Search This Blog

Loading...

Monday, July 13, 2009

GOWA: PENDIDIKAN GRATIS

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=79

Pelayanan Pendidikan Gowa Gratiskan Pendidikan sampai SMA
22-01-2009 14:53:02 | Dibaca : 447
Makassar, - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak tahun 2007...

tak hanya menggratiskan pendidikan jenjang SD-SMP, tetapi juga hingga SMA atau yang sederajat. Didukung peraturan daerah dan peraturan bupati, pendidikan gratis berjalan tanpa hambatan karena sangat jelas jenis pungutan yang dilarang terkait operasional sekolah.

”Pakaian seragam sekolah dan sepatu pun tidak kami haruskan karena komponen semacam itu sangat potensial diwarnai pungutan. Siswa yang tidak punya pakaian seragam dan sepatu dipersilakan masuk sekolah dengan pakaian bebas asal rapi,” kata Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, Rabu (21/1).

Bupati yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Desember 2008 atas prestasinya dalam bidang pendidikan itu menyatakan heran atas munculnya kegagapan sejumlah pejabat pendidikan dalam menjalankan pendidikan gratis (Kompas, 21/1).

Ia menegaskan, pendidikan gratis merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Model sinergi tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Bahkan, dengan adanya sinergi ketiga lapis pemerintah itu, pendidikan gratis bisa ditingkatkan pada jenjang SMA/MA/SMK.

14 jenis larangan

Salah satu pasal Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4/2008 melarang kepala sekolah/ guru melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada orangtua siswa. Komite sekolah pun dilarang melakukan hal serupa. Sebagai patokan, dicantumkan 14 jenis pungutan yang dilarang: (1) bantuan pembangunan, (2) bantuan dengan alasan dana sharing, (3) pembayaran buku, (4) iuran Pramuka, (5) lembar kerja siswa, (6) uang perpisahan, (7) uang foto, (8) uang ujian, (9) uang ulangan/semester, (10) uang pengayaan/les, (11) uang rapor, (12) uang penulisan ijazah, (13) uang infak, (14) serta segala jenis pungutan yang membebani siswa dan orangtua.

”Dua tahun terakhir, sebanyak sembilan guru/kepala sekolah yang terpaksa dibebastugaskan lantaran melanggar aturan itu, termasuk seorang di antaranya saudara sepupu bupati,” ujar Zainuddin Kaiyum, Kepala Kantor Informasi dan Humas Kabupaten Gowa.

Eddy Chandra, Kepala Seksi Subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menyebutkan, sekitar Rp 11 miliar dana APBD Kabupaten Gowa dialokasikan untuk pendidikan gratis. Jumlah itu mencapai 21,26 persen dari APBD Kabupaten Gowa.

”Masyarakat boleh menyumbang ke sekolah, tetapi dengan syarat di sekolah bersangkutan si penyumbang tidak punya sanak famili. Ini agar siswa naik kelas dan lulus ujian secara obyektif,” kata Eddy.

Improvisasi BOS

Di Bandung, Pemerintah Kota Bandung melakukan improvisasi kebijakan dalam melaksanakan program pendidikan dasar gratis. Improvisasi itu salah satunya berupa program bantuan operasional sekolah (BOS) berkategori.

Pemkot Bandung mulai tahun ini menganggarkan BOS pendamping senilai Rp 325,3 miliar. Dana sebesar ini digunakan untuk membebaskan 357.813 siswa SD dan SMP, baik negeri ataupun swasta, di Bandung dari pungutan dana sumbangan pendidikan dan iuran bulanan (SPP). Namun, berbeda dengan BOS pusat, besaran dana ini dibuat dalam kategori atau diklasifikasikan berdasarkan kondisi sekolah.

Untuk SD, besaran pagu dibagi dalam lima kategori, mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per siswa tiap tahun. ”Adapun SMP berkisar Rp 550.000 hingga Rp 700.000,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji. (NAR/JON) -Kompas-



Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Memacu Pendidikan Gratis Berkualitas

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=274

Memacu Pendidikan Gratis Berkualitas
08-04-2009 12:54:55 | Dibaca : 2065
Pemerintah menaikkan dana bantuan operasional sekolah secara signifikan. Disertai dengan peningkatan mekanisme pengawasan..

dan transparansi. Andil pemerintah daerah bisa meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya.

Aplaus meriah mengiringi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan kepala dinas pendidikan di seluruh

lndonesia. Bertempat di kantor Depdiknas, Jakarta, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen), Prof. Suyanto, PhD, meneken MoU itu pada 20 Januari lalu.

Seremoni ini menandai penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan dasar di Indonesia.Pada tahun ini,pemerintah mengalokasikan dana BOS 50% lebih besar dari tahun sebelumnya. Bila tahun lalu alokasinya Rp 10,5 trilyun, tahun ini naik menjadi Rp 16 trilyun.

Sejak dana BOS diluncurkan pada 2005,jumlahnya terus naik secara signifikan. Ini merupakan konsekuensi kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen terhadap dunia pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Dirjen Mandikdasmen, Prof. Suyanto, PhD, pemerintah sengaja menaikkan anggaran BOS secara signifikan agar pendidikan, terutama dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun, di Indonesia mengalami peningkatan mutu. "Mulai tahun ini, pembagiannya dibedakan untuk sekolah-sekolah di kota dan di daerah, karena biaya hidup mereka berbeda," kata guru besar Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Jatah untuk anak sekolah dasar(SD) di perkotaan, misalnya, ditetapkan Rp 400.000 per siswa setiap tahun, sedangkan untuk siswa SD di kabupaten ditetapkan Rp 397.000 per siswa setiap tahun. Siswa SMP di kota mendapat jatah Rp 575.000, sedikit lebih besar daripada siswa SMP di kabupaten, yang memperoleh jatah Rp 570.000. Dengan dana itu, siswa bisa menikmati pembebasan biaya sekolah dan beberapa buku paket versi murah yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah.

Tak lama setelah kebijakan itu diluncurkan, dana tersebut mengalir cepat ke sekolah-sekolah. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, misalnya, dana itu langsung cair ke 188 sekolah penerima hanya selang sehari setelah MoU itu diteken di Jakarta. Total dana yang dibagikan adalah Rp 8,1 milyar lebih. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kucuran dana pada tahun ini lebih cepat diterima sekolah-sekolah, karena Depdiknas telah meminta kepada pemerintah daerah agar jalur birokrasi yang terlampau panjang bisa dipotong.

BOS diarahkan untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan. Alokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk peralatan pendidikan
habis pakai dan biaya tak langsung berupa jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, dan lain-lain.

Dengan penyaluran dana BOS itu, semua pendidikan dasar wajib menggratiskan para siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orangtua siswa menjadi ringan, BOS diarahkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik. Sekolah yang memungut bayaran dari siswa SD dan SMP akan ditindak tegas dan dihukum berat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. kepala sekolahnya didenda Rp 500 juta dan diberhentikan sebagai tenaga pendidikan. Aturan ini berlaku untuk semua pendidikan dasar,kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisannya.

Transparansi BOS
Selain menaikkan anggaran BOS pada tahun ini, pemerintah juga meningkatkan pengawasannya. Sebelum dana BOS mengalir ke sekolah-sekolah, Ditjen Mandikdasmen menerbitkan buku pedoman yang harus dipahami segenap stakeholder BOS, mulai pejabat di tingkat pusat, daerah, hingga sekolah. Buku pedoman ini sudah
ada sebelumnya,tapi pada tahun ini lebih disempurnakan.

Sosialisasi pengelolaan BOS itu dibarengi pula dengan pelatihan bagi pejabat yang terlibat penyalurannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Serangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menjaga dana BOS agar bisa berkorelasi langsung dengan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Menurut Prof. Suyanto, dana yang dikucurkan pemerintah pusat itu diharapkan bisa tepat sasaran dan transparan. Karena itu, disiapkan mekanisme audit kinerja dan audit keuangan secara khusus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tidak hanya meningkatkan pengawasan internal dan badan pengawas keuangan reguler, Depdiknas juga memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan.

Sejak pertama kali digulirkan pada Juli 2005, program BOS dinilai menghasilkan kemajuan yang signifikan. BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak, sehingga menurunkan angka putus sekolah, ketidakhadiran, angka mengulang kelas, dan meningkatkan angka melanjutkan dari SD ke SLTP.
Dana BOS (* Per siswa per tahun)
Sekolah Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
SD/MI Rp.235.000 Rp.254.000 Rp.254.000 Rp.397.000 (kabupaten)
Rp.400.000 (kota)
SMP/MTs Rp.324.000 Rp.354.000 Rp.354.000 Rp.570.000 (kabupaten)
Rp.575.000 (kota)



Peran Strategis Pemda
Dana BOS menjadi sangat strategis karena sesuai dengan amanat Undang- Undang Sisdiknas Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi:' 'Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Besaran dana BOS untuk sekolah di desa-desa dianggap cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah, sehingga kebijakan pendidikan gratis bisa diwujudkan. Namun, untuk sekolah di perkotaan, dibutuhkan tambahan alokasi dana dari pemerintah daerah(pemda).

Karena itulah, menurut Prof. Suyanto, jika dana BOS bersanding dengan dana pemda, akan terbentuk situasi yang sangat ideal bagi peningkatan mutu sekolah. Ketika pemda sanggup menambahi dana untuk membiayai operasional, sekolah masih memiliki ruang untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan.
Total Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
(Dalam juta rupiah) Sumber: Depdiknas
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
6.216.713 11.997.548 10.621.942 10.594.236 16.193.672



Pada saat ini, beberapa pemda telah membebaskan pendidikan dasar di wilayahnya dari seluruh uang sekolah, dengan mengalokasikan biaya operasional pendidikan atau biaya operasional sekolah (BOP/BOS) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan,Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Bahkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan,termasukyang sukses memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Sejak tahun 2002, Pemkab Muba rutin menganggarkan dana pendidikan di atas 20% APBD. Bila awalnya hanya seperlima APBD, pada tahun lalu meningkat menjadi 22% atau sebesar Rp357 milyar.

Di kabupaten berpenduduk 474.000 jiwa itu, tidak hanya pendidikan dasar 12 tahun yang gratis. Program ini meluas hingga SLTA dan perguruan tinggi. Akademi Ilmu Keperawatan MUSI Banyuasin dan Politeknik Sekayu kini menjadi contoh perguruan tinggi gratis bertaraf internasional. Menurut Bupati Muba,Alex Noerdin, yang kini menjadi Gubernur Sumatera Selatan, Muba tidak lagi sekadar bicara tentang sekolah gratis, melainkan telah melangkah pada perbaikan mutu pendidikan. Teladan ini tentu diharapkan bisa menyebar keberbagai daerah lain.Peran dan komitmen pemda diharapkan ikut mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia.



Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Mendiknas: Kebutuhan Anak Usia Dini Jangan Ditunda

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=842

Mendiknas: Kebutuhan Anak Usia Dini Jangan Ditunda
02-07-2009 11:37:52 | Dibaca : 184
Palu, Selasa (30 Juni 2009)--Usia dini pada nol sampai dengan 6 tahun merupakan...

usia emas yang harus mendapatkan perhatian maksimal. Pada usia tersebut, jika mendapatkan perhatian yang baik akan mampu mewujudkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Pendidikan anak usia dini (PAUD) bagaikan pondasi yang kuat dan kokoh bagi perkembangan anak. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan, agar jangan menunda kebutuhan bagi anak usia dini.

"Jangan menunda kebutuhan anak usia dini khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, perlindungan, gizi, dan kesehatannya karena kalau ditunda maka lewatlah masa emas tersebut. Mengingat pentingnya PAUD bagi anak usia dini maka pemerintah telah menetapkan kebijakan PAUD yang holistik terintegrasi, " kata Mendiknas saat membuka acara Gebyar PAUD di lapangan Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (30/06/2009) .

Hadir pada acara Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajara Provinsi Sulawesi Tengah Abubakar Almahdali dan sebanyak 2.500 anak usia dini dan orang tua murid baru.

Gebyar PAUD yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini dirangkai dengan kegiatan pameran. Sebanyak 42 stand pameran pesertanya berasal dari warga pendidikan nonformal dan informal. Pameran khusus pendidikan ini akan berlangsung sampai dengan 2 Juli 2009.

Mendiknas mengatakan, anak yang mengikuti PAUD akan lebih giat mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Menurut Mendiknas, hal ini berarti juga akan menurunkan angka putus sekolah. "Pada akhirnya akan menurunkan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua maupun pemerintah di jenjang pendidikan berikutnya," katanya.

PAUD, kata Mendiknas, juga merupakan fondasi untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada anak dan cinta kepada sesama. Pemerintah, lanjut Mendiknas, telah berketetapan untuk terus berupaya agar seluruh anak usia dini di Indonesia dapat memperoleh layanan PAUD yang makin baik. Kebijakan pemerintah ini, kata Mendiknas, hanya akan terwujud apabila didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. "Layanan PAUD yang lebih merata dan bermutu harus segera direalisasikan karena usia dini merupakan usia emas perkembangan anak. Insya Allah kita akan memiliki generasi penerus yang handal," ujarnya.

Mendiknas mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif rendah . Untuk usia 0-6 tahun APK-nya baru mencapai 38,8 persen. Angka ini, kata Mendiknas, masih jauh dari target nasional 53,6 persen. "Ini berarti masih banyak anak usia dini di Sulawesi Tengah yang belum memperoleh layanan PAUD," katanya.

Mendiknas menjelaskan, secara umum jumlah anak usia dini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran anak setiap tahun. Mendiknas menyebutkan, tingkat kelahiran anak di Indonesia per tahun masih sangat besar yaitu mencapai sekitar empat juta jiwa. "Jumlah anak usia dini lebih besar dari populasi anak usia sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan yang setara. Bahkan lebih besar dari seluruh penduduk Malaysia," katanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju menyampaikan, pendidikan anak usia dini akan difokuskan terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas. Dia mengatakan, salah satu program terpadu pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan APK PAUD adalah dengan mengintegrasikan dengan kegiatan Posyandu yang melibatkan dinas pendidikan dan dinas kesehatan. "Kegiatan tersebut telah dikemas dalam bentuk road show ke kabupaten dan kota," katanya.

Bandjela menyebutkan, penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 179.887 jiwa usia 2-4 tahun, sedangkan yang belajar di PAUD baru sebanyak 21.963 jiwa. Artinya, kata dia, kurang lebih angka partisipasi anak usia PAUD baru 12 persen, sehingga masih cukup rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi anak usia pendidikan dasar yang mencapai di atas 90 persen. "Oleh karena itu, kegiatan Gebyar PAUD ini merupakan sosialisasi yang diperlukan agar masyarakat Sulawesi Tengah semakin sadar dan memahami betapa pentingnya pendidikan anak usia dini," katanya.*** GIM





Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

BEASISWA DIKNAS

sumber: http://www.diknas.go.id/headline.php?id=795

Mendiknas: Pemerintah Sediakan 6.000 Beasiswa Setahun
30-06-2009 09:52:28 | Dibaca : 492
Solo, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah setiap tahunnya rata-rata menyediakan anggaran untuk...

program beasiswa bagi 6.000 orang terdiri atas 4.000 orang di dalam negeri dan 2.000 orang di luar negeri.
Kuota beasiswa sebanyak itu disediakan untuk para dosen baik yang mengajar di universitas swasta maupun negeri. Silahkan berebut dengan sehat untuk mendapat kesempatan beasiswa tersebut, katanya seperti diberitakan Antara, saat pelepasan karya siswa dosen-dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke luar negeri di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin (29/6).
Sedangkan jumlah mahasiswa di Indonesia, saat ini ada sekitar 4,5 juta lebih dan 400 ribu di antaranya belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah dan ini jumlahnya paling banyak, kata Bambang yang juga meresmikan pesantren internasional KH Mas Mansur UMS.
Untuk itu kalau bantuan pendidikan yang paling banyak diraih Muhammadiyah, bukan karena Mendiknasnya dari Muhammadiyah, tetapi semua mendapat sesuai porsinya masing-masing, katanya.
Mendiknas juga meminta UMS minimal bisa masuk 200 besar perguruan tinggi terkemuka di Asia. Ya kalau punya cita-cita itu jangan hanya terbaik di Jawa Tengah, katanya.
Untuk itu UMS harus bisa merekrut sumberdaya manusia (SDM) yang terbaik untuk dosen maupun mahasiswanya, kemampuan menghimpun dana dan tata kelola yang baik.
Menyinggung mengenai peresmian rusunnawa yang dijadikan pondok pesantren internasional, ia menyambut baik dan bahkan kalau bisa agar dijadikan pusat pendidikan kepemimpinan nasional.
Sangat bagus perguruan tinggi mempunyai asrama mahasiswa, tetapi mahasiswanya juga jangan tinggal selamanya di asrama, nanti tidak baik, karena tidak ada sosialisasi dengan masyarakat, katanya.
Rektor UMS Bambang Setiaji mengatakan, biaya opersional yang dibutuh dengan jumlah mahasiswa UMS saat ini sekitar 23 ribu orang mencapai Rp110 miliar per tahunnya.
UMS memiliki dosen sebanyak 618 orang dan 16 guru besar, dan tahun ini ada 32 dosen yang dikirim keluar negeri untuk melanjutkan program studi.
Sebelumnya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta XII Ir H Achmad Rahawarin MSi menyebutkan, pala 2009 pihaknya akan membantu modal usaha kewirausahaan bagi 90 mahasiswa. Untuk alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung program bantuan modal kewirausahaan mahasiswa sebesar Rp1 miliar bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional.
Dengan mengelola potensi daerahnya sendiri diharapkan mahasiswa dapat mandiri serta mampu menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain, ujarnya. (djo) -Harian Umum Pelita-



Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

EDUKASI KOMPAS: ISCO: Sekolah Gratis, Tak Perlu Ada Embel-embel!

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/13/12533947/ISCO.Sekolah.Gratis..Tak.Perlu.Ada.Embel-embel..


ISCO: Sekolah Gratis, Tak Perlu Ada Embel-embel!
ISCO
Ilustrasi: Menggantung harapan pada sekolah gratis, anak-anak miskin juga boleh bercita-cita. Anak tukang becak ingin jadi dokter atau penyanyi, bahkan anak pemulung berhak menjadi guru. Sekolah gratis buat mereka adalah sepeser pun tak keluar uang, tahunya sekolah.
/
Artikel Terkait:

* Sekolah Gratis, Jawaban Mimpi Si Miskin
* PAUD, Si Miskin Juga Berhak Sekolah, Bung!
* Wah, 200.000 Anak Miskin Bakal Sekolah Gratis!

Senin, 13 Juli 2009 | 12:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menggantung harapan pada sekolah gratis, anak-anak miskin juga boleh bercita-cita. Anak tukang becak ingin jadi dokter, pilot, atau penyanyi, bahkan anak pemulung berhak menjadi guru. Sekolah gratis buat mereka adalah sepeser pun tak keluar uang, tahunya belajar.

Farhan, anak tukang becak di Pademangan Barat, Jakarta Utara, misalnya. Siswa Kelas V SD 09 Pademangan Barat ini mengaku ingin jadi penyanyi.

"Biar bisa banggakan Bapak," ujarnya polos, sambil menulis cita-citanya di secarik kertas dan kemudian digantungnya di atas pohon, Sabtu (11/7).

Sejak di Taman Kanak-kanak, lanjut Farhan, ayah-ibunya tidak pernah keluar uang untuk sekolahnya. Bahkan, mimpi bisa sekolah pun tidak pernah muncul di mimpi Farhan, juga kedua oran tuanya.

"Bapak kan cuma tukang becak, kata Ibu uangnya cuma buat makan, tidak boleh buat sekolah," ujar Farhan.

Lain Farhan, lain pula kisah Ainun, siswi kelas 6 SD Rawa Badak Selatan 09 Pagi, Jakarta Utara. Anak buruh pelabuhan di Tanjung Priok ini mengaku bercita-cita ingin menjadi pelukis.

"Kalau di rumah hobiku menggambar, makanya aku mau jadi pelukis biar lukisannya bisa dijual," kisah putri ketiga pasangan Al Rasyid dan Semirah ini.

Tanpa Embel-embel

Selain Farhan dan Ainun, Romlah, siswi kelas 1 SD Rawa Badak Selatan, juga merupakan satu dari ribuan anak miskin yang punya cita-cita setinggi langit setelah bisa bersekolah dengan gratis.

Sejak di Taman Kanak-kanak (TK) sampai saat ini ditemui oleh Kompas.com, Sabtu (11/7) kemarin, ketiganya direkrut oleh Yayasan ISCO (Indonesian Street Children Organization), yang memberikan layanan sekolah gratis bagi anak-anak miskin di perkotaan di Jakarta, Medan dan Surabaya, untuk bersekolah sejak dari bangku TK.

"Kita tahu ada kebijakan sekolah gratis dari pemerintah, hanya saja kita juga tahu kalau itu tidak sepenuhnya gratis sebab masih ada biaya-biaya lain baik itu sumbangan atau pungutan-pungutan," ujar Ramida Siringo-ringo, Direktur Eksekutif ISCO.

Sekolah gratis, lanjut Ramida, mestinya tanpa embel-embel. Untuk itulah, kata dia, mulai uang pangkal, SPP, seragam, buku dan peralatan tulis, serta buku pelajaran, bahkan sampai perbaikan gizi mereka diberikan oleh yayasan nirlaba tersebut secara cuma-cuma.

Didirikan atas prakarsa Pascal Lalanne dan Josef Fuchs, --warga negara Austria, pada Mei 1999 lalu, ISCO memulai perekrutan anak-anak miskin kota tersebut di dua wilayah DKI Jakarta, yaitu Cipinang Besar Selatan dan Manggarai. Saat itu, ISCO baru memiliki 60 anak dampingan.

Kini, setelah 10 tahun berjalan, yayasan tersebut terhitung sudah membantu dana pendidikan bagi anak-anak miskin perkotaan di wilayah Jakarta, Depok, Surabaya dan Medan. Jumlah mereka pada tahun ajaran 2008-2009 sudah mencapai 1.725 anak dan akan menjadi 2.200 anak pada Juli 2009 ini.

"Kami hanya ingin memutus rantai kemiskinan dari orang tuanya dan berharap mereka tidak terjebak sebagai anak jalanan," tukas Ramida.

Di 26 area perekrutan, --17 di Jakarta, 7 di Surabaya, dan 2 di Medan, anak-anak tersebut kini bersekolah di sekolah-sekolah umum. Sepulang sekolah, mereka diberi pelajaran tambahan di Sanggar Kegiatan Anak (SKA) yang didampingi oleh para tutor sejak Senin hingga Jumat. Setiap hari Sabtu, anak-anak itu juga diberi tambahan gizi berupa bubur kacang hijau, vitamin, serta susu.

"Sebelumnya mereka tidak berani bilang punya cita-cita, jangankan punya, mimpi saja tidak," cerita Ramida.

"Sekarang, walaupun ada yang tinggal di pinggir rel kereta atau di gubuk-gubuk kumuh, orang tuanya cuma pemulung atau tukang becak, mereka sudah berani mengatakan cita-citanya. Saya mau jadi dokter, atau saya ingin jadi guru!" tandasnya.

LTF

EDUKASI KOMPAS: PAUD, Si Miskin Juga Berhak Sekolah, Bung!

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/30/20001956/paud.si.miskin.juga.berhak.sekolah.bung.


PAUD, Si Miskin Juga Berhak Sekolah, Bung!
KASPUL ANWAR/BANJARMASIN POST
Ilustrasi: "Kita tidak bisa menghindari ketika kehidupan miskin bisa membuat orang tua terpaksa mengikutsertakan anak-anaknya bekerja, dan yang lebih parah menjadi anak jalanan, untuk itu kita harus mendahuluinya dengan ajakan sekolah gratis," ujar Ramida HF Siringoringo, di Jakarta, Selasa (30/6/2009)
/
Artikel Terkait:

* Wah, 200.000 Anak Miskin Bakal Sekolah Gratis!

Selasa, 30 Juni 2009 | 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah gratis mestinya juga dimulai pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kalangan anak-anak miskin kota, agar sejak dini mereka bisa terhindar dari kemungkinan menjadi pekerja anak atau anak jalanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ramida H.F Siringoringo, Direktur Eksekutif Indonesia Street Children Organization (ISCO) di Jakarta, Selasa (30/6). Ramida menandaskan, untuk itulah program sekolah gratis yang digelontorkan oleh ISCO selama 10 tahun ini dimulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, mulai uang pangkal, SPP, buku, sampai seragam.

"Kita tidak bisa menghindari ketika kehidupan miskin bisa membuat orang tua terpaksa mengikutsertakan anak-anaknya bekerja, dan yang lebih parah menjadi anak jalanan, untuk itu kita harus mendahuluinya dengan ajakan sekolah gratis," ujar Ramida.

Hingga bulan Juli 2009 ini, lanjut Ramida, jumlah siswa yang akan memeroleh pendidikan gratis dari ISCO mencapai 2.200 anak miskin kota yang tersebar di Jakarta, Surabaya di Jawa Timur, serta Medan di Sumatera Utara. Targetnya, sepuluh tahun mendatang jumlah tersebut meningkat menjadi 200.000 anak.

"Sebenarnya apa yang kami lakukan ini hanya batu loncatan, bahwa sekolah yang benar-benar gratis itu harus ada, sehingga impian anak Indonesia bisa bersekolah layak itu terwujud dan merasa punya kesempatan sama dengan anak-anak lain yang secara ekonomi lebih beruntung," ujarnya.

"Tidak ada syarat prestasi yang bisa menjadi beban buat mereka bersekolah, yang penting bisa sekolah dengan layak membuat mereka tidak berada di jalanan," ujar Ramida.

LTF

EDUKASI KOMPAS: Sekolah Negeri Gratis, Sekolah Swasta Kurang Murid

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/13/11163850/Sekolah.Negeri.Gratis..Sekolah.Swasta.Kurang.Murid


Sekolah Negeri Gratis, Sekolah Swasta Kurang Murid
LUCKY PRANSISKA/HARIAN KOMPAS
Ilustrasi: Ketika belum ada kebijakan sekolah gratis tersebut, SD As-syafi'iyah bisa menerima hingga 200 siswa baru kelas satu dengan pembagian 40 anak perkelas dari enam kelas yang disediakan. Sementara tahun ini, Joko mengaku hanya bisa mendapatkan 60 anak baru dengan pembagian 20 anak perkelas dan hanya dibagi 3 kelas.
/
Artikel Terkait:

* Program Sekolah Gratis Membantu Orangtua Murid
* Pengantar Sekolah Bebas Biaya? Duh, Percuma!
* PAUD, Si Miskin Juga Berhak Sekolah, Bung!

Senin, 13 Juli 2009 | 11:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun ajaran baru ini, kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai memberikan dampak negatif terhadap sekolah swasta. Jumlah siswa baru di beberapa sekolah swasta cenderung menurun dibanding tahun ajaran sebelumnya.

Di SD Islam Terpadu As-syafi'iyah Jatiwaringin Bekasi, misalnya, siswa baru di kalas satu pada tahun ajaran baru 2009/2010 ini menurun secara signifikan. Demikian hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Muhamad Joko, ditemui usai upacara hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7).

Menurut Joko, pada tahun ajaran lalu, ketika belum ada kebijakan sekolah gratis tersebut, SD As-syafi'iyah bisa menerima hingga 200 siswa baru kelas satu dengan pembagian 40 anak perkelas dari enam kelas yang disediakan. Sementara tahun ini, Joko mengaku hanya bisa mendapatkan 60 anak baru dengan pembagian 20 anak perkelas dan hanya dibagi 3 kelas.

"Terus terang kami kesulitan dengan kebijakan pemerintah ini, apalagi sekolah kami terletak di pinggiran Jakarta. Tentu akan semakin sulit bersaing dengan sekolah negeri di sekitar sini," kata Joko, yang telah menulis lebih dari 12 buku pelajaran SD untuk skala nasional.

SD As-syafi'iyah, yang terletak di Bekasi ini, memang sering ditinggalkan murid-muridnya untuk pindah ke sekolah yang masuk wilayah Jakarta.

"Ketika mulai menginjak kelas lima, banyak siswa pindah sekolah ke Jakarta untuk masuk SMP favorit. Awal tahun ini saja ada 29 murid yang pindah," kata Joko.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Joko, sekolahnya berupaya meningkatkan mutu, baik secara akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler.

"Kalau sekolah negeri bisa gratis, maka yang bisa kami jual adalah mutu pendidikan dan agama. SD As-syafi'iyah sudah dikenal masyarakat memiliki pendidikan akhlak dan moral agama yang baik. Itulah yang akan kami tingkatkan untuk bersaing dengan sekolah negeri," ujar Joko.

Joko menambahkan, di SD As-syafi'iyah terdapat beberapa kegiatan tambahan yang berhubungan dengan pendidikan kerohanian. Antara lain kelas Iqro, sholat dan mengaji, dan membaca Alquran.

C9-09

Thursday, July 09, 2009

PIDATO "KEKALAHAN" SANG NEGARAWAN

Di bawah ini ada berita ucapan selamat dari John McCain kepada Barack Obama sesaat setelah diketahui kalah dalam perebutan posisi Presiden Amerika Serikat November 2008. Contoh yang baik -walaupun dari US-, mental negarawan.... Indonesia kapan ya? atau nunggu pengumuman resmi...

Yang "menang" jangan takabur yang "kalah" mesti berjiwa besar... rakyat sudah melek dan akan terus memantau.





========================
sumber: http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=34066

Kamis, 06 November 2008 ]
Amerika Tidak Pernah Kalah
PHOENIX - Meski kalah, John McCain tetap lapang dada. Tak lupa, dia mengucapkan selamat kepada Barack Obama. Berikut pidato kandidat Republik itu yang dia sampaikan di Phoenix, Arizona, Rabu pagi kemarin (5/11):

Terima kasih, teman-teman sekalian. Terima kasih telah bersedia hadir di malam yang indah di Arizona ini.

Teman-temanku sekalian, kita telah sampai di akhir perjalanan panjang kita. Rakyat Amerika harus menyuarakan pendapatnya. Dan mereka telah menyampaikannya dengan sangat jelas.

Beberapa saat lalu, saya telah menelepon Senator Barack Obama untuk mengucapkan selamat kepadanya. Saya mengucapkan selamat kepada beliau karena telah terpilih sebagai presiden negara yang kita cintai ini.

Kita juga telah melalui masa kampanye yang lama dan sulit dan saya salut dengan keberhasilan, kemampuan, dan keteguhan hatinya. Beliau telah membuktikan kepada jutaan rakyat Amerika yang selama ini telah salah menganggap bahwa keberadaan mereka mempunyai pengaruh yang kecil dalam pemilihan presiden Amerika. Saya sangat menghargai keberhasilan tersebut.

Pemilu kali ini sangat bersejarah. Dan saya yakin, hal ini mempunyai makna yang sangat penting bagi rakyat Afrika-Amerika. Mereka pasti sangat bangga malam ini.

Selama ini, saya selalu yakin bahwa Amerika selalu menawarkan kesempatan kepada siapa saja yang mempunyai keterampilan dan kemauan untuk meraihnya. Senator Obama juga meyakini hal itu.

Tapi, kami berdua menyadari, meski kami berjarak begitu jauh dari berbagai ketidakadilan yang terjadi di masa silam yang mencederai reputasi negara kita, memori masa lalu yang kelam itu masih mungkin menimbulkan luka.

Seabad silam, undangan Presiden Theodore Roosevelt kepada Booker T. Washington untuk makan malam di Gedung Putih dianggap sebagai bentuk kebiadaban. Saat ini, Amerika jauh dari kekejaman dan prasangka yang tidak menyenangkan. Namun, memang tidak ada bukti yang lebih baik tentang hal itu, selain dengan terpilihnya sosok Afro sebagai presiden Amerika Serikat.

Semoga tidak ada lagi rakyat Amerika yang tidak bangga dengan kewarganegaraan mereka sebagai warga negara sebuah negara terhebat di bumi.

Tidak dimungkiri, Senator Obama telah mencapai sesuatu yang hebat, baik bagi dirinya maupun untuk negara ini. Saya ucapkan selamat kepada beliau dan saya juga menawarkan simpati saya karena nenek tercinta beliau tidak bisa turut menyaksikan hari ini. Dan sesuai dengan keyakinan yang kita anut, saya yakin beliau beristirahat di samping Sang Pencipta. Beliau pasti bangga dengan pria yang telah dibesarkannya.

Senator Obama dan saya memang memiliki beberapa perbedaan. Dan kami pun sampai mendebatkannya. Tidak dimungkiri bila kami masih menyimpan beberapa perbedaan tersebut.

Saat ini adalah masa-masa sulit bagi negara kita. Dan malam ini saya berjanji menggunakan segala pengaruh saya untuk membantunya melalui semua tantangan yang sedang kita hadapi.

Saya harap, seluruh rakyat Amerika juga sama-sama mendukung saya dan bergabung dengan saya juga, bukan sekadar untuk mengucapkan selamat. Tapi, juga menawarkan niat baik kita kepada presiden baru kita untuk mencari jalan bersama-sama untuk bekerja sama menjembatani perbedaan-perbedaan dan membantu mengembalikan kemakmuran kita, mempertahankan keamanan kita di dunia yang berbahaya ini, dan mewariskan negara yang lebih baik bagi anak dan cucu kita.

Apa pun perbedaan yang kita miliki, kita tetap rakyat Amerika. Dan saya mohon, percayalah kepada saya, tidak ada yang lebih penting dari persatuan.

Ini hal yang sangat natural bila malam ini ada yang merasa kecewa. Tapi, besok kita harus bisa mengatasinya dan bekerja sama demi kemajuan negara kita.

Kita telah berjuang sekuat kita. Meski kita telah kalah, kekalahan itu milik saya, bukan Anda.

Saya sangat berterima kasih kepada Anda atas semua dukungan yang telah Anda berikan kepada saya. Saya sungguh berharap akan berakhir tidak seperti ini, teman-teman.

Sejak awal, jalan yang kita lalui cukup sulit, tapi dukungan Anda dan pertemanan kita tidak pernah surut. Saya tidak bisa menunjukkan betapa besar utang saya kepada Anda.

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada Cindy, anak-anak saya, ibunda saya tercinta, dan semua keluarga besar saya, juga kepada semua kawan lama dan sahabat yang telah mendukung, baik saat saya bangkit maupun jatuh selama kampanye yang sangat lama.

Saya selalu menjadi orang yang beruntung. Dan itu semua karena cinta dan dukungan yang kalian berikan kepada saya.

Anda semua tahu bahwa kampanye memang terasa cukup berat bagi keluarga kandidat dibandingkan bagi kandidat sendiri. Hal itu benar adanya. Yang bisa saya berikan sebagai bentuk kompensasinya adalah semua cinta dan terima kasih dan janji bahwa akan ada lebih banyak perdamaian di tahun-tahun mendatang.

Tentu saja, saya sangat berterima kasih kepada Gubernur Sarah Palin, yang telah menjadi juru kampanye terbaik yang pernah saya jumpai, dengan suaranya yang mengesankan demi perubahan di partai kita. Juga untuk suami beliau, Todd, dan kelima putra mereka yang telah tanpa letih menunjukkan dedikasinya selama masa kampanye presiden. Kita bisa melihat apa yang akan dilakukannya di masa depan Alaska, Partai Republik, dan negara kita.

Kepada semua teman-teman kampanye, seperti Rick Davis, Steve Schmidt, dan Mark Salter, semua sukarelawan yang telah berjuang keras dan berani, dari bulan ke bulan, untuk melakukan kampanye paling menantang di masa modern ini, terima kasih banyak. Kalah dalam pemilihan ini tidak mempunyai arti apa-apa bagi saya dibandingkan kehilangan kepercayaan dan persahabatan.

Saya tidak tahu cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memenangi pemilu ini. Silakan diputuskan sendiri. Setiap kandidat pasti mempunyai kesalahan dan saya yakin saya pun begitu. Tapi, saya tidak akan pernah menyesalinya.

Kampanye ini akan selalu menjadi hal penting sepanjang hidup saya. Hati saya hanya dipenuhi rasa terima kasih atas pengalaman ini dan bagi rakyat Amerika yang telah bersikap adil sebelum memutuskan Senator Obama dan teman lama saya, Senator Joe Biden, yang akan memimpin kita selama empat tahun ke depan.

Saya bersyukur bahwa saya telah diperbolehkan mengabdi kepada negara ini selama setengah abad.

Hari ini, saya adalah kandidat jabatan tertinggi di negara yang sangat saya cintai. Dan malam ini, saya hanyalah seorang abdi. Itu sudah cukup dan saya berterima kasih kepada rakyat Arizona untuk itu.

Malam ini, lebih dari malam-malam lainnya, saya hanya mempunyai cinta dalam hati saya kepada negara ini dan semua warga negaranya, baik yang mendukung saya maupun Senator Obama.

Semoga mantan lawan yang akan menjadi presiden saya selalu berhasil. Dan saya menyerukan kepada seluruh rakyat Amerika, seperti yang selalu saya lakukan semasa kampanye, untuk jangan putus harapan dengan semua kesulitan kita saat ini. Yakinlah selalu dengan janji dan kebesaran Amerika karena tidak ada yang bisa diprediksi di sini.

Amerika tidak pernah kalah. Kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah sembunyi dari sejarah. Kitalah yang membuat sejarah. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua dan Tuhan memberkati Amerika. Terima kasih banyak. (CNN/dia/ttg)

10 TANDA PRESCHOOL BERKUALITAS

10 Tanda Preschool Berkualitas
Petti Lubis


Kamis, 9 Juli 2009, 13:49 WIB

VIVAnews - Tahun pelajaran baru akan segera dimulai. Jika usia buah hati Anda 2-4 tahun, sebaiknya Anda sudah memilih preshool atau sekolah pra TK untuknya.

Bingung menentukan preschool pilihan? Anda bisa mencari tahu dengan mendatangi sekolah, mengobservasi cara belajar, dan mengobrol dengan pada pengajar. Sebagai modal menyeleksi preschool yang bagus, inilah 10 tanda preschool yang bagus menurut the National Association for the Education of Young Children (NAEYC):

1. Anak-anak menggunakan sebagian besar waktunya untuk bermain, mengerjakan material pembelajaran dan bersosialisasi dengan anak yang lain.

2. Para siswa bisa mendapat kesempatan untuk mencoba bermacam-macam aktivitas sepanjang hari.

3. Guru mengajar anak secara individu, kelompok kecil dan seluruh grup dalam waktu berbeda dalam hari yang sama.

4. Kelas anak didekorasi dengan prakarya orisinil anak.

5. Anak-anak belajar konsep angka dan alfabet dalam konteks pengalamannya sehari-hari

6. Para siswa mengerjakan proyek (dalam waktu minimal satu jam) untuk bermain dan melakukan eksplorasi. Lembar kerja sebaiknya diberikan seminimal mungkin.

7. Anak-anak memiliki kesempatan bermain di luar ruangan setiap hari.

8. Guru membacakan buku untuk murid baik secara individual maupun dalam kelompok kecil.

9. Pengajar menyadari bahwa murid memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga mereka tidak bisa mempelajari hal yang sama dalam waktu yang sama dan dengan cara yang sama.

10. Anda merasa aman menyekolahkan anak di sekolah tersebut. Jika anak merasa tak sabar ingin pergi ke sekolah,jarang menangis dan mengeluh merasa sakit, berarti preschool pilihan Anda sudah tepat.


www.vivanews.com
http://kosmo.vivanews.com/news/read/73745-10_tanda_preschool_berkualitas
Dipublikasikan : Kamis, 9 Juli 2009, 13:49 WIB
©VIVAnews.com

BIAYA HAJI 2009

sumber: http://www.antaranews.com/view/?i=1247127173&c=NAS&s=UMM


Pemerintah Tetapkan BPIH 2009/1430 H
Kamis, 9 Juli 2009 15:12 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 71 kali
Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.31 tahun 2009, menetapkan besaran ongkos naik haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2009/1430H.

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyampaikan pengumumam tentang besaran BPIH tahun 2009 , di Jakarta, Kamis (9/6). Pada acara tersebut hadir Sekjen Depag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Ketua Komisi VIII DPR-RI Asrul Azwar, Sekjen Depkes Sjafii Achmad dan pejabat terkait lainnya.

Untuk embarkasi Aceh 3.243 USD, Medan 3.333 USD, Batam 3.376 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.377 USD, Jakarta 3.444 USD, Solo 3.407 USD, Surabaya 3.512 USD, Banjarmasin 3.508 USD, Balikpapan 3.544 USD, Makassar 3.575 USD. Biaya BPIH seluruh embarkasi tersebut ditambah dengan komponen rupiah sebesar Rp 100.000,- untuk biaya asuransi jemaah haji.

Menurut Menag, BPIH 2009 mengalami kenakan pada komponen US dollar rata 35 USD, dan mengalami penuruanan pada komponen rupiah rata-rata 401.000. Dengan demikian, penurunan rupiah ini dapat menutupi kenaikan BPIH dalamkomponen US dollar.

"BPIH 2009 jika dibandingkan dengan tahun lalu, dapat dikatakan tidak terdapat kenaikan," ucap Maftuh.

Jika dibanding dengan BPIH tahun lalu, kata Menag, BPIH Aceh mengalami penurunan 15 USD, Medan naik 42 USD, Batam naik 84 USD, Padang naik 72 USD, Palembang turun 3 USD, Jakarta naik 14 USD, Solo naik 27 USD, Surabaya naik 83 USD, Banjarmasin turun 9 USD, Balikpapan naik 26 USD, dan Makassar naik 58 USD. Untuk komponen rupiah semua embarkasi tahun lalu Rp 501.000,- dan tahun ini hanya Rp 100.000,-, terjadi penurunan Rp 401.000,-

Komponen BPIH 2009 yang tidak dapat dihindari kenaikannya, kata Menag, adalah sewa pondokan dan konsumsi jemaah haji selama di Arab Saudi. Sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah biaya tiket penerbangan.

Ia menambahkan, calon jemaah haji yang mendapat porsi haji untuk berangkat tahun ini, dapat melunasi BPIH 2009 mulai tangga 13 Jul 2009 dan berakhir 12 Agustus 2009. Selama 22 hari kerja, pelunasan dilakukan pada bank penerima setoran (BPS) yang tersambung pada SISKOHAT, setiap hari kerja.

Jemaah yang telah mendapat bukti setor lunas BPIH yang sah, kata Menag, agar segera mendaftar ulang ke kantor Dep.Agama Kabupuaten/kota tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari setelah penyetoran lunas.(*)

SIKAP KENEGARAWANAN

SUMBER: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/09/13385916/TIM.JK-Wiranto.ucapkan.Selamat.pada.SBY-Boediono

Tim JK-Wiranto Ucapkan Selamat kepada SBY-Boediono

Kamis, 9 Juli 2009 | 13:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Fahmi Idris, mengucapkan selamat atas kemenangan sementara pasangan SBY-Boediono. "Selamat kepada SBY-Boediono yang sementara ini unggul dalam perolehan suara pilpres berdasarkan quick count (hitung cepat)," kata Fahmi kepada wartawan di Posko Mangunsarkoro, Jakarta, Kamis (9/7).

Pernyataan ini disampaikan Fahmi menanggapi berbagai hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang pilpres.

Kendati demikian, Fahmi mengatakan, ucapan yang disampaikan ini bukan merupakan pernyataan resmi dari Timkamnas JK-Wiranto, tetapi ia memastikan timnya akan memberikan ucapan selamat yang resmi jika hasil penghitungan resmi dari KPU telah dikeluarkan dan menempatkan SBY-Boediono sebagai pemenang.

Menurut hasil hitung cepat sementara, posisi pasangan JK-Wiranto berada di urutan paling akhir dengan perolehan suara 12-13 persen, jauh di bawah perolehan suara pasangan SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo.
Sent from Indosat Blackberry powered by

M3-09


=====================
SUMBER: http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/09/268/237185/sby-menang-di-kandang-banteng-pdip-beri-selamat

SBY Menang di Kandang Banteng, PDIP Beri Selamat
Kamis, 9 Juli 2009 - 13:24 wib
Daru Waskita - Trijaya
text TEXT SIZE :
Share

BANTUL - Pasangan SBY-Boediono mengungguli perolehan suara Mega-Prabowo di Kabupaten Bantul yang merupakan "kandang" partai berlambang banteng moncong putih itu.

Berdasarkan perolehan suara yang dikumpulkan oleh saksi-saksi dari koalisi Mega-Prabowo di Kabupaten Bantul, dari 713.000 daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, pasangan SBY-Boediono memperoleh 313.161 suara atau 59,32 persen. Disusul pasangan Mega-Prabowo sebanyak 158.585 suara atau 30,05 persen, dan JK-Wiranto memperoleh 59.097 suara atau 10,63 persen.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Mega-Prabowo Kabupaten Bantul Joko Purnomo menyatakan, tim kampanye PDIP dan Gerindra telah bekerja semaksimal mungkin namun hasilnya tidak mampu mengungguli suara dari pasangan SBY-Boediono.

"Perolehan suara pasangan Mega-Prabowo lebih baik dibandingkan suara partai PDIP dan Gerindra saat pilleg kemarin. Pada pileg, PDIP mendapatkan 112 ribu, pada pilpres dengan bergabung dengan Gerindra mampu memperoleh 158 ribu lebih suara," katanya di Gedung DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis, (9/7/2009).

Menurutnya, perolehan suara 158 ribu lebih untuk pasangan Mega-Prabowo di Kabupaten Bantul mencerminkan perolehan suara PDIP pada tahun 1999, dan itu adalah suara sebenarnya dari PDIP Kabupaten Bantul.

"Yang jelas SBY-Boediono menang di Bantul, kita ucapakan selamat kepada mereka. Masyarakat telah menilai dan rakyat yang memutuskannya sendiri. Kita berharap pemimpin yang terpilih akan bekerja lebih baik," tandasnya.

Lebih lanjut Joko Purnomo menyatakan, meskipun kalah dari SBY-Boediono namun dirinya mewakili Tim Sukses Mega-Prabowo di Bantul memberikan acungan jempol kepada kader PDIP dan Gerindra yang sangat konsisten memperjuangkan pasangan Mega-Prabowo di Kabupaten Bantul.

"Tanpa konsistensi dan kerja keras dari kader koalisi partai, tidak mungkin pasangan Mega-Prabowo memperoleh 158 ribu lebih suara pada pilpres ini melebihi perolehan suara dua partai koalisi saat pilleg 9 April 2009 yang lalu," ujarnya.

Terkait dengan temuan berbagai pelanggaran saat pilpres berlangsung, Joko mengatakan tim kampanye pemenangan pemilu baru akan berkoordinasi untuk menginventarisasi jumlah pelanggaran yang terjadi saat pilpres kemarin.

"Namun demikian untuk masalah pelanggaran adalah ruang dari panwaslu sehingga kita tidak akan terlalu turut campur. Yang jelas kita harus menghormati proses demokrasi ini karena rakyat yang memilihnya," pungkasnya. (lsi)

Wednesday, July 08, 2009

QUICK COUNT PILPRES 2009

sumber :http://pemilu.detiknews.com/presquickcount

Quick Count Pilpres 2009 (08/07/2009; 20.50 WIB)

Lembaga
LSI (1) 26,56% 60,85% 12,59%
LSI (2) 27,36% 60,15% 12,49%
LP3ES 27,40% 60,28% 12,32%
Puskaptis 28,16% 57,95% 13,89%
CIRUS 27,49% 60,20% 12,31%
LRI 27,02% 61,11% 11,87%

Keterangan:

* LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
* LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia
* LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
* Puskaptis: Puskaptis
* CIRUS: CIRUS
* LRI: Lembaga Riset Informasi

QUICK COUNT PILPRES 2009 update

Sampai dengan jam 14.25 (detik.com)
LSI (1) :
(1). 26.34%
(2). 60.45%
(3). 13.21%

==================
berita lain dari : http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/08/143232/1161411/700/suara-jk-wiranto-paling-buncit-sby-boediono-menang-satu-putaran


================
Rabu, 08/07/2009 14:32 WIB
Hasil Quick Count
Suara JK-Wiranto Paling Buncit, SBY-Boediono Menang Satu Putaran
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei membuat kejutan baru. Pasangan JK-Wiranto yang pada tahap-tahap awalnya banyak mengungguli pasangan Mega-Prabowo, saat ini justru berada di urutan paling buncit. Selisihnya pun cukup jauh setelah hasil quick count lebih dari 50 persen.

Sementara, seperti diperkirakan semua pihak, pasangan SBY-Boediono sesuai hasil hitung cepat diprediksi akan menang satu putaran karena perolehannya mencapai 50 persen lebih di semua lembaga survei. Pasangan SBY-Boediono meninggalkan lawannya dengan mulus.

Hasil quick count dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat perolehan pasangan SBY-Boediono sampai pada sampel 70 persen mencapai angka 60,30 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh angka 26,35 persen dan pasangan JK-Wiranto 13,36 persen.

Sementara quick count yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mencatat pasangan SBY-Boediono mencapai angka 59,07 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh angka 27,47 persen dan pasangan JK-Wiranto 13,55 persen.

Sementara itu, hasil hitung cepat dari LP3ES juga mencatat kemenangan pasangan SBY-Boediono dengan angka 54,98 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh angka 25,75 persen dan pasangan JK-Wiranto 19,28 persen.

Lembaga survei Cirrus dalam hitung cepatnya juga mencatat kemenangan SBY-Boediono sampai 57,02 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh angka 26,47 persen dan pasangan JK-Wiranto 16,51 persen.

Lembaga Riset Indonesia (LRI) pimpinan Johan Silalahi yang sebelumnya mencatat perolehan SBY di bawah 50 persen, saat ini mencatat 58,50 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh angka 25,95 persen dan pasangan JK-Wiranto 15,55 persen.

Dari hasil hitung cepat ini, memang SBY diprediksi paling unggul dan bisa langsung menang satu putaran. Hal ini didasarkan pada UU Pilpres yang menyebutkan Pilpres bisa dilakukan satu putaran apabila pasangan capres memperoleh suara 50 persen lebih yang persebaran suaranya mencapai angka 20 persen lebih di minimal 17 provinsi.

PERESMIAN PAUD AL MADINAH RENGAT

sumber: http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=16811

Rabu, 08 Juli 2009 , 08:04:00
Prioritaskan Pendidikan Keagamaan

RENGAT (RP) - Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Indragiri Hulu Hj Henny Herawati Mujtahid mengatakan, program PAUD merupakan pendidikan paling dasar bagi pertumbuhan anak, yang lebih difokuskan pada pembentukan moral keagamaan anak.

Pendidikan terhadap anak usia dini merupakan masa emas. Namun pendidikan dini itu harus dibarengi dengan pendidikan sosial dan pengembangan kemampuan anak dalam berbahasa, di antaranya bahasa Inggris dan Arab, serta kemampuan fisik dan etika. ‘’Salah satu programnya ialah dengan metode yang mudah dicerna oleh anak, seperti bermain dan belajar,’’ jelas Hj Henny pada acara peresmian PAUD Islam Terpadu Al-Madinah yang berada di Jalan Azki Aris Rengat, Selasa (7/7).

Pada acara itu juga hadir Bupati Inhu yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Inhu H Mazuar Peri SH MM, Camat Rengat yang diwakili Sekcam Amin Suardi, Pengurus GOPTKI Inhu Hj Artini Razmara, Penggerak PKK, Forum PAUD Inhu, pengelola PAUD Al-Madinah Hj Marfuah serta tokoh masyarakat. Hj Henny Mujthaid berharap, dalam pelaksanaannya, pengelola PAUD dan majelis guru bisa menjalin koordinasi yang baik demi kemajuan PAUD di Inhu.

Di PAUD Islam Terpadu Al-Madinah Rengat ini, terdiri dari satu komplek dengan Taman Kanak-kanak Al-Madinatun. Untuk PAUD sendiri terdiri dari tiga program di antaranya Playgroup Al- Madinah, Pentipan Arafah dan Posyandu/BKB Musdalifah. Sedangkan TK Islam Terpadu Al Madinah membuka sejumlah materi di antaranya Bahasa Inggris dan Iqroq.

Kadisdik H Mazuar Peri mengatakan, keberadaan PAUD dengan bermacam bentuk seperti playgroup, kelompok belajar dan sejenisnya itu kini tengah menjadi trend di daerah perkotaan, yang kebanyakan dibentuk oleh pihak swasta dan masyarakat. ‘’Meskipun PAUD Al-Madinah ini belum secara khusus difasilitasi oleh Pemda, namun tetap senantiasa diberikan dukungan agar PAUD yang diselenggarakan masyarakat bisa berkembang,’’ ucap dia.

Harapan untuk memajukan keberadaan PAUD di Inhu juga diharapkan dari Forum PAUD yang baru baru ini terbentuk. Sehingga melalui program dan kurikulum yang dibuat, peran Forum PAUD sangat menentukan kelangsungan PAUD untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini, serta menanamkan iman dan taqwa terhadap anak.

Sebelumnya pengelola PAUD Al Madinah Hj Raja Marfuah mengungkapkan, pembentukan PAUD tersebut salah satunya ialah guna menunjang visi dan misi Pemkab Inhu, terutama dalam bidang peningkatan SDM. Untuk itu dalam pelaksanaannya, PAUD Al Madinah memberikan pendidikan terhadap anak, mulai dari pendidikan umum, agama, bahasa dan keterampilan dasar. Hal itu supaya anak pra sekolah memiliki pengetahuan dasar.(fat)

AYO BANGUN SEKOLAH BERMUTU DAN TERJANGKAU

sumber berita :http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=16775

Rabu, 08 Juli 2009 , 07:40:00
Ribuan Murid Tak Tertampung

PEKANBARU (RP) - Ribuan anak didik tak tertampung di SMP dan SMA negeri yang terdapat di Pekanbaru. Setidaknya terdapat 1.192 pelajar yang akan masuk SMA dan 5.266 murid yang akan masuk SMP tak tertampung pada penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini. Angka ini didapat dari selisih daya tampung yang tersedia dan murid yang lulus sekolah.

Daya tampung Penerimaan Siswa Baru (PSB) untuk tahun ajaran 2009/2010 daya tampung 5.431 untuk 21 SMA/SMK Negeri, daya tampung 7.960 untuk 35 SMP Negeri. Sedangkan murid SMA/SMK/ MA yang tamat sebanyak 6.623, dan jumlah murid SMP yang tamat sebanyak 13.226 murid. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Yuzamri Yakub, mengatakan kepada Riau Pos, Selasa (7/7), untuk kepastian jumlah murid yang tidak diterima di PSB belum bisa dipastikan.

‘’Belum bisa dipastikan berapa tepatnya jumlah yang tak tertampung. Hal ini dikarenakan banyaknya peminat yang berasal dari luar kota,’’ ujarnya.

Dikatakannya, angka tersebut bisa digunakan hanya untuk perbandingannya saja. Menurutnya, banyak anak yang berasal dai luar daerah yang ingin sekolah di Pekanbaru.

Untuk tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerapkan peraturan baru. Di mana disediakan kuota lima persen untuk yang berasal dari luar daerah, sepuluh persen untuk anak tempatan dan kuota untuk anak guru yang mengajar di sekolah tersebut.

‘’Untuk yang tidak lulus PSB di sekolah negeri, bisa mendaftar di sekolah swasta. Sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri,’’ tambahnya. Menurutnya, bukti bahwa sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri dengan angka kelulusan UN yang tinggi. Ia menyebutkan salah satu contoh SMA Muhammadiyah yang angka kelulusannya mencapai seratus persen tahun ini.(cr3)

===============
Peluang amal....yo pada bangun sekolah bermutu!!!

Berita Pendidikan (Riau Pos)

sumber: http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=16777

Rabu, 08 Juli 2009 , 07:41:00
Wako Diminta Pecat Kasek
Pungutan Itu Bernama Daftar Ulang

PEKANBARU (RP) - Pungutan sekolah dinilai makin menjadi-jadi dengan berbagai cara dan dalih. Pungutan yang dipersoalkan seperti biaya daftar ulang siswa yang naik kelas dan daftar ulang siswa baru. Besarannyapun beragam dan membebankan sebagian orangtua tidak mampu.

Pungutan biaya pendaftaran ulang setelah kenaikan kelas ini, dikeluhkan sejumlah orangtua langsung kepada anggota DPRD Riau. ‘’Orangtua sampai menangis dengan keadaan ini. Apa gunanya sekolah gratis, sekolah murah yang dikampanyekan selama ini. Saya kira ini sudah kelewatan dan berbagai cara digunakan untuk membebani orangtua. Sudah dua sekolah di Pekanbaru yang saya temukan langsung bukti memungut uang pendaftaran ulang kenaikan kelas ini dan saya yakin banyak lagi sekolah yang menerapkannya,’’ terang Ketua Komisi D DPRD Riau membidangi masalah pendidikan Ir Fendri Jaswir kepada wartawan, kemarin.

Ia bahkan mengatakan, hanya gara-gara orangtua kurang membayar Rp5.000 dari Rp605.000 yang harus dibayarkan, pihak sekolah tidak mau menerima anaknya.

Fendri lantas mengeluarkan bukti berupa dua lembar surat resmi ditandatangani langsung oleh kepala sekolah masing-masing tentang pemberitahuan biaya daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan naik kelas. Satu surat dikeluarkan SMPN 1 Pekanbaru dan satu lagi SMAN 6 Pekanbaru.

Surat SMPN 1 Pekanbaru dengan nomor 422/SMPN.01/2009 tersebut, menyebutkan dana dipungut bervariasi tersebut dimaksudkan untuk kelancaran administrasi di sekolah setelah kenaikan IX, VIII, SBI dan Akselerasi dengan penyebutan uang komite. Dan dipertegas pula, bagi siswa yang tidak mendaftar ulang berarti telah mengundurkan diri dari SMPN 1 Pekanbaru.

Besarannya siswa kelas IX Reguler membayar Rp170.000, kelas IX dan VIII Bilingual membayar Rp755.000, siswa VIII Reguler membayar Rp239.000 dan Siswa VIII Akselerasi membayar Rp905.000.

Sementara surat resmi SMAN 6 Pekanbaru khusus kelas XI diharuskan membayar uang senilai Rp721.000. Rincian di antaranya, uang komite Rp300.000, komputer Rp120.000, internet Rp105.000, OSIS Rp100.000, Pustaka Rp36.000, Mading Rp10.000 dan Klasix dan HUT SMAN 6 Rp30.000.

Fendri menilai, apapun alasannya, disaat sudah dinyatakan sekolah gratis saat ini tidak ada lagi pungutan apapun. Kalaulah ada kelas Akselerasi atau apapun namanya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu.

‘’Ada dana BOS, ada dana lainnya, bantuan untuk Laboratorium. Tidak ada lagi namanya pungutan lainnya. Contohnya di SMPN 25, tidak ada satupun pungutan untuk kenaikan kelas ini. Saya tanyakan langsung. Percuma Wali Kota kampanyekan sekolah gratis atau murah sementara sekolah tetap saja memungut. Kita minta Wali Kota pecat kepala sekolah (Kasek) yang tetap memungut karena ini tidak bisa dibiarkan,’’ tegasnya.

Konfirmasi Sekolah
Kepala SMAN 6 Pekanbaru, Wan Marjohan, ketika dikonfirmasi seputar tuduhan adanya pungutan tersebut membantah kalau biaya tersebut dipungut begitu saja oleh sekolah. ‘’Memang ada daftar biaya itu, tapi itu bukan keputusan yang dibuat kepala sekolah. Yang membuat itu Komite Sekolah yang dirapatkan bersama-sama oleh orang tua. Saya mohon betul lah, bukan kami yang membuat uang sebesar itu, tapi kesepakatan bersama orangtua melalui Komite Sekolah,’’ sebut Wan Marjohan mencoba meluruskan.

Ketua Komite Sekolah SMAN 6 Pekanbaru Ramli Husin juga membenarkan statement yang disampaikan Wan Marjohan. Bahkan ia katakan, jika ada orangtua yang keberatan, silakan mengadu ke Komite Sekolah. ‘’Nanti kita pertimbangkan,’’ ujarnya, kemarin.

Wan Marjohan juga menambahkan, sekolah tidak bermaksud memberatkan orangtua siswa, karena dia juga memahami kondisi perekonomian saat ini juga kurang baik. Karena itulah, Komite Sekolah juga sudah menyepakati untuk pembayarannya bisa diangsur per bulan, bukan dibayar lunas saat pendaftaran siswa.

‘’Kami memahami juga situasi itu, makanya kami memberikan keringanan seperti itu,’’ sebut Wan Marjohan.

Sementara itu, terkait dugaan adanya pungutan kepada siswa yang hendak masuk, ia menuding hal tersebut ulah para siswa yang tidak diterima pada saat PSB lalu. Diakuinya SMAN 6 Pekanbaru menerima 28 siswa tempatan, tanpa memperhitungkan nilainya. Hal ini dikarenakan Peraturan Wali Kota yang mengatakan tersedianya kuota sepuluh persen untuk siswa tempatan.

Pada hari Senin (6/7), cerita Wan Marjohan, terdapat siswa yang membatalkan pendaftaran ulangnya dikarenakan mendengar isu adanya pembayaran sebesar Rp721 ribu tersebut. ‘’Makanya pada Selasa (7/7), ia datang bersama orangtuanya. Namun pendaftaran ulang sudah ditutup. Tetapi pihak sekolah memberi pertimbangan, batas toleransi tiga hari ke depan,’’ ujarnya.

Ia katakan, SMAN 6 Pekanbaru belum membicarakan masalah keuangan. Menurutnya, pembayaran mulai dilakukan satu bulan setelah siswa baru tersebut belajar.

Sebagai gambaran, menurut dia, untuk siswa yang hendak memasuki semester baru, setakat ini baru beberapa orang saja yang membayar, sedangkan sisanya belum. ‘’Sekarang kan anak-anak sedang libur, jadi belum banyak yang membayar,’’ jelas dia.

Bantahan juga dilontarkan Kepala SMPN 1 Pekanbaru Hamdani. Ia mengatakan, pemungutan siswa tidak pernah dilakukannya maupun pihak lain yang terkait sekolah. ‘’Saya sendiri telah melakukan pengecekan terhadap pihak guru dan mereka terbukti tak pernah melakukan pemungtan biaya apapun. Dan di sekolahpun siswa baru tak di kenakan biaya apapun,’’ katanya.

Kepala SMAN 5 Pekanbaru Ali Anzwir juga mengutarakan hal serupa. ‘’Jangankan sebesar Rp1 juta, Rp50 saja siswa PSB tak pernah dilakukan pemungutan biaya, jangan hanya menuduh tapi harus ada bukti yang benar,’’ ujarnya.

Otonomi Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Yuzamri Yakub dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan dengan ringan bahwasannya penyelenggaraan PSB dan kenaikan kelas sudah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ia tidak memberikan penjelasan secara gamblang apakah tindakan sekolah memungut biaya kenaikan kelas tersebut menyalahi aturan atau tidak.

‘’Kita akan mencari tahu dulu mengenai informasi tersebut, benar atau tidaknya. Jika terbukti menyalahi ketentuan, maka bisa dikenakan sanksi. Sanksinya mulai dari moral atau lebih berat lagi,’’ ujar Yuzamri.

Daftar Ulang Siswa Baru
Pungutan bentuk lainnya yang dilakukan sekolah adalah biaya daftar ulang bagi siswa baru. Seperti yang dilakukan di SMAN 12 Pekanbaru. Bagi siswa baru dikenakan biaya sebesar Rp300 ribu.
Menurut Wakil Kepala bidang Kesiswaan SMAN 12 Pekanbaru Suprapto SPd, masalah uang Rp300 ribu yang dimintakan pihak sekolah itu digunakan dengan rincian Rp200 ribu untuk pembayaran SPP selama dua bulan yaitu Juli dan Agustus. Sementara Rp100 ribu lagi untuk pembayaran perpusatakaan.

Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru H Addauri kepada Riau Pos mengatakan, dari informasi yang diperolehnya dari kepala SMAN 12, pungutan tersebut memang ada, namun bukan termasuk dalam proses PSB. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan dan persiapan penunjang sekolah para siswa.

‘’Pungutan tersebut sifatnya tidak dipaksakan secara langsung kepada orang tua murid, namun bisa dibayar secara bertahap untuk menunjang kelancaran kegiatan sekolah yang dianjurkan kepada siswa yang telah dinyatakan lulus,’’ ujarnya sambil menambahkan jika ada informasi atau keluhan-keluhan, masayarakat hendaknya melapor ke komite sekolah.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru M Fadri, sesuai aturan, satu bulan pertama pihak sekolah dilarang untuk memungut biaya sepersen pun dari orangtua siswa baru.

Tambah Fadri, kalau ada rencana anggara biaya sekolah (RABS) yang ditetapkan oleh pihak sekolah, baru bisa diberlakukan satu bulan berikutnya. ‘’Kalau ada sekolah yang melanggar aturan yang ada supaya Pemko secepatnya menindaklanjutinya. Kalau aturan dibuat, tentu harus ditaati. Jika perlu, kalau faktanya benar sekolah tersebut melanggar, harus diberi sanksi.’’ jelas Fadri.

Warga Kembali Datangi SMAN 12
Di SMAN 12 Pekanbaru, masalah tak hanya soal pungutan. Warga tempatan, kemarin masih mempersoalkan masalah PSB yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, dibanding dengan sekolah negeri yang lain, pengumuman PSB di SMAN 12 hanya mencantumkan nama siswa yang diterima. Sedangkan nomor pendaftaran, nilai rapor, nilai US, nilai UN dan termasuk nilai akhir siswa yang bersangkutan tidak diumumkan.

Hal ini memicu ketidakpuasan warga tempatan, terutama anak mereka yang tidak masuk sekolah tersebut. Kemarin, puluhan warga kembali mendatangi sekolah untuk meminta keterangan dari pihak sekolah.

‘’Pihak sekolah mengumumkan tertutup makanya susah untuk mencari nilai yang tertingi dan terendah padahal sekolah lain melampirkan secara terbuka,’’ ucap Jay (78), salah satu warga tempatan.

Hal yang sama juga diutarakan Linda. Anaknya bernama Arif Hidayat juga tidak lulus padahal nilainya 7,9. Tambahnya lagi seluruh kelengkapan mulai dari kartu keluarga (KK) dan akte keluarga semuanya lengkap. ‘’Kalau bisa permintaan kami dari warga supaya sekolah lebih terbuka pada saat pengumuman,’’ katanya.

Wakil Kepala bidang Kesiswaan Suprapto SPd kepada Riau Pos mengatakan, pihaknya dalam mengumumkan hasil PSB pada prinsipnya sama dengan sekolah yang lain.
‘’Semuanya mengacu ke aturan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota,’’ kata Surapto, kemarin. Ia juga menjelaskan, sekolahnya menerima siswa baru dengan nilai tertinggi 8,59 dan nilai terendah 7,98. Tahun ini dari 900 pendaftar, yang diterima hanya 288 orang dengan klasifikasi anak tempatan 28 orang, 17 orang siswa yang tinggal kelas, 4 siswa berprestasi, 4 orang anak guru, dan sisanya 221 orang dari siswa yang masuk umum.(cr3/cr4/cr6/cr8/hpz/bud/yls)

====================

No comments ah! hanya berbagi informasi

Berita Pendidikan (kompas)

Dicari, Sosok Mendiknas Yang Ideal!
shutterstock
Ilustrasi: "Dan seorang Mendiknas harus bertindak sebagai seorang manajer bukan birokrat, agar memberikan kesempatan kepada orang-orang di bawahnya untuk menyatakan pendapat ataupun memberi saran mengenai pendidikan," lanjut Tilaar.
/
Artikel Terkait:

* Pendidikan Nasional Tidak Berkonsep!
* Memperebutkan Mendiknas

Selasa, 7 Juli 2009 | 16:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden 2009 yang semakin dekat menjanjikan sebuah perubahan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Siapapun yang terpilih nantinya diharapkan dapat meletakkan orang-orang yang tepat dalam kabinetnya.

Harapan itu mengemuka dalam diskusi 'Mencari Profil Ideal Menteri Pendidikan Nasional' yang digelar oleh Education Forum di Jakarta, Selasa (7/7). Diskusi menghadirkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dan pengamat pendidikan Darmaningtyas.

Pada Pilpres 2009 tersebut, salah satu yang menjadi sorotan dalam kabinet yang akan dibentuk adalah keberadaan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Hal itu dikarenakan posisinya seringkali dipolitisasi, sehingga timbul politisasi pendidikan yang berdampak pada berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya.

Menurut Guru Besar UNJ Prof. H.A.R. Tilaar ada beberapa kriteria yang seharusnya dimiliki oleh Mendiknas. Pertama, ujar Tilaar, Mendiknas harus seorang nasionalis yang paham betul berbagai hal yang diamanatkan oleh UUD 1945.

"Kriteria kedua Mendiknas harus mempunyai visi yang jauh ke depan karena pendidikan akan berdampak pada masa depan, dan yang ketiga Mendiknas harus mempunyai visi mengenai pendidikan itu sendiri," ujar Tilaar.

Kriteria lainnya, tambah Tilaar, visi mengenai pendidikan harus berdasarkan kebudayaan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Mendiknas pun sebaiknya berasal dari non-partai agar tidak ada politisasi pendidikan.

"Dan seorang Mendiknas harus bertindak sebagai seorang manajer bukan birokrat, agar memberikan kesempatan kepada orang-orang di bawahnya untuk menyatakan pendapat ataupun memberi saran mengenai pendidikan," lanjut Tilaar.

Selain kriteria di atas, Mendiknas juga harus memiliki latar belakang pendidikan formal dan memahami dunia pendidikan. Terakhir, kata Tilaar, seorang Mendiknas juga harus menganut ideologi pendidikan yang progresif.

"Agar dia dapat mengatasi segala permasalahan di dunia pendidikan, termasuk masalah politisasi pendidikan," tegasnya.

M1-09
sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/07/16192410/dicari.sosok.mendiknas.yang.ideal.

QUICK COUNT VS SURVEY PILPRES 2009 (2)

Sudah ada rupanya Quick count di detik.com : (13.55 WIB)

LSI (1)
Mega-Prabowo: 19.23 %
SBY-Boediono: 52.48 %
JK-Wiranto: 28.29 %

LSI (1)
Mega-Prabowo: 20.55 %
SBY-Boediono: 53.25 %
JK-Wiranto: 26.20 %

LRI
Mega-Prabowo: 26.43 %
SBY-Boediono: 49.14 %
JK-Wiranto: 24.42 %

LP3ES
Mega-Prabowo: 20.99 %
SBY-Boediono: 50.05 %
JK-Wiranto: 28.96 %

sumber: detik.com


Hasil Survey pra pilpres:

LSI
Mega-Prabowo: 18 %
SBY-Boediono: 70 %
JK-Wiranto: 7 %
Belum memilih: 5 %

LRI
Mega-Prabowo: 20 %
SBY-Boediono: 33 %
JK-Wiranto: 29 %
Belum memilih: 18 %

LSN
Mega-Prabowo: 11.8 %
SBY-Boediono: 67.10 %
JK-Wiranto: 6.7 %
Belum memilih: 10.9 %

LP3ES
Mega-Prabowo: 9.7 %
SBY-Boediono: 54.9 %
JK-Wiranto: 6.8 %
Belum memilih: 27 %

mana yang mendekati?

QUICK COUNT VS SURVEY PILPRES 2009

Heboh quick count "kepagian" di TVOne jadi berita paling menarik pada pilpres kali ini. Belum jelas hasil QC masing-masing, kita tunggu aja...

Nanti bandingkan dengan hasil survey pilpres di bawah ini:


LSI
Mega-Prabowo: 18 %
SBY-Boediono: 70 %
JK-Wiranto: 7 %
Belum memilih: 5 %

LRI
Mega-Prabowo: 20 %
SBY-Boediono: 33 %
JK-Wiranto: 29 %
Belum memilih: 18 %

LSN
Mega-Prabowo: 11.8 %
SBY-Boediono: 67.10 %
JK-Wiranto: 6.7 %
Belum memilih: 10.9 %

LP3ES
Mega-Prabowo: 9.7 %
SBY-Boediono: 54.9 %
JK-Wiranto: 6.8 %
Belum memilih: 27 %

Tuesday, July 07, 2009

KTP untuk Pilpres 2009

Perubahan peraturan yang cukup signifikan ditengah hebohnya berita carut-marut DPT -di lapangan juga sepertinya seperti itu- KTP boleh digunakan untuk memilih. Ehm... ke depan kalau tetap dipertahankan berarti ada PR buat pemerintah untuk "merapikan" administrasi kependudukan negeri ini. Masa sih hari gini gak bisa, atau gak mau? BTW. ada yang dirugikan gak ya dengan keputusan ini sekarang dan ke depannya? ini berita terkait - situs MK ko gak bisa dibuka ya?-

MK menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak suara dengan menunjukkan KTP atau paspor bagi warga di luar negeri. Berikut ketentuan yang diputuskan MK:

1. Warga negara Indonesia bisa menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku bagi warga Indonesia di luar negeri
2. KTP harus dilengkapi kartu keluarga dan identitas sejenisnya
3. Penggunaan hak pilih KTP hanya bisa digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai alamat yang tertera di KTP
4. Warga Indonesia yang disebutkan di angka 3, sebelum menggunakan hak pilih, terlebih dulu harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat
5. Warga Indonesia yang menggunakan paspor atau KTP, harus mencontreng paling cepat 1 jam sebelum pemungutan suara selesai.



===============
sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/06/234158/1160176/700/tak-ada-lagi-alasan-tuding-incumbent-rekayasa-dpt

Senin, 06/07/2009 23:41 WIB
KTP Sah Buat Nyontreng
Tak Ada Lagi Alasan Tuding Incumbent Rekayasa DPT
Luhur Hertanto - detikPemilu


Jakarta - Keputusan MK membolehkan penggunaan KTP dan pasport sebagai indentitas calon pemilih otomatis menguatkan SBY-Boediono. Tidak ada lagi alasan melontarkan tudingan negatif soal DPT kepada SBY.

Demikian tanggapan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim SBY-Boediono, Bima Arya, tentang putusan MK. Hal ini disampaikannya melalui telepon, Senin (6/7/2009).

"Dengan demikian tidak ada lagi kecurigaan bahwa incumbent merekayasa DPT. Putusan ini menguatkan kubu SBY-Boediono karena tidak ada lagi tuduhan negatif tentang soal DPT," ujar dia.

Keputusan MK harus diapresiasi karena merupakan terobosan berani dan sah untuk menjamin hak politik rakyat. Sekaligus juga menguatkan legitimasi pasangan pemenang Pilpres 2009.

Tinggal bagaimana menjawab kekhawatiran akan ada mobilisasi suara lewat KTP dan pasport palsu. Perlu prosedur ketat demi memastikan bahwa kartu indentitas yang digunakan adalah sah dan dan hanya boleh memilih di TPS yang sesuai alamat, serta daftar terlebih dahulu.

Peringatan sama juga disampaikan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum. Harus ada sejumlah syarat teknis yang konsisten dan tegas atas pelaksanaan putusan MK di lapangan.

"Jangan ada yang main-main, terutama oleh faktor pengaruh penguasa lokal," kata mantan anggota KPU ini

Lebih lanjut Anas berharap putusan MK dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas legitimasi politik pada pilpres 2009. Apa pun hasil Pilpres 2009 harus lapang dada diterima semua pasangan kontestan dan tidak perlu lagi mempermasalahkan DPT yang hanya akan memperkeruh suasana politik.

"Politisasi DPT sudah kehilangan argumentasi. Kami berharap semua pihak menyongsong pemungutan suara dengan cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kompetisi pilpres," tandasnya. (lh/mok).

======================

sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/07/07/001345/1160178/700/kpu-terapkan-aturan-teknis-pencontrengan

Selasa, 07/07/2009 00:13 WIB
KTP Sah Buat Nyontreng
KPU Terapkan Aturan Teknis Pencontrengan
Shohib Masykur - detikPemilu


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Bagaimana pelaksanaan teknisnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

Usai menggelar rapat pleno, KPU menjelaskan tata cara penggunaan dua kartu identitas tersebut dalam pilpres. Hal ini diterangkan oleh anggota KPU Andi Nurpati di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).

Bagi yang di dalam negeri, hanya dengan menunjukan KTP, pemilih dapat segera mencontreng pilihannya. Hanya saja, KTP tersebut harus disertai dengan Kartu Keluarga.

"Penggunaan KTP itu dibatasi hanya berlaku di TPS dalam wilayah RT/RW di mana yang bersangkutan dalam KTP nya," tambah Andi.

Sebelum menggunakan hak pilihnya, pemilih juga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS. Pemilih baru bisa mencontreng sesudah pukul 12.00 WIB.

"Sesuai dengan putusan MK yang mengatakan pemilih bisa memilih satu jam sebelum pemungutan suara selesai, untuk dalam negeri selesai pukul 13.00 WIB," paparnya.

Tidak usah khawatir kehabisan surat suara. KPU telah mengambil 3 langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Yang pertama berasal dari surat suara cadangan yang jumlahnya 2 persen dari jumlah DPT. Kedua, pemilih KTP juga bisa memakai surat suara yang pemilihnya tidak hadir di TPS.

Jika di TPS setempat telah habis, pemilih bisa dialihkan ke TPS dalam RT atau RW sekitarnya. Yang terakhir, KPPS melalui PPS bisa mendapatkan surat suara dari luar desa yang bersangkutan melalui proses berita acara penyerahan dan penerimaan surat suara yang diketahui oleh PPS atau PPLN.

"Selama ini berdasarkan pengalaman kita belum ditemukan TPS yang menggunakan 100 persen surat suaranya," jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Andi kembali menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan cetak ulang surat suara. "Oleh karena itu KPU tidak melakukan pencetakan surat suara tambahan," tutupnya.

Sedangkan untuk WNI yang berada di luar negeri, KPU memberi kewenangan kepada KPPSLN untuk mengubah jam pemungutan suara agar disesuaikan dengan kondisi setempat. ( mok / mok )

===============

Monday, July 06, 2009

(H-3) Bagaimana Hasil Survey Pilpres 2009

Masih ada 3 hari menjelang pemilu presiden 2009, hunting informasi survey menjelang pemilu yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga berikut ini hasilnya:

LSI
Mega-Prabowo: 18 %
SBY-Boediono: 70 %
JK-Wiranto: 7 %
Belum memilih: 5 %

LRI
Mega-Prabowo: 20 %
SBY-Boediono: 33 %
JK-Wiranto: 29 %
Belum memilih: 18 %

LSN
Mega-Prabowo: 11.8 %
SBY-Boediono: 67.10 %
JK-Wiranto: 6.7 %
Belum memilih: 10.9 %

LP3ES
Mega-Prabowo: 9.7 %
SBY-Boediono: 54.9 %
JK-Wiranto: 6.8 %
Belum memilih: 27 %


Kita liat nanti hasil QC dan realcountnya... yo!

Tunjangan Kesra Guru Riau 2009

sumber:http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=16593

Senin, 06 Juli 2009 , 08:19:00
Rp96 Miliar untuk Kesejahteraan Guru Riau

PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Riau 2009, mengalokasikan dana sebesar Rp96 miliar untuk pembayaran dana kesejahteraan guru se-Provinsi Riau. Dana tersebut sesuai jadwal, akan dibayarkan pekan pertama Ramadan nanti.

Dana sebesar Rp96 miliar ini, diperuntukkan bagi sebanyak 38.070 orang berstatus PNS, dan 66.756 guru berstatus non PNS. Dengan asumsi masing-masing guru PNS menerima Rp1,2 juta per orang, sedangkan non PNS Rp750 per orang.

Jelang pencairan dana, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota se-Provinsi Riau, didesak agar segera mengirimkan data guru-guru penerima dana kesejahteraan 2009.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik Provinsi Riau Nurliah, ditemui akhir pekan lalu menyebutkan, saat ini baru enam dari 11 kabupaten/kota di Riau yang mengirimkan data guru yang bertugas di daerah masing-masing. Enam kabupaten/kota tersebut jelas Nurliah, yakni Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Pelalawan dan Siak. Sedangkan selebihnya belum mengirimkan.

‘’Kami berharap kabupaten/kota yang belum mengirimkan datanya agar bergegas menyampaikan data yang kami minta, demi kelancaran proses pencairan dana Kesra agar tepat waktu,’’ imbau Nurliah.

Dikatakan pula, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan pengiriman data guru tersebut kepada kabupaten/kota pada 25 Maret lalu. Dalam surat tersebut kepada kabupaten/kota di-deadline harus mengirimkan datanya paling lama pada 1 Mei lalu. Hanya saja, sampai saat ini baru enam kabupaten/kota saja yang meresponnya. Sedangkan selebihnya belum mengirimkan data.

Terkait besaran dana yang akan diterima guru tersebut, diakui Nurliah itu baru asumsi. ‘’Kepastiannya nanti akan menyesuaikan dengan jumlah guru. Bisa jadi seperti tahun lalu, dana yang diterima akan mengalami pengurangan, karena jumlah guru yang didaftarkan menerima Kesra melebihi target,’’ ungkapnya.

Tahun lalu, dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp90 miliar. Masing-masing guru, bagi yang berstatus PNS menerima Rp1,1 juta per orang, sedangkan non PNS Rp600 ribu per orang. ‘’Jumlah ini pulalah yang diasumsikan akan menerima dana Kesra tahun ini,’’ jelasnya.(kaf)

Friday, July 03, 2009

70 Santri Dapat Beasiswa IPB

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/03/14523156/70.Santri.Peroleh.Beasiswa.Masuk.IPB.


70 Santri Peroleh Beasiswa Masuk IPB
DONNY SOPHANDI/METRO BANJAR
Ilustrasi: Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk kelima kalinya menerima 70 santri berprestasi dari seluruh Indonesia yang meraih beasiswa santri berprestasi dari Departemen Agama untuk masuk IPB melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).
/
Artikel Terkait:

* Teliti Mi Instan Jagung, IPB Juara Tiga Dunia!
* Asyik, Beasiswa Menarik untuk Calon Mahasiswa IPB!
* Wah, Mahasiswa Malaysia Datangi IPB

Jumat, 3 Juli 2009 | 14:52 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk kelima
kalinya menerima 70 santri berprestasi dari seluruh Indonesia yang meraih beasiswa santri berprestasi dari Departemen Agama untuk masuk IPB melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

Juru Bicara IPB, Ir Henny Windarti, MSi menjelaskan di Bogor, Jumat (3/7), sebanyak 70 calon mahasiswa IPB dari pondok pesantren (Ponpes) itu diwajibkan mengikuti pra universitas di IPB selama dua bulan sebelum memasuki perkuliahan reguler.

Ketua Tim BUD IPB, Dr Ir Ibnul Qayim menambahkan, kegiatan pra universitas itu bertujuan untuk memperkenalkan IPB lebih dini dan meningkatkan kemampuan adaptasi untuk menjadi mahasiswa IPB. Menurutnya, program itu merupakan kegiatan matrikulasi yang bersifat wajib bagi calon mahasiswa BUD dari Depag dan menjadi pertimbangan atas kelayakan keberlanjutan peserta untuk studi di IPB.

Mata kuliah yang diikuti dalam program matrikulasi adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dia mengatakan, tahun 2009 ini adalah tahun kelima IPB menerima mahasiswa BUD dari Depag. IPB menambah kuota dari tahun lalu sebanyak 60 mahasiswa menjadi 70 mahasiswa pada tahun ini.

"Jika dibandingkan dengan prestasi mahasiswa BUD dari instansi lain, mahasiswa BUD dari Depag terbaik sehingga IPB menambah kuota setiap tahunnya," katanya. Ditambahkannya, tahun lalu mahasiswa BUD dari Depag ada yang diberangkatkan ke Beijing, China, dalam rangka "Student Summit".

LTF
Sumber : Antara

Thursday, July 02, 2009

BERITA PAUD

sumber: PNFI.depdiknas.go.id

Iklan Pendidikan Gratis Susahkan Guru PAUD
Selasa, 26 Mei 2009 13:03 WIB 0 Komentar

DENPASAR--MI: Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Denpasar, Ida Ayu Wedawati mengemukakan, iklan pendidikan gratis di sejumlah stasiun televisi saat ini cenderung menyusahkan guru PAUD.

"Kami ini diprotes oleh masyarakat karena masih menarik uang dari orang tua. Kalau seperti itu, kan susah kami. Lembaga PAUD ini banyak dikelola sendiri atau yayasan tanpa bantaun dari pemerintah," katanya saat ditemui di kawasan Sanur, Kota Denpasar, Selasa (26/5).

Kepala Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Werdhi Kumara, Sanur Kauh, Denpasar Selatan yang juga Wakil Ketua Himpaudi Provinsi Bali itu mengemukakan, pengelola pendidikan anak-anak yang tergolong 'usia emas' itu tidak mungkin tidak memungut dana dari orang tua.

"Untuk biaya operasional sekolah dan honor guru, kalau tidak menarik dana dari orang tua, dari mana lagi. Orang tua banyak protes setelah melihat iklan TV itu. Saya bilang pada orang tua, tanya ke TV-nya saja," kata lulusan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Menurut dia, seharusnya di iklan itu dicantumkan secara jelas bahwa yang digratiskan adalah pendidikn formal dari SD hingga SMP atau yang dikenal dengan wajib belajar (wajar) sembilan tahun.

"Kalau tidak dicantumkan secara jelas seperti itu, maka iklan gratis tersebut sama saja dengan membodohi masyarakat. Jangan bodohi masyarakat dengan iklan. Antara iklan di TV dengan kenyataan di masyarakat itu memang beda," katanya.

Selain iklan gratis, katanya, para orang tua juga tidak sedikit yang bertanya mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang juga sering muncul di media, khususnya televisi. Padahal BOS hanya diperuntukkan untuk pendidikan formal, sedangkan PAUD tidak ada.

"Ini kenyataan yang terjadi. Padahal seharusnya, lembaga PAUD ini lebih diperhatikan karena merupakan pendidikan yang sangat dasar untuk membentuk anak. Anak usia PAUD, 0-6 tahun ini adalah usia emas yang harus mendapatkan perhatian," ujarnya. (Ant/OL-04)

BERITA PAUD

sumber: http://www.pnfi.depdiknas.go.id/publikasi/read/20070307124803/Pengajar-PAUD-Honornya-Rp-50-Ribu-Sebulan.html

Pengajar PAUD Honornya Rp 50 Ribu Sebulan
07/03/2007 - 12:48:03 | Read 2,544 Time(s)

"" Sulit dipercaya! Ternyata masih ada pengajar PAUD yang berhonor Rp 50 ribu sebulan. Tengok saja ke desa-desa di Jawa Tengah.... ""

Sulit dipercaya! Ternyata masih ada pengajar PAUD yang berhonor Rp 50 ribu sebulan. Tengok saja ke desa-desa di Jawa Tengah. Di sana, para pengajar PAUD, paling tinggi menerima honor Rp 100 ribu per bulan. Bahkan ada yang hanya menerima Rp 50 ribu sebulan. Padahal semua orang tahu beban tugas mereka cukup berat.

artikel0703033.gifKenyataan tersebut tentu cukup memprihatinkan. Jumlah nominal tersebut tentu mengenaskan dan tidak sebanding dengan dedikasi yang mereka berikan. Untuk menjaga program PAUD di Jawa Tengah, Himpaudi mengeluarkan imbauan pemkab/pemkot dapat memberikan bobot perhatian lebih dengan meningkatkan kesejahteraan para tenaga pengajar PAUD.

Pada 2006 lalu program PAUD di Jateng menerima kucuran dana dari APBN sebesar Rp 6,6 miliar serta dari Pemprov senilai Rp 3,6 miliar. Namun, mengingat wilayah cakupannya yang luas, dana tersebut tetap saja terasa kecil, katanya.

Penanggung Jawab PAUD Provinsi Jawa Tengah Joko Hartanto mengantakan, sejak pertama kali diperkenalkan hingga sekarang, perkembangan PAUD di Jateng sudah makin mantap.

Banyak daerah dengan dukungan pemkab/pemkot setempat beramai-ramai mendirikan lembaga PAUD. Hingga akhir 2006 lalu, di Jateng tercatat sudah berdiri sekitar 2.171 lembaga PAUD.

Miskin Kreativitas

artikel0703034.gifKesejahteraan yang rendah ternyata membawa dampak negatif pada banyak hal. Sebut saja kreativitas guru.

Kini cukup santer keluhan bahwa pengajar PAUD di daerah ini miskin kreativitas. Kenyataan inilah yang menjadi kendala program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Tengah. Akibatnya tentu bisa diduga: program PAUD belum terpacu.

Kendala itu terrutama dijumpai di desa-desa. Cukup banyak pengjajar yang mengalami krisis kreativitas. Padahal di sana, potensi anak usia dininya tinggi.

Kondisi yang memilukan,” ujar Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Jawa Tengah, Nila Kusumaningtyas. Namun, katanya betapa pun kondisinya demikian, tapi tapi harus tetap disemangati. Pasalnya PAUD merupakan program nasional yang sangat strategis, khususnya dalam pembangun SDM berkualitas di masa depan.

Karena miskin kreativitas itulah para tenaga pengajar pun sering terjebak pada pola pembelajaran klasikal. Artinya pengajar cenderung menempuh jalan pintas dengan menekan anak agar bisa selekasnya menguasai calistung (baca, tulis, dan berhitung).

Padahal cara semacam itu dapat mengekang atau bahkan menjerumuskan anak. Kata Nila, dengan pola klasikal, anak-anak cenderung mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam belajar manakala mereka kelak sudah duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar (SD).

Mengubah pola klasikal dalam pembelajaran di lembaga PAUD memang tidak gampang. Karena itu, untuk memacu kreativitas di kalangan pengajar, pihaknya kini rutin menggelar program-program pelatihan bekerja sama dengan masing-masing pemkab/pemkot se- Jateng.

Pelatihan seperti ini sudah sangat mendesak, mengingat kebanyakan tenaga pengajar di lembaga PAUD hanya berijazah SMA, kata dia.

Tentu saja kelemahan pengajar tersebut bisa ditimpakan semuanya pada mereka program tersebut lambat karena tingkat kesejahteraan para pengajarnya masih di bawah standar. Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya wadah yang secara spesifik memberikan perlindungan dan pembinaan bagi tenaga pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal (PNF).


Penulis: wartaplus

BERITA PAUD

sumber: http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=42880

Insentif Tenaga Pendidik PAUD Belum Cair
By redaksi
Jumat, 12-Juni-2009, 07:47:00 53 clicks Send this story to a friend Printable Version
SERANG – Dana insentif dari pemerintah pusat yang akan diberikan kepada 309 dari 524 tenaga pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Serang belum cair. Dana insentif ini Rp 1,2 juta per tahun per orang.


Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Serang Imas Farida mengatakan, tahun ini pihaknya mengajukan 309 tenaga pendidik PAUD ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana insentif. “Tapi sampai sekarang, dana tersebut belum cair. Dana intensif itu dari pemerintah pusat. Sedangkan dana dari Pemkot Serang belum ada,” ulas Imas di sela-sela acara Pelepasan Anak Didik PAUD tahun ajaran 2008/2009 se Kota Serang di lobi Puspemkot Serang, Kamis (11/6) pagi.
Pelepasan sekitar 1.300 anak didik dari 96 lembaga pendidikan PAUD di Kota Serang itu juga dihadiri Walikota Serang Bunyamin beserta istrinya, Dharmawati. Selain itu, Asda III Pemkot Serang Mulyana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Hafidi ZA, Pembina PAUD Kota Serang Ade Rossi Chaerunissa, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Serang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Serang.
Saat ini, tenaga pendidik PAUD hanya menerima honor dari lembaga PAUD tempat mengajar. Besar honornya berbeda, tergantung dari lembaga PAUD yang bersangkutan. “Saya berharap para tenaga pendidik PAUD dapat ikhlas menjalankan tugas mereka tanpa melihat honor,” tuturnya.
Ia mengatakan, minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD semakin meningkat. Hal itu dapat terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga PAUD di Kota Serang yang tadinya 62 lembaga menjadi 139 lembaga. Biaya pendidikan PAUD juga berbeda-beda tergantung dari letak daerah.
Kata dia, jika anak usia 1 sampai 5 tahun tidak diikutsertakan dalam PAUD karena menurutnya usia tersebut adalah masa yang disebut dengan masa golden age yaitu masa-masa mencontoh dan mencerna, “Sayang sekali jika anak usia golden age ini tidak ikut PAUD,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Bunyamin mengatakan, PAUD sangat penting bagi masa depan anak. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. “Mari kita sepakati untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas dan berkepribadian baik. Jangan sayang melakukan sesuatu untuk anak,” lanjutnya.
Kata dia, yang tidak kalah penting, anak yang berusia di bawah lima tahun seharusnya diberikan pendidikan, pengetahuan dan pembinaan.
Beberapa prosesi dilakukan seperti proses pemberian ikatan bunga dan pengalungan bunga oleh peserta didik kepada Bunyamin, disusul dengan penampilan tari, marchingband, dan foto bersama. (cr-2)
sumber: http://www.malangpostnews.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4837:paud-digerojok-dana-pembinaan&catid=47:agropolitan&Itemid=75

PAUD Digerojok Dana Pembinaan
Wednesday, 17 June 2009 12:07
BATU-Pengajar dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu semakin diperhatikan. Bulan depan, anggaran pembinaan kelembagaan PAUD sebesar Rp 5 juta per lembaga dicairkan. Sedangkan alokasi anggaran peningkatan mutu guru PAUD sejumlah Rp 100 juta sudah siap cair.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Mariaji menjelaskan, dana pembinaan kelembagaan PAUD sebesar Rp 5 juta dianggarkan oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Anggaran penguatan lembaga itu digunakan untuk pengadaan berbagai sarana penunjang. Seperti alat permainan edukasi hingga perbaikan administrasi lembaga PAUD.
“Dari 89 lembaga PAUD di Kota Batu, tahun ini terdapat 28 lembaga PAUD yang mendapat bantuan penguatan lembaga. Bulan Juli depan, dananya sudah bisa dicairkan,’’ jelasnya disela-sela pelantikan Forum Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini dan pengurus Himpaudi Kota Batu di Bina Praja, kemarin.
Dipaparkan, bantuan dana penguatan lembaga itu diberikan secara bergiliran kepada semua lembaga PAUD yang ada di Kota Batu.Bila Pemprov Jatim memberi bantuan dana penguatan lembaga, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran peningkatan mutu guru PAUD. Tahun ini, melalui APBD Kota Batu, dialokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk peningkatan mutu guru.
“Bentuk peningkatan mutu guru seperti pelatihan dan berbagai kursus-kursus yang diberikan kepada guru PAUD. Alokasi anggarannya sudah ada dan menunggu usulan kegiatan,” paparnya. Saat ini dari 89 PAUD di Kota Batu, terdapat 297 guru. Jumlah peserta didik yang belajar di PAUD sebanyak 1800 murid. Mereka terdiri dari anak usia dua hingga empat tahun.
Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko melantik pengurus Forum Pemerhati, Pendidikan Anak Usia Dini Kota Batu periode tahun 2009-2013, kemarin. Forum ini diketuai Ketua TP PKK, Dewanti Rumpoko. Bersamaan itu dilantik pula pengurus Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) periode 2009-2013 dengan ketuanya Taufik Abdul Rauf. (van/nug)

BERITA PAUD (3)

sumber:http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=60937

[ Selasa, 27 Januari 2009 ]
Syarat Pendirian PAUD Diperketat
JEMBER - Menjamurnya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jember, membuat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jember mulai memperketat syarat pendirian paud. Ini punya maksud agar tidak semua orang atau lembaga bisa mendirikan lembaga PAUD.

Menurut Ketua Himpaudi Jember Dewi Karyaningtyas, syarat pertama yang harus dipenuhi orang atau lembaga yang ingin mendirikan PAUD adalah lokasi pendirian. "Lokasi ini penting diperhatikan, agar tidak menimbulkan penumpukan lembaga PAUD di satu wilayah," terangnya.

Minimal dalam radius 100 sampai 200 meter di lokasi yang akan didirikan PAUD, tidak ada lembaga PAUD lain, seperti playgroup, TK, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak. "Jika sudah ada maka harus mencari lokasi lain yang lebih memenuhi syarat," ujarnya.

Tidak diizinkannya sebuah lembaga baru berdiri jika sudah ada lembaga sejenis, lanjut dia, semata untuk menciptakan pendidikan yang merata dan untuk semua. Dikhawatirkan, jika ada lembaga pendidikan berkumpul dalam satu wilayah, akan terjadi kesenjangan pendidikan dengan daerah lain yang hanya memiliki sedikit lembaga PAUD. Selain itu, perluasan wilayah pendirian lembaga PAUD juga dimaksudkan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan siswa.

"Kalau nanti berkumpul beberapa lembaga dalam satu wilayah dan terjadi persaingan tidak sehat saat penerimaan siswa, bisa mengurangi fungsi sebagai lembaga pendidikan," paparnya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah banyak lembaga PAUD yang berdiri di wilayah perkotaan dan sudah seharusnya diperhatikan pemekaran akses lembaga PAUD di wilayah pinggiran. "Setidaknya, berdasarkan data Himpaudi Jember sudah ada 332 lembaga PAUD yang ada di Jember," ungkapnya.

Menurut dia, pendidikan anak usia dini di wilayah pinggiran masih sangat rendah. "Banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya memberi pendidikan bagi anak balita. Nah itu yang harus digarap, jangan hanya di kota saja," tambahnya.

Tidak hanya mempertimbangkan masalah lokasi pendirian, Dewi juga mengingatkan agar orang atau lembaga yang ingin mendirikan lembaga PAUD, perlu memperhatikan sumber daya tenaga pendidiknya. Sebab, untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan eksistensi lembaga, kemampuan tenaga pendidik yang digunakan harus memenuhi standard kualifikasi guru PAUD. "Minimal lulus SMA. Kalau bisa sarjana pendidikan luar biasa. Sehingga, pendirian PAUD bisa dipertanggungjawabkan," katanya. Syarat lain yang juga membutuhkan perhatian, kata dia, adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, seperti alat-alat permainan edukasi. (lie)

BERITA PAUD (2)

sumber: http://pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=77610
Honor Tutor PAUD di Ciamis Dipotong
Rabu, 27 Mei 2009 , 20:43:00

CIAMIS,(PRLM).-Sejumlah tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Ciamis mengeluhkan pemotongan uang insentif dari pemerintah pusat oleh induk organisasinya Himpaudi (Himpunan PAUD Indonesia) Kab. Ciamis. Mereka mendapatkan insentif sebesar Rp 1,2 juta pertahun, sedangkan besarnya potongan berkisar antara Rp 60.000– Rp 200.000.

Alasan pemotongan tersebut, yakni untuk kepentingan kas organisasi serta sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pengurus Himpaudi kabupaten yang ikut berjuang mencairkan uang insentif tersebut. Di Kabupaten Ciamis sendiri saat ini terdapat 1.500 tutor, namun yang mendapatkan uang insentif dari peerintah pusat hanya 302 tutor.

Hanya saja alasan pemotongan yang disampaikan kepada anggota beragam, ada yang menyebutnya sebagai uang zakat profesi, namun ada pula yang menyebut dengan pajak. Demikian pula penyaluran hasil pungutan tersebut juga beragam. Pemotongan tersebut dilakukan melalui Himpaudi kecamatan, yang selanjutnya disetorkan ke Himpaudi Kabupaten Ciamis.

Menurut beberapa totor yang menolak disebutkan jatidirinya, mengungkapkan, dana hasil pemotongan tersebut dibagikan untuk beberapa bagian. Misalnya untuk Kas Himpaudi kabupaten sebesar Rp 30.000, Himpaudi kecamatan Rp 20.000 , pimpinan Himpaudi kabupaten Rp 10.000. Hal tersebut terjadi di Kota Ciamis.

Namun di Kecamatan Cisaga ada pula yang menyebut, potongan sebesar Rp 150.000. Bahkan di Kecamatan Baregbeg pungutanya sebesar Rp 200.000. Selain untuk Himpaudi, ternyata masih ada potongan sebesar Rp 75.000 untuk biaya pendaftaran seminar Himpaudi.

Sementara itu sebagai bentuk kesetiakawanan antar sesama tutor PAUD, sisa uang insentif setelah pemotongan, dibagi rata sesuai dengan jumlah tutor yang ada di tempat tersebut. "Sebenarnya uang tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing tutor. Pemotongan dilakukan oleh Himpaudi kecamatan, saat berlangsung pertemuan di kecamatan. Setelah dipotong dan dibagi, dari Rp 1,2 juta hanya terima Rp 350.000," ungkap salah seorang tutor.

Menanggapi hal itu Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis, Iis Rodiah Dia juga mengakui adanya pungutan tersebut sebesar Rp 30.000. Hanya saja uang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Berdasarkan penelusurannya, ada pengurus yang menarik hingga Rp 150.000.

"Saya juga tidak pernah memerintahkan pungutan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk pungutan uang insentif tersebut sebenarnya juga sudah diberitahukan kepada anggota. Dan dana yang terkumpul itu untuk menjalankan roda organisasi," ujarnya.(A-101/A-50)***

BERITA PAUD

sumber: http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=7&artid=2403

Guru PAUD Diminta Setor Insentif Rp 60.000
Sabtu, 23 Mei 2009 03:22:55 Kirim-kirim Print version

Lantaran mereka diminta menyetor dana rapel sebesar Rp 60.000 dari Rp 1,2 juta insentif yang diterima pada Himpaudi. Per bulannya guru PAUD menerima insentif Rp 100.000. Waktu pengambilan insentif per PAUD berbeda-beda, dimulai Januari – Mei 2009. Kalau dikalkulasikan, dari 134 guru PAUD yang terima insentif berarti terkumpul dana Rp 8.040.000.

Menurut sumber RB, Fr pemotongan tersebut dilakukan secara sepihak. “Saat kami menerima dana insentif tersebut. Tiba-tiba kami diwajibkan untuk menyetor Rp 60.000 kepada Himpaudi Kota Bengkulu. Karena masih ada yang belum terima, waktu penyetoran tidak dibatasi. Nah bagi kita yang sudah menerima insentif, diminta langsung menyetorkan uang itu. Katanya uang itu untuk kas Himpaudi,” tutur Fr.

Diakui Fr, dirinya menerima insentif awal Mei 2009 lalu. Insentif langsung ditransfer ke rekening masing-masing. “Saya terima insentif awal Mei. Dari Rp 1.200.000 tersebut kami diminta menyetor Rp 60.000 kepada Himpaudi katanya untuk diberikan pada pengurus Himpaudi yang mengurusi proses pencairan dana sehingga dana tersebut bisa cair. Tapi bukankan itu sudah tugas mereka sebagai PNS yang digaji pemerintah,” imbuh Fr.

Biasanya insentif dibayarkan per 6 bulan. “Ini bukan yang pertama kali, saat pencairan insentif tahap 1 juga dipotong. Tahap 1 kami hanya terima untuk insentif selama 6 bulan Rp 600.000, itu saya terima akhir tahun 2008 lalu. Dipotong Rp 15.000, nah sekarang malah dipotong Rp 60.000. Bukan masalah nominalnya, itu kan hak kami kok malah diminta,” kata Fr lagi.

Himpaudi mengancam akan mencoret guru PAUD yang tak menyetor dari daftar penerima insentif. “Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami tidak menyetor Rp 60.000 nama kami akan dicoret dari daftar penerima dana insentif. Dari pada tidak dapat ya kami setor saja,” keluh Fr.

Berdasarkan Kesepakatan

Ketua Himpaudi Kota Bengkulu, Efnizar ketika dikonfirmasi mengakui memungut sumbangan Rp 60.000 dari dana insentif yang diterima guru PAUD tersebut. “Itu memang benar. Tapi sumbangan itu sudah berdasarkan kesepakatan. Kita sudah menggelar pertemuan dengan penerima insentif di Paud Anita.

Mereka sepakat menyumbang Rp 60.000 dari Rp 1.200.000 yang mereka terima untuk Himpaudi. Jumlah itu kan tidak terlalu besar,” kata Efnizar.
Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk operasional dan kegiatan Himpaudi.

“Himpaudi ini organisasi independen, tidak punya dana. Kas kita hanya Rp 200 ribu, untuk sebuah organisasi apa cukup dengan kas sejumlah itu. Untuk itu kita cari solusinya. Salah satunya ya dengan sumbangan sukarela dari dana insentif tersebut. Soalnya kita tidak menerima dana dari pemerintah,” urai Efnizar.

Jabatan pengurus Himpaudi tidak ada hubungannya dengan status pengurus yang PNS. “Memang pengurus Himpaudi ini PNS, tapi mereka tidak menerima gaji dari jabatan di Himpaudi. Saya kira, sudah sewajarnya Himpaudi memberikan imbalan atas kerja keras mereka,” terang Efnizar.

Efnizar juga mengaku keberatan kalau Himpaudi dituding memotong dana insentif. “Memotong bagaimana? Kalau memotong dana yang mereka terima langsung kita ambil. Ini tidak, insentif tersebut kan langsung masuk ke rekening masing-masing.

Mereka kemudian secara sukarela menyetor pada Himpaudi. Yang protes, saya pikir tidak mengerti dan perduli pada organisasi. Bagaimana tidak mas, saat kita undang untuk bahas sumbangan sukarela tersebut banyak yang tidak datang. Nah sekarang malah protes,” tandas Efnizar.

Himpaudi, juga tidak memiliki inventaris layaknya organisasi. Seperti komputer dan telepon. Sekretariatnya pun belum ada. Kerap berpindah-pindah dari PAUD satu ke PAUD lain. Padahal untuk mengurus proses pencairan insentif, inventaris seperti komputer dan telepon sangat diperlukan.

“Selama ini pengurus harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengurus proses pencairan dana. Mulai dari rekapitulasi data penerima insentif yang harus diketik. Selama ini pengurus ngerental. Biaya rental dan print dari uang mereka pribadi.

Setelah data lengkap kemudian kita fax ke pusat. Pusat kemudian menetukan siapa saja yang berhak menerima. Kita rekap lagi kemudian dikirim lagi ke pusat. Belum lagi ditambah biaya telepon dan lain-lainnya,” urai Efnizar.

Nah soal ancaman, Efnizar membantahnya. “Itu bukan wewenang kita. Yang berhak menentukan siapa yang berhak menerima itu kan pemerintah pusat. Kami tidak pernah mengancam,” tegas Efnizar.(rei)