Rabu, Februari 25, 2009

HARE GENEE OUTBOND? kelaut aja! JANGAN PILIH LAGI ANGGOTA DEWAN YANG TIDAK PEDULI RAKYATNYA

Minggu lalu kepala Sekolah lapor list gaji guru selama tahun 2008 karena butuh untuk ngisi SPT Tahunan PPh pasal 21 yayasan. Sedih!!!, dari sekitar sepuluh orang paling tinggi cuma +/- SEKITAR Rp. 2.400.000 BACA DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH TOK! Sekali lagi, DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH sodara-sodara. Itu paling tinggi, bahkan sang kepala sekolah yang pegang 2 sekolah (Playgroup dan TK) cuma dapat Rp. +/- 1.600.000.

Lebih parah dibanding buruh di Pabrik... ehm.. tinggi sekali gaji buruhnya? jangan salah SATU JUTA ENAM RATUS DAN DUA JUTA EMPAT RATUS gaji mereka sepanjang tahun 2008 bukan tiap bulan, tapi mulai Januari, Februari, Maret... sampai Desember.
....Astagfirulloh maafkan kami ya Allah!!!

Terus? eh... lakadalah.... ini dapet berita para anggota dewan yang terhormat dari DPRD Riau pergi outbond ke kampungnya Laskar Pelangi -bangka belitung- sana dengan biaya 800 JUTA, 800 JUTA sodara-sodara... ngenes pengen ninju.

Ya Allah, cuma kepada Mu kami sanggup mengadu. Tentang mereka tuan-tuan di singgasana sana, Engkau lebih tahu dan Maha Tahu.

Mudah-mudahan pergi ke sana ketemu dengan bu Muslimah dan mereka belajar "membangun" sekolah Muhammadiyah tempat Laskar Pelangi yang reyot dan ingat dengan temen-temennya bu Muslimah para guru di Riau yang masih hidup dibawah "garis kemiskinan" atau garis apapun namanya yang sebagian beberapa bulan gak terima "upah".

Mudah-mudahan mereka tau di sini,guru-guru paud dipelosok desa dan dusun riau harus menelusuri jalan2 becek dan berlubang di bawah hujan -puluhn kilometer- menuju kota kabupaten hanya demi insentif 100 ribu rupiah per bulan itupun dari pemerintah pusat bukan dari Riau. Dan kadang rela menyisihkan sebagian -untuk oknum nya OKNUM- demi uang yang sebenarnya sudah menjadi hak mereka sendiri.

Apa mereka belum pernah dengar ada guru PAUD dan TK di desa yang lebih dari 3 bulan bekerja tanpa dibayar hanya bermodal ikhlas?.

Capek!!!

Cuma satu deh! AYO JANGAN PILIH LAGI PARA "WAKIL RAKYAT" YANG TIDAK PEDULI DENGAN RAKYATNYA... baru jadi wakil aja!

Coba yang 800 JUTA di bagi ke guru-guru di daerah. Jangan banyak alasan! turun dari singasana emasmu dan lihat kenyataan di sekitarmu!

Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.


Ini dia daftarnya! kenapa harus 2 kali?

sumber: http://riauterkini.com/politik.php?arr=23061

Rabu, 25 Pebruari 2009 18:17
Inilah Anggota DPRD Riau Peserta Outbound Senilai Rp 800 Juta

Kegiatan outbound anggota DPRD Riau ke Bangka Belitung terus menuai kecaman. Inilah nama-nama wakil rakyat yang 'berpelisaran' dengan anggaran Rp 800 juta tersebut.

Fraksi Partai Golkar:

1. Masnarita Maatas
2. Mastar
3. Syamsul Hidayah Kahar
4. Arsyadjuliandi Rachman
5. Johar Firdaus
6. Yuhermasn Yusuf
7. Zulfan Heri
8. Suparman
9. A Rahman Jalil
10. Nurliah
11. Abubakar Siddik
12. Ruspan Aman
13. Syariful Anwar
14. Said Muhammad

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN):

1. Djuharman Ariffin
2. Taufan Andoso Yakin
3. Hikmani
4. Eka Abri
5. Yuda Bhati
6. Hendra Masdarta
7. Fendri Jaswir
8. Jhon Pieter Simanjutak

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Plus (F-PPP-Plus):

1. Syofyan Hamzah
2. Azhar Salim
3. Syahrizal
4. Azwir Alimuddin
5. Zamzibar Nong
6. Syarif Hidayat
7. M Jenu (Partai Demokrat)
8. Tommy Rusli Idar

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP):

1. Robin P Hutagalung
2. Hendro Susanto
3. Rusdaryanto
4. James Pasaribu
5. Hotman E Manurung

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS):

1. Taufiq Hidayatullah
2. Hasyim Aliwa
3. Mukti Sunjaya
4. Nurdin

Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR):

1. Edi Basri
2. Zulkifli
3. Khadijah
4. Helmi Burman
5. Suhardiman Amby

Fraksi Gabungan Baru:

1. Yuliyos
2. Rizal Akbar (PKB)

Total 46 tambah staf jadi 60 orang

Anggota dewan yang tidak ikut:

1. Edi Ahmad RM Fraksi Gabungan Baru) alasan tidak tahu
2. Bambang Tri Wahyono alasan punya agenda yang lebih penting
3. Rusli Effendi (Frkasi PPP Plus) alasan tak mau terulang. Cukup sekali ikut outbound 4. Suryadi Khusaini (Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Riau) alasan jaga gawang di DPRD
5. Arifin Bantu Purba (Fraksi PDIP) alasan outbound dinilai kerja sia-sia
6. Syafrudin Saan (Frkasi PKS) alasan menyambut Komisi II DPR RI soal pemekaran Rokan Darussalam
7. Badrun A Saleh (Fraksi PG) tidak ada penjelasan soal alasan
8. Zulkarnaen Noerdin (Fraksi Gabungan Baru) tidak ada penjelasan soal alasan.***(tam/mad)

INSENTIF PPH PASAL 21 (MULAI MASA PAJAK FEBRUARI)

Rabu, 25/02/2009 18:40 WIB
Insentif PPh 21 Hanya untuk Gaji di Bawah Rp 5 Juta
Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Insentif PPh Pasal 21 hanya akan diberikan pada pegawai atau karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Pemerintah pun masih akan membatasi sektor-sektor yang akan mendapatkan insentif ini.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/2/2009).

"Yang jelas sekarang PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) sedang kita rancang, jadi meskipun sektornya sudah ditentukan, tapi tidak semua karyawan di sektor tersebut yang mendapatkan insentif PPh, hanya karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta," katanya.

Dijelaskan Darmin alasan pembatasan gaji hanya maksimal Rp 5 juta karena pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta itulah yang masih pantas mendapat subsidi.

"Kalau yang gajinya di atas Rp 5 juta kan sudah menikmati penurunan tarif PPh pada UU PPh yang baru," tuturnya.

Darmin mengatakan untuk sektor padat karya akan mendapatkan insentif PPh pasal 21 asalkan gajinya di bawah Rp 5 juta dan sektornya mendapatkan insentif ini.

Darmin mengatakan, aturan insentif PPh 21 ini akan berlaku mulai masa pajak Februari yang pembayarannya dilakukan Maret.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan alokasi anggaran untuk insentif PPh 21 untuk tahun ini jumlahnya tetap Rp 6,5 triliun.

"Anggarannya Rp 6,5 triliun, kita masih meng-exercise sektor-sektornya, pada waktunya akan kita sampaikan," ujarnya.

(dnl/lih)

sumber: http://www.detikfinance.com/read/2009/02/25/184005/1090608/4/insentif-pph-21-hanya-untuk-gaji-di-bawah-rp-5-juta

Jumat, Februari 20, 2009

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PTK PNF 2009

Informasinya bisa di download di link www.Jugaguru.com berikut:

http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2009/bulan/02/tanggal/20/id/892/

Rabu, Februari 18, 2009

BERITA PAJAK: KODE NPWP UNTUK ISTRI

SUMBER: http://www.detikfinance.com/read/2009/02/18/102040/1086545/694/kode-npwp-untuk-istri

Rabu, 18/02/2009 10:20 WIB
Kode NPWP untuk Istri
PB-Co - detikFinance


Foto: Widigdya Sukma
Jakarta - Saya telah memiliki NPWP sejak tahun 2006. Pada tanggal 14 Januari 2009 istri saya (tidak pisah harta) yang bekerja pada satu pemberi kerja, mengajukan pembuatan NPWP untuk dirinya karena menurut keterangan dari orang kantor pajak istri saya juga wajib untuk mengajukan NPWP untuk dirinya, dengan melampirkan NPWP saya. Tiga digit terakhir NPWP yang diberikan kepada istri saya adalah berkode 001.

Yang ingin saya tanyakan adalah :

1. Merujuk pada peraturan perpajakan PER 51/PJ/2008 yang mulai berlaku 1 Januari 2009, maka kode NPWP untuk anggota keluarga untuk 3 digit terakhir dimulai dengan angka 999. Sedangkan istri saya diberikan kode 001. Apakah hal ini tidak menyalahi peraturan yang diberlakukan?

2. Apakah perbedaan untuk kode 001 dan 999?
3. Apakah ada perbedaan kewajiban pajak kode 001 dan 999?
4. Akankah hal ini akan dapat menimbulkan masalah bagi istri saya di kemudian hari?
5. Perlukah mengajukan revisi ke KPP?


JAWABAN:

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b PER-51/PJ/2008 ditetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga adalah wanita kawin yang:

* Tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, dan
* Memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
* Tidak terikat perjanjian pisah harta
* Tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.


Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 angka 2 peraturan yang sama ditetapkan tata cara penomoran NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

* Dua belas digit pertama sama dengan Nomor NPWP Penanggung Biaya Hidup
* Tiga digit terakhir merupakan kode cabang, yang dimulai dari 999 bagi anggota keluarga pertama, 998 bagi anggota keluarga kedua, dan seterusnya.


Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pendaftaran NPWP atas nama istri Bapak dilakukan pada tanggal 14 Januari 2009, dimana pada tanggal tersebut PER-51/PJ/2008 telah berlaku maka seharusnya nomor NPWP yang diterbitkan adalah nomor NPWP dengan nomor 999 pada tiga digit terakhir.

Menurut pendapat kami lebih baik Bapak melakukan konsultasi dengan Account Representative pada KPP dimana Bapak terdaftar untuk melakukan perubahan kartu NPWP sesuai dengan PER-51/PJ/2008.

Demikian penjelasan kami.

Widigdya Sukma Gitaya, Supervisor Tax PB&Co(pbc/qom)

Kamis, Februari 05, 2009

PEDOMAN RINTISAN SERTIFIKASI PENDIDIK PTK-PNF (TERMASUK PAUD)

PEDOMAN RINTISAN SERTIFIKASI
PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang–undang RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) menyatakan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 42 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan Peraturan-Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, untuk itu dipersyaratkan sebagai seorang pendidik diharuskan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma (S1/DIV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.
Penguasaan kompetensi Pendidik dalam hal ini Pendidik dengan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PNF) dilakukan melalui uji kompetensi yang pada akhirnya diraih sertifikat.
Sertifikasi pendidik Pendidikan Nonformal (PNF)merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik, yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran pendiik sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi pendidik pendidikan nonformal diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompentensi pedagogik/androgogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik PNF.
Dengan terbitnya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Pendidik, maka sertifikasi bagi pendidik PNF sudah mempunyai landasan hukum untuk segera dilaksanakan secara bertahap.
Tahap awal untuk pelaksanaan rintisan sertifikasi bagi pendidik PNF dengan pemberian kuota kepada kab/kota, pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi pendidik pendidikan noformal di tingkat provinsi dan kab/kota dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan kab/kota atau bekerja sama dengan UPTD Propinsi/BP-PNFI regional. Agar seluruh Dinas Pendidikan atau aparat/stakeholder memiliki wawasan yang sama tentang kriteria dan proses penetapan sertifikasi Pendidik PNF maka perlu disusun pedoman penetapan peserta dan pelaksanaan rintisan sertifikasi Pendidik PNF. Pedoman ini disusun sesuai amanat dalam peraturan Mendiknas Pasal 4 ayat 3 bahwa penentuan peserta sertifikasi berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur PMPTK.
Proses sertifikasi pendidik PNF ini banyak melibatkan instansi terkait dan pada tahun 2009 ini baru merupakan rintisan untuk menyusun pedoman sertifikasi PNF.

B. Dasar Hukum
1. Undang–undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

C. Tujuan
Pedoman ini menjadi gambaran tentang rintisan sertifikasi Pendidik PNF yang bertujuan untuk:
1. menentukan kelayakan pendidik PNF dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. meningkatkan martabat pendidik
4. meningkatkan profesionalitas pendidik PNF
5. meningkatkan kesejahteraan pendidik PNF

D. Ruang Lingkup Pedoman
Pedoman ini mencakup informasi tentang gambaran proses pemberian sertifikasi oleh instansi yang berwenang kepada Pendidik PNF yang telah memenuhi standar kualifikasi, kompetensi yang telah dipersyaratkan melalui portofolio dan uji kompetensi.

BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP, BENTUK DAN SASARAN SERTIFIKASI PENDIDIK PNF

A. Pengertian dan Prosedur Sertifikasi
1. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat oleh instansi yang berwenang kepada Pendidik PNF yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan melalui portofolio dan uji kompetensi.
2. Pendidik PNF adalah pendidik PNF yang PNS dan pendidik PNF yang non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan PNF, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang mengambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai pendidik PNFdalam interval waktu tertentu.

B. Prinsip Sertifikasi
1. Dilaksanakan secara obyektif
Obyektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang diakui, tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional.
2. Transparan
Transparan yaitu memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi.
3. Akuntabel
Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dapat dipertangungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
4. Terencana dan sistematis
Dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus dilaksanakan secara matang dan teratur dimana mengacu pada kompetensi Pendidik PNF mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
5. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan
Program sertifikasi pendidik pendidikan nonformal dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

C. Bentuk Sertifikasi
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 2 dinyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan melalui evaluasi akreditasi dan sertifikasi.
Untuk menjamin kelayakan seorang pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi tersebut perlu dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, test kompetensi, dan evaluasi lapangan bagi pendidik PNF dalam bentuk sebagai berikut:
1. Penilaian portofolio meliputi : (1) kualifikasi akademik, (2) presesi dari atasan, sejawat, warga belajar dan diri sendiri tentang kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, (3) pendidikan dan pelatihan, (4) pengalaman mengajar, (5) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (6) penilaian dari atasan/lembaga/tokoh masyarakat, (7) prestasi akademik, (8)karya pengembangan profesi, (9) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (10) pengalaman organisasi di bidang kependidikan nonformal dan sosial dan (11) penghargaan yang relevan di bidang pendidikan.
2. Pernyataan diri tentang kontribusi sebagai pendidik PNF dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidik PNF.
3. Lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi adalah LPMP dan BP-PNFI/BPKB

D. Sasaran
Oleh karena saat ini masih akan dilakukan rintisan sertifikasi maka jenis PTK-PNF yang diajukan untuk sertifikasi adalah Pamong Belajar.


BAB III
MEKANISME DAN RENCANA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENDIDIK PNF


A. Mekanisme
1. Persiapan
a. Menyusun pedoman
b. Mensosialisasikan pedoman
c. Menyiapkan lembaga dan tim penguji
d. Menyiapkan materi uji kompetensi
2. Pelaksanaan
a. Menyiapkan bukti fisik untuk portofolio
b. Seleksi portofolio
c. Uji kompetensi
d. Diklat pemberian sertifikasi
3. Tindak Lanjut
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.

B. Rencana sertifikasi pendidik PNF sebagai berikut
1. Pamong Belajar peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pedoman penyusunan portofolio pendidik PNF.
2. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Balai pengembangan kegiatan belajar/BPKB/BP-PNFI/P2 PNFI untuk diteruskan kepada Tim Penilai penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor
3. Penyelenggara Sertifikasi terdiri dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal Regional /UPTD Propinsi/BPKB
4. Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dilanjutkan dengan uji kompetensi. Apabila uji kompetensi dinyatakan lulus maka peserta akan memperoleh sertifikat pendidik pendidikan nonformal.
5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, BP-PNFI regional/BPKB menetapkan alternatif sebagai berikut.
a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi pendidik PNF yang diakhiri dengan ujian.
c. Lama pelaksanaan diklat tersebut akan diatur oleh Badan Diklat PNFI dengan memperhatikan skor hasil portofolio
d. Apabila peserta lulus ujian diklat, maka peserta akan memperoleh sertifikat pendidik PNF.
e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus) dengan waktu sekurang-kurangnya satu bulan. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas pendidikan kab/kota atau BP-PNFI/BPKB.

BAB IV
PERSYARATAN PESERTA DAN TAHAPAN SERTIFIKASI PENDIDIK PNF


A. Persyaratan Peserta
1. Persyaratan peserta sertifikasi pendidik PNF adalah Pamong Belajar yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D IV) dan atau sesuai dengan ketentuan pendidik PNF.
2. Dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun sebagai Pamong Belajar.
3. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai calon Pendidik PNF.

B. Proses Penetapan Peserta

bersambung...
sumber: http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/874/

Rabu, Februari 04, 2009

BANTUAN INSENTIF PAUD 2009

Lampirannya bisa di buka di link berikut:

http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/874/

BANTUAN PENDIDIKAN PTK-PNF (PAUD cs) tahun 2009

PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI PTK-PNF



































BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai fungsi tersebut, dalam Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Tinggi rendahnya kualitas pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF). Sedangkan kualitas PTK-PNF itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya tetapi juga pola pembinaan, penghargaan dan perlindungan dari institusi/lembaga yang bertanggungjawab. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) selaku institusi yang bertanggungjawab terhadap kualitas PTK-PNF terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PTK-PNF melalui program-program peningkatan mutu bagi PTK-PNF antara lain pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, diklat, dan lain-lain.

Salah satu program peningkatan kualifikasi PTK-PNF yang diselenggarakan Direktorat PTK-PNF pada tahun 2009 adalah pemberian bantuan pendidikan bagi PTK-PNF di seluruh Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan Srata Satu (S1) atas biaya sendiri. Pemberian bantuan pendidikan ini juga sebagai upaya Direktorat PTK-PNF dalam mempercepat pencapaian standar minimum kualifikasi pendidikan PTK-PNF sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.


B. Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Mendiknas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. DIPA Direktorat PTK-PNF Nomor: 0777.0/023-08.0/-2008 Tanggal 31 Desember 2008.

C. Tujuan
1. Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah:
a. Memotivasi PTK-PNF untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b. Meningkatkan kompetensi PTK-PNF sehingga memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugasnya.
c. Meningkatkan kualitas program pendidikan nonformal melalui peningkatan mutu PTK-PNF.
2. Tujuan Pedoman
Memberikan acuan/arahan dalam penyelenggaraan program bantuan pendidikan.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan Pedoman Bantuan Pendidikan meliputi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan program yang diuraikan dalam beberapa bab berikut:
1. Bab I menguraikan tentang latar belakang, dasar, tujuan dan ruang lingkup.
2. Bab II menguraikan tentang sasaran, jumlah dana bantuan pendidikan, sifat pendidikan, penggunaan dana bantuan pendidikan, seleksi, kriteria penerima bantuan pendidikan, kelengkapan administrasi, mekanisme pemberian bantuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan.
3. Bab III merupakan penutup pedoman.

BAB II
PROGRAM KEGIATAN

A. Sasaran
Sasaran Program Bantuan Pendidikan tahun 2009 adalah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF) dan atau pengelola PTK-PNF Pusat dan Daerah baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang sedang mengikuti perkuliahan atas biaya sendiri sebanyak 235 orang.

B. Jumlah Dana Bantuan Pendidikan
Jumlah dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang untuk satu tahun dan hanya diberikan satu kali.

C. Sifat Bantuan Pendidikan

bersambung...
lengkapnya di www.jugaguru.com

Senin, Februari 02, 2009

BERITA PAUD RIAU


Sumber: http://www.riaupos.com/v2/content/view/13829/50/

Depdiknas Janji Tambah Dana Dekonsentrasi PAUD
Senin, 02 Pebruari 2009
PEKANBARU (RP)- Perhatian pemerintah pusat khususnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semakin diperbesar.

Terbukti, Depdiknas menjanjikan penambahan dana dekosentrasi bagi provinsi-provinsi yang berhasil mengembangkan PAUD dengn baik.

Hal itu dikatakan Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Depdiknas H Hamid Muhammad di sela-sela penutupan Jambore Tenaga Pendidik PAUD se-Riau di Pekanbaru, Ahad (1/2).

‘’Bagi kita upaya peningkatan pendidikan PAUD ini menjadi perhatian utama, karenanya kita akan memberikan dana dekosentrasi tambahan bagi provinsi yang berhasil mengembangkan PAUD dengan sebaik-baiknya,’’ tutur Dirjen.

Menurutnya, perhatian terhadap PAUD saat ini menjadi meningkat, karena pendidikan anak usia dini tersebut sangat diperlukan dalam menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas dan bermutu serta siap saing.

Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan di usia dini sangat sulit berkembang. Makanya, program-program PAUD sangat diperlukan. ‘’Oleh karenanya, upaya penambahan dana dekosentrasi ini diharapkan bisa memacu peningkatan pengembangan PAUD di masing-masing provinsi,’’ ujarnya lagi.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP yang hadir dalam acara itu juga mengatakan, pendidikan anak usia dini memang sangat diperlukan. Karenanya pemerintah akan memberikan perhatian terhadap hal ini, begitu juga terhadap tenaga-tenaga pendidiknya.

Karena itu, tambah gubernur, pihaknya akan semaksimal mungkin memberikan dana bagi tenaga-tenaga pendidik PAUD. ‘’PAUD ini harus jadi prioritas utama. Harus ditangani secara terprogram dan terintegrasi. Ia (PAUD, red) tidak bisa ditangani secara sporadis,’’ tutur gubernur.(gem)

BERITA PAUD RIAU TERBARU-JAMBORE



sumber: http://www.riaupos.com/v2/content/view/13828/50/

Gubri Ingin Gaji Guru PAUD Naik
Senin, 02 Pebruari 2009
Septina: Sekarang Masih di Bawah UMR
Laporan FOPIN S & GEMA SETARA, Pekanbaru

GUBERNUR Riau HM Rusli Zainal menugaskan, Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk memberikan perhatian penuh kepada dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Gubernur menginstruksikan agar dinas melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk pengembangan kualitas dan mencari standarisasi pelaksanaan PAUD di Provinsi Riau.

Hal itu dikemukakannya saat menghadiri penutupan Jambore Pendidik PAUD se-Riau di Hotel Furaya, Ahad (1/2).

Menurut Gubri, perhatian penuh perlu diberikan mengingat pentingnya keberadaan PAUD dalam menciptakan SDM berkualitas sejak dini. Berbagai harapan dan permintaan yang disampaikan Ketua Forum PAUD dan Ketua Himpaudi Riau, kata Rusli, akan dijadikan catatan untuk ditindaklanjuti.

‘’Kita menyadari bahwa jasa dan kerja keras para pendidik PAUD memang tidak sebanding dengan apa yang mereka terima. Bahkan, tadi Ketua Forum PAUD menyebutkan masih banyak di antaranya yang berupah di bawah UMR (upah minimum regional). Itu tidak dapat kita pungkiri. Maka sudah saatnya kita mengapresiasi mereka melalui peningkatan gaji,’’ kata Rusli, yang disambut tepuk tangan 968 orang peserta jambore.

Sementara Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Depdiknas Hamid Muhamad menyebutkan, PAUD merupakan jenjang pendidikan penting dan terpenting dari seluruh layanan pendidikan yang ada.

‘’Dulu ketika saya berada di Direktorat Pendidian Dasar, saya mengatakan basic education adalah hal penting dalam membentuk kecerdasan anak. Tetapi kemudian setelah saya mempelajari berbagai literatur tentang PAUD, ternyata masih ada yang lebih penting, yaitu pendidikan anak usia dini,’’ ujarnya. Bagaimana tidak, katanya, sesuai dengan penelitian bahwa 50 persen pertumbuhan kecerdasan otak seorang anak dibentuk pada usia antara 0-4 tahun. Sebanyak 30 persen lagi antara usia 5-8 tahun dan sisanya di atas 8 tahun.

Ketua Forum PAUD Riau Hj Septina Primawati Rusli MM menyebut, perkembangan lembaga PAUD yang pesat belum diikuti kualitas tenaga pendidik dan lembaganya.

Saat ini, katanya, di seluruh Riau terdapat 2.993 orang tenaga pendidik PAUD, yang sebagian besarnya masih berpenghasilan di bawah UMR.

Sedangkan Ketua Panitia Jambore yang juga Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Riau Prof Dr Netti Herawati MSi menyebutkan, kegiatan jambore ini mendapat sambutan baik dari para guru PAUD se-Riau.

Belum Dapat PAUD
Hamid Muhammad menambahkan, dari 28 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 14 juta di antaranya belum mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

‘’Kita masih sangat miris soal PAUD ini, dari 28 juta populasi anak di Indonesia hampir 14 juta orang di antaranya belum mendapatkan PAUD,’’ tuturnya.

Menurutnya lagi, ia yakin jika PAUD sudah berkembang dengan cukup baik dan pesat, maka persoalan buta aksara atau minimnya masyarakat Indonesia yang tidak bisa membaca bisa ditekan.(uli)