Senin, November 30, 2009

Gaji Guru Bantu Riau

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9111&kat=7

Gaji Guru Bantu Kerap Terlambat
30 November 2009
4 klik Beritahu Teman

PEKANBARU (RP) - Gaji Guru Bantu Provinsi (GBP) yang jumlahnya secara keseluruhan sekitar 7.000 orang dan tersebar diseluruh kabupaten/kota se-Riau, dikeluhkan sering terlambat, bahkan sering dirapel tiga bulan sekali.

Padahal, gaji guru bantu itulah satu-satunya penghidupan guru bantu, walaupun memang ada dianggarkan di kabupaten/kota dana transportasi, tapi tidak disemua daerah.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Riau, Syarif Hidayat kepada wartawan kemarin. Ia mengetahui hal itu, selain langsung dari guru bantu provinsi, juga dari aparatur pemerintah daerah sebab tentu saja keluhan itu pertama sekali disampaikan ke Disdik setempat. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan supaya jangan lagi terjadi keterlambatan pembayaran gaji guru bantu.

‘’Sampai-sampai Bupati menelepon saya menyampaikan kondisi ini. Para guru bantu ini bekerja setiap hari dan harusnya mendapatkan upah setiap bulannya. Kalau gaji mereka dibayarkan tiga bulan sekali, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga. Kita minta Disdik untuk benar-benar memperhatikan ini,’’ terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Prof Irwan Effendi menjawab hal ini, keterlambatan hanya terjadi pada awal-awal tahun, dikarenakan proses pencairan APBD yang memerlukan waktu. Dan untuk proses pencairan gaji tiap bulannya, ia mengatakan sudah dilakukan secepatnya dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.(hpz)

UN 2010

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9127&kat=3

Dua Mata Pelajaran Boleh Nilai 4, Nilai Rata-rata Tetap 5,5
UN 2010 Lebih Ketat
30 November 2009
4 klik Beritahu Teman

JAKARTA (RP) - Pemerintah berjanji ujian nasional (UN) bakal jalan terus. Namun dengan syarat, akan dilakukan berbagai upaya perbaikan di segala sektor.

Salah satunya, memperketat pengawasan ujian tersebut. Tujuannya, untuk mengurangi kecurangan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, hasil UN diharapkan lebih kredibel.

Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memperbaiki pelaksanaan UN 2010. “Upaya perbaikan itu bukan karena adanya putusan MA. Tapi, karena kami merespons berbagai masukan masyarakat,” terangnya, kemarin.

Salah satu upaya tersebut adalah memperketat pengawasan UN. Tahun ini, kata Djemari, peran perguruan tinggi bakal dioptimalkan. Jika sebelumnya, perguruan tinggi hanya sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan untuk masuk ruangan ujian, maka tahun ini PTN diberi kewenangan untuk masuk ruangan dan melakukan pengawasan.

Dengan catatan, kehadiran mereka tidak mengganggu ketenangan ujian. “Tahun lalu, peran mereka belum optimal karena tidak diperbolehkan masuk ruang,” ungkapnya.

Selain itu, pencetakan naskah soal hingga pendistribusian bakal di-handle PTN. Tahun lalu, tugas tersebut diemban Dinas Pendidikan provinsi. Namun, pada 2010, PTN diberi kewenangan penuh untuk mengawal soal UN. Termasuk, mengawal proses scanning Lembar Jawaban UN(LJUN).

Tak hanya itu, kata Djemari, mulai tahun depan, UN tidak boleh diawasi oleh guru mata pelajaran yang diujikan. “Kalau tahun lalu masih boleh. Misalnya, guru matematika tidak boleh jadi pengawas saat ujian matematika berlangsung,” terangnya. Hal itu, kata dia, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan.

Upaya perbaikan UN, kata Djemari, juga bisa dilihat dengan adanya kebijakan ujian ulang. Menurutnya, ujian tersebut memberi peluang terhadap siswa yang gagal dalam ujian utama. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan BSNP di berbagai daerah. “Kebijakan tersebut kami ambil karena semata-mata mempertimbangkan berbagai masukan dari orang tua,” ungkapnya.

Djemari mengatakan, tiap tahun BSNP mengevaluasi ujian tersebut dengan mengunjungi berbagai daerah.

Dari survei itu, banyak keluhan datang dari orang tua ihwal penilaian UN. Mereka banyak yang protes karena gara-gara anaknya mendapat nilai 4 pada salah satu mata pelajaran, kemudian gagal lulus ujian tersebut. Padahal, nilai mata pelajaran lainnya cukup tinggi.

“Karena itu, kami akhirnya akomodasi masukan tersebut dengan memperbolehkan ada nilai 4 untuk dua mata pelajaran. Sedangkan, untuk mata pelajaran lain harus di atas 4,25,” paparnya. Sementara, secara keseluruhan nilai rata-rata UN harus 5,5. Standar nilai rata-rata minimal itu tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

BSNP, kata Djemari, juga segera merespon rekomendasi Komisi X yang meminta agar lembaganya mengkaji lebih dalam pelaksanaan UN. Karena itu, rencananya hari ini BSNP bakal mengagendakan pertemuan bersama Balitbang untuk membahas perbaikan UN 2010. Pertemuan itu juga akan membahas putusan MA. “Hasil pertemuan itu nanti kami laporkan kepada Mendiknas,” jelasnya.

BSNP juga merespon masukan salah satu anggota Komisi X agar pelaksanaan UN diubah menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) seperti yang diterapkan untuk jenjang SD. “Kami akan kaji dulu. Tapi, risikonya tinggi karena penyusunan soal diserahkan daerah. Sehingga, dikhawatirkan hasil ujian tidak comparable,” ujarnya.

Djemari menambahkan, kendati UN tetap dilaksanakan, pihak sekolah juga diminta menyiapkan ujian sekolah dengan sebaik mungkin. Agar nilai baik siswa tidak bergantung UN. “Karena kalau ujian sekolah siswa tidak lulus, ya mereka bisa saja tidak lulus. Karena ujian sekolah juga menjadi penentu kelulusan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang Depdiknas Mansyuri Ramli mengatakan, demi perbaikan pelaksanaan UN, pihaknya meminta agar sekolah dan siswa jujur. Sebab, berdasarkan penelitian Balitbang, kecurangan dalam penyelenggaraan UN masih terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan ujian bakal diperketat.

Apalagi, prosedur operasional standar (POS) UN 2010 sudah selesai disusun. Tak hanya itu, untuk menghindari kasus nilai sama seperti tahun lalu, Balitbang meminta agar peserta didik tidak mempercayai adanya kunci jawaban palsu yang beredar saat ujian berlangsung.

Tahun lalu, kasus tersebut masih marak terjadi. Alhasil, ada sekitar 33 SMA yang siswanya terancam tidak lulus seratus persen.

Mengantisipasi persoalan itu, Depdiknas meminta agar peran pihak kepolisian maupun masyarakat ditingkatkan. Sebab, kasus-kasus seperti itu sudah masuk ranah hukum. Karena itu, pengawasan tertutup dari pihak kepolisian bakal diintesifkan.

Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menegaskan, bakal menaruh perhatian terhadap daerah terpencil yang nilai UN-nya dari tahun ke tahun masih rendah. Misalnya, NTT, Papua, Kalimantan, maupun Bangka Belitung.

Bentuk perhatian itu, kata Suyanto, salah satunya dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Termasuk, mutu guru. “Kami terus dorong terus agar nilai UN-nya naik,” ungkapnya, kemarin. Karena itu, Depdiknas juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota berperan untuk meningkatkan nilai siswanya.

Secara umum, kata Suyanto, pelaksanaan UN berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dia mengilustrasikan, nilai rata-rata UN tahun 2009 sudah mencapai 7. Sebelumnya, nilai rata-rata itu hanya 6. Padahal, nilai rata-rata unas sendiri masih 5,5. “Ini kan sebagai bukti ada peningkatan kualitas,” sebut pejabat asal Ngawi itu. Dari tahun ke tahun, kata Suyanto, nilai rata-rata UN naik. Bahkan, untuk sekolah-sekolah nonunggulan. “Karena kami terus berupaya membina sekolah-sekolah itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, tiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru maupun sarana dan prasarana sekolah seperti yang dituntut dalam putusan MA. Yaitu, dengan menaikan blockgrant fasilitas pendidikan di daerah. Akses informasi terhadap sekolah juga ditingkatkan. Pada 2010, ada 17.500 sekolah yang bakal ditambah koneksi internetnya. “Semua kami lakukan secara bertahap. Dengan begitu, tidak benar jika pelaksanaan UN tidak diikuti dengan perbaikan sarana dan mutu guru,” jelasnya.(kit/iro/jpnn)

Kelulusan CPNS Kuansing Diumumkan

sumber :http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9067&kat=7
5 Desember, Kelulusan CPNS Kuansing Diumumkan
30 November 2009
17 klik Beritahu Teman

Laporan DESRIANDI CANDRA, Teluk Kuantan desriandicandra@riaupos.com
Sebanyak 3.820 orang peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Kuansing, Rabu (18/11) lalu, saat ini masih berdebar-debar menunggu hasil tes CPNS yang mereka ikuti.



Mereka tentu saja berharap, lulus dan bisa menjadi pegawai negeri sipil yang sampai saat ini pekerjaan yang masih diburu masyarakat Kabupaten Kuansing. Rencananya, pengumuman kelulusan CPNS akan diumumkan 5 Desember 2009 mendatang.

‘’Pengumuman Kelulusan CPNS akan diumumkan 5 Desember mendatang,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kuansing Drs Muharman MPd, Sabtu (28/11) yang dihubungi Riau Pos.

Muharman mengatakan, pengumuman CPNS akan diumumkan secara terbuka dan serentak di Provinsi Riau. Muharman tetap meminta para peserta untuk yakin dan tidak berpikiran miring tentang kemurnian penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kuan sing.

Semuanya dilaksanakan dengan murni tanpa melakukan kecurangan. ‘’Hasilnya murni dan tidak ada bantuan siapa pun juga,’’ ujarnya. Terkait dengan penerimaan CPNS dilingkungan Pemkab Kuansing ini, anggota DPRD Kuansing Afri SP meminta Pemkab Kuansing untuk transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, Afri juga menghimbau untuk mempercayakannya kepada pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kuansing. Sebab, BKD Kabupaten Kuansing telah menyampaikan kuota CPNS untuk Kabupaten Kuansing sesuai yang sebenarnya, mengumumkan syarat-syarat pendaftaran dan formasi yang diterima.

Menurutnya, kini tinggal bagaimana kemampuan peserta tes untuk merebut peluang yang hanya lebih kurang 12 persen dari seluruh peserta atau pelamar CPNS.(nto)

PENGUMUMAN PNS DEPAG RIAU

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=9113&kat=7

103 Lulus Seleksi
Seleksi CPNS Depag Diumumkan
30 November 2009
24 klik Beritahu Teman

Laporan MARIO KISAZ, Pekanbaru mariokisaz@riaupos.com
Pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, resmi diumumkan hari ini, Senin (30/11), di seluruh Kantor Depag di Riau.

Dalam seleksi yang secara serentak dilakukan di 12 kabupeten/kota se-Riau, 103 peserta berhasil lulus dengan menyingkirkan ribuan peserta lainnya.

Peserta yang lulus diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan daftar ulang. Pada saat melakukan daftar ulang tersebut, CPNS harus melengkapi beberapa persyaratan untuk pendataan sebagai CPNS.

‘’Pengumuman hasil CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Depag Provinsi Riau sudah dapat dilihat di Kanwil Depag Riau. Sedangkan peserta di daerah dapat melihat pengumuman di Depag besok, (hari ini,red). 11 Peserta yang lulus dalam waktu dekat harus melengkapi persyaratan yang masih belum langkap. Hal ini dilakukan pada saat daftar ulang, untuk memudahkan dalam pendataan,’’ ujar Kepala Humas Kanwil Depag Riau Ahmad Supardi kepada Riau Pos, Ahad, (29/11).

Saat dikonfirmasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, Ahmad mengatakan ada beberapa poin yang harus dilengkapi peserta yang lulus.

Seperti kartu kuning, surat kesehatan, surat keterangan berkelakukan baik, biodata riwayat hidup dan lamaran lama. Persyaratan itu harus dilengkapi paling lambat tujuh hari setelah hasil CPNS diumumkan.

Ahmad juga mengatakan hasil yang sudah diumukan sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Sebab hasil tersebut merupakan hasil seleksi dari panitia CPNS Departemen Agama Republik Indonesia. Sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.(izl)

Sabtu, November 28, 2009

Anggaran Pendidikan Tak Terganggu

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=8957&kat=7
Akibat Pengurangan DAU
Anggaran Pendidikan Tak Terganggu
28 November 2009
4 klik Beritahu Teman

Laporan Mashuri Kurniawan dan M Hapiz, Pekanbaru redaksi@riaupos.com
Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Provinsi Riau sehingga menyebabkan berkurangnya RAPBD 2010, disebut tidak mengganggu anggaran pendidikan, terutama sektor penting semisal gaji guru, tunjangan atau penunjangan peningkatan mutu pendidikan.

Namun diakui, berkurangnya dana pendidikan menyebabkan dikuranginya kegiatan pembangunan sarana pendidikan.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Prof Dr Irwan Effendi kepada Riau Pos baru-baru ini. Terutama gaji guru, sebutnya tidak akan mengalami pemotongan. Sedangkan untuk tunjangan, walau beberapa diantara kabupaten/kota sudah mengeluarkan kebijakan memotong dana tunjangan transportasi, Pemprov Riau tidak melakukannya.

‘’Kita belum ada rencana memotong gaji atau tunjangan transportasi bagi guru. Karena itu sangat penting bagi mereka dan terkadang itu juga terasa kurang, apalagi daerah terpencil. Kegiatan pendidikan adalah utama dan tidak boleh diganggu-ganggu. Dan tahun ini, alokasi anggaran pendidikan tetap 20 persen,’’ urainya.

Anggaran RAPBD 2010 untuk Dinas Pendidikan 2010 sekitar Rp350 miliar. Anggaran tersebut juga disebar dibeberapa Satker lainnya namun tetap berkaitan dengan dunia pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran nasional untuk Riau sebesar Rp600 miliar. ‘’Anggaran pendidikkan memenuhi dari ketentuan undang-undang,’’ tuturnya.

Kesejahteraan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki komitmen cukup besar untuk memajukan pendidikan termasuk memikirkan kesejahteraan para guru. Pada 2010, Pemprov Riau menganggarkan dana sebesar Rp437 miliar, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk kesejahteraan para guru.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Raja Mambang Mit menyampaikan, untuk dana kesejahteraan guru dialokasikan hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan insentif guru yang mengajar di pedesaan.

Guru di pedesaan, menurut Wagubri, sangat memerlukan perjuangan ekstra dalam melaksanakan tugasnya, dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan infrastruktur, sehingga wajar bila pemerintah memberikan perhatian lebih untuk guru daerah terpencil ini.(izl)

Kamis, November 26, 2009

BERITA UN

Kamis, 26/11/2009 01:30 WIB
Putusan MA Tegaskan UN Banyak Masalah
Aprizal Rahmatullah - detikNews

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/11/26/013035/1248972/10/putusan-ma-tegaskan-un-banyak-masalah

Ilustrasi
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Eduvation Forum agar ujian nasional (UN) ditiadakan. Putusan tersebut menegaskan bahwa UN memang banyak masalah.

"Putusan MA pada intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN kita banyak masalah dan karenanya
harus dilakukan evaluasi total terhadap UN itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa M Hanif Dhakiri dalam rilis kepada detikcom, Rabu (25/11/2009) malam.

Menurut Hanif, MA juga telah menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah gagal menyediakan pendidikan yang layak. "Pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Hanif menjelaskan, penerapan UN selama ini “digebyah uyah” alias dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan. Akibatnya, terjadi diskriminasi antar sekolah satu dengan lainnya.

"Anak-anak yang bersekolah di teras masjid dengan yang di gedung diperlakukan sama. Demikian juga dengan mereka yang bersekolah di kota dengan yang di desa atau di daerah tertinggal," cetusnya.

"Ini jelas tidak adil dan justru memberi insentif bagi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, seperti kasus guru yang membocorkan soal UN ke siswanya aagr mereka lulus," imbuh anggota Komisi X ini.

Sesuai dengan pertimbangan MA, lanjut Hanif, UN diperlukan apabila seluruh penyelenggaraan pendidikan telah dilakukan secara merata, berkualitas dan terjangkau. UN bisa dilakukan apabila prasyarat dasar seperti sarana prasarana pendidikan memadai, distribusi dan kualitas guru terpenuhi, dan kurikulum pendidikan akuntabel.

"Jika selama ini UN diterima oleh lembaga penyelenggara pendidikan, tampaknya lebih karena terpaksa, bukan karena urgensinya dalam proses pendidikan," pungkasnya.

(ape/fiq)

Rabu, November 25, 2009

UN Ditinjau Ulang

Berita gembira tentang UN:
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/15070387/un.menjebak.sekolah.menjadi.bimbingan.belajar
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/14225165/pascaputusan.ma.pemerintah.perlu.tinjau.un
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/25/11335996/menang.lagi.gugatan.masyarakat.soal.un

SEMINAR Sampoerna Foundation Teacher Institute

Sampoerna Foundation Teacher Institute
Center Of Excellence In Teacher Development



EDUCATOR SHARING NETWORK

“Mempersiapkan Peranan Sekolah dan Orang Tua dalam Mempersiapkan Mental Anak di Era Globalisasi”

Mengundang Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua Mur id , Pemerhati Pend id ikan dalam Educator Sharing Network (ESN), yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Desember 2009
Jam : 14.00 - 16.00
Tempat : Sekolah Global Nusantara
Taman Meruya Blok L, Jakarta Barat

Investasi : TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS
Acara : Diskusi Panel
Fasilitator : Ibu Melly Kiong (Pemerhati pend id ikan dan penulis buku ”Siapa bilang Ibu bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik?”)


“Mempersiapkan Peranan Sekolah dan Orang Tua dalam Mempersiapkan Mental Anak di Era Globalisasi”


Masyarakat kita umumnya memiliki pandangan bahwa pend id ikan dikonotasikan dengan ruang belajar dalam kelas yang dibatasi oleh tembok, sehingga banyak orang tua yang meyakini bahwa memilih sekolah yang terbaik merupakan cara yang paling tepat untuk membekali masa depan anak di kemudian hari.

Kenyataan yang terjadi, masih banyak jurang pemisah yang terjadi dalam konsep pend id ikan kita saat ini. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pend id ikan ke sekolah. Tanpa disadari, anak-anak hanya menghabiskan waktu 25% di sekolah, sedangkan sisanya mereka menghabiskan waktu di rumah.

Peran orang tua sangatlah penting dalam pend id ikan anak. Lebih baik lagi, apabila terjadi seinergi antara pend id ikan anak disekolah bersama guru dan pend id ikan anak di rumah bersama dengan orang tua.

Pada tema ESN ini, Sampoerna Foundation Teacher Institute menghadirkan Ibu Melly Kiong untuk mengajak orang tua untuk berperan kembali bersama guru dan sekolah dalam pend id ikan anak-anak mereka. Mengingat keberadaan anak yang ada pada 3 kondisi, yaitu rumah, sekolah dan lingkungan, maka t id ak dapat dipungkiri bahwa orang tua juga harus ikut berperan dalam pend id ikan anak. Dan diharapkan sinergi antara orang tua dan sekolah adalah agenda penting yang harus segera diwujudkan demi kualitas pend id ikan anak-anak bangsa ke depan..

RSVP dapat langsung menghubungi:

Amelia ( 021-58902899 )

amel_k@yahoo.com atau

Sasti (021-577 2275 ext.7285)

sasti.purbasari@sampoernaeducation.ac. id



FORMULIR PENDAFTAR



NAMA :

JABATAN :

SEKOLAH :

ALAMAT SEKOLAH :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

*mohon masing-masing peserta mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap



PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN


Mohon formulir pendaftaran dikirimkan kembali melalui fax (021-577 2276) atau email, paling lambat Rabu, 25 November 2009 jam 17.00 WIB.

Selasa, November 24, 2009

UMR Plus untuk Guru Honorer?????

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/23/20193215/umr.plus.untuk.guru.honorer.

UMR Plus untuk Guru Honorer
M.LATIEF/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Nasib guru honorer sebenarnya bisa sedikit lebih baik apabila pemerintah daerah kabupaten/kota membantu menambah anggaran dalam BOS.
Artikel Terkait:

* Nasib 372 Guru Honorer Banyumas Diperjuangkan ke Pusat
* DPR Ingatkan Nasib Guru
* Soal Guru Honorer, Pemkab Banyumas "Nyerah"
* Tuntut Status PNS-nya, Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa
* Guru Honorer Didata Ulang

Senin, 23 November 2009 | 20:19 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Luki Aulia

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memperbaiki nasib guru honorer, pemerintah didesak segera menetapkan peraturan pemerintah yang melindungi guru honorer, wiyata bakti, dan tidak tetap dengan mengatur sistem perekrutan hingga pemberian upah yang wajar.

Upah minimal pendidikan bagi guru honorer diharapkan lebih baik dari upah minimum regional yang diterima buruh pabrik, atau paling tidak setara dengan gaji minimal guru pegawai negeri sipil.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Senin (23/11), di Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. "Harus ada upah minimum regional atau UMR Plus bagi guru honorer, wiyata bakti, dan tidak tetap. Plus, di sini berarti lebih besar dari buruh pabrik atau setara dengan guru PNS dengan tambahan tunjangan khusus," ujarnya.

Desakan untuk memberikan UMR Plus kepada guru honorer itu, kata Sulistiyo, karena kemungkinan besar tidak mungkin seluruh guru honorer akan bisa diangkat menjadi PNS.

Pemberian upah untuk guru honorer di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, masih sangat tidak wajar, berkisar Rp 100-200 ribu per bulan yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal dana BOS juga sering terlambat cair sehingga guru dan kepala sekolah terpaksa iuran terlebih dahulu untuk membiayai operasional sekolah.

Pemberian imbalan yang tidak wajar ini dianggap PGRI sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi guru. Banyak guru yang sudah mengabdi lama honornya jauh di bawah UMR buruh pabrik yang hanya lulusan SD atau SMP.

"Kalau Rp 200 ribu per bulan kan tidak wajar. Banyak guru TK yang gajinya Rp 100 per bulan walaupun mereka terlihat senang, karena dari pagi sampai siang nyanyi terus," kata Sulistiyo.

Menanggapi masalah guru honorer, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Guru No 14 tahun 2005 pasal 15, pemberian gaji untuk guru menjadi kewajiban pihak yang mengangkat. Misalnya, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau daerah akan diberi gaji oleh pemerintah.

Namun jika guru itu diangkat oleh masyarakat, maka pengangkatannya pun berdasarkan sistem kontrak yang disepakati. "Di setiap sekolah aturannya beda-beda. Ada yang diberikan setiap bulan rutin ditambah dengan gaji tambahan jam mengajar tetapi ada juga yang tidak," ujarnya.

Untuk memperjelas nasib guru honorer, kata Baedhowi, Depdiknas pernah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar ada aturan yang jelas mengenai pengangkatan guru honorer supaya mereka dapat terlindungi. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Untuk sementara, Depdiknas telah melakukan pemetaan kebutuhan guru yang riil, sehingga pengangkatan guru bisa ditata dan dikendalikan. "Secara kuantitas sebenarnya jumlah guru sudah cukup, bahkan berlebihan," ujarnya.

Daerah tidak membantu

Nasib guru honorer sebenarnya bisa sedikit lebih baik apabila pemerintah daerah kabupaten/kota membantu menambah anggaran dalam BOS. Menurut Sulistiyo, yang terjadi selama ini justru BOS hanya diperoleh dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, PGRI mengusulkan agar setiap pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang BOS Daerah. "Seharusnya dihitung pengeluaran untuk wajib belajar 9 tahun. Misalnya, biayanya Rp 100 itu kan artinya dari pemerintah pusat Rp 25 dan dari daerah seharusnya Rp 75," ujarnya.

Setiap daerah harus menyadari, bahwa dana BOS terutama untuk pendidikan dasar kini menjadi satu-satunya sumber operasional kegiatan pendidikan. Jika pencairan dana BOS dilakukan bulan Maret seperti yang selama ini terjadi, maka pihak sekolah yang akan menanggung beban operasional sekolah sejak Januari sampai Maret.

"Sekarang banyak sekolah yang harus pinjam kesana-kemari untuk operasional pendidikan Januari sampai Maret. Kalau tidak begitu, darimana mereka dapat uangnya," kata Sulistiyo.


Editor: latief

Sumber : Kompas Cetak

Sabtu, November 21, 2009

ANJURAN MENINGKATKAN IBADAH PADA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN SHALAT IDUL ADHA

BAYAN DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR : 31/B/K/DSP-PKS/1430
TENTANG
ANJURAN MENINGKATKAN IBADAH
PADA SEPULUH HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJJAH DAN SHALAT IDUL ADHA
Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram (suci)
dimana amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipatgandakan. Dan bulan ini juga
merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah
suci untuk menunaikan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Kemuliaan bulan Dzulhijjah, khususnya pada sepuluh hari pertama telah diabadikan
dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Demi fajar, Dan malam yang sepuluh, Dan yang genap dan yang ganjil, Dan
malam bila berlalu” (QS Al-Fajr : 1-4)
Allah SWT. bersumpah dengan lima makhluk-Nya, bersumpah dengan waktu fajar,
malam yang sepuluh, yang genap, yang ganjil dan malam ketika berlalu. Dan para
ulama tafsir seperti, Ibnu Abbas ra, Ibnu Zubair ra, Mujahid ra, As-Sudy ra, Al-
Kalby ra. menafsirkan maksud malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama
bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah
karena keutamaan beribadah pada hari tersebut, sebagaimana hadits Rasul saw, :

2
Dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari dimana amal
shalih lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini –yaitu sepuluh hari pertama
Dzulhijjjah.“ Sahabat bertanya, ”Ya Rasulallah saw, tidak juga jika dibandingkan
dengan jihad di jalan Allah?“ Rasul saw. menjawab, ”Tidak juga dengan jihad,
kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya serta tidak kembali
(gugur sebagai syahid).” (HR Bukhari)
AMAL SHALIH DI SEPULUH HARI PERTAMA DZULHIJJAH
1. Takbir, Tahlil dan Tahmid

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”
(QS Al-Baqarah: 203)
Jumhur ulama sepakat bahwa beberapa hari berbilang adalah hari Tasyriq, yaitu
tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
Imam Al-Bukhari memasukan hari Tasyriq pada hari sepuluh pertama Dzulhijjah,
dan memiliki keutamaan yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.
Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani memberikan komentar dalam kitabnya Fathul Bari:
pertama, bahwa kemuliaan hari Tasyriq mengiringi kemuliaan Ayyamul ‘Asyr;
kedua, keduanya terkait dengan amal ibadah haji; ketiga, bahwa sebagian hari
Tasyriq adalah sebagian hari ‘Ayyamul ‘Asyr yaitu hari raya Idul Adha.

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari-hari dimana amal
shalih paling utama di sisi Allah dan paling dicintai-Nya melebihi sepuluh hari
pertama Dzulhijjah. Perbanyaklah pada hari itu dengan Tahlil, Takbir dan
Tahmid.” (HR Ahmad dan Al-Baihaqi)
Berkata Imam al-Bukhari, ”Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra pada hari sepuluh
pertama Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir
keduanya.”
2. Puasa sunnah, khususnya puasa sunnah ‘Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah

Dari Abu Qatadah ra berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari ‘Arafah.
Rasul saw menjawab, ”Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang
akan datang.” (HR Muslim)
3. Memperbanyak amal ibadah, karena pahalanya dilipatgandakan, seperti shalat,
dzikir, takbir, tahlil, tahmid, shalawat, puasa infak dll.
3
Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Sebaik-baiknya hari dunia
adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah.” Ditanya, “Apakah jihad di jalan
Allah tidak sebaik itu?” Rasul saw. menjawab, ”Tidak akan sama jika
dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menaburkan
wajahnya dengan debu (gugur sebagai syahid).” (HR Al-Bazzar dengan sanad
yang hasan dan Abu Ya’la dengan sanad yang shahih)
4. Shalat ‘Idul Adha pada Hari Nahr (10 Dzulhijjah)
Allah Ta’ala berfirman:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.” (QS al-Kautsar :
2)
Di antara makna perintah shalat disini adalah shalat Idul Adha. Berkata Ar-Rabi’,
“Jika engkau selesai shalat di hari Idul Adha, maka berkurbanlah.” Rasulullah
bersabda:

Dari Abu Said berkata, “Rasulullah saw. keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ke
musholla. Yang pertama dilakukan adalah shalat, kemudian menghadap manusia –
sedang mereka tetap pada shafnya- Rasul saw berkhutbah memberi nasehat dan
menyuruh mereka.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Dari Ummi ‘Athiyah berkata, ”Kami diperintahkan agar wanita yang bersih dan
yang sedang haidh keluar pada dua Hari Raya, hadir menyaksikan kebaikan dan
khutbah umat Islam dan orang yang berhaidh harus menjauhi musholla.”
(Muttafaq ‘alaihi)
Dalam menetapkan shalat Idul Adha (Hari Nahar) DSP mengacu pada semangat
kebersamaan dengan seluruh komponen umat Islam di Indonesia dan merujuk pada
Keputusan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan,
Syawal dan Dzulhijjah serta ketetapan/sidang itsbat Depag RI bersama ormas Islam.
5. Takbir dan berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”
(QS Al-Baqarah: 203)

Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak ada amal anak Adam di hari
Nahr yang lebih dicintai Allah Azza wajalla dari menumpahkan darah.
Sesungguhnya kurban datang di hari kiamat dengan tanduk, kakinya dan bulunya.
Dan sesungguhnya darah sampai kepada Allah Azza wajalla di suatu tempat
sebelum jatuh ke bumi, maka perbaikilah jiwa.” (HR Ibnu Majah)
Pada hari Tasyriq juga masih disunnahkan untuk berkurban. Rasulullah saw.
bersabda,

“Seluruh hari Tasyriq adalah hari penyembelihan (kurban).” (HR Ahmad)
Demikian Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera sebagai panduan
di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, semoga Allah memberikan keberkahan
kepada kita semua.
H 1 Dzulhijjah 1430 Jakarta,
17 November 2009 M
DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
KETUA

sumber: http://pk-sejahtera.org/v2/download/pdf/31-Bayan%20sepuluh%20hari%20awal%20Dzulhijjah.pdf

Jumat, November 20, 2009

Dibuka, Beasiswa Pemerintah Jepang untuk Guru!

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/18/14311476/dibuka.beasiswa.pemerintah.jepang.untuk.guru.

Dibuka, Beasiswa Pemerintah Jepang untuk Guru!
shutterstock
Ilustrasi: Beasiswa Program Teacher Training ini tidak disertai ikatan dinas. Beasiswa meliputi tiket pulang-pergi kelas ekonomi Jakarta-Jepang, biaya ujian masuk, biaya kuliah, uang pendaftaran, serta disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa.
Artikel Terkait:

* Beasiswa "Monbukagakusho" Tinggal Lima Hari Lagi!
* Monbukagakusho, Ini Dia Studi Gratis ke Jepang!
* 72 Mahasiwa Indonesia Dapat Beasiswa ke Jepang

Rabu, 18 November 2009 | 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Jepang kembali menawarkan beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang diperuntukkan bagi para guru pada tahun akademik 2010/2011. Beasiswa ditutup pada Januari 2010.

Program penataran guru nongelar tersebut akan berlangsung selama 1,5 tahun mulai Oktober 2010, termasuk enam bulan belajar bahasa Jepang. Syarat utamanya, pelamar harus berusia di bawah 35 tahun dan merupakan pengajar lulusan S-1 atau D-4 di jenjang SD, SMP, SMA/sederajat, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Pelamar telah mengajar lebih dari lima tahun di lembaga pendidikan formal pada 1 April 2010.

Untuk beasiswa ini, semua bidang pengajaran ditawarkan kecuali untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan. Selain itu, pelamar harus bersedia belajar Bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah Bahasa Jepang.

Beasiswa Program Teacher Training ini tidak disertai ikatan dinas. Beasiswa meliputi tiket pergi-pulang kelas ekonomi Jakarta-Jepang, biaya ujian masuk, biaya kuliah, uang pendaftaran, dan disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa. Selain itu, penerima beasiswa juga memperoleh tunjangan bulanan sebesar 170.000 yen per bulan dan akan ada kemungkinan mengalami perubahan setiap saat.

Pendaftaran dibuka sejak 16 November 2009 dan ditutup pada 29 Januari 2010. Informasi dan formulir pendaftaran bisa dilihat dan diunduh di www.id.emb-japan.go.jp/sch_tt.html.

LTF

Editor: latief

LINK KHUTBAH IDUL ADHA 1430 H

Sudah mulai banyak yang nyari materi khutbah Idul Adha 1430> Link di bawah www.Dakwatuna.com silahkan di klik.

http://www.dakwatuna.com/2009/khutbah-idul-adha-1430h-semangat-berkorban-vs-mengorbankan/

Rabu, November 18, 2009

PAUD TERINTEGRASI

SUMBER: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1282
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
16-11-2009 20:13:22 | Dibaca : 33
Jakarta, - Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad mengadakan...

konferensi pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Senin(16/11) siang.

Dalam keterangannya Dirjen PNFI mengatakan: "PAUD adalah salah satu program education for all dan itu ada di urutan pertama dan komitmen internasional terhadap PAUD sangat jelas. Oleh karena itu, kita berupaya selain untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi kita juga harus fokus kepada mutu," katanya.

"Jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0-6 tahun adalah formal dan nonformal yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, satuan paud sejenis, dan yang diselenggarakan oleh kelompok agama seperti taman pendidikan Alquran ke depan diharapkan semakin baik dan terintegrasi", katanya. Layanan untuk menumbuhkembangkan anak-anak ini, akan mengintegrasikan antara layanan pendidikan dengan kesehatan, gizi, dan perlindungan. Dalam hal ini, UNESCO mempunyai target pada tahun 2015, angka partisipasi PAUD sudah mencapai 75 persen.

Hamid menyampaikan, pemerintah saat ini sedang merintis PAUD holistik terpadu yang sedang diujicobakan di daerah Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Termasuk yang sedang kita rintis PAUD berbasis keluarga. Model ini akan kita rintis dan betul-betul kita tangani dengan baik. Nanti mudah-mudahan dalam satu tahun sudah ada diseminasi kabupaten dan kota yang punya komitmen untuk mengembangkan PAUD. Jumlah penduduk usia PAUD di Indonesia 30 juta orang. Angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada 2008 50,6 persen dan diproyeksikan pada akhir 2009 mencapai 53 persen. "Pada 2014 atau akhir Kabinet Indonesia Bersatu II bisa mencapai 72 persen," katanya.


Hamid mengatakan, Direktorat Jenderal PNFI akan menggelar Indonesia International Early Childhood Education Conference and Exhibition 2009 pada 19-20 November 2009 di Surabaya, Jawa Timur. Dia menyebutkan, kegiatan akan menghadirkan 17 pembicara ahli dari Amerika Serikat , Australia , dan Singapura. Hamid megatakan, kegiatan ini akan membahas isu-isu aktual yang sedang berkembang di seluruh dunia dan berbagai metode layanan yang dikembangkan di berbagai belahan bumi.

"Praktek-praktek terbaik layanan PAUD yang ada di berbagai negara kita coba sharing, sehingga nantinya layanan pendidikan PAUD ini ke depan di Indonesia bukan hanya aksesnya yang bertambah, tapi juga harus diikuti dengan layanan PAUD yang lebih bagus dan terintegrasi," kata Hamid. Hal ini ditujukan agar anak-anak generasi bangsa Indonesia ke depan semakin baik dan berkembang, sehingga menjadi aset potensial bagi kemajuan bangsa ini.

Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

INSENTIF CALON GURU

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1271

Depdiknas keluarkan insentif calon guru
09-11-2009 10:52:47 | Dibaca : 644
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah menggodok satu peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri pendidikan nasional...

(permendiknas) tentang insentif khusus bagi masyarakat yang ingin menjadi guru. Hal ini sangat penting karena minat lulusan SMA untuk menjadi guru masih sangat rendah.

"Sedangkan pada 2014 sedikitnya akan ada pensiun 700.000 guru. Kalau hal ini tidak diantisipasi, maka dalam lima tahun ke depan akan terjadi krisis tenaga pendidik atau guru," tegas Sesjen Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika disela-sela penyerahan sertifikat dan beasiswa dari CIMB Niaga kepada 40 mahasiswa dan guru berprestasi di Kantor Depdiknas, Kamis (5/11).

"Karena itu, untuk merangsang agar profesi guru diminati, Depdiknas siap menggelontorkan PP atau Permendiknas dan minimal kebijakan beasiswa khusus untuk calon guru," jelasnya.

Seperti diberitakan, 700.000 guru bakal pensiun pada 2014 lantaran usia mereka saat ini rata-rata 48-50 tahun. Disatu sisi, menurut Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, yang melamar menjadi guru tidak banyak. Selain itu, lulusan yang memilih profesi tersebut mayoritas bukan yang terbaik di bidangnya.

Menurut dia, masalah kekurangan guru ini harus dilakukan dan menjadi perhatian khusus mendiknas. Karenanya, persoalan ini menjadi salah satu prioritas program 100 hari mendiknas.

Dodi mengemukakan, Depdiknas akan mengupayakan untuk menerbitkan Permendiknas yang mengatur tentang beasiswa bagi calon guru. Mereka akan kami sekolahkan hingga menjadi guru.

"Peluang menjadi guru saat ini terbuka lebar. Asalkan, kata dia, mengantongi gelar D-4/S1 dari berbagai lulusan dan lulus sertifikasi guru atau pendidikan profesi. Tak hanya itu, Depdiknas juga bakal mempermudah proses pengangkatan CPNS bagi guru. Kami akan mempercepat. Tidak akan menunda-nunda," tandasnya.

Dia menambahkan, kalau persoalan tersebut tak segera diatasi, Indonesia bakal krisis tenaga pendidik. Depdiknas juga bakal membangun asrama untuk pendidikan guru. Tujuannya, untuk membentuk karakter guru. Seperti, membangun moralitas dan berbudaya santun.

Guru besar IPB itu menyatakan, seorang pendidik harus memiliki nilai lebih. Sehingga, dapat mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didiknya. Meski begitu, tidak cukup sampai disitu. Bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, pemerintah bakal menaikan insentifnya. Penambahan insentif itu diluar tunjangan profesi maupun tunjangan khusus.

"Kesejahteraan mereka benar-benar akan kami jamin. Setidaknya, mulai tahun depan, rencananya Depdiknas bakal menargetkan 100 ribu guru untuk mengisi kekosongan mereka yang sudah pensiun. Secara bertahap, penambahan guru bakal dilakukan," katanya. (mulya) -Harian terbit-


Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda
kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Selasa, November 17, 2009

DARI NEGERI DI ATAS ANGIN

Abang yang sayang adek.... Memalukan!!!
================================
SUMBER : http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=26822

Senin, 16 Nopember 2009 20:18
Anggota DPRD Dumai Adu Jotos Usai Pelantikan Pimpinan

Ulah memalukan kembali terjadi di gedung wakil rakyat. Enam anggota DPRD Dumai ado jotos usai pelantikan pimpinan. Aib itu terjadi di depan mata Muspida.

Riauterkini-PEKANBARU- Rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda pelantikan Zainal Effendi sebagai ketua dan Zainal Abidin,dan Eko Raharjo sebagai wakil ketua, Senin (16/11/09) tercoreng ulah memalukan enam wakil rakyat kota pelabuhan tersebut. Mereka ado jotos di depan mata Walikota Dumai Zulkifli AS dan unsur Muspida lainnya.

Usai pelantikan dan setelah rapat paripurna istimewa ditutup, mendadak terjadi kericuhan. Ada sekelompok wakil rakyat berprilaku tak terhormat. Mereka saling jotos dan bahkan ada yang melemparkan mikrofon di hadapannya kepada sesama wakil rakyat.

Adu jotos ini imbas dari intrupsi ketua Fraksi Demokrat Plus DPRD Kota Dumai Prapto Sucayo. Ia meminta Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Kosim meluruskan pernyataan yang disampaikan di media yang menuding kemenangan Zulkifli AS sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau tak lepas dari andil PAN. “Karena di sini ada Ketua DPD Demokrat Riau, maka kami minta Saudara Abdul Kosim meluruskan pernyataan yang menyudukan Partai Demokrat tersebut,” pinta Prapto.

Interupsi Prapto bukan dijawab Abdul Kosim, melainkan memicu interupsi anggota Fraksi Tuan Negeri dari Partai Buruh Hasrizal yang mengatakan dalam rapat paripurna isntimewa tak diperbolehkan interupsi.

Setelah itu seolah semua selesai. Rapat paripurna bisa dilanjutkan sampai selesai pelantikan. Namun beberapa menit setelah pelantikan, Abdul Kosim dan Hasrizal mendatangi meja Mahadi, anggota Fraksi Partai Demokrat Plus untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Ketika keduanya sedang berbicara, mendadak Prapto Sucahyo melompat dari kursinya dan melanyangkan pukulan terhadap Abdul Kosim. Aksi brutal Prapto bukan direlai oleh Mahadi, justru ia ikut tersulut dan turut memperkeruh suasana dengan terlibat dalam perkelahaian.

Suasana tambah kisruh ketika dua Wakil Ketua DPRD, yakni Eko Raharjo yang merupakan abang kandung Prapto Sucahyo dan Zainal Abidin yang merupakan abang kandung dari Hazrizal sempat terlibat dalam perkelahian tersebut. Beruntung para anggota dewan langsung kompak melerai tindak memalukan para rekannya. Mereka direlai dan langsung dipisahkan tempatnya.

Usai perkelahian Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Zaenal Abidin memberikan penjelasan, bahwa atas kejadian perkelahian empat anggota DPRD Kota Dumai, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai memohon maaf.

Belum ada informasi pasti apakah pihak-pihak yang merasa jadi korban dalam perkelahian antarwakil rakyat tersebut akan menempuh jalur hukum.***(mad)

Jumat, November 13, 2009

Ujian Nasional 2010

sumber: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=7713&kat=3

2010, Tak Lulus UN Bisa Diulang
13 November 2009
14 klik Beritahu Teman

Kebijakan BSNP untuk Minimalisir Sekolah Curang
JAKARTA (RP) - Peluang siswa untuk lulus dalam ujian nasional (UN) 2010 semakin terbuka lebar.

Ini setelah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bakal memberlakukan ujian ulangan bagi peserta yang gagal dalam ujian tersebut. Selain itu, beberapa kebijakan baru terkait UN juga berubah.

Perubahan itu sudah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 75/2009 tentang ujian nasional SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB. Peraturan itu sudah dikirim ke seluruh provinsi. Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo mengatakan, ada beberapa kebijakan baru dalam pelaksanaan UN nanti. Pertama, adanya ujian ulang. Dia mengatakan, memang tahun lalu kebijakan ujian ulang diadakan. Namun, kebijakan itu diambil lantaran banyaknya sekolah yang melakukan kecurangan.

“Tahun lalu, kami tidak menjadwalkan. Tapi nanti 2010, jadwal ujian ulang telah kami tentukan sejak awal,” terangnya, kemarin. Kendati ada ujian ulang, kata Mungin, bukan berarti siswa bakal diluluskan semua. “Yang tidak lulus ujian utama dan ujian susulan ya bisa jadi tidak lulus juga saat ujian ulang,” tuturnya.

Dia mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menghindari banyaknya kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya ujian ulang, pemerintah berharap tidak ada upaya dari sekolah untuk membentuk tim sukses. Adanya ujian ulang tersebut juga berimbas terhadap pergeseran jadwal UN. BSNP memutuskan bakal memajukan jadwal ujian utama. Yaitu, pada pekan ketiga Maret 2009 untuk SMA/MA/SMALB.

Sedangkan, UN susulan (bagi siswa yang berhalangan) dilaksanakan pada pekan keempat. Sementara, ujian ulangan diadakan pada pekan pertama April 2009. Tahun lalu, pelaksanaan UN utama diselenggarakan pada April. Mungin menjelaskan, alasan pengajuan jadwal itu agar siswa memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun lalu, persiapan siswa masuk PT amat sempit. Apalagi, saat digoyang kasus ujian ulang oleh 33 SMA yang dinyatakan curang. Dengan jadwal dimajukan ini, siswa memiliki waktu 1,5 bulan untuk menyiapkan diri masuk PT.

Tak hanya perubahan jadwal UN, tahun ini BSNP juga mengubah sistem penyelenggaraan ujian di sekolah. UN SMA bakal dibagi per kluster. Mungin mencontohkan, satu wilayah bisa dihuni empat sekolah. Misalnya, sekolah A, B, C, dan D. Nah, siswa sekolah A bisa disebar ke sekolah B, C, dan D. Demikian pula siswa sekolah B, bisa disebar ke sekolah C, D, dan A. “Kami akan kelompokan berdasarkan sekolah terdekat,” jelasnya. Tak hanya itu, jelas Mungin, satu ruangan bisa diisi 20 siswa dari beberapa sekolah. Misalnya, satu ruang bisa diisi siswa dari sekolah A, B, C, dan D. Dengan sistem tersebut, penyelenggaraan UN diharapkan lebih fair.

Selain itu, mulai tahun ini PTN bakal berperan sebagai kordinator pengawas UN SMA/MA/SMALB. PTN juga diberi kewenangan luas dengan mencetak soal UN. Sebelumnya, wewenang itu di bawah kendali dinas pendidikan provinsi melalui tender. Alhasil, karena melalui tender, maka yang dipilih harga termurah.

Kualitas soal kurang memuaskan. Nantinya, kata Mungin, pencetakan naskah soal dilakukan swaskelola atau melalui penunjukan langsung (PL). “Kami sudah koordinasi dengan PT dan majelis rektor menyatakan kesiapannya,” terang pejabat asli Semarang itu. Memang, kata dia, tidak semua PT siap mencetak naskah soal. Karena itu, bakal ditunjuk satu PTN yang nantinya membawahi PTN-PTN lain.

BSNP menjamin kerahasiaan naskah soal juga lebih terjaga. Sebab, penjagaan pencetakan naskah bakal diperketat. Petugas pencetakan bakal dikarantina hingga proses pencetakan selesai dilakukan. “Perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap keamanan soal,” ungkapnya.(kit/fia)

Senin, November 09, 2009

MENCARI KEADILAN DEMI SI BUAH HATI

SUMBER: http://riaupos.com/berita.php?act=full&id=7233&kat=7

Mencari Keadilan untuk 35 cm Usus yang Hilang
Dari Air Molek ke Jakarta Mengendarai Sepeda Motor
9 November 2009
16 klik Beritahu Teman

Laporan M FATHRA NAZRUL ISLAM, Rengat mfathranazrulislam@riaupos.com
Ide Syamsuddin, orangtua dari Ellyna Fitri (10), yang merasa menjadi korban dugaan malapraktik di rumah sakit di Rengat, akhirnya memperjuangkan nasib anaknya ke Komnas Anak, KPAID Pusat, Menkes RI, dan Mabes Polri. Berikut penuturannya.

Profesionalitas seorang dokter dalam menjalankan profesinya kembali dipertanyakan dalam kasus dugaan malpraktik, terhadap Ellyna Fitri, anak pasangan Ide Syamsuddin dan Sulastri, warga Candirejo, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), pada bulan Juli 2008 silam.

Pada suatu Jumat, di bulan Juli itu, Ellyna Fitri yang merupakan anak pertama dari tiga bersudara masih duduk di bangku kelas V salah satu sekolah dasar di Air Molek, pulang ke rumah dalam keadaan sakit dan mukanya pucat. Kepada neneknya, Muntamah, Ellyna mengeluh sakit perut. Keluarga yang tidak tahan melihat penderitaan Ellyna, akhirnya membawanya ke Klinik Ibnu Sina, Air Molek, tepatnya tanggal 27 Juli 2008.

Dokter yang bertugas di Ibnu Sina waktu itu mendiagnosa Ellyna sakit tifus. Tanggal 28 Juli 2008 dibawa ke RSUD Indrasari Rengat. Oleh dokter yang menangani Ellyna langsung didiagnosa usus buntu, dan harus segera dioperasi malam itu juga. Namun operasi pertama itu baru bisa dilakukan tanggal 29 Juli, dan Ellyna menjalani perawatan kembali di Ibnu Sina.

Karena tidak ada perubahan dan Ellyna muntah-muntah, pihak keluarga kembali membawanya ke RSUD Indrasari, serta menjalani perawatan selama satu pekan. ‘’Waktu itu dirawat di ICU, tapi tetap tidak membaik dan perutnya malah makin menggembung,’’ kenang nenek Ellyna, Muntamah, yang ditemui Riau Pos di rumahnya, Air Molek, Sabtu (7/11).

Pihak keluarga dan RSUD Indrasari akhirnya memutuskan membawa anak itu ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, tanggal 11 Agustus 2008. Ellyna kemudian di rontgen, tapi pihak rumah sakit tidak mengatakan apa-apa. Berikutnya 12 Agustus Ellyna dibawa ke RS Awal Bros, Pekanbaru dan 13 Agustus dilakukanlah operasi, sebab usus Ellyna sepanjang 22 sentimeter telah infeksi. Di rumah sakit ini Ellyna menjalani perawatan selama 2 bulan 1 pekan. Operasi terakhir di Awal Bros tanggal 11 September 2008.

Selama tahun 2009, Ellyna kembali dirawat di RS Awal Bros tanggal 23 Juli dalam keadaan koma. ‘’Operasi pertama di RSUD Indrasari, 7 centimeter usus anak saya dipotong, operasi kedua dan ketiga di Awal Bros masing-masing dipotong 22 centimeter, dan 6 centimeter, jadi selama 45 hari perawatan, sudah 35 sentimeter usus anak saya yang hilang,’’ ungkap Ide Syamsuddin, saat dihubungi Riau Pos, Ahad (8/11) saat masih berada di Jakarta. Dia menyesalkan sampai saat ini anaknya masih menderita mual dan muntah, bahkan untuk makan sepiring nasi, Ellyna butuh waktu berjam-jam menghabiskannya.

Ide mengaku sudah meminta pertanggung jawaban dokter di RSUD Indrasari, mengadu ke IDI Inhu, RSUD Indrasari, KPAID Inhu dan Provinsi, Pemkab Inhu, dan Diskes Inhu, tapi semuanya seakan tidak peduli dengan keadaan anaknya. Kepada Pemkab Inhu, IDI, RSUD dan Diskes yang pernah datang ke rumahnya di Candirejo, Ide meminta dilakukan pemeriksaan akhir pada anaknya.

‘’Waktu itu saya minta dibawa ke Malaka (Malaysia, red), tapi hanya disepakati ke RSCM Jakarta, tiga bulan saya tunggu janji itu, tidak juga terealisasi,’’ keluh Ide. Kemudian Kadiskes Inhu Helmi A Manaf menyarankan Ide minta bantuan biaya ke Bupati. ‘’Tiga pekan saya bolak balik ke kantor bupati, sudah seperti pengemis saya, tapi dari total biaya yang diperlukan untuk ke RSCM Jakarta sebesar Rp22 juta, Pemkab hanya membantu Rp5 juta,’’ ungkap Ide.

Atas kesepakatan keluarga, Ide akhirnya memanfaatkan dana Rp5 juta dari Pemkab Inhu itu untuk biaya berangkat ke Jakarta, guna mencari keadilan untuk 35 centimeter usus anaknya yang hilang. Ide berangkat ke Jakarta 22 Oktober lalu untuk melakukan survei tempat-tempat yang akan dia tuju, di antaranya Komnas Anak, Menkes RI, KPAID Pusat, Mabes Polri dan beberapa lembaga lain. Dari Air Molek ke Jakarta Ide mengendarai sendiri sepeda motornya, dan menempuh perjalanan lebih seribu kilometer itu dalam waktu lebih kurang selama 34 jam. Kemudian tanggal 3 November, Istri Ide, Sulastri dan anaknya Ellyna menyusul menggunakan pesawat ke Jakarta.

Selama di Jakarta, Ide sudah menemui Ketua Komisi Perlindungan Anak, Kak Seto, dan mantan Menteri Kesehatan Sitti Fadhilah Supari. Menurut jadwal, Ide dan keluarganya akan bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan RI Endang Rahayu, pada Senin (9/11) pagi ini. ‘’Saya sudah komunikasi melalui SMS dengan ibu menteri, dan sudah menceritakan tentang penderitaan anak saya,’’ kata Ide, yang kini berjuang hidup di Jakarta dengan dana sangat terbatas, menunggu keadilan untuk anaknya.

‘’Bukan hanya anak saya yang sudah menjadi korban, saya juga menemukan ada 12 korban lain yang nasibnya sama dengan anak saya, dan semuanya usus buntu,’’ pungkas Ide yang berharap tidak ada lagi Ellyna, Ellyna lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Rengat.***

Selasa, November 03, 2009

BUKU RAPORT PAUD DAN PLAYGROUP


Mengingat banyaknya temen-temen yang mampir ke Blog mencari contoh format Buku Raport PAUD dan Playgroup atau apapun istilahnya, buku laporan perkembangan anak didik PAUD dan sebagainya silahkan tinggalkan alamat email di komentar atau shoutbox. Mohon maaf tidak bisa diposting karena filenya berupa format MS Word.


Update 25/12/2013:
Ini sudah dapat diupload contoh format raport nya di sini

Link nya : http://www.scribd.com/doc/193654421/Cover-Buku-Penghubung-PG

Semoga bermanfaat