Rabu, Oktober 29, 2008

LINDUNGI ANAK-ANAK KITA

JANGAN PILIH PARTAI PENDUKUNG PORNOGRAFI DAN ANGGOTA DPR PELAKU PORNOGRAFI

ANGGOTA DPR, PARPOL... HARUS BERMUTU JANGAN ASAL BERANI BEDA!


www.inilah.com/berita/politik/2008/08/26/46057/max-moein-warning-politisi-mesum
....
Bisa jadi, ucapan politisi PDIP Permadi adalah benar. Kasus Max bukanlah kasus yang jarang terjadi, melainkan banyak insiden serupa. Max saja yang ketiban apes dengan terungkapnya peristiwa itu.

Bila pernyataan Permadi benar, maka keputusan BK ini adalah warning bagi politisi mesum, terutama bagi mereka yang pernah melakukan pelecehan seksual. Dengan keberanian korban dan dukungan publik, si politisi mesum itu akan bisa menjadi target BK berikutnya. [L1]

...






http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken-draft-ruu-pornografi

http://www.detiknews.com/read/2008/10/28/230802/1027539/10/anggota-pansus-ruu-pornografi-asal-fpdip-walk-out

http://www.detiknews.com/read/2008/10/28/220357/1027530/10/fpdip-tolak-pengesahan-ruu-pornografi



www.detiknews.com/comment/2008/08/26/104223/994651/10/pemecatan-max-moein-sudah-final-dan-mengikat -

www.detiknews.com/prokontra/detail/paging/2008/08/26/073434/994473/612/34/max-moein-dipecat-dari-dpr


=============================================




Rabu, 29/10/2008 00:21 WIB
8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - RUU Pornografi disepakati 8 fraksi di DPR. Mereka menandatangani naskah draft, yang tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripurna.

Sekitar pukul 23.00 WIB, Selasa (28/10/2008), 8 fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB. Sedang 2 fraksi yakni FPDIP dan FPDS melakukan aksi walk out.

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Hingga kemudian, mayoritas fraksi mencapai kesepakatan. "Kami dari pemerintah mewakili presiden menyambut baik diselesaikannya pembahasan RUU Pornografi," ujar Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR, Senayan.

Maftuh juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Pansus RUU Pornografi atas dedikasi dalam pembahasan ini. "Pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam suasana demokratis," tuturnya.

Menurut Maftuh, pornografi telah mengakibatkan pemerosotan moral. "Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen bagi masyarakat," harapnya.
(did/ndr)

=========================
Selasa, 28/10/2008 23:08 WIB
Anggota Pansus RUU Pornografi Asal FPDIP Walk Out
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Para anggota Pansus RUU Pornografi dari FPDIP melakukan walk out atau keluar dari ruang sidang. Mereka tidak setuju dengan keseluruhan draf RUU Pornografi.

"Judul dari RUU Pornografi ternyata di dalamnya mengatur pula tentang pornoaksi," ujar anggota pansus FPDI Wila Chandarawila Supriadi dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR RI, Selasa (28/10/2008) malam.

Pada pasal 1 ayat 1 tentang gerak tubuh dan pasal 10 tentang larangan pertunjukan di muka umum, menurut Wila, di dalamnya mengatur pula tentang pornoaksi.

Untuk pasal 4 RUU Pornografi, menurut Wila, mendapat kritikan pedas berkaitan dengan jenis prilaku seks, seperti onani, senggama dengan hewan. "Pasal tersebut dapat membuat undang-undang ini sebagai undang-undang yang berisi tulisan porno," ungkapnya.

Dia juga menilai pasal 21 dan 23 tentang peran serta masyarakat RUU Pornografi yang terlalu besar dapat menimbulkan tindakan anarkis. "Peran ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketakutan di dalam masyarakat," tandas dia.

Hadir dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Menkominfo M. Nuh.

(did/asy)

===============================
Selasa, 28/10/2008 22:03 WIB
FPDIP Tolak Pengesahan RUU Pornografi
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - FPDIP menolak pengesahaan RUU Pornografi. Dikhawatirkan apabila RUU Pornografi tetap disahkan, beberapa provinsi yang menolak akan menyatakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI," ujar anggota pansus FPDI Wila Chandarawila Supriadi. Hal ini disampaikan Wila dalam rapat kerja Pansus RUU Pornografi di Gedung DPR RI, Selasa (28/10/2008) malam.

Wila meminta agar pemerintah dapat memanggil secara resmi gubernur-gubernur dan kepala daerah yang menolak RUU Pornografi. "Hal ini perlu dilakukan guna melakukan sosialisasi RUU tersebut yang telah mengalami perubahan," tutur dia.

Dia juga mengusulkan agar rumusan RUU tersebut dapat disosialisaikan melalui media massa. "Agar masyarakat lebih mengetahui RUU ini," imbuh dia.

Dua usulan tersebut telah diminta oleh FPDIP dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan tingkat I. Tetapi hal tersebut, menurut Wila, tidak dilaksanakan oleh Pansus RUU Pornografi.

"Maka dari itu FPDIP tidak dapat menyetujui pengesahan RUU Pornografi menjadi undang-undang pornografi," tegas dia. Seusai menyatakan pendapat akhir ini, Wila Chandra Wila meninggalkan ruang rapat. Rencananya, RUU Pornografi ini akan disahkan dalam rapat paripurna pada Rabu (29/10/2008) besok.(did/asy)

gambar: kompas.com

Tidak ada komentar: