Selasa, Desember 30, 2008

Berpulang



Innalillahi Waina Ilaihi Roojiun...
Telah berpulang ke Rahmatulloh orang tua kami tercinta.
Ayahanda Ir. Hasjal Fauzi Hasan Dt. Sinaro pada usia 56 th
(20 Januari 1952 - 26 Desember 2008)

Meninggal pada Jum'at malam sekitar jam 22.00 tanggal 26 Desember 2008.
Dimakamkan di nagari Mahat Payakumbuh Sumatera Barat.

Semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan almarhum dan diampuni segala kekhilafannya. Amin.

Keluarga:
Suryati Murni (istri)
Apriza Angraeny (putri ke-1) dan Ii Hidayat Suryana
Bob Hafez (anak ke-2)
Firdaus (anak ke-3)
Fauzan Aulia Ghiffary Rahman (cucu)
Faiza Hanadia Izzata Rahma (cucu)
Faiza Khansa Sulthana Rahima (cucu)


Rabu, Desember 24, 2008

Hasil Test CPNS 2008 Jawa Barat, Riau mana?

Kangen dengan Purwakarta, klik situsnya... eh ada yang menarik "ingin tahu hasil test CPNS di Kabupaten Purwakarta... bla.bla.bla... hebat juga. Selama ini di statistik cukup banyak yang cari informasi pengumuman CPNS 2008 (PNS memang "mempesona")...ehm hebat juga situs pemko satu ini www.purwakarta.go.id, coba klik link nya sekilas baca karena memang g ak pernah ikut test. Timbul ide, bukan mo daftar... coba lihat di situs pemko lainnya ada gak? soalnya selama ini para pencari kerja banyak yang haus info PNS dan CPNS apalagi pengumuman hasil test nya. Ini sebagian hasilnya, :
1. Kota Depok klik si sini http://www.depok.go.id/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=29
2. Pemprov Sumut klik di sumutprov.go.id
3. Kota Bandung Klik di sini

oh iya Purwakarta di sini

Terus untuk Riau bagaimana? dari beberapa situs pemda yang dibuka: http://www.riau.go.id/, http://www.bengkalis.go.id/, http://www.dumaikota.go.id/, atau http://www.pekanbaru.go.id/ belum ada tanda-tanda kehidupan... :))

Inhu? becanda... artikel terbarunya aja dikirim 01/12/2005 mana mungkin peduli dengan CPNS 2008....

PEMENANGNYA ADALAH CALEG SUARA TERBANYAK

Ini jadi BERITA BESAR untuk Parpol, para Caleg terutama banyak efeknya, paling tidak yang di nomor urut atas harus bekerja lebih keras tidak sekedar dapat jatohan dari keringat orang lain. Bagi yang di urutan bawah bisa bergerak lebih dan hasilnya akan jadi miliknya sendiri. Yang jadi kekhawatiran :)) bakal banyak orang strees karena udah keluar dana untuk jadi caleg (Untuk daerah tingkat 2 banyak terjadi Caleg nomor urut 1 membiayai caleg2 di bawahnya terutama caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen) lah kalau yang terpilih orang yang dia biayai?

Terus, senayan tahun depan akan lebih sering masuk infotainment... lho? iya karena akan lebih banyak artis masuk senayan -pelawak juga- :)) akan ada partai mayoritas alegnya ngartis semua. waduh!!!

Pertanyaanya, suara pemilih yang hanya nyoblos lambang partai larinya ke mana ya?

Misalnya? Partai XXX

Pemilih logo partai : 1000
Caleg A (ketua DPC) : 540
Caleg B (tokoh) : 300
Caleg C (Sekjen) : 200
Caleg D (Artis dangdut):550
Caleg E (Pelawak) : 530

Total : 3.120
BPP : 3.000

Siapa yang harus duduk ya? Artis dangdut yang baru masuk jadi "kader" menjelang pemilu? -kalau berdasar UU yang direvisi MK- padahal dia cuma lebih banyak "10" suara dari sang ketua DPC... tragis!!! karena 1000 suara yang milih logo partai adalah hasil "kerja keras" ketua DPC -andil-

Aturan manusia -sekali lagi- tidak ada yang sempurna.







============================================
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2065

Selasa , 23 Desember 2008 19:52:09
MK KABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN UJI UU PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dinyatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan putusan perkara No. 22&24/PUU-VI/2008, Selasa (23/12), di ruang sidang pleno MK.

Perkara No. 22/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Perkara No 24/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh perorangan warga negara, antara lain, Sutjipto, S.H., M.Kn. (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Septi Notariana, S.H., M. Kn., (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., (calon pemilih 2009). Mereka meminta MK menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU a quo yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30 persen dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30 persen dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut, menurut MK, merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

Dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

Selain itu, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. “Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak,” ucap Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). (Wiwik Budi Wasito)

Foto: Dok. Humas MK/Ardli N

Jumat, Desember 19, 2008

8 Inspiring Women





Neno Warisman
Nani Zulminarni
Prof Edi Sedyawati
Bunda Iffet Veceha Sidharta
Dr Eniya Listiani Dewi
Maria M Hartiningsih
Sri Wulandari
Marwah Daud Ibrahim


beritanya: http://www.detiknews.com/read/2008/12/19/193222/1056729/10/ibu-ani-&-mbak-tutut-gagal-raih-pks-inspiring-woman-award

Jumat, 19/12/2008 19:32 WIB
Ibu Ani & Mbak Tutut Gagal Raih PKS Inspiring Woman Award
Aprizal Rahmatullah - detikNews

Jakarta - Akhirnya PKS memutuskan 8 wanita yang menyandang predikat inspiring woman. Tapi dalam daftar penerima itu tidak ada nama Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putri mantan Presiden Soeharto, Mbak Tutut.

Seperti diumumkan dalam acara yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, di Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (19/12/2008) malam, ke delapan nama terdiri atas wanita-wanita yang dianggap memiliki pengaruh.

Dan mereka adalah Neno Warisman, artis dan pendakwah yang juga dikenal sebagai perancang busana muslim, Nani Zulminarni, yang menggiatkan pembentukan koperasi bagi janda-janda, dengan Ketua pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan (Pekka).

Prof Edi Sedyawati perempuan yang aktif berkesenian tradisional melalui Ikatan Seni Tari Indonesia, Bunda Iffet Veceha Sidharta, manajer grup musik Slank yang mampu membawa personil Slank keluar dari ketergantungan narkotika dan obat-obatan, Dr Eniya Listiani Dewi, ilmuwan wanita yang membuat terobosan pengembangan sinar matahari menjadi arus listrik.

Juga Maria M Hartiningsih, seorang wartawati yang kerap menulis artikel seputar perempuan, Sri Wulandari, yang menggagas serta kegiatannya membentuk Forum Putra Daerah Peduli Pendidikan, dan terakhir Marwah Daud Ibrahim, politisi partai Golkar yang dianggap sukses memperjuangkan sekolah berbasis unggulan lokal di kabupaten atau kota.

"Yang jelas mereka punya kiprah dan kegiatan yang bermanfaat, dan yang kedua yang menginspirasi bagi wanita-wanita sekitarnya," kata Kepala Bidang Humas PKS Mabruri.

Dan wanita-wanita ini menyisihkan sekitar 800 nama, yang masuk ke kantung dewan juri sebagai nominator. "Pemilihan ke delapan nama ini berdasarkan kegiatannya," imbuhnya.

Alasan nama-nama yang lain tidak menjadi pemenang? "Kita melihat mereka belum terlalu menginspirasi," tandasnya.(ndr/gah)

Selamat Datang Kabupaten Meranti! Selanjutnya apa?

Jumat, 19/12/2008 15:56 WIB
2 Kabupaten Baru Disahkan, Warga Riau & Papua Loncat Kegirangan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) mengesahkan dua kabupaten baru di Indonesia. Keduanya yakni Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau.

Mendengar ketukan palu dari pimpinan rapat paripurna DPR Agung Laksono, puluhan warga Riau yang berpakaian adat dan warga papua yang hadir di dalam ruang rapat langsung bersorak kegirangan. Luapan kegembiraan, mereka tuangkan, sambil loncat-loncat dan berteriak "Merdeka".

"Sampai saat ini sudah dua kabupaten yang baru saja disetujui. Jadi terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota di seluruh Indonesia," kata Menkum HAM Andi Matalatta yang mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2008).

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/12/19/155616/1056564/10/2-kabupaten-baru-disahkan,-warga-riau-&-papua-loncat-kegirangan

Agung Laksono dalam rapat tersebut menyatakan 3 RUU lain yakni pembentukan Provinsi Tapanuli, pembentukan kota Berastagi Sumut, Kabupaten Manjau Provinsi Riau akan dikembalikan ke Komisi II DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Berita Dana BOS Riau 2009

sumber: http://riauterkini.com/usaha.php?arr=22147

Jum’at, 19 Desember 2008 15:11
2009,
Dana Bos untuk Riau Naik 40 %

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah pusat menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk Riau, kenaikan ‘jatah’ dana BOS mencapai 40 %.

Riauterkini-PEKANBARU-Bendahara Dana Bos Riau, Suardi kepada Riauterkini Jum’at (19/12) menyatakan bahwa sesuai dengan surat pemeritahuan dari Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa alokasi dana BOA untuk Riau tahun 2009 nanti naik. Kenaikan ‘jayah dana BOS unutuk Riau sebesar 40% dibandingkan dengan alokasi dana BOS tahun 2008.

Paling tidak, Suardi menyebutkan, dengan alokasi dana BOS Riau 2008 yang mencapai tidak kurang dari Rp 260 miliar, maka dengan ketambahan alokasi dana BOS 2009 yang mencapai 40% atau senilai Rp 104.147.339.700, maka sedikitnya, tahun 2009 nanti Riau akan menerima dana BOS sebesar Rp 364.515.688.950.

“Dengan bertambahnya dana BOS yang dialokasikan untuk seluruh sekolah di wilayah Riau, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Riau dan Indonesia pada umumnya. Karena bagaimanapun juga, dengan alokasi dana BOS yang meningkat akan dapat meningkatkan kinerja para pendidik menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Menurut Suardi, dengan total dana BOS sebesar Rp 260.368.349.250, hingga Desember ini, masih tersisa dana BOS sebesar Rp 2.928.418.388. Atau sekitar 1 % saja dari jumlah totasl alokasi dana BOS Riau 2008. Ia menyatakan bahwa sisa dana tersebut jika memang masih bisa dioptimalkan, akan segera dioptimalkan penggunaannya.

Data Disdiknas menyebutkan bahwa pada tahun 2008 sudah didistribusikan dana BOS ke seluruh kabupaten/kota se-Riau. Untuk Pekanbaru Rp 37.560.769.518, untuk Indragiri Hulu sebesar Rp 17.775.390.126, Kuantan Sengingi dialokasikan sebesar Rp 14.102.743.206, Indragiri Hilir menerima dana BOS sebanyak Rp 27.078.224.604, dan Kampar menerima dana BOS sebesar Rp 31.926.351.078.

Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan menerima dana BOS sebesar Rp 13.508.035.406, Rokan Hulu menerima dana BOS sebanyak Rp 22.468.754.484, Untuk Bengkalis kebagian Rp 36.170.464.850, Rohil dijatah Rp 28.250.752.650, Siak mendapat dana BOS sebesar Rp 19.639.445.316 dan Kota Dumai mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp 11.887.414.002.***

Kamis, Desember 18, 2008

Resolusi 2008: Evaluasi

Resolusi 2008 :

1. Mengoptimalkan Blog pribadi www.hidayat-soeryana.blogspot.com dengan tulisan2, artikel yang lebih bermanfaat akan dicoba berbentuk tulisan2 selain gambar2 yang selama ini lebih banyak diposting - kalau bisa tulisan sendiri, sebagai sarana belajar menulis-. Dan yang paling penting merubah bahasa yang digunakan dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional supaya dapat diakses oleh temen2 dari luar negeri. Ini salah satu tantangan yang disampaikan oleh seorang saudara yang sekarang di negri Jiran Malaysia.
2. Membeli kendaraan roda 4 untuk menunjang mobilitas harian yang sudah cukup tinggi sementara dengan 3 junior sudah tidak efektif menggunakan roda 2, kasihan mereka padahal cuaca sering berubah mendadak tidak terduga. Ditambah jangkauan geografis dan waktu saat mengantar ustad sudah tidak efektif dengan roda 2. Mudah-mudahan bulan Januari sudah ada, si Sulung malah berdoa masuk liburan pekan ini sudah ada di rumah :)) semoga!! Terkait resolusi no2 ini, berarti harus mulai melancarkan sendiri tidak mengandalkan sopir kantor :)).
3. Restrukturisasi kepengurusan Yayasan Insani, pengurus lama yang diresmikan tahun 2003 sudah kurang efektif lagi. Semangat dan kontribusi kerja sudah pada menurun karena kesibukan di kantor masing-masing. Sebagian bahkan pindah ke kota lain.
4. Membuat Taman Bacaan Anak di sekolah.
5. Mulai menabung untuk DP KPR syariah, membuka rekening syariah.
6. Mulai mencoba jadi "amphibi" beneran tidak sekedar kegiatan sosial.
7. Mendisiplinkan muhasabah dan laporan kegiatan harian, minimal hafalan ada peningkatan.
8. Merapikan administrasi Pengembangan Kader.
9. Menambah jatah qurban menjadi minimal 2 nama.
10. Beli laptop baru supaya tidak rebutan dengan ibunya anak-anak.
11. Beli sepeda untuk olah raga.
12. Mengaktifkan blog Playgroup dan DPD.

===========================================

Rabu, Desember 17, 2008

Koleksi baru: tetralogi Laskar Pelangi, Maryamah Karpov


Minggu 14 Desember 2008, jemput buyer dari Tyre Company Singapore lumayan capek di Jalan. Tujuan pertama kalau lagi turun gunung, -biasa- Toko buku dan yang diincar kali ini buku2 Joomla dan Laskar pelangi ke-4 pesanan ibunya anak-anak. Buku yang pertama terpaksa ditunda saat ini buku MK dulu. Sampai saat ini sudah lebih dari halaman 300 dibaca -3 hari- lelet!

Deptan: Pengumuman Penerimaan Penyuluh 2008

Seorang teman di kantor minta tolong mencari informasi pengumuman hasil ujian penerimaan tenaga penyuluh (THL) Deptan tahun 20008, ketemu link berikut:

http://www.deptan.go.id/pengumuman/pegawai/thl/08/rekrut-thl-08.htm
http://portalagribisnis.deptan.go.id/pegawai/

rupanya link di atas isinya pengumuman hasil seleksi administrasi, sampai hari ini yang hasil ujian tertulis belum ketemu. Menurut informasi hasilnya diumumkan di situs deptan www.deptan.go.id.

Selasa, Desember 09, 2008

QURBAN 1429

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/09/02030677/menabung.untuk.persiapan.kurban

Menabung untuk Persiapan Kurban
Selasa, 9 Desember 2008 | 02:03 WIB

Sebagian warga Muslim di Kota Palembang menerapkan konsep berkurban dengan cara yang cukup unik, yakni dengan menabung secara kolektif dan reguler sejak setahun sebelumnya. Cara tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan diyakini mampu menyiasati mahalnya harga hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha.

Salah satu kegiatan menabung kolektif untuk berkurban itu dilakukan warga Kelurahan Lorok Pakjo dan Kelurahan Tangga Buntung, Kota Palembang. Ada beberapa cara yang secara teknis berbeda, namun konsepsinya tetap sama karena intinya berkorban pada hari Idul Adha.

Menurut Maryadi (43), warga Kelurahan Lorok Pakjo, dia bersama keenam warga lainnya bisa berkurban satu ekor sapi karena telah mengumpulkan uang tabungan sejak Idul Adha tahun lalu. Niat sudah dibulatkan bersama untuk membeli hewan kurban seekor sapi dengan cara patungan.

Kemudian, dia dan warga yang berminat menaksir terlebih dahulu perkiraan harga sapi setahun mendatang. Taksiran harga ini tentunya tidak tepat seratus persen, maka mereka mengambil perkiraan harga dengan kenaikan tertinggi.

”Tahun ini, kami taksir harga sapi Rp 9 juta per ekor. Harga Rp 9 juta itu kemudian ditawarkan kepada warga lain yang mau ikut kurban. Kalau sudah terkumpul lima orang, barulah harga itu dibagi rata. Setiap orang harus menabung Rp 1.800.000 atau Rp 150.000 per bulan,” katanya.

Nandar (32), warga Tangga Buntung, menambahkan, pengelola masjid di wilayah tempat tinggalnya juga menawarkan cara menabung untuk berkurban. Bedanya, menabung ini dilakukan secara individual, bukannya kolektif.

”Tabungannya disetor setiap bulan ke pengelola masjid. Bisa disetor per bulan atau tiga bulan sekali. Tetapi semua penyetor akan selalu mendapat laporannya,” katanya. (ONI)

Kamis, Desember 04, 2008

IPB RAIH AKREDITASI A



berita terkait:
sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/04/00571132/hanya.lima.ptn.yang.raih.akreditasi.a

Hanya Lima PTN yang Raih Akreditasi A
IPB, ITB, UGM, UI, ITS

Tanpa Akreditasi, Tidak Boleh Luluskan Mahasiswa


Kamis, 4 Desember 2008 | 00:57 WIB

Bandung, Kompas - Kesiapan perguruan tinggi untuk membangun sistem penjaminan mutunya dinilai masih sangat minim. Dari 55 perguruan tinggi yang mengikuti akreditasi institusi tahap I, hanya lima di antaranya yang telah meraih nilai sangat baik atau A.

Kelima perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Menurut Sekretaris Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Adil Basuki Ahza, Rabu (3/12), di Bandung, tidak ada kaitan perolehan nilai A ini dengan reputasi internasional yang kebetulan dimiliki kelima perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

”Tidak berkaitan dengan status kelas dunia. Tapi, secara faktual, kita tidak bisa membohongi diri kalau kelima perguruan tinggi ini punya kualitas lebih,” ungkap Basuki Ahza.

Ia melihat, ketidaksanggupan perguruan tinggi lain meraih nilai A lebih karena faktor ketidaksiapan diri. Serta, belum membangun sistem penjaminan mutu yang memadai.

Belum berani dinilai

Tahun 2008 ini, bahkan masih banyak perguruan tinggi yang belum berani dinilai. Dari kuota 50 perguruan tinggi yang dinilai, hanya 30 di antaranya yang terisi. Dan, hanya 25 yang lolos untuk dilakukan site visit (visitasi asesor). Visitasi dilakukan Desember ini. Untuk itu, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) berancang- ancang menghentikan sementara proses akreditasi ini di tahun depan.

Padahal, ia mengatakan, setiap program studi maupun perguruan tinggi negeri wajib untuk mengikuti akreditasi. ”Mereka (perguruan tinggi) lupa bahwa perguruan tinggi bisa kena pidana jika tidak segera memiliki akreditasi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jika perguruan tinggi tidak terakreditasi, maka perguruan tinggi tersebut tidak boleh meluluskan mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan ini akan efektif berlaku selambat- lambatnya tahun 2012 mendatang.

Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ucapnya, bahkan disebutkan, hanya perguruan tinggi berakreditasi minimal B yang bisa meluluskan mahasiswa.

”Lulusan bisa menuntut penyelenggara program studi, dekan, atau rektor apabila klaim tentang akreditasi tidak betul dan mereka tidak bisa lulus,” kata Basuki Ahza.

Meski demikian, perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan ulang penilaian setelah dua tahun pengajuan pertama, asalkan ada jaminan perbaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Sunaryo Kartadinata mengakui, hasil akreditasi institusi sangatlah bergantung faktor kesiapan tiap perguruan tinggi. Namun, ia melihat, akreditasi institusi ini tidak lebih penting daripada akreditasi yang ada di tiap-tiap program studi. Sebab, ujung tombak akademik justru ada di program studi.

UPI saat ini memperoleh akreditasi B meski kampus ini sekarang memiliki aset gedung mewah bernilai sekitar Rp 500 miliar. (jon)

Rabu, Desember 03, 2008

f-teacher

IRONI HIDUP

BISA TIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL
Pegawai Swasta Panik Akibat PHK, PNS Malah Naik Gaji

02 Dec 2008 11:28 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Hidup memang sangat tidak adil. Saat ini puluhan ribu pegawai swasta sedang resah-resahnya karena terancam akan terkena PHK, para pegawai negeri sipil (PNS) justru mengalami kenaikan gaji. Pemko Pekanbaru misalnya, kini sudah siap menaikkan gaji PNS-nya sebesar 15 persen mulai tahun 2009 mendatang.

Retno (38) salah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta di Pekanbaru mengaku untuk saat ini jangankan berfikir akan mendapatkan kenaikan gaji, untuk bisa bertahan bekerja saja sudah syukur. "Soalnya bayang-bayang akan terkena PHK sudah menari-nari di depan mata. Tinggal pelaksanaannya saja," ungkap dia prihatin kepada RiauInfo, Selasa (2/12).

Karena itu dia merasa sedih, di saat para pegawai swasta panik memikirkan nasib pekerjaannya, pemerintah justru menaikkan gaji para PNS sebesar 15 persen. "Wajar saja kalau timbul rasa iri di hati, tapi bagaimana lagi, kita hanya bisa mengantungkan nasib pada Allah saja," tambahnya.

Hal yang sama juga diungkap Dasril, mantan karyawan kontraktor PT Riaupulp yang kini sedang bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya. Dia mengatakan, kenaikan gaji PNS ini akan sangat mengiris-iris hati para pegawai swasta yang terkena PHK seperti dirinya.

Dia mengatakan hidup memang keras. Makanya setelah terkena PHK dia berusaha hidup mandiri di kampungnya. "Saya akan bawa keluarga hidup di kampung dan memulai usaha di sana dari awal lagi. Mudah-mudahan pesangon yang didapatkan ini bisa dikembangkan untuk memulai usaha," ungkapnya lagi.

Sementara itu Pengamat Sosial dari Universitas Riau Indrawaty berpendapat kenaikan gaji PNS itu sebenarnya wajar, tapi kalau diberlakukan saat ini sangat tidak tepat waktu. Sebab kenaikannya seiiring dengan krisis global yang membuat banyak karyawan swasta kehilangan pekerjaan.

Dia juga keberatan jika kenaikan gaji PNS itu diumumkan, karena akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. "Gaji belum naik, harga sudah duluan mengalami kenaikan akibat pengumuman tadi. Ini jelas akan semakin memberatkan masyarakat banyak," tambahnya.(Ad)

sumber: http://riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=7482

SBY Jamin Angkat Guru Bantu Jadi PNS

[ Rabu, 03 Desember 2008 ]
SBY Jamin Angkat Guru Bantu Jadi PNS
Deadline Mendiknas Harus Tuntas 2009

JAKARTA - Menjelang Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin rajin mengucapkan janji yang menyenangkan hati rakyat. Sehari setelah menjanjikan harga solar turun bulan depan, SBY kembali menebar angin surga dengan menjamin akan mengangkat seluruh guru bantu yang sudah masuk formasi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam catatan Depdiknas, guru bantu yang siap diangkat mencapai 163.565 orang yang merupakan bagian dari formasi pengangkatan 901.607 guru hingga akhir Desember 2008. Untuk memenuhi hal itu, pemerintah memberikan toleransi sampai 2009.

''Tugas pemerintah untuk menuntaskan (pengangkatan, Red) hingga 2009 mendatang,'' janji SBY dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Ke-63 PGRI di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (2/12).

Pemerintah, tegas SBY, memberikan bukti bukan janji dengan satu kata dalam perbuatan. Karena itu, dirinya sudah meminta agar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Efendi menuntaskan pengangkatan guru bantu menjadi PNS. ''Koordinasikan (pengangkatan guru bantu, Red) dengan menteri keuangan,'' ujarnya kepada kedua menteri tersebut.

Bukan hanya nasib guru bantu. Di bidang pendidikan, SBY berjanji proporsi anggaran tak akan terpengaruh krisis global. ''Meski dewasa ini dunia mengalami krisis keuangan dan berdampak pada APBN, komitmen anggaran 20 persen tetap dijalankan,'' tegasnya.

Dia menyatakan, tidak semua sektor mendapatkan anggaran besar. Karena itu, alokasi 20 persen anggaran harus dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tepat sasaran, efisien, efektif, serta bebas dari penyimpangan. ''Gunakan anggaran untuk benar-benar meningkatkan kapabilitas dan profesional guru,'' katanya.

Mendiknas Bambang Sudibyo menambahkan, pihaknya akan berusaha meningkatkan kualitas guru dengan memberikan sertifikasi secara bertahap. Selain itu, beban kredit kesetaraan akan diturunkan. ''Diusulkan pengakuan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dalam pengajaran di sekolah,'' jelasnya.

Guru yang akan meraih gelar D-4 atau S-1 bisa memperoleh sistem kredit semester dari karya inovatif, pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan mandiri.

Pada peringatan HGN kemarin, Ibu Guru Muslimah, tokoh guru dalam film laris Laskar Pelangi, menjadi salah seorang penerima penghargaan Satyalencana Pendidikan. Presiden SBY menyerahkan penghargaan itu secara seremonial kepada mantan guru SD Muhammadiyah Belitong tersebut.

''Saya sudah menonton Laskar Pelangi. Saya juga sudah bertemu Ibu Muslimah yang dibawakan Cut Mini dan sekarang bertemu Ibu Muslimah yang asli. Jadilah Ibu Muslimah-Ibu Muslimah yang lain, guru yang penuh dedikasi, penuh inisiatif, yang bermental baja untuk meningkatkan prestasi siswa-siswanya,'' tegasnya.(zul/tom/kim)


sumber: http://www.jawapos.com/

Anggaran Pendidikan Tidak Akan Dikurangi

Anggaran Pendidikan Tak Akan Dikurangi

Meskipun Krisis, Tetap 20 Persen dari APBN 2009
Rabu, 3 Desember 2008 | 01:07 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang. Krisis global yang berimbas ke Indonesia tidak akan dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran pendidikan.

”Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan para guru yang tengah memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Acara itu berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Dalam acara itu, Presiden didampingi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri, di antaranya, Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Mendiknas Bambang Soedibyo, serta menteri lainnya.

”Meskipun dewasa ini dunia mengalami krisis keuangan dan resesi ekonomi, dan pasti berdampak pada APBN kita, akan tetapi komitmen kita untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen akan tetap kita jalankan. Namun, sebelumnya mari kita gunakan 20 persen anggaran pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, dalam arti tepat sasaran, efisien dan efektif, serta bebas dari penyimpangan,” ujar Presiden Yudhoyono.

Minimal Rp 2 juta

Menurut Presiden, untuk tahun anggaran 2009, pemerintah telah memutuskan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen.

”Terkait dengan itu, kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, saya telah memberi pengarahan agar mulai tahun anggaran 2009 pendapatan guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat terendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja nol tahun sekurang-kurangnya berpendapatan Rp 2 juta,” tutur Presiden, menambahkan.

Dalam arahannya, Presiden Yudhoyono meminta Menkeu, Mendiknas, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota agar dapat menggunakan anggaran pendidikan dengan tepat guna serta menambah dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Penghormatan guru

Tentang keseriusannya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, Presiden Yudhoyono mengungkapkan, pekan ini pihaknya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru dan Dosen yang sudah lama ditunggu.

”PP itu juga mengatur sejumlah tunjangan yang akan diberikan kepada guru,” tandas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menganugerahi Muslimah, guru SD Negeri Gantong, Bangka Belitung, tokoh guru yang menjadi inspirasi dalam film Laskar Pelangi, sebagai penerima penghargaan Satyalencana Pendidikan. Selain Muslimah, 12 guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan diberikan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. (HAR)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/03/01070139/anggaran.pendidikan.tak.akan.dikurangi

Senin, Desember 01, 2008

INSTITUT "P"LEKSIBEL BANGET

Dept. IKK-Fema IPB Gandeng Depdiknas dan Bappenas Kembangkan PAUD
Sunday, 30 November 2008
HA IPB - Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) IPB bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mulai menyebarluaskan sistem Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) yang holistik dan integratif serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya PAUD di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, (26-27/11)."Caranya dengan memprioritaskan pendirian lembaga-lembaga PAUD di tingkat kecamatan, pedesaan dan daerah terpencil," ujar Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, dalam Keynote Speechnya. Kegiatan ini bertujuan guna menelaah peran dan kontribusi PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, penyelenggaraan PAUD, serta strategi pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu. Selain itu, semua jenis stimulasi untuk anak dan berbagai lembaga terkait yang selama ini mengembangkan dan membina PAUD akan dikelola dalam satu sistem penyelenggaraan yang utuh.

Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, pemerintah sangat mendukung pengembangan PAUD non formal untuk melayani masyarakat tidak mampu dan keluarga sederhana sebab pemerintah melihat manfaat besar, yakni anak-anak yang mengikuti PAUD dengan baik akan lebih siap mengikuti pendidikan di sekolah dasar. "Selain itu, dengan mengikuti pendidikan PAUD mampu mencegah putus sekolah di sekolah dasar dan lebih siap dalam mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi," katanya.

Pendidikan anak usia 0-6 tahun ini dinilai sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang fundamental dan strategis. Sebab, anak-anak ini berada dalam masa keemasan, sekaligus periode kritis dalam tahap perkembangan manusia.

Hasil penelitian mengungkapkan, anak hingga usia empat tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen. Pada usia delapan tahun mencapai 80 persen, dan sisanya sekitar 20 persen diperoleh saat anak berusia delapan tahun ke atas.

Seminar yang dihadiri sekitar 500 peserta dari pemerintah, dinas pendidikan, pemerhati PAUD, dan masyarakat ini menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah dan akademisi yakni, Dirjen Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI) Depdiknas RI, Dr. Hamid Muhamad, Deputi Bidang SDM dan Agama Kementerian PPN/Bappenas RI, Dra. Nina Sardjuani, MA, Forum PAUD, Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc, Ahli Pendidikan Anak Usia Dini Singapura, Noreza binti Rejab, Pakar Gizi IPB, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS dan Kepala Litbang HIMPAUDI, dr. Adre Mayza, Sp. S(K).

Sementara itu, narasumber dalam lokakarya yakni, Dir. PAUD, Dirjen PNFI Depdiknas RI, Dr. sudjarwo S, MSc., Staf Pengajar Dept. IKK IPB, Dr.Ir. Dwi Hastuti, M.Sc, dan Bupati Kulonprogo

Sumber : IPB Online

SUMBER: http://www.alumni-ipb.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4869&Itemid=47

=================================

Sabtu, November 29, 2008

BERITA GURU SWASTA PEKANBARU-RIAU

GURU SWASTA JUGA MEMILIKI ANDIL DALAM MENCERDASKAN ANAK BANGSA Print
Kamis, 27 November 2008 | 23:11 WIB
Rencana pemerintah menaikkan gaji guru yang hanya ditujukan bagi guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 100 persen dari gaji pokok tahun 2009 mendatang dinilai tidak sepenuhnya adil, terutama bagi guru-guru non PNS.

“Kita menyambut baik langkah dan upaya pemerintah dalam meingkatkan kesejahteran guru ini dengan menaikkan gaji pokok sebesar 100 persen lebih. Akan tetapi kita sangat menyayangkan kenapa itu hanya berlaku bagi guru PNS, bagaimana dengan nasib guru non PNS ?” Tanya ketua Perhimpunan Guru Swasta Propinsi Riau (PGSPR) Husni Thamrin kepada Ragam Info, kamis (27/11).

Dengan terjadinya kondisi seperti itu Husni Thamrin menilai pemerintah masih menganak tirikan guru-guru swasta, padahal tugas dan fungsi guru-guru tersebut sama dengan guru PNS. Guru-guru swasta juga memiliki andil besar dalam menciptakan manusia Indonesia berkulitas, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

“Kalaulah, disebutkan sekolah atau guru salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, kita tentunya akan sepakat, dan sekolah bersama guru akan menerimanya. Di tangan para gurulah masa depan dan pencerdasan anak negeri ini dapat terwujud, tidak peduli apakah dia guru non PNS ataupun PNS,” sebutnya.

Husni Thamrin menjelaskan, saat ini di provinsi terdapat sekitar 30.000 orang guru swasta yang kondisi kehidupannya juga masih banyak yang jauh dari sejahtera, untuk itulah ia mengharapkan pemerintah jangan hanya memperhatikan guru PNS semata, para guru swasta seyogyanya juga harus diperhatikan.

“Tugas dan fungsi guru itu pada prinsipnya adalah sama yakni untuk mencerdaskan anak bangsa, jadi kenapa pemerintah membeda-bedakan antara guru swasta dengan guru PNS, kita mempertanyakan hati nurani pemimpin dinegeri ini, apa perlu kita melakukan aksi unjuk rasa terlebih dahulu baru mereka memperhatikan kita?,” tanyanya.

Karena itulah ia mengharapkan jangan ada lagi perbedaan yang dilakukan pemerintah antara sesama guru, guru Indonesia adalah orang yang sangat berjasa dalam memajukan negeri ini, tanpa guru akan sangat mustahil bangsa ini akan bisa maju dan berkembang. “sekali lagi kita mengharapkan jangan ada diskriminasi lagi lah,” tukasnya. (nikri)

sumber: http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4971&Itemid=1

Kamis, November 27, 2008

DEPDIKNAS BAKUKAN PROGRAM PAUD

Kamis, 27 November 2008 ]
Depdiknas Bakukan Program PAUD
BOGOR - Pemerintah mengakui bertahun-tahun telah mengabaikan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama sektor nonformal. Padahal, PAUD merupakan pilar utama yang menentukan masa depan bangsa. Karena itu, dalam waktu dekat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) segera membakukan pendidikan PAUD menjadi program formal dalam sistem pendidikan Indonesia.

''Ini upaya menebus kesalahan masa lalu, di mana selama puluhan tahun kita mengabaikan PAUD,'' terang Mendiknas Bambang Sudibyo saat membuka Seminar dan Lokakarya Nasional PAUD di Institut Pertanian Bogor (IPB) International Convention Center kemarin.

Menurut Bambang, kecerdasan secara komprehensif meliputi kecerdasan otak kiri atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan otak kanan atau kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetika, dan kinestika. ''Karena 80 persen potensi kecerdasan komprehensif anak dapat dipacu agar berkembang secara pesat dan optimal pada masa usia dini, sisanya 20 persen dikembangkan setelah usia 8-20 tahun,'' ujarnya.

Meski PAUD menjadi level penting dalam proses pendidikan, Bambang menolak adanya pembelajaran yang memaksa anak-anak usia dini menerima pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Bagi dia, hal terpenting dalam PAUD adalah pemberian stimulan (rangsangan) kepada anak. Anak yang besar dan berkembang dalam lingkungan yang kaya stimulan, kecerdasan otaknya berkembang lebih sempurna.

Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengatakan, untuk mewujudkan sistem PAUD yang baik, pemerintah bersama Bappenas dan sektor terkait mulai 2009 mengembangkan sistem PAUD yang holistik dan integratif. ''Dalam sistem ini, semua jenis stimulan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan kecerdasan anak akan dipadukan dalam satu sistem layanan yang utuh,'' tuturnya. (zul/oki)

SUMBER: http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=37893

Anak Usia Emas Andalkan PAUD Nonformal

Selasa, 4 November 2008 | 20:17 WIB

JAKARTA, SELASA - Layanan pendidikan bagi anak usia emas 0-6 tahun atau dikenal dengan pendidikan anak usia dini terus ditingkatkan. Hingga akhir tahun lalu, sebanyak 48,32 persen dari total 28,24 juta anak usia 0-6 tahun terlayani di PAUD formal dan nonformal.

Mudjito AK, Direktur Pembinaan SD dan TK Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (4/11), mengatakan perluasan akses anak-anak usia TK dilakukan dengan menyediakan TK di setiap kecamatan atau menyelenggarakan TK di SD yang sudah ada atau sekolah TK-SD satu atap. Anak usia dini yang terlayani PAUD formal dan nonformal meningkat dari tahun 2004 yang berjumlah 39 persen menjadi 48 persen lebih.

Layanan PAUD ini kini berkembang secara nonformal hingga ke tingkat RT/RW. Anak yang dilayani di jenjang TK/Raudhatul Athfal (RA) atau PAUD formal berjumlah 4,2 juta, sedangkan di PAUD nonformal sebanyak 6,8 juta.

Luluk Asmawati, Dosen PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan kesadaran mengenai pentingnya mengoptimalkan PAUD dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang terlihat meningkat. Namun, jangan sampai layanan PAUD yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun itu terfokus pada target supaya anak bisa cepat membaca, menulis, dan menghitung semata.



Luluk mengatakan dalam usia emas itu yang dibutuhkan anak adalah stimulasi yang tepat dan menyenangkan untuk mengembangkan beragam kecerdasan atau multiple intelligence. "Anak jangan di-drill untuk membaca, menulis, dan menghitung dengan paksa. Sebab, otak anak akan jenuh, malah nantinya di usia belajar dia tidak punya minat lagi untuk belajar," ujar Luluk.

ELN

sumber: http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/04/20172725/anak.usia.emas.andalkan.paud.nonformal.

TUTOR PAUD TIDAK DIHARGAI

Tutor PAUD Kurang Dihargai
Kamis, 27 November 2008 | 00:50 WIB

Jakarta, kompas - Berkembangnya layanan pendidikan anak usia dini membutuhkan banyak tutor kompeten untuk merangsang tumbuh-kembang anak usia 0-6 tahun secara maksimal. Namun, penghargaan yang diberikan pemerintah kepada tutor pendidikan anak usia dini ini masih minim dan terbatas.

Dari 188.834 tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal saat ini, baru sekitar 30.000 tutor yang mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2008. Besarnya insentif yang diberikan Rp 100.000 per bulan, dan hanya untuk enam bulan.

”Pada 2009, pemerintah mengajukan insentif untuk 50.000 tutor PAUD. Besarnya Rp 1,2 juta per tutor per tahun. Karena dana yang masih terbatas, nanti ada kuota tutor PAUD yang menerima insentif di setiap daerah,” tutur Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional yang dihubungi dari Jakarta pada hari Rabu (26/11).

Menurut Sujarwo, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk tutor PAUD guna mendukung insentif yang sudah diberikan pemerintah pusat. Peran tutor ini penting untuk mendukung lembaga PAUD nonformal, terutama untuk mela- yani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, yang jumlahnya terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal.

Cerdas secara komplet

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, saat pembukaan seminar dan lokakarya nasional PAUD di Bogor, mengatakan, pemerintah menyadari betul perlunya meningkatkan layanan PAUD. Untuk itu, lembaga-lembaga PAUD terutama nonformal akan diperbanyak.

”Masa anak usia dini adalah masa yang sangat strategis dengan memberikan rangsangan yang tepat. Rangsangan-rangsangan itu termasuk di dalamnya adalah perawatan-perawatan yang sifatnya medis. Kemudian memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan kecerdasan, serta tempat bermain yang tepat kepada anak agar anak itu cerdas secara komplet bukan hanya cerdas secara intelektual saja,” kata Bambang.

PAUD begitu lama diabaikan di Indonesia dan baru mendapatkan perhatian setelah ada deklarasi Dakkar pada tahun 2000. Kemudian, Indonesia baru meresponsnya pada tahun 2002. Dari sisi anggaran, perhatian kepada PAUD dinaikkan mulai tahun 2005.

Alokasi anggaran untuk PAUD masih difokuskan pada perlu- asan akses. Upaya ini mampu mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini mencapai 50,47 persen dari anak-anak usia 0 hingga 6 ta- hun. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/27/00500822/tutor.paud.kurang.dihargai

Investasi Pengembangan PAUD Ditingkatkan

Selasa, 25 November 2008 | 20:00 WIB

JAKARTA, SELASA - Investasi pengembangan anak usia dini merupakan investasi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.



"Pendidikan anak usia dini sekarang ini terus tumbuh karena masyarakat sudah sadar pentingnya PAUD. Perhatian dan dukungan dari pemerintah juga akan terus diperkuat hingga ke lembaga PAUD di tingkat desa," kata Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (25/11).


Guna menelaah peran dan kontribusi PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, penyelenggaraan PAUD, serta strategi pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu, pemerintah bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar seminar dan lokakarya PAUD pada 26-27 November. Acara dihadiri sekitar 500 ornag dari pemerintah, dinas pendidikan, pemerhati PAUD, dan masyarakat.

Pendidikan anak usia 0-6 tahun ini dinilai sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang fundamental dan strategis. Sebab, anak-anak ini berada dalam masa keemasan, sekaligus periode kritis dalam tahap perkembangan manusia.



Hasil penelitian mengungkapkan, anak hingga usia empat tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen. Pada usia delapan tahun mencapai 80 persen, dan sisanya sekitar 20 persen diperoleh sat anak berusia delapan tahun ke atas.



Menurut Sujarwo, lembaga PAUD nonformal, terutama untuk melayani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal dengan 188.834 tutor. Pada 2009, pemerintah mengajukan anggaran untuk insentif tutor PAUD senilai Rp 1,2 juta per tahun bagi sekitar 50.000 tutor.



Hartoyo, Ketua Departemen Fakultas Ekologi Manusia IPB, mengatakan penyelenggaraan PAUD bukan berfokus untuk mengasah kemampuan intelektual saja, tetapi yang penting pembentukan karakter. "Jika sejak dini anak diajarkan untuk punya karakter baik, ketika dewasa diharapkan karakter itu bisa melekat dan menghasilkan anak-anak yang punya kepribadian dan moral baik," kata Hartoyo.


http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/25/20001679/investasi.pengembangan.paud.ditingkatkan

Rabu, November 26, 2008

JERITAN SUARA GURU SWASTA -lagi-

DIMANAPUN, DISKRIMINASI ITU MENYAKITKAN!

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/25/01135819/ambil.kepahlawananku.benahi.kesejahteraanku

Ambil Kepahlawananku, Benahi Kesejahteraanku
Selasa, 25 November 2008 | 01:13 WIB

R Kunjana Rahardi

Sudah banyak diberitakan kisah-kisah guru (baca pula: dosen) yang dalam ketekunan dan kesetiaan profesinya, justru mengemban ironi-ironi besar pendidikan. Bukan saja lantaran gaji bulanan yang tidak dapat dipakai hidup layak dalam keluarga. Terasa berlebihan jika dengan gaji bulanan pas-pasan, ada guru yang dua-tiga kali makan di restoran. Atau, terasa tidak logis pula jika dengan gaji mepet, seorang guru dapat berbelanja di mal dan swalayan.

Akan tetapi, sama sekali bukan itu masalah yang dimaksud dalam refleksi Hari Guru Nasional Ke-15 tahun ini. Yang dimaksud adalah, bahwa dengan penghasilan yang diterima, guru banyak yang tidak mampu mengantarkan anaknya mengecap pendidikan sampai jenjang pendidikan wajar untuk bekal mengarungi kehidupan.

Almarhum Pater Drost (2006) pernah berseloroh lewat tulisannya di Kompas, peran orangtua dalam membimbing anaknya (sendiri) adalah sebagai pendidik utama, termasuk membimbing dalam menghadapi dunia persekolahan. Oleh karena proses pembelajaran berlangsung lewat lembaga sekolah, bimbingan nyata orangtua ialah menyiapkan anak-anak agar akhirnya masuk perguruan tinggi. Akan tetapi, bagaimana mungkin guru swasta menjalankan amanat luhur ini?

Dikotomi

Bagi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), mungkin jeritan hati ini sekarang sudah dipicingkan dengan sebelah mata. Sepertinya, guru berpelat merah kini sudah jauh lebih sejahtera. Guru berpelat kuning alias swasta, justru semakin menderita. Artinya pula, memang harus diakui ada dikotomi guru negeri dan guru swasta.

Jeritan refleksi ini barangkali tepat bagi guru swasta, seperti penulis sendiri yang adalah guru swasta. Rasanya guru swasta cukup dipersilakan gigit jari ketika harus mendengar kabar kenaikan gaji, rapelan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan golongan/ruang gaji, dan semacamnya dari pemerintah. Faktanya, memang kami yang guru swasta ini benar-benar harus gigit jari dan merasa iri hati dengan mereka yang menjadi anak-anak negeri.

Padahal, jika lebih jauh direfleksi, guru swasta dan negeri pada hakikatnya hanya beda dalam nasib dan lokasi. Maksudnya, yang satu beruntung lantaran menjadi anak negeri, yang satunya terpuruk lantaran menjadi anak yayasan dan/atau perkumpulan. Bagi guru yang menjadi anak-anak yayasan, kami harus jujur mengatakan, penghasilan kami sama sekali tidak cukup untuk hidup layak sebulan.

Ironi besar

Jangankan menyekolahkan dan menguliahkan anak-anak, untuk hidup keseharian kami masih cukup kerepotan. Maka sesungguhnya adalah ironi besar jika guru yang bekerja membanting tulang dalam wahana pendidikan, kadang tidak tahu waktu lantaran pekerjaan dan tanggung jawab kependidikan, tetapi tidak mampu memberikan kesempatan pendidikan yang benar-benar wajar bagi anak-anak sendiri.

Setiap hari kami memintarkan anak-anak orang, anak-anak masyarakat, anak-anak bangsa, tetapi anak-anak kami sendiri, yang lahir dari darah daging kami sendiri, terpaksa harus terpinggirkan ketika harus menikmati pendidikan. Betapa tidak terpinggirkan jika kini kian banyak lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, jatuh berkubang dalam konglomerasi pendidikan.

Dengan semakin diimaninya konglomerasi itu, pendidikan di semua jenjang menjadi mahal. Kami bahkan ingin berteriak menegaskan, bagi kami pahlawan tanpa tanda jasa ini, kesempatan menyekolahkan dan/atau menguliahkan anak-anak sendiri, kini menjadi utopia dan impian yang kelewat besar.

Maka upaya pemerintah mengangkat martabat guru lewat implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, yang kemudian berimplikasi pada sertifikasi guru dan dosen, bolehlah dianggap sebagai upaya baik pemerintah yang harus diterima dengan syukur dan bangga hati. Akan tetapi, patut juga didengarkan para pejabat yang berwenang mengambil kebijakan, tunjangan profesi yang rencananya diberikan sebesar gaji pokok sesuai dengan golongan dan kepangkatan, hingga kini meninggalkan banyak tanda tanya dan keterngangaan.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2009 memang tidak berimplikasi langsung pada perbaikan kesejahteraan. Akan tetapi, tetap diharapkan bahwa hasil berdampaknya (outcomes) dari alokasi anggaran itu nantinya dirasakan dari dimensi-dimensi lainnya.

Memberikan kemudahan

Saya rasa tidak berlebihan jika kepada para guru dan dosen yang memang sah memiliki anak yang harus disekolahkan atau dikuliahkan, negara benar-benar memberikan kemudahan dalam fasilitas pembiayaan. Artinya, para guru yang setiap hari harus memeras keringat dan bersusah payah menjadikan anak-anak orang lain, anak-anak masyarakat, dan anak-anak negara, semuanya menjadi cerdas dan pintar, pemerintah menjamin pendidikan bagi anak-anak hingga jenjang pendidikan yang ditentukan.

Usulan ini saya rasa merupakan upaya menjadikan guru negeri dan swasta setara, terutama dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak. Tempat dan status keguruan boleh tidak sama, tetapi kesempatan memberikan pendidikan harus dipersamakan.

Artinya pula, yang satu boleh menjadi anak negara karena status kepegawaiannya yang PNS, yang satu tetap menjadi anak yayasan juga lantaran status kekaryawanannya. Namun, anak- anak harus diperlakukan sama dalam mendapatkan fasilitas dan kemudahan pendidikan.

Saya rasa inilah salah satu hal mendasar yang hendak kami teriakkan lantang sekarang. Tidak perlu lagi didengung-dengungkan sosok guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalaupun telanjur lagu pujian itu diciptakan dan sudah dihafal banyak kalangan, biarlah mulai sekarang semuanya berjalan natural dan tidak perlu lagi ditonjol-tonjolkan.

Bahkan jika boleh berteriak, sudahlah ambil saja kepahlawananku, tetapi mohon benar-benar benahi kesejahteraanku!

R Kunjana Rahardi Guru swasta di Yogyakarta, Penulis buku Melawan dengan Elegan: Serpihan-serpihan Kegelisahan seorang Guru di Tengah Guliran Arus Zaman

REFLEKSI HARI GURU

sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/25/01110570/kala.guru.seperti.buruh

Kala Guru seperti Buruh
Selasa, 25 November 2008 | 01:11 WIB

Tabrani Yunis

Akhir-akhir ini, banyak muncul organisasi guru alternatif di Tanah Air. Diawali dengan munculnya Federasi Guru Independen Indonesia pada tanggal 17 Januari 2002 yang menghimpun sebanyak 20 organisasi dan forum guru dari seluruh Indonesia.

Ada pula Asosiasi Guru Nanggroe Aceh Darussalam (Asgu-NAD), Koalisi Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh, Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) Padang-Sumbar, Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Jakarta Teachers Club (JTC), Forum Aspirasi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Subang, Purwakarta, dan Sumedang.

Di samping itu juga hadir Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas) Purwokerto, Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) Jakarta, Forum Komunikasi Guru Tangerang (FKG), Forum Guru-Guru Garut (FOGGAR), Forum Guru Tasikmalaya (FGT), Solidaritas Guru Semarang (Sogus), Forum Komunikasi Guru Kota Malang (Fokus Guru), Perhimpunan Guru Tidak Tetap (PGTTI) Kediri, Aliansi Guru Nasional Indonesia (AGNI) Jawa Timur, Perhimpunan Guru Mahardika Indonesia (PGMI) Lombok, dan Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) Jakarta. Begitu banyak dan menjamurnya organisasi guru alternatif yang lahir di era kebebasan berserikat ini.

Fenomena ini menarik untuk disidik karena sebenarnya para guru di Indonesia telah memiliki wadah organisasi PGRI. Lalu, mengapa kemudian banyak bermunculan organisasi guru alternatif? Akankah kehadiran organisasi-organisasi guru alternatif ini menggeser fungsi PGRI? Pertanyaan-pertanyaan di atas, kiranya perlu kita jawab.

Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana ditulis di beberapa media cetak, mengutarakan kegalauannya terhadap fenomena itu. Detik.com tanggal 14 November 2008 memberitakan bahwa JK meminta guru-guru di seluruh Indonesia tidak terpecah belah. Para guru diharap tetap bernaung di bawah organisasi PGRI. Dikatakan, jika guru terpecah-pecah, akan seperti buruh. Saat ini, para buruh bernaung pada berbagai organisasi.

Tidak beralasan

Meminta agar guru tidak mengikuti jejak para buruh Indonesia dan semua guru harus bernaung di bawah PGRI adalah sebuah kegalauan yang tidak beralasan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini perlu disikapi. Pertama, bahwa sekarang bukan zamannya menutup pintu demokrasi. Apalagi memilih organisasi lain sebagai wadah penyaluran aspirasi tidak dilarang oleh undang-undang. Munculnya organisasi-organisasi guru alternatif sebenarnya positif dan memang harus ada di alam demokrasi.

Kedua, munculnya kegalauan Wapres terhadap gerakan guru yang menyalurkan aspirasi di luar PGRI karena pemerintah sebenarnya tidak memahami akar masalah yang dihadapi oleh para guru di Indonesia. Padahal, Wapres sendiri pada tahun 2005 pernah berjanji menyelesaikan masalah guru di Indonesia. Harian Kompas, 8 Juni 2005, memberitakan bahwa Wapres berjanji untuk mengatasi masalah guru di Indonesia dalam waktu tiga tahun. Menurut Wapres, ada tiga masalah guru yang akan diselesaikan. Pertama, masalah guru bantu. Kedua, masalah kualitas dan profesionalitas guru yang rendah. Dan yang ke tiga, soal tingkat kesejahteraan guru yang masih jauh dari garis kesejahteraan. Nah, sekarang sudah tahun 2008, mengapa masalah guru masih saja belum bisa diatasi?

Ketiga, Wapres tidak selayaknya mengatakan bahwa semua guru harus bernaung di bawah PGRI karena apa yang melatarbelakangi munculnya organisasi guru alternatif tersebut, justru sebagai jawaban lain terhadap kelemahan dan kekurangan PGRI yang tidak pernah mau diperbaiki. Keran PGRI tidak dapat dijadikan sebagai wadah saluran aspirasi lagi. Apalagi sejak dulu, PGRI tidak dipimpin oleh guru, tetapi oleh para pejabat dinas pendidikan yang memiliki kepentingan dan menggunakan PGRI sebagai kendaraan politik. Jadi, sangatlah tidak adil bila guru dilarang mencari organisasi guru alternatif untuk memperjuangkan hak dan nasib mereka.

Kiranya, bulan ini sebagai bulan lahirnya PGRI, merupakan saat yang tepat untuk merefleksi diri. Seharusnya para petinggi dan pengurus PGRI belajar memahami masalah anggotanya. Sudah saatnya juga kepengurusan PGRI diberikan kepada guru.

Keempat, kegalauan pemerintah terhadap guru juga tidak terlepas karena kelemahan pemerintah mengurus para guru. Pemerintah cenderung mendorong para guru melakukan aksi-aksi yang biasanya digunakan para buruh dalam menuntut kenaikan upah. Di Aceh misalnya, ribuan guru di Aceh Tenggara berdemonstrasi menuntut dicairkannya tunjangan fungsional guru yang tertahan selama setahun. Hal ini bukan saja masalah di Aceh, tetapi masalah guru secara nasional.

Tunjangan profesi tersendat

Darmanintyas dalam ”Resentralisasi Kebijakan Guru” (Kompas, 29/9/2007) menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan profesi pendidik untuk guru yang masuk kuota sertifikasi tahun 2006 dan 2007 saja amat lamban. Dana tunjangan profesi pendidik yang disediakan pemerintah senilai Rp 2,8 triliun, baru sekitar Rp 600 miliar yang disalurkan kepada guru yang sudah dinyatakan lulus uji sertifikasi. Mengulur-ulur pembayaran. Konon, dana itu sudah disalurkan ke provinsi.

Nah, kalau begini caranya pemerintah mengurus guru di negeri, wajar saja sosok guru ideal sulit didapatkan. Selama ini, profesi guru selalu dituntut untuk bisa tampil ideal sebagai seorang tenaga edukasi yang profesional, yaitu guru yang menjalankan tugas mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik dengan mengikuti kode etik seorang guru.

Ketika seorang guru terpaksa menjadi tukang ojek, lalu dikatakan itu tidak layak dijalankan para guru karena memperburuk citra guru, pertanyaannya, mengapa pemerintah atau dinas pendidikan di kota dan kabupaten menyiksa guru dengan mengabaikan kesejahteraan guru?

Karenanya, berikanlah kebebasan kepada guru untuk membangun organisasi alternatif sebagai media perjuangan. Jadi, pemerintah tidak perlu memaksa semua guru harus menjadi anggota PGRI. Kalau PGRI ingin dicintai guru, PGRI harus mengubah gaya kepemimpinannya.

Kalau pemerintah ingin proses pendidikan di Indonesia bisa berjalan baik, sudah saatnya pemerintah mengurus guru secara benar. Pemerintah harus lebih serius membangun profesionalitas dan kesejahteraan guru. Bila guru dihargai dan ditingkatkan harkat dan martabatnya, akan berdampak positif bagi dunia pendidikan di negeri ini.

Tabrani Yunis Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

REFLEKSI DI HARI GURU

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/25/11121753/pemprov.jabar.sediakan.dana.bos.menuju.sekolah.gratis

Pendidikan
Pemprov Jabar Sediakan Dana BOS Menuju Sekolah Gratis
Selasa, 25 November 2008 | 11:12 WIB

Bandung, Kompas - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif menyediakan bantuan operasional sekolah pendamping guna menutupi kekurangan bantuan pusat kepada daerah di bidang pendidikan. Program pada tahun anggaran 2009 itu untuk mewujudkan sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMP dan sekolah murah untuk tingkat SMA.

"Namun, untuk SMA belum bisa digratiskan karena besarnya bantuan operasional sekolah (BOS) pendamping dari provinsi dan kota/kabupaten belum bisa menutupi biaya setingkat SMA," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dadang Dally, Senin (24/11) di Bandung.

Saat bertemu 17 bupati di Jabar, Senin, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, BOS provinsi diperkirakan mencapai Rp 621 miliar. Provinsi mengusulkan BOS pendamping yang besarnya berbeda untuk setiap tingkatan sekolah, yakni dari tingkat SD hingga SMA.

"Khusus untuk daerah kabupaten, BOS pendamping akan diberikan dari tingkat SD hingga SMA, sedangkan untuk kotamadya hanya dari SD hingga SMP. Pertimbangannya, karena wilayah kotamadya lebih kecil dan pendapatannya lebih besar dibandingkan daerah kabupaten," kata Heryawan.

Untuk tingkat SD/MI, setiap siswa diusulkan mendapatkan bantuan Rp 25.000 per tahun, SMP Rp 127.500 per siswa per tahun, dan SMA Rp 180.000 per siswa per tahun. Adapun jumlah siswa dari SD hingga SMA di Jabar pada 2008 ialah 8.624.385 orang.

"Bila pemerintah kota/kabupaten menyepakati usulan itu, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara kota/kabupaten dan provinsi," kata Gubernur.

Sementara itu, sejumlah bupati menyambut baik rencana Gubernur menyusun nota kesepahaman mengenai BOS pendamping. "Rencana MOU BOS pendamping sangat baik karena bisa menjadi landasan setiap daerah mempercepat pemberantasan buta aksara dan pemenuhan wajib belajar," ujar Bupati Bandung Barat Abubakar.

Mendesak

Secara terpisah, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jabar Nur Suprianto mengatakan MOU mengenai anggaran pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar mendesak dibuat. Ia mengapresiasi langkah Gubernur yang berinisiatif menggagas kesepahaman ini.

Menyikapi munculnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/2706/SJ yang menegaskan, 20 persen anggaran pendidikan termasuk belanja tidak langsung, seperti gaji guru, pegawai birokrasi, hibah, dan bantuan sosial, Nur mengatakan, MOU harus bisa mengantisipasinya.

SE Mendagri ini sebelumnya diprotes sejumlah aktivis guru, salah satunya Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan. Menurut dia, jika ketentuan ini digunakan, banyak daerah yang telah melampaui 20 persen anggaran pendidikan. (JON/REK)

Selasa, November 25, 2008

DEMO DI HARI GURU

Tuntutan Mahasiswa FKIP UNRI:
1. Menuntut pemerintah mensejahterakan guru secara merata,
2. Tidak menghapus insentif untuk guru,
3. Memberi kesempatan dan pemerataan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan,
4. Menambah kuota penerimaan guru CPNS,
5. Transparan dalam pengelolaan dana BOS
6. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan secara merata.


Berita terkait :
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=21811 Calon Pendidik Demo DPRD Riau Sempena Hari Guru

http://riautoday.com/ CINTA GURU MAHASISWA DEMO DPRD


Ada tambahan :

TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN GURU SWASTA karena mereka juga sama-sama guru dan anak bangsa.

INSENTIF PAUD 2008-Update

sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2008/bulan/11/tanggal/25/id/836/

Selasa, 25 November 2008 12:20:53
Telah tersalurnya Insentif Pendidik PAUD Tahun 2008
Kategori: Liputan Khusus

Pada Tahun 2008 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF) telah menyalurkan dana Insentif bagi Pendidik Paud. Pada awal tahun ditetapkan penerima Insentif sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) orang Pendidik PAUD di 33 Provinsi. Berdasarkan aturan Ditjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, bahwa untuk penyaluran bantuan insentif diharuskan melalui rekening pada bank atas nama penerima yang bersangkutan. Setelah berjalannya waktu penyalurannya tersendat dikarenakan terlambatnya pengiriman nomor rekening ke Dit. PTK-PNF, maka penyalurannya di bagi beberapa tahap.

Dari jumlah 40.000 Pendidik Paud yang akan mendapatkan dana Insentif, hanya 35.000 orang yang disalurkan langsung ke rekening Pendidik PAUD bersangkutan. Mengacu pada surat Direktur kepada Dirjen PMPTK Nomor : 785/F4/TU/2008 bahwa sisa sebanyak 5.000 orang di revisi untuk pelaksanaan Diklat PTK-PNF yang dilaksanakan oleh Training Provider pada wilayah 18 LPMP dan 5 P4TK.

Sabtu, November 22, 2008

DANA CSR INDOSAT

Seandainya semua pengusaha dan penguasa yang ada di Indonesia punya "hati" dan kepedulian yang sama dengan dunia pendidikan dan bukan hanya "jualan" menjelang pemilu mungkin sebagian masalah pendidikan di Indonesia akan teratasi.

Dana pendidikan memang bukan masalah utama, tetapi tanpa dana pendidikan di negeri ini juga akan kesulitan. Peningkatan kualitas pendidikan -program, kesejahteraan guru, sarana dll- butuh dana cukup. Kualitas -kadang- berbanding lurus dengan dana yang besar.

Seandainya semua orang peduli, tidak akan ada generasi "Lintang" -Laskar Pelangi-
di negeri ini.

Pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

Sukses untuk semua yang peduli!


beritanya lainnya :

http://www.detikinet.com/read/2008/11/21/182336/1040996/328/alokasi-dana-csr-indosat-naik-30

Jumat, 21/11/2008 18:23 WIB

Alokasi Dana CSR Indosat Naik 30%
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Palembang - Alokasi dana program Corporate Social Responsibilty (CSR) Indosat meningkat 30%, dari Rp 30 miliar tahun sebelumnya jadi Rp 40 miliar pada 2008 ini.

"Peningkatan program CSR merupakan wujud komitmen Indosat untuk tetap peduli terhadap pengembangan masyarakat," kata Dirut Indosat Johnny Suwandi Sjam, di sela perayaan HUT Indosat ke-41, di Palembang, Jumat (21/11/2008).

Menurut Johnny, di usia perusahaan ke-41 kehadiran Indosat dirasakan tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan kepercayaan pelanggan, serta pemangku kepentingan.

Dengan tema 'Indosat Cinta Indonesia', Indosat dalam tiga tahun terakhir telah meluncurkan tiga program yaitu Indonesia Belajar, Indonesia Sehat, dan Indonesia Hijau.

Indonesia Belajar adalah program bantuan pendidikan terintegrasi antara lain pembinaan guru IPA/Matematika, Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC).

Selanjutnya pembinaan guru olahraga panahan, pengembangan sekolah unggulan, bantuan sarana pendidikan, beasiswa pendidikan dan Indosat Science Multimedia School.

Program Indonesia Sehat fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat ibu dan anak dengan pelayanan berkeliling ke berbagai kota di seluruh Indonesia.

Sedangkan Indonesia Hijau, berupaya melestarikan lingkungan melalui penggunaan energi alternatif untuk menara radio pemancar (BTS), dan program penanaman sejuta pohon di seluruh Indonesia.

"Indonesia Hijau merupakan inisiatif CSR terbaru yang memanfaatkan tenaga surya, matahari, angin dan biofuel untuk memfungsikan sejumlah BTS di Indonesia," kata Johnny.

Sementara itu Direktur Wahyu Widjayadi mengatakan, tigal penting program CSR yaitu komitmen berkelanjutan, melibatkan pihak-pihak kompeten, dan pengembangan inovasi yang selalu terbuka untuk semua pihak. ( rou / ash )
====

ini linknya:
http://www.indosat.com/Corporate_Responsibility/Corporate_Social_Responsibility_CSR/Indonesia_Belajar

Jumat, November 21, 2008

AKHIRNYA RIAU PUNYA GUBERNUR BARU


Setelah berjalan cukup lama, melelahkan dan menguras dana cukup besar Rakyat Riau punya gubernur "baru". Hari ini Rusli-Mambang (RZ-MM) dilantik sebagai Gub-Wagub Riau untuk periode 2008-2013. Mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik buat masyarakat Riau yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Tidak berbanding lurus dengan kondisi SDA Riau.

Selamat bertugas kepada Gubernur dan Wagub Riau, amanah dan tugas cukup berat menanti anda berdua dan itu gak "gratis" nanti tetap diperhitungkan. Maksudnya, tetap akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun kelak di alam barzah.

berita terkait :
http://riauterkini.com/politik.php?arr=21768
http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=7311

BTW. Sampai 2013 gak ya? kita tunggu

SELURUH GURU BANTU SEMENTARA-RIAU KEPRI- JADI CPNS

SUMBER: http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4940&Itemid=1

TAHUN INI SELURUH GURU BANTU SEMENTARA DIANGKAT MENJADI CPNS Print
Rabu, 19 November 2008 | 15:31 WIB

Tahun 2008 ini pengangkatan guru bantu sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat yang ada di Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) yang telah masuk data bese menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seluruhnya akan selesai dilaksanakan.

Hal ini disampaikan kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau-Kepri Drs Zainal Arifin kepada ragam info, rabu (19/11) di Pekanbaru. Ia menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) nomor 9070/f/kp/2008 tanggal 23 september 2008 disebutkan bahwa pada tahun 2008 jumlah guru bantu yang sudah pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 62.691 orang dan belum pemberkasan sebanyak 22.031 orang.

“Itu jumlah seluruh Indonesia, sementara untuk Riau dan Kepri yang belum pemberkasan hanya 153 orang lagi, dan tahun ini pemberkasan bagi mereka yang belum akan selesai keseluruhahnnya,” kata Zainal.

Zainal menambahkan, dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa honor guru bantu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP masing-masing provinsi, dialokasikan hingga tahun 2009. Oleh kerena itu, honor guru bantu sementara yang belum diangkat menjadi CPNS sampai dengan akhir tahun 2009 tidak dialokasikan lagi pada dipa LPMP tahun 2010 dan dilimpahkan kepada daerah kabupaten/kota masing-masing.

“Untuk itulah pada butiran selanjutnya dalam surat tersebut dinyatakan diharapkan kepada para bupati/walikota dapat memproses pengangkatan guru bantu sementara ini di kabupaten/kota masing-masing menjadi CPNS tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah,” jelasnya.

Zainal menambahkan, hingga saat ini guru bantu sementara yang sudah menjadi CPNS di Riau dan Kepri adalah sebanyak 2.501 guru. Untuk mengeluarkan SK dan Nip dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dimana terlebih dahulu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota menyelesaikan apa-apa saja yang harus dipenuhi agar berkas yang dibutuhkan tersebut segera dikirimkan ke bkn. (nikri)

Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Riau

sumber: http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4941&Itemid=1


671 GURU MENGIKUTI PLPG Print
Rabu, 19 November 2008 | 15:34 WIB

Sebanyak 671 guru yang ikut Sertifikasi tahun 2008 ini namun dinyatakan tidak lulus melalui penilaian Portofolio, saat ini tengah mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan Pertama, PLPG ini dimulai pada tanggal 10 November lalu dan akan berakhir pada tanggal 21 November mendatang.

“Bagi guru-guru yang belum memenuhi standar nilai kelulusan pada penilaian Portofolio dalam proses Sertifikasi guru diwajibkan mengikuti PLPG, dan saat ini tengah dilaksanakan PLPG angkatan pertama di lima tempat yang diantaranya adalah di LPMP, wisma PGRI, dan Hotel Asean, jumlah guru yang mengikutinya adalah sebanyak 671 orang,” sebut penanggung jawab Sertifikasi guru Riau-Kepulauan Riau (Kepri) 2008 Drs Isjoni Msi kepada ragam info dikantornya rabu (19/11).

Isjoni menyebutkan, pada Sertifikasi guru tahun ini dari 3.763 Portofolio peserta yang dinilai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), 778 dinyatakan lulus, dan selebihnya akan atau harus mengikuti PLPG. PLPG ini akan dilaksanakan dalam empat angkatan, dan dijadwalkan hingga akhir Desember tahun ini seluruhnya bisa terlaksana.


Ia mengatakan, dalam pelatihan tersebut guru akan menerima materi-materi seperti tentang kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dan kompetensi esismen dan penilaian. "PLPG ini dilaksanakan guna memenuhi atau mencukupkan nilai bagi para guru yang ikut Sertifikasi untuk bisa dinyatakan lulus," ujarnya.

Akan banyak manfaat yang bisa diperoleh para guru jika mengikuti PLPG, wawasan dan pengetahuan mereka dibidang pembelajaran akan ditingkatkan, para guru yang telah mengikuti PLPG ini juga bisa melakukan pelatihan bagi guru-guru lainnya disekolah dia mengajar.

"Dalam PLPG ini mereka juga mempraktekkan bagaimana cara mengajar, mereka harus mengajar didepan para peserta lainnya. Mereka diajarkan materi penindakan kelas antara lain cara membuat karya ilmiah, modul dan penelitian lainnya. Inikan sangat bermanfaat, jadi saya mengharapkan PLPG ini bisa diikuti para guru dengan serius, agar bisa bermanfaat,"tukasnya. (nikri)

Kamis, November 20, 2008

RAPP PHK & RUMAHKAN KARYAWAN

Kamis, 20/11/2008 17:21 WIB
Bahan Baku Minim, PT RAPP PHK Ribuan Karyawan
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya. Perusahaan ini berdalih karena keterbatasan bahan baku akibat perbedaan interpretasi soal peraturan kehutanan.

Direktur Utama PT RAPP, Rudy Fajar mengungkapkan hal itu kepada wartawan di, Kamis (20/11/208) di Hotel Pangeran, Jl Sudirman, Pekanbaru. Menurutnya, sejak dua tahun terakhir ini PT RAPP menghadapi permasalahan dengan pasokan kayu. Perusahaan milik Sukanto Tanoto ini menuding minimnya pasokan bahan baku ini karena terjadinya perbedaan interpretasi terhadap peraturan kehutanan antara departeman di pemerintah dan hambatan birokrasi dalam perizinan kayu.
...

selengkapnya : http://www.detiknews.com/read/2008/11/20/172102/1040373/10/bahan-baku-minim-pt-rapp-phk-ribuan-karyawan


============================
Info terbaru dari www.riauterkini.com

Kamis, 20 Nopember 2008 14:41
Krisis Bahan Baku,
PT. RAPP PHK dan Rumahkan Ribuan Pekerja

Langkah pahit harus diambil PT. RAPP. Akibat krisis bahan baku yang berkempanjangan raksasa kertas tersebut terpaksa melakukan PHK dan merumahkan ribuan karyawan.

Riauterkini-PEKANBARU- Jajaran direksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) menggelar jumpa pers terkait langkah penting yang harus diambil manejem untuk menyelamatkan kelangsungan produksi perusahaan kertas raksasa tersebut. Jumpa pers digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (20/11). Hadir dalam jumpa pers tersebut Direktur Utama Rudi Fajar, Direktur Operasional Thomas Handoko, Menejer Perizinan Edwar Wahab, Humas Nandik Suparyono dan sejumlah staf.

selengkapnya di : sumber: http://riauterkini.com/usaha.php?arr=21756

Khutbah Idul Adha 1429 H = Dakwatuna


19/11/2008 | 19 Dzulqaidah 1429 H | Hits: 348
Khutbah Idul Adha 1429 H: Membangun Kembali Semangat Berqurban
Oleh: Dr. Attabiq Luthfi, MA
Kirim

dakwartuna.com - Allahu Akbar- ALLahu Akbar- Allahu Akbar - WaliLlahil Hamd.

Jama’ah Idul Adha yang senantiasa mengharapkan ridha Allah swt.


Alhamdulillah, tentu merupakan satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada terhingga bahwa pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya terbesar bagi umat Islam yang bersifat internasional, setelah dua bulan sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Fithri. Pada hari ini sekitar tiga juta umat Islam dari beragam suku, bangsa dan ras serta dari berbagai tingkat sosial dan penjuru dunia berkumpul dan berbaur di kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji: “Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh“. (Al-Hajj: 27)

Hari raya Idul Adha juga merupakan hari raya istimewa karena dua ibadah agung dilaksanakan pada hari raya ini yang jatuh di penghujung tahun hijriyah, yaitu ibadah haji dan ibadah qurban. Kedua-duanya disebut oleh Al-Qur’an sebagai salah satu dari syi’ar-syi’ar Allah swt yang harus dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambaNya. Bahkan mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah merupakan pertanda dan bukti akan ketaqwaan seseorang seperti yang ditegaskan dalam firmanNya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati”. (Al-Hajj: 33) Atau menjadi jaminan akan kebaikan seseorang di mata Allah seperti yang diungkapkan secara korelatif pada ayat sebelumnya, “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya”. (Al-Hajj: 30)

lanjutkan di : http://www.dakwatuna.com/2008/membangun-kembali-semangat-berqurban

BERITA GURU SWASTA (Lagi)

Mengurai Masalah Guru (Swasta)
Rabu, 19 November 2008 | 00:57 WIB

Oleh Doni Koesoema A

Persoalan nasib guru swasta yang merasa dianaktirikan dan diperlakukan tidak adil kian mencuat ke publik. Polarisasi antara guru swasta dan negeri sebenarnya bukan persoalan utama yang kita hadapi.

Masalah utama yang menjadi pangkal perdebatan adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga dan melindungi martabat profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri, swasta, tetap, maupun honorer.

Dua kekuatan

Sebenarnya, nasib guru lebih banyak ditentukan dua kekuatan, yaitu kekuatan negara dan kekuatan masyarakat. Kekuatan negara terhadap guru bersifat memaksa dan mengatur. Ini terjadi karena negara berkepentingan hanya mereka yang memiliki kompetensi dan layak mengajar di kelaslah yang boleh berdiri di depan kelas. Karena itu, negara mengatur berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki guru sebelum mereka boleh mengajar di dalam kelas. Kualifikasi akademis, sertifikasi, kemampuan sosial, dan keterampilan pedagogis adalah hal-hal yang harus dikuasai guru. Berhadapan dengan aturan negara yang koersif ini, para guru tidak dapat berbuat apa-apa selain harus menyesuaikan diri. Sebab inilah satu-satunya cara agar profesi guru tetap berfungsi efektif dalam lembaga pendidikan.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kekuatan kultur yang menentukan gambaran sosok guru. Guru harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ramah, terbuka, akrab, mau mengerti, dan pembelajar terus-menerus agar semakin menunjukkan jati diri keguruannya. Masyarakat telah menentukan pola perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru di dalam kelas dan di luar kelas. Bahkan, masyarakat dengan kekuatan kulturalnya mengatur bagaimana guru harus berpakaian. Guru tak bisa seenaknya memakai jenis pakaian tertentu selama mengajar. Pelanggaran atas harapan masyarakat ini membuat individu guru kehilangan integritas.

Berhadapan dengan dua kekuatan ini, guru tidak memiliki kekuatan penawaran, selain mengikuti apa yang ditetapkan instansi di luar dirinya. Tidak jarang, norma sosial yang harus dilaksanakan guru menjadi rambu-rambu yang sebenarnya menjaga martabat guru itu. Ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan guru, masyarakat akan menilai pribadi itu sebagai kehilangan kualitas keguruan dan dia tidak akan dipercaya. Karena itu, sanksi sosial, baik dari masyarakat maupun negara, sebenarnya bukan bersifat punitif, tetapi juga reparatif, yang membuat status dan martabat guru tetap berharga di mata masyarakat dan negara.

Bagian hakiki

Kekuatan memaksa negara dan kekuatan kultural masyarakat sebenarnya menjadi bagian hakiki yang mewarnai status seorang guru. Karena itu, tiap orang yang ingin menjadi guru harus mempertimbangkan dua tuntutan itu. Guru tidak bisa mengklaim dirinya sebagai guru jika negara dan masyarakat tidak memaklumkan keberadaan individu itu sebagai guru.

Sayang, situasi sosial, politik, dan ekonomi kian membuat status guru terpencil dan terpinggir. Ini terjadi karena tuntutan tinggi yang dipaksakan pemerintah ternyata tidak dibarengi kesediaan pemerintah melindungi profesi guru. Bahkan, ada guru digaji di bawah upah minimum regional. Sedangkan masyarakat, terutama para pemilik yayasan pendidikan swasta, juga tidak dapat berbuat banyak karena alasan tak adanya dana untuk mengangkat guru-guru mereka menjadi guru tetap. Minimnya sumber daya yayasan sering menjadi alasan untuk tidak memerhatikan nasib guru, bahkan membebani masyarakat dengan cara menaikkan biaya pendidikan.

Entah berhadapan dengan kekuatan negara atau masyarakat, guru ada dalam posisi lemah dan selalu menjadi korban. Situasi ini tidak dapat diatasi dengan mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri, seperti tuntutan beberapa kelompok guru honorer maupun mengangkat guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan.

Masalah ini hanya bisa diatasi jika pemerintah dan masyarakat memberi prioritas untuk menjaga, melindungi, dan menghormati profesi guru. Secara khusus, pemerintah harus memberi jaminan finansial secara minimal kepada tiap guru agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat sebagai guru. Jaminan seperti ini hanya bisa muncul jika ada perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang benar-benar memihak dan berpihak kepada guru.

Sejauh ini, pemerintah hanya mampu menuntut guru untuk ikut sertifikasi, tetapi ia gagal memberi penghargaan dan perlindungan atas profesi guru (ada ketidakseimbangan kuota guru negeri dan swasta, sedangkan swasta dibatasi kesejahterannya dengan aturan alokasi jam mengajar dan status kepegawaian). Pemerintah memiliki tugas mulia dalam menyejahterakan nasib guru. Negara mampu melakukan itu jika ada keinginan politik yang kuat. Ongkos sosial dan politik pada masa depan akan lebih ringan jika pemerintah mampu memberi perlindungan dan kemartabatan profesi guru, terutama memberi jaminan ekonomi minimal agar para guru dapat hidup bermartabat, sehingga mereka dapat memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat dan negara.

Dukungan bagi swasta

Ketidakmampuan sekolah swasta dalam membiayai para guru yang bekerja di lingkungannya juga harus menjadi keprihatinan utama pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan patut didukung, tetapi pemerintah juga wajib menjamin bahwa masyarakat yang mengelola sekolah memenuhi persyaratan sesuai standar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika banyak yayasan pendidikan tidak mampu memenuhi standar pelayanan pendidikan, yayasan seperti itu tidak layak melangsungkan pelayanan pendidikan karena akan merugikan masyarakat (menarik ongkos terlalu tinggi), tidak mampu menghargai kinerja guru, dan tidak mampu memberi layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa karena keterbatasan sarana, fasilitas, dan mutu guru.

Di zaman persaingan ketat seperti sekarang, kinerja menjadi satu-satunya cara untuk mengukur mutu seorang guru. Karena itu, status pegawai negeri, swasta, tetap, atau honorer tidak terlalu relevan dikaitkan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru. Di banyak tempat, status pegawai tetap malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional sebab mereka telah merasa mapan. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri, banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya. Di Papua, ada fenomena, status menjadi guru pegawai negeri banyak diincar sebab tiap bulan mendapat gaji, sementara hadir di sekolah dianggap tidak wajib.

Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan, kinerjanya layak dihargai. Mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan idealismenya pada masa sulit. Namun, idealisme ini akan kian tumbuh jika ada kebijakan politik pendidikan yang mengayomi, melindungi, dan menghargai profesi guru. Pemerintah sudah seharusnya menggagas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri atau swasta, dengan memberi jaminan minimal yang diperlukan agar kesejahteraan dan martabat guru terjaga.

Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston
sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/19/00570171/mengurai.masalah.guru.swasta

Selasa, November 18, 2008

PENERIMAAN CPNS PEMPROV RIAU TAHUN 2008

Guru
S.1 Pendidikan B.Inggris,
S.1 Bahasa Mandarin,
S.1 Bahasa Arab,
S.1 Bahasa Indonesia,
S.1 Jasmani dan Kesehatan,
S.1 PAI,
S.1 Ekonomi,
S.1 geografi,
S.1 Matematika,
S.1 Fisika atau MIPA Fisika+Akta IV,
S.1 Kimia atau MIPA Kimia + Akta IV,
S.1 Biologi atau MIPA Biologi + Akta IV,
S.1 Bimbingan Konseling (BK),
S.1 Komputer + Akta IV,
S.1 Ilmu Tanah + Akta IV,
S.1 Budidaya Pertanian + Akta IV dan
S.1 Teknik Hasil Pertanian + Akta IV.



=================
SUMBER : http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4933&Itemid=1

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMPROV RIAU TAHUN 2008 Print
Selasa, 18 November 2008 | 10:16 WIB

Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 akan menerima 150 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perihal Penerimaan CPNS ini diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk surat Pengumuman Nomor : 871/BADP-ADM/1521 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Riau Drs Wan Abubkar MS tertanggal 17 Nopember 2008.

Penerimaan CPNS ini mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS dan berdasarkan surat Menteri pendayagunaan Aparatur negara nomor R/187/M.PAN/10/2008 tentang Persetujuan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam Pengumuman itu disebutkan bahwa kualifikasi tenaga yang diterima adalah Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis. Untuk Tenaga Guru kualifikasi yang dibutuhkan adalah S.1 berbagai pendidikan, untuk Tenaga Kesehatan kualifikasi yang dibutuhkan adalah Dokter Spesialis, S.1 Keparawatan dan D.III. Sementara untuk Tenaga Teknis kualifikasi yang dibutuhkan adalah S.1, D.IV dan D.III.

Untuk Tenaga Guru kualifikasi yang diterima adalah S.1 Pendidikan B.Inggris, S.1 Bahasa Mandarin, S.1 Bahasa Arab, S.1 Bahasa Indonesia, S.1 Jasmani dan Kesehatan, S.1 PAI, S.1 Ekonomi, S.1 geografi, S.1 Matematika, S.1 Fisika atau MIPA Fisika+Akta IV, S.1 Kimia atau MIPA Kimia + Akta IV, S.1 Biologi atau MIPA Biologi + Akta IV, S.1 Bimbingan Konseling (BK), S.1 Komputer + Akta IV, S.1 Ilmu Tanah + Akta IV, S.1 Budidaya Pertanian + Akta IV dan S.1 Teknik Hasil Pertanian + Akta IV.

Untuk Tenaga Kesehatan kualifikasi yang diterima adalah Dokter Spesialis Jiwa, Syaraf, Bedah, penyakit Dalam, Mata, Anastesi, Radiologi, Radioterapi, Patologi Klinik, Patologi Anatonomi, Rehabilitasi Medik, Dokter Umum, Dokter Gigi, S.1 Keparawatan, D.III Keparawatan, D.III Kabidanan, D.III Gizi, D.III Rekam Medis, D.III Rontgen, D.III Analis Kesehatan dan D.III Elektronik.

Sedangkan untuk Tenaga Teknis kualifikasi yang diterima adalah S.1 Teknik Planologi, Ekonomi Akuntasi, Teknik Penerbangan, S.1 Penerbangan, S.1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, S.1 Teknik Industri Kimia, S.1 Teknik Industri, S.1 Metrologi, S.1 Nutrisi Makan Ternak, D.IV Lalu Lintas Udara, D. III Teknik Radio, D.III Teknik Komputer, D.III Teknik Listrik, D.III Metrologi dan D.III Kesehatan Hewan.


Adapun persyaratannya adalah membuat surat Lamaran bermaterai Rp 6000 dengan melampirkan foto copy STTB yang dilegalisir, asli Kartu Tanda Pencari Kerja, KTP Riau, Pas photo. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Kantor Badan Administrasi dan Pendidikan Latihan Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.

Pendaftaran penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Riau ini dilaksanakan terhitung mulai tangal 19 Nopember samapai 1 Desember 2008. Pengumuman pelamar yang memenuhi syarata seleksi administarsi dilaksanakan tanggal 10 Desember 2008. Seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2008. (Moes)

INFO JUGAGURU: INSENTIF PAUD



Selasa, 18 November 2008 09:51:15
Bincang-bincang antara HIMPAUDI Provinsi dengan Direktorat
Kategori: Liputan Khusus (29 kali dibaca)

Kemarin (17/11) sekitar pukul 12 siang WIBB, Pengurus PP HIMPAUDI, Ketua HIMPAUDI provinsi atau perwakilannya berkumpul di ruang sidang Direktorat PTK-PNF.

Kedatangan mereka disambut oleh Direktur,Kasubdit Pendidik PNF serta staf Subdit Pendidik PNF. Tujuan mereka ke Direktorat untuk berdiskusi tentang insentif bagi Pendidik PAUD.

Di tahun 2008 ini, Direktorat telah menyalurkan dana insentif sebanyak 32.000 orang Pendidik PAUD di seluruh Indonesia dengan nilai sejumlah 600.000/tahun. Penyaluran ini dibagi menjadi beberapa tahap, dikarenakan kurang lengkapnya data Pendidik PAUD baik dari Dinas Pendidikan Provinsi, BP-PNFI/BPKB dan HIMPAUDI provinsi sehingga penyaluranpun mengalami keterlambatan.

Bukan hanya itu, yang menjadi kendala dalam penyaluran insentif juga adanya retur (dana kembali). Adanya retur ini karena kesalahan nomor rekening, tidak match antara nomor rekening dengan nama pemilik, atau rekening sudah tidak aktif lagi. Sehingga bisa saja terjadi dalam satu provinsi atau satu lembaga nama Pendidik PAUD yang diajukan dengan yang penerima insentif tidak sama jumlahnya.

Di akhir penghujung tahun 2008 ini, Direktorat mengirimkan surat beserta file data Pendidik PAUD kepada Dinas Pendidikan Provinsi, BP-PNFI/BPKB dan HImPAUDI Provinsi agar memverifikasi data Pendidik PAUD. Siapa tahu di tahun 2009 nanti akan ada penambahan kuota dan peningkatan dana insentif??

Dalam pertemuan itu pula beberapa perwakilan HIMPAUDI mengajukan usulan, diantaranya insentif diutamakan bagi Pendidik PAUD yang telah lama bertugas dan belum memperoleh bantuan dari lembaga manapun, Direktorat memberikan kesempatan kepada seluruh provinsi untuk mengajukan data,kuota per-provinsi akan ditentukan setelah data seluruh provinsi terkumpul.

Dan data diharapkan telah terkumpul paling lambat tanggal 15 Desember 2008. Lebih cepat pengiriman data, lebih baik!

Harapan kami semoga insentif ini dapat menjadi sebuah penghargaan yang tidak ternilai harganya sehingga dapat memacu semangat dalam mendidik anak-anak generasi Bangsa dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

(ika)

Sumber: subdit pendidik

sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2008/bulan/11/tanggal/18/id/832/

Taujih: Menjadi Manusia Terbaik

- dakwatuna.com - http://www.dakwatuna.com -

3 Langkah Menjadi Manusia Terbaik

Posted By Mochamad Bugi On 17 Nopember 2008 @ 18:40 In Syarah Hadits | 2 Comments

dakwatuna.com - Ada hadits pendek namun sarat makna dikutip Imam Suyuthi dalam bukunya Al-Jami’ush Shaghir. Bunyinya, “Khairun naasi anfa’uhum linnaas.” Terjemahan bebasnya: sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain.

Derajat hadits ini ini menurut Imam Suyuthi tergolong hadits hasan. Syeikh Nasiruddin Al-Bani dalam bukunya Shahihul Jami’ush Shagir sependapat dengan penilaian Suyuthi.

Adalah aksioma bahwa manusia itu makhluk sosial. Tak ada yang bisa membantah. Tidak ada satu orangpun yang bisa hidup sendiri. Semua saling berketergantungan. Saling membutuhkan.

Karena saling membutuhkan, pola hubungan seseorang dengan orang lain adalah untuk saling mengambil manfaat. Ada yang memberi jasa dan ada yang mendapat jasa. Si pemberi jasa mendapat imbalan dan penerima jasa mendapat manfaat. Itulah pola hubungan yang lazim. Adil.

Jika ada orang yang mengambil terlalu banyak manfaat dari orang lain dengan pengorbanan yang amat minim, naluri kita akan mengatakan itu tidak adil. Orang itu telah berlaku curang. Dan kita akan mengatakan seseorang berbuat jahat ketika mengambil banyak manfaat untuk dirinya sendiri dengan cara yang curang dan melanggar hak orang lain.

Begitulah hati sanubari kita, selalu menginginkan pola hubungan yang saling ridho dalam mengambil manfaat dari satu sama lain. Jiwa kita akan senang dengan orang yang mengambil manfaat bagi dirinya dengan cara yang baik. Kita anggap seburuk-buruk manusia orang yang mengambil manfaat banyak dari diri kita dengan cara yang salah. Apakah itu menipu, mencuri, dan mengambil paksa, bahkan dengan kekerasan.

Namun yang luar biasa adalah orang lebih banyak memberi dari mengambil manfaat dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang seperti ini kita sebut orang yang terbaik di antara kita. Dermawan. Ikhlas. Tanpa pamrih. Tidak punya vested interes.

Orang yang selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain adalah sebaik-baik manusia. Kenapa Rasulullah saw. menyebut seperti itu? Setidaknya ada empat alasan. Pertama, karena ia dicintai Allah swt. Rasulullah saw. pernah bersabda yang bunyinya kurang lebih, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Siapakah yang lebih baik dari orang yang dicintai Allah?

Alasan kedua, karena ia melakukan amal yang terbaik. Kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa kebaikan yang amalnya dirasakan orang lain lebih bermanfaat ketimbang yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Apalagi jika spektrumnya lebih luas lagi. Amal itu bisa menyebabkan orang seluruh negeri merasakan manfaatnya. Karena itu tak heran jika para sahabat ketika ingin melakukan suatu kebaikan bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling afdhol untuk dikerjakan. Ketika musim kemarau dan masyarakat kesulitan air, Rasulullah berkata membuat sumur adalah amal yang paling utama. Saat seseorang ingin berjihad sementara ia punya ibu yang sudah sepuh dan tidak ada yang merawat, Rasulullah menyebut berbakti kepada si ibu adalah amal yang paling utama bagi orang itu.

Ketiga, karena ia melakukan kebaikan yang sangat besar pahalanya. Berbuat sesuatu untuk orang lain besar pahalanya. Bahkan Rasulullah saw. berkata, “Seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhannya, maka itu lebih aku cintai daripada I;tikaf sebulan di masjidku ini.” (Thabrani). Subhanallah.

Keempat, memberi manfaat kepada orang lain tanpa pamrih, mengundang kesaksian dan pujian orang yang beriman. Allah swt. mengikuti persangkaan hambanya. Ketika orang menilai diri kita adalah orang yang baik, maka Allah swt. menggolongkan kita ke dalam golongan hambanya yang baik-baik.

Pernah suatu ketika lewat orang membawa jenazah untuk diantar ke kuburnya. Para sahabat menyebut-nyebut orang itu sebagai orang yang tidak baik. Kemudian lewat lagi orang-orang membawa jenazah lain untuk diantar ke kuburnya. Para sahabat menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Rasulullah saw. membenarkan. Seperti itu jugalah Allah swt. Karena itu di surat At-Taubah ayat 105, Allah swt. menyuruh Rasulullah saw. untuk memerintahkan kita, orang beriman, untuk beramal sebaik-baiknya amal agar Allah, Rasul, dan orang beriman menilai amal-amal kita. Di hari akhir, Rasul dan orang-orang beriman akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita seperti yang mereka saksikan di dunia.

Untuk bisa menjadi orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, kita perlu menyiapkan beberapa hal dalam diri kita. Pertama, tingkatkan derajat keimanan kita kepada Allah swt. Sebab, amal tanpa pamrih adalah amal yang hanya mengharap ridho kepada Allah. Kita tidak meminta balasan dari manusia, cukup dari Allah swt. saja balasannya. Ketika iman kita tipis terkikis, tak mungkin kita akan bisa beramal ikhlas Lillahi Ta’ala.

Ketika iman kita memuncak kepada Allah swt., segala amal untuk memberi manfaat bagi orang lain menjadi ringan dilakukan. Bilal bin Rabah bukanlah orang kaya. Ia hidup miskin. Namun kepadanya, Rasulullah saw. memerintahkan untuk bersedekah. Sebab, sedekah tidak membuat rezeki berkurang. Begitu kata Rasulullah saw. Bilal mengimani janji Rasulullah saw. itu. Ia tidak ragu untuk bersedekah dengan apa yang dimiliki dalam keadaan sesulit apapun.

Kedua, untuk bisa memberi manfaat yang banyak kepada orang lain tanpa pamrih, kita harus mengikis habis sifat egois dan rasa serakah terhadap materi dari diri kita. Allah swt. memberi contoh kaum Anshor. Lihat surat Al-Hasyr ayat 9. Merekalah sebaik-baik manusia. Memberikan semua yang mereka butuhkan untuk saudara mereka kaum Muhajirin. Bahkan, ketika kaum Muhajirin telah mapan secara financial, tidak terbetik di hati mereka untuk meminta kembali apa yang pernah mereka beri.

Yang ketiga, tanamkan dalam diri kita logika bahwa sisa harta yang ada pada diri kita adalah yang telah diberikan kepada orang lain. Bukan yang ada dalam genggaman kita. Logika ini diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada kita. Suatu ketika Rasulullah saw. menyembelih kambing. Beliau memerintahkan seoran sahabat untuk menyedekahkan daging kambing itu. Setelah dibagi-bagi, Rasulullah saw. bertanya, berapa yang tersisa. Sahabat itu menjawab, hanya tinggal sepotong paha. Rasulullah saw. mengoreksi jawaban sahabat itu. Yang tersisa bagi kita adalah apa yang telah dibagikan.

Begitulah. Yang tersisa adalah yang telah dibagikan. Itulah milik kita yang hakiki karena kekal menjadi tabungan kita di akhirat. Sementara, daging paha yang belum dibagikan hanya akan menjadi sampah jika busuk tidak sempat kita manfaatkan, atau menjadi kotoran ketika kita makan. Begitulah harta kita. Jika kita tidak memanfaatkannya untuk beramal, maka tidak akan menjadi milik kita selamanya. Harta itu akan habis lapuk karena waktu, hilang karena kematian kita, dan selalu menjadi intaian ahli waris kita. Maka tak heran jika dalam sejarah kita melihat bahwa para sahabat dan salafussaleh enteng saja menginfakkan uang yang mereka miliki. Sampai sampai tidak terpikirkan untuk menyisakan barang sedirham pun untuk diri mereka sendiri.

Keempat, kita akan mudah memberi manfaat tanpa pamrih kepada orang lain jika dibenak kita ada pemahaman bahwa sebagaimana kita memperlakukan seperti itu jugalah kita akan diperlakukan. Jika kita memuliakan tamu, maka seperti itu jugalah yang akan kita dapat ketika bertamu. Ketika kita pelit ke tetangga, maka sikap seperti itu jugalah yang kita dari tetangga kita.

Kelima, untuk bisa memberi, tentu Anda harus memiliki sesuatu untuk diberi. Kumpulkan bekal apapun bentuknya, apakah itu finansial, pikiran, tenaga, waktu, dan perhatian. Jika kita punya air, kita bisa memberi minum orang yang harus. Jika punya ilmu, kita bisa mengajarkan orang yang tidak tahu. Ketika kita sehat, kita bisa membantu beban seorang nenek yang menjinjing tak besar. Luangkan waktu untuk bersosialisasi, dengan begitu kita bisa hadir untuk orang-orang di sekitar kita.

Mudah-muhan yang sedikit ini bisa menginspirasi.