudkan bagi mereka yang uzur (berhalangan) dan atau secara administrasi tidak terdaftar atau terpanggil sebagai pemilih.

Berpartisipasi dalam Pemilu harus pula dengan kecerdasan tertentu yang oleh Al-Mawardi (dalam Ahkam al-sulthaniyyah) disebutkan Pertama, memiliki sifat adil, kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon pemimpin yang akan dipilih, ketiga, memiliki pandangan dan kearifan dalam menentukan pilihan.

Pemilih yang cerdas pasti akan menentukan pilihannya kepada calon pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabliqh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kemaslahatan umum.

Singkat kata, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah dan kasih sayang terhadap rakyatnya, pastilah ia akan berempati untuk mengemban amar ma‘ruf nahi munkar.

Oleh karena itu, apabila di antara calon pemimpin terdapat calon-calon yang memenuhi syarat, juga ada calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang disebutkan di atas, maka wajib memilih yang dianggap memenuhi syarat.

Apabila tidak, maka terpilihlah mereka yang tidak memenuhi syarat itu, dan dalam keadaan seperti ini pasti menimbulkan kemudaratan. Menurut kaidah ushul fiqh, “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kemaslatahan”.

Hadits Nabi, “Baragsiapa mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang lain yang berkompeten dari yang diangkat, maka dia telah mengkhianati Allah dan RasulNya”. Wallahu`alam.***


Prof Dr H Mahdini MA, Ketua Umum MUI Riau.