PAGU ANGGARAN PLS/PT DITUNDA ANGGARANNYA 50 PERSEN LEBIH

PAGU ANGGARAN PLS/PT DITUNDA ANGGARANNYA 50 PERSEN LEBIH

sumber :http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4206&Itemid=1 Senin, 02 Juni 2008 | 15:58 WIB

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melakukan pemotongan terhadap anggaran dari APBN 2008 untuk subdin pengembangan Pendidikan Luar Sekolah/ Perguan Tinggi (PLS/PT), total pemotongannya mencapai 50 persen, sebelumnya pagu anggaran yang diterima sebesar Rp 10,2 Miliar lebih dipotong sebesar Rp 5,4 miliar lebih. Kepala subdin PLS/PT Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Suniman melalui Kasi bantuan PLS Made Sayuni kepada wartawan diruang kerjanya Senin (2/6) menyebutkan, pemetongan tersebut berdasarkan surat Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas Nomor 18/E.1.E1.1/PR/2008 tertanggal 26 Maret 2008. “Dalam surat tersebut dibunyikan bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan No S-156/AG/2008 tanggal 1 februari 2008, tentang penundaan kegiatan yang anggarannya ditunda dan surat Menteri Pendidikan Nasional No 25/MPN/KU/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal penundaan pelaksanaan anggaran tahun 2008, serta hasil rapat antara Setjen Depdiknas dan Bappena tanggal 19 Maret 2008, bahwa anggaran Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang ditunda pelaksanaannya sebesar Rp 431 miliar lebih,” sebutnya. Made mengatakan, untuk Riau terjadi pemotongan sebesar 50 persen, dengan rincian kegiatan yang dipotong adalah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari pagu anggaran sebesar 1,8 miliar lebih yang ditunda anggarannya sebasar 718 miliar lebih, untuk Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) sembilan tahun dari pagu anggaran Rp 2,5 miliar dikurangi Rp 1,7 miliar lebih. Untuk pendidikan Non Formal pagu anggaran sebelumnya 5 miliar lebih ditunda sebesar Rp2,1 miliar lebih, selanjutnya untuk program pengembangan budaya baca yang sebelumnya berjumlah Rp 900 miliar dipotong Rp 645 miliar, serta untuk program Manajemen Pelayanan dari pagu anggaran Rp 219 miliar dipotong sebesar Rp 109 miliar lebih. “Dalam surat tersebut juga dibunyikan kepada Propinsi agar menghentikan proses persiapan, pelaksanaan kegiatan termasuk proses pelelangan dan pembayaran sampai dengan ditetapkannya APBN Perubahan untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi penundaan anggaran,” jelas Mede sayuni. (nikri)