Search This Blog

Loading...

Thursday, October 30, 2008

DRAFT STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA PAUD





Bongkar2 Hardisk nemu "dokumen" lama, walaupun masih draft lumayan buat panduan.

====================
Standar Kompetensi
PENGELOLA PAUD

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NONFORMAL
DIREKTORAL JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007


A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan nonformal (PNF) berfungsi sebagai pelengkap (complement), pengganti (substitute), dan penambah (suplement) pendidikan formal. Berbagai program yang telah dikembangkan dalam jalur pendidikan non formal saat ini diantaranya: program Keaksaraan, Kesetaraan (Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara Sekolah Lanjutan Atas), Pendidikan Kursus, Pendidikan Life Skill, dan Pendidikan Anak Usia Dini. Setiap program yang dipaparkan di atas memerlukan pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan program yang dikembangkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijabarkan bahwa tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tersebut diharapkan dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola lembaga pendidikan luar sekolah termasuk pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini. Pengelola yang memenuhi kompetensi tersebut diharapkan akan memenuhi legalitas kualifikasi sebagai tenaga pengelola program PAUD yang profesional.

Jumlah pengelola PAUD yang tercatat hingga tahun .... sebanyak .... orang, dengan rincian .... orang tenaga pengelola Kelompok Bermain, .... orang pengelola Taman Penitipan Anak, dan .... orang pengelola Lembaga Satuan PAUD Sejenis. Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan pelatihan tenaga kependidikan baru tercatat sebanyak .... orang. Dengan demikian sebagian besar dari tenaga pengelola PAUD yang ada belum mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mendukung tugas profesinya. Kenyataan lain di lapangan bahwa pengelola PAUD memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan jenjang pendidikan sangat beragam. Dengan demikian belum semua pengelola PAUD yang ada telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam PP no. 19 di atas.

Implikasi dari kondisi di atas pengelolaan dan layanan PAUD terhadap sasaran belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada standar kompetensi pengelola PAUD yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut penting untuk segera menyusun Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan atau Pengelola Lembaga PAUD.

Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan atau Pengelola Lembaga PAUD selayaknya dirumuskan bersama oleh berbagai unsur yang mencakup: Direktorat PAUD, Dit. PTK-PNF, BSNP, Himpaudi, Pengelola, Akademisi, dan stake holder. Rumusan yang telah dihasilkan oleh unsur-unsur tersebut menjadi masukan untuk BSNP dan BNSP ditetapkan menjadi standar baku.

Berdasarkan pemikiran seperti diuraikan di atas, maka pada tahun anggaran 2007 Direktorat PTK-PNF menetapkan program rintisan sertifikasi bagi PTK-PNF yang dimulai dengan kegiatan penyusunan bahan masukan untuk penetapan standar kompetensi PTK-PNF, khususnya untuk tenaga kependidikan PNF yang berstatus sebagai Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT STANDAR KOMPETENSI BAGI PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1. Tujuan
a. Menetapkan standar kompetensi/kemampuan dasar Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan PP 19 tahun 2005.
b. Menyediakan acuan dalam pembinaan dan peningkatan mutu Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

2. Manfaat
a. Sebagai Acuan pelaksanaan uji kompetensi Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
c. Acuan penetapan kebijakan peningkatan mutu bagi Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
d. Acuan dalam merancang pengembangan kurikulum pendidikan/ pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pengelola Satuan Pendidikan Anak usia Dini

D. RUANG LINGKUP
1. Struktur sajian standar kompetensi Pengelola PAUD mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, pengertian, kualifikasi, dan standar kompetensi.
2. Substansi standar kompetensi Pengelola PAUD mencakup kompetensi paedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.

E. PENGERTIAN
1. Standar
Standar adalah acuan umum yang mengikat unsur-unsur yang terlibat dalam penyeleksian calon pengelola, peningkatan kemampuan pengelola, dan pengelola lembaga PAUD.

2. Kompetensi
Kompetensi adalah seperangkat kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan Lembaga PAUD.

3. Standar Kompetensi Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
Adalah acuan umum berisi seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki pengelola PAUD dan mengikat unsur-unsur yang terlibat dalam penyeleksian calon pengelola, peningkatan kemampuan pengelola, dan pengelolaan lembaga PAUD.

4. Kualifikasi
Adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Pengelola PAUD untuk melakukan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien.

5. Kualifikasi Akademik
Adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dimiliki Pengelola PAUD sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Non-Formal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

7. Taman Penitipan Anak (TPA)
Adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja.

8. Kelompok Bermain (KB)
Adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggrakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun (dengan priorias anak usia 2-4 tahun).

9. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Pos Yandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran, Taman Pendidikan anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman). (Direktorat PAUD, 2006).

10.Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis.

F. PERSYARATAN
1. Persyaratan Umum
a. Diutamakan memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan serendah-rendahnya SLTA
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Memiliki pengalaman sebagai pendidik atau anggota pengelola satuan pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

2. Persyaratan Khusus
a. Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA)
1. Berstatus sebagai Pengelola TPA
2. Telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelola TPA
3. Memiliki sertifikat sebagai Pengelola TPA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

b. Pengelola Kelompok Bermain (KB)
1. Berstatus sebagai Pengelola KB
2. Telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelola KB
3. Memiliki sertifikat sebagai Pengelola KB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

c. Pengelola Satuan PAUD Sejenis (SPS)
1. Berstatus sebagai Pengelola SPS
2. Telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelola SPS
3. Memiliki sertifikat sebagai Pengelola SPS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.


G. STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TPA, KB, SPS)

DIMENSI KOMPETENSI : KEPRIBADIAN
No KOMPETENSI INTI KOMPETENSI INDIKATOR
1.
Berpenampilan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia 1.1 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma agama 1. beribadah sesuai dengan agama masing-masing
2. Toleran dalam beragama
1.2 Menunjukkan budi pekerti yang luhur 1. rendah hati
2. menepati janji
3. dapat dipercaya
4. jujur
5. sopan santun
6. menerima pendapat orang lain secara santun
7 menghargai sesama
2. Bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Menunjukkan sikap sesuai dengan norma hukum dan sosial dalam masyarakat serta kebudayaan nasional 1. mentaati peraturan perundang-undangan
2. mentaati tata tertib
3. bertindak sesuai dengan kearifan lokal
3. Berpenampilan sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa 3.1 Menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang mantap 1. bertindak konsisten
2. percaya diri
3.2 Menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa 1. memahami/mengerti keadaan orang lain
2. bertindak tidak memihak
3.3 Menunjukkan perilaku yang dapat mengendalikan diri 1. dapat mengendalikan emosi
2. dapat memaafkan kesalahan orang lain
4. Pemilikan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan rasa percaya diri 4.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggungjawab yang tinggi
4.3 Mengerjakan pekerjaan secara mandiri
4.4 Mengaktualisasikan diri sebagai pengelola 1. tanggung jawab terhadap pekerjaan
2. Disiplin kerja
3. semangat kerja
4. tidak tergantung orang lain
5. berorientasi pada hasil
6. bekerja keras
7. kerja dengan cerdas
8. kesungguhan dalam bekerja
5. Pemilikan kode etik profesi 5.1 Memahami kode etik profesi 1. memahami rambu-rambu yang tertuang dalam kode etik profesi
2. menghargai profesi lain
5.2 Menerapkan dan menjaga kode etik profesi 1. bertindak sesuai kode etik profesi
2. menjunjung tinggi kode etik profesi
3. menjaga kekompakan profesi


DIMENSI KOMPETENSI : SOSIAL
No KOMPETENSI INTI KOMPETENSI INDIKATOR
1.
Komunikasi yang efektif, empatik, dan santun Berkomunikasi dengan orang lain secara efektif 1. memahami strategi komunikasi secara efektif (mendengarkan, berbicara, menulis, dan non verbal)
2. menjadi pendengar yang baik
3. dapat menyampaikan ide atau gagasan
4. berbicara secara sistematis dan lugas
2. Partisipatif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 1. Menyesuaikan diri dengan lingkungan 1. dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat
2. dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
3. dapat menyesuaikan diri dengan komunitas profesi
4. peka terhadap masalah sosial
5. menghargai perbedaan
2. Berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat 1. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
2. memprakarsai kegiatan kemasyarakatan




DIMENSI KOMPETENSI : MANAJERIAL
No KOMPETENSI INTI KOMPETENSI PAUD INDIKATOR PAUD
1. Perencanaan program 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan lembaga 1. Memahami substansi program dan anak usia dini
2. Memahami dasar-dasar kebijakan program
3. Menganalisis kebutuhan penyelenggaraan program
4. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan untuk anak dan orang tua
5. Menyusun instrumen pendataan
6. Mengumpulkan data
7. Mengolah dan menganalisis data
8. Membuat daftar kebutuhan lembaga
1.2 Menentukan skala prioritas kebutuhan lembaga 1. Menelaah potensi sumber daya lembaga dan lingkungan untuk menetapkan skala prioritas
2. Mengurutkan kegiatan berdasarkan skala prioritas
1.3 Menyusun rencana strategik lembaga 1. Membuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman lembaga
2. Mengembangkan visi, misi, dan tujuan lembaga
3. Mengembangkan program jangka panjang, menengah dan pendek
1.4 Menyusun rencana operasional 1. Membuat rencana kegiatan, jadwal, biaya, ketenagaan, dan peralatan
2. Mengembangkan prosedur kerja
3. Menetapkan kriteria keberhasilan
4. Mengikut sertakan secara aktif orang tua dalam penyelenggaraan program
2. Pengorganisasian sumber daya lembaga 2.1 Rekrutmen sumber daya sesuai dengan kebutuhan 1. Menyiapkan perangkat dan persyaratan rekruitmen
2. Melaksanakan rekruitmen
2.2 Mengembangkan jabatan kerja 1. Mendistribusikan sumber daya manusia berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensinya
2. Mengembangkan kompetensi
3. Melakukan penilaian kinerja
4. Mengembangkan sistem imbalan dan ganjaran
2.3 Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal 1. Memahami prinsip-prinsip pengaturan sarana prasarana
2. Mengelola alat permainan edukatif (APE)
3. Menangalisis kebutuhan sarana dan prasarana
4. Mengadakan dan sarana prasarana
5. Mengatur pemanfaatan dan perawatan
2.4 Memanfaatkan dana secara efisien dan efektif 1. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
2. Mencari sumber dana
3. Mengelola keuangan secara transparan, efisien dan efektif
3. Pengarahan pelaksanaan program lembaga 3.1 Mengoptimalkan pelaksanaan program lembaga 1. Membangun tim kerja
2. Memotivasi sumber daya manusia lembaga
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif
3.2 Mengadministrasikan kegiatan lembaga 1. Menyelenggarakan ketatausahaan lembaga
2. Mengembangkan petunjuk teknis kerja
3.3 Mengarahkan pengembangan dan penerapan kurikulum untuk setiap program pendidikan PNF 1. Mengkoordinir penyusunan rancangan pembelajaran (media, metode, bahan belajar)
2. Mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran
3. Mengkoordinir evaluasi pembelajaran
4. Pengendalian pelaksanaan program lembaga 4.1 Melaksanakan monitoring program 1. Mengembangkan mekanisme monitoring
2. Mengembangkan perangkat dan menentukan para petugas monitoring
3. Menetapkan jadwal monitoring
4. Melaksanakan monitoring
4.2 Melaksanakan supervisi 1. Memahami prinsip-prinsip supervisi
2. Mengembangkan mekanisme pembinaan
3. Membimbing dan membina ketenagaan

5. Evaluasi pelaksanaan program lembaga 5.1 Melaksanakan evaluasi program lembaga 1. Memahami prinsip dan teknik evaluasi
2. Menyusun perangkat evaluasi
3. Mengevaluasi, mengolah,dan menganalisis program lembaga
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi
5.2 Melaksanakan pelaporan 1. Memahami substansi laporan
2. Menyusun laporan untuk berbagai keperluan
3. Mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan
4. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program lembaga




DIMENSI KOMPETENSI : SIKAP KEWIRAUSAHAAN
No KOMPETENSI INTI KOMPETENSI INDIKATOR
1. Pengolahan Resiko Menunjukkan perilaku berani mengolah resiko 1. Berani mengambil keputusan
2. Bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil
3. Optimis terhadap keberhasilan dari keputusan yang diambil
2. Pelayanan yang memuaskan Menunjukan perilaku yang dapat memuaskan pelanggan 1. Mendahulukan kepentingan pelanggan
2. Memfasilitasi kebutuhan pelanggan
3. Pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien Menunjukkan perilaku yang dapat mengelola waktu dengan efektif dan efisien 1. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
2. Memanfaatkan waktu secara produktif
4. Pengembangan kemitraan dengan pihak terkait Menunjukkan perilaku yang dapat mengembangkan jaringan usaha 1. Membangun kerjasama dengan mitra kerja
2. Meyakinkan mitra kerja
3. Mengoptimakan capaian nilai tambah dengan mitra kerja
5. Inovatif mengembangkan keunggulan program lembaga Menunjukkan perilaku yang dapat mengembangkan keunggulan lembaga
1. Memanfaatkan peluang pasar untuk keberhasilan usaha
2. Memasarkan keunggulan program lembaga ke masyarakat
3. Berkompetisi secara sehat untuk memperoleh keunggulan


H. PENUTUP
Pengelola PAUD berperan penting dalam memberikan layanan program PAUD yang berkualitas. Untuk menunjang pelayanan yang berkualitas perlu didukung oleh kompetensi dan kualifikasi. Kompetensi dan kualifikasi yang diharapkan dari Pengelola PAUD hendaknya bersifat umum, mendasar, serta dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan penyeleksian tenaga Pengelola, peningkatakan kualitas kinerja, dan pengelolaan Lembaga PAUD yang berkualitas.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dirumuskan standar kompetensi dan kualifikasi pengelola PAUD. Standar kompetensi Pengelola PAUD seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rumusan standar kompetensi Pengelola PAUD yang disusun ini sebagai masukan Lembaga yang berwewenang untuk menetapkan dan menguji kompetensi Pengelola PAUD.

Standar Kompetensi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan Pengelola PAUD. Dengan standar kompetensi ini pengelola mengetahui kemampuan yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar kompetensi dapat dijadikan sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mengontrol akuntabilitas kinerja, dan pencitraan publik pengelola PAUD.

Terkait dengan hal tersebut, Standar Kompetensi Pengelola PAUD berfungsi sebagai piranti untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga PAUD secara umum.

Wednesday, October 29, 2008

LINDUNGI ANAK-ANAK KITA

JANGAN PILIH PARTAI PENDUKUNG PORNOGRAFI DAN ANGGOTA DPR PELAKU PORNOGRAFI

ANGGOTA DPR, PARPOL... HARUS BERMUTU JANGAN ASAL BERANI BEDA!


www.inilah.com/berita/politik/2008/08/26/46057/max-moein-warning-politisi-mesum
....
Bisa jadi, ucapan politisi PDIP Permadi adalah benar. Kasus Max bukanlah kasus yang jarang terjadi, melainkan banyak insiden serupa. Max saja yang ketiban apes dengan terungkapnya peristiwa itu.

Bila pernyataan Permadi benar, maka keputusan BK ini adalah warning bagi politisi mesum, terutama bagi mereka yang pernah melakukan pelecehan seksual. Dengan keberanian korban dan dukungan publik, si politisi mesum itu akan bisa menjadi target BK berikutnya. [L1]

...






http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken-draft-ruu-pornografi

http://www.detiknews.com/read/2008/10/28/230802/1027539/10/anggota-pansus-ruu-pornografi-asal-fpdip-walk-out

http://www.detiknews.com/read/2008/10/28/220357/1027530/10/fpdip-tolak-pengesahan-ruu-pornografi



www.detiknews.com/comment/2008/08/26/104223/994651/10/pemecatan-max-moein-sudah-final-dan-mengikat -

www.detiknews.com/prokontra/detail/paging/2008/08/26/073434/994473/612/34/max-moein-dipecat-dari-dpr


=============================================




Rabu, 29/10/2008 00:21 WIB
8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - RUU Pornografi disepakati 8 fraksi di DPR. Mereka menandatangani naskah draft, yang tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripurna.

Sekitar pukul 23.00 WIB, Selasa (28/10/2008), 8 fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB. Sedang 2 fraksi yakni FPDIP dan FPDS melakukan aksi walk out.

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Hingga kemudian, mayoritas fraksi mencapai kesepakatan. "Kami dari pemerintah mewakili presiden menyambut baik diselesaikannya pembahasan RUU Pornografi," ujar Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR, Senayan.

Maftuh juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Pansus RUU Pornografi atas dedikasi dalam pembahasan ini. "Pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam suasana demokratis," tuturnya.

Menurut Maftuh, pornografi telah mengakibatkan pemerosotan moral. "Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen bagi masyarakat," harapnya.
(did/ndr)

=========================
Selasa, 28/10/2008 23:08 WIB
Anggota Pansus RUU Pornografi Asal FPDIP Walk Out
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Para anggota Pansus RUU Pornografi dari FPDIP melakukan walk out atau keluar dari ruang sidang. Mereka tidak setuju dengan keseluruhan draf RUU Pornografi.

"Judul dari RUU Pornografi ternyata di dalamnya mengatur pula tentang pornoaksi," ujar anggota pansus FPDI Wila Chandarawila Supriadi dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR RI, Selasa (28/10/2008) malam.

Pada pasal 1 ayat 1 tentang gerak tubuh dan pasal 10 tentang larangan pertunjukan di muka umum, menurut Wila, di dalamnya mengatur pula tentang pornoaksi.

Untuk pasal 4 RUU Pornografi, menurut Wila, mendapat kritikan pedas berkaitan dengan jenis prilaku seks, seperti onani, senggama dengan hewan. "Pasal tersebut dapat membuat undang-undang ini sebagai undang-undang yang berisi tulisan porno," ungkapnya.

Dia juga menilai pasal 21 dan 23 tentang peran serta masyarakat RUU Pornografi yang terlalu besar dapat menimbulkan tindakan anarkis. "Peran ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketakutan di dalam masyarakat," tandas dia.

Hadir dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Menkominfo M. Nuh.

(did/asy)

===============================
Selasa, 28/10/2008 22:03 WIB
FPDIP Tolak Pengesahan RUU Pornografi
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - FPDIP menolak pengesahaan RUU Pornografi. Dikhawatirkan apabila RUU Pornografi tetap disahkan, beberapa provinsi yang menolak akan menyatakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI," ujar anggota pansus FPDI Wila Chandarawila Supriadi. Hal ini disampaikan Wila dalam rapat kerja Pansus RUU Pornografi di Gedung DPR RI, Selasa (28/10/2008) malam.

Wila meminta agar pemerintah dapat memanggil secara resmi gubernur-gubernur dan kepala daerah yang menolak RUU Pornografi. "Hal ini perlu dilakukan guna melakukan sosialisasi RUU tersebut yang telah mengalami perubahan," tutur dia.

Dia juga mengusulkan agar rumusan RUU tersebut dapat disosialisaikan melalui media massa. "Agar masyarakat lebih mengetahui RUU ini," imbuh dia.

Dua usulan tersebut telah diminta oleh FPDIP dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan tingkat I. Tetapi hal tersebut, menurut Wila, tidak dilaksanakan oleh Pansus RUU Pornografi.

"Maka dari itu FPDIP tidak dapat menyetujui pengesahan RUU Pornografi menjadi undang-undang pornografi," tegas dia. Seusai menyatakan pendapat akhir ini, Wila Chandra Wila meninggalkan ruang rapat. Rencananya, RUU Pornografi ini akan disahkan dalam rapat paripurna pada Rabu (29/10/2008) besok.(did/asy)

gambar: kompas.com

Tuesday, October 28, 2008

INFO TERBARU INSENTIF PAUD DARI JUGAGURU.COM


sumber: http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2008/bulan/10/tanggal/28/id/811/

Jejak Info
Selasa, 28 Oktober 2008 09:22:45
Penyaluran Insentif Pendidik PAUD
Kategori: Liputan Khusus (8 kali dibaca)

Dengan adanya pelaksanaan Jambore PTK-PNF pada bulan Agustus tahun 2008 ini, menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran insentif bagi Pendidik PAUD untuk tahap berikutnya, mohon dimaklumi karena Pesta akbar pada Jambore PTK-PNF itu cukup membuat terkurasnya tenaga dan pikiran.

Pada bulan Agustus tahun 2008 telah disalurkan dana Insentif bagi Pendidik PAUD dalam 3 tahap. Adanya keterlambatan dikarenakan data dan nomor rekening dari Pendidik PAUD yang tidak sesuai dengan SK Dirjen PMPTK. Bagi Pendidik PAUD yang telah mengirim data namun belum menerima, dimungkinkan adanya kesalahan nama di SK Dirjen dengan yang ada di rekening tabungan dan nomor rekening cabang serta unit yang tidak sesuai, dan atau sudah tidak aktifnya nomor rekening yag bersangkutan, maka dari itu kami telah menyurati seluruh Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengumpulkan data dari kesalahan tersebut untuk di proses ulang. Diharapkan bagi Pendidik PAUD yang mengalami hambatan-hambatan diatas untuk mengirimkan foto-copy KTP dan rekening melalui Kasubdin PLS/Kasubdin PMPTK PNF provinsi masing-masing.

Insentif yang telah diproses pencairan dananya oleh KPPN Wilayah III Jakarta sebanyak 27.533 Pendidik PAUD pada Tahap I = 11.193 orang pertengahan bulan April 2008 dan Tahap II = 16.340 orang pada pertengahan bulan Mei 2008, masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung ke rekening yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya pada Tahap III ini telah kami usulkan sebanyak 5.001 (lima ribu satu) Pendidik PAUD yang telah lengkap datanya untuk diajukan ke KPPN Wilayah III Jakarta, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK).

Untuk tahap IV ini kami telah usulkan sebanyak 2047 (dua ribu empat puluh tujuh) Pendidik PAUD yang telah lengkap datanya,dan telah diajukan ke KPPN wilayah III Jakarta untuk proses pencairannya.

(imeldayati)

Monday, October 27, 2008

Tahun 2009, Sekolah Negeri Gratis

Senin, 27/10/2008 19:28 WIB
Tahun 2009, Sekolah Negeri Gratis
Baban Gandapurnama - detikBandung



Bandung - Mendiknas Bambang Soedibyo menjanjikan pendidikan gratis bagi sekolah tingkat dasar dan menengah negeri pada 2009. Hal ini terkait dengan meningkatkan alokasi anggaran BOS (Bantuan Operasional Siswa) yang mencapai 50 persen.

"Anggaran BOS akan naik 50 persen, saya usulkan untuk SD, MI, SMP dan MTs. Ini sudah ada kesepakatan dengan DPR, meski angkanya masih kita bahas. Dengan adanya kenaikan ini, tahun depan wajardikdas bisa gratis," kata Bambang usai menutup acara Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK di Sabuga, Senin (27/10/2008).

Menurutnya jika dana BOS masih kurang, maka pemda diminta untuk memberikan bantuan. "Nanti diharapkan pemda bisa membantu," ujarnya.

Kenaikan dana BOS, lanjutnya, upaya pemerintah untuk melaksanakan PP 47 dan PP 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan. Lebih lanjut Bambang menyatakan untuk tahun depan, gaji guru PNS seluruh Indonesia minimal Rp 2 juta per bulan.(ern/ern)

sumber: http://bandung.detik.com/read/2008/10/27/192836/1026825/486/tahun-2009,-sekolah-negeri-gratis

HASIL PILKADA JAWA TENGAH -KOTA TEGAL, KAB. TEGAL, KARANG ANYAR & MAGELANG-

http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=36509

BERITA UTAMA

27 Oktober 2008
PDI-P Sapu Bersih 4 Pilkada

* Hasil Penghitungan Sementara


TEGAL- Empat Pemilihan Kepala Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang digelar serentak, Minggu (26/10), dimenangi jago yang diusung PDI-P.

Empat daerah yang menggelar pilkada serentak adalah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magelang.

Pasangan calon bupati/calon wakil bupati Kabupaten Tegal, incumbent Agus Riyanto-Hery Soelistyawan meraih suara terbanyak pada penghitungan sementara hasil pemilihan .

Berdasarkan data sementara KPU hingga pukul 22.00, dari 1.124.251 pemilih, pasangan yang diusung PDI-P itu berhasil meraih suara 241.803 atau sekitar 43%.

Sedangkan pasangan Andhika-Dul Basir meraih 170.372 suara (30,20%), HA Ghautsun-Fikri Faqih 50.369 suara (8,93%), dan pasangan Hamam Miftah-Dimyati 100.851 suara (17,88%).

Untuk pemilihan Wali Kota Tegal, pasangan Ikmal Jaya SE Ak-Habib Ali Zaenal Abidin, yang juga diusung PDI-P unggul dalam perolehan suara sementara. Lewat penghitungan real count versi KPU Kota Tegal, hingga pukul 18.12, pasangan ”Ikmal Jadi” itu memperoleh suara 70,99% atau 88.662 suara.

Sinar Unggul

Sementara di Kabupaten Magelang, pasangan Ir H Singgih Sanyoto-HM Zaenal Arifin SH (Sinar) memperolehan suara sementara jauh meninggalkan rivalnya pasangan Drs H Hartono dan Ir H Ady Setiawan (Hadist).

Dari total suara sah yang masuk sementara hingga pukul 22.00 berjumlah 365.053 suara sah, pasangan Sinar memperoleh 303.777 suara atau 81,90%. Sedangkan pasangan Hadist, memperoleh 66.627 suara (17,98%).

Data itu berdasarkan laporan dari 1.283 tempat pemungutan suara (TPS) dari total jumlah TPS 2.150. Jumlah pemilih terdaftar sebanyak 902.404 orang tersebar di 21 kecamatan.

Sementara itu incumbent Rina Iriani-Paryono yang diusung PDI-P, PKS dan PAN juga memenangi pilkada Karanganyar. Perhitungan sementara Pasangan ini memperoleh 270.539 (62,37%) Romdloni-Silo 7.176 (1,65 %) dan Juliyatmono-Sukismiyadi 156.022 (35,97%). Total TPS 1.479, TPS yg masuk 1.435 /97 %

Angka tidak jauh berbeda dari hitungan DPD PDI-P yang menyebut angka 62,48 %, Jukis (35,9%) dan Romdloni-Silo (1,62 %). Dari 17 kecamatan yang ada, pasangan ini hanya kalah di Kecamatan Karanganyar Kota, 16 kecamatan lainnya menang.

”Meski belum selesai seluruhnya, namun angka itu tidak akan berubah banyak karena sebaran hasil yang masuk sudah dari 17 kecamatan,” kata Eko Sulistyo, yang menggarap perhitungan cepat KPU.

Meski sudah pasti, Ketua KPU Karanganyar Sutopo tidak berani menyatakan Rina-Paryono menang. Sebab perhitungan itu hanya untuk informasi awal saja pada masyarakat. KPU tetap mendasarkan perhitungan manual yang akan dimulai Senin ini (27/10) dari laporan seluruh TPS secara berjenjang.

Mahben Jalil, Divisi Sosialisasi KPUD Kabupaten Tegal mengungkapkan, dari hasil penghitungan sementara itu menunjukkan pemilihan bupati hanya dilakukan satu kali. Sebab, angka perolehan suara salah satu calon sudah di atas 30%.

Penghitungan suara juga dilakukan oleh Desk Pilkada Pemkab Tegal. Hasil yang diperoleh dari 2.156 tempat pemungutan suara (TPS) riil dan 12 TPS Khusus diketahui pasangan Agus-Heri meraih suara terbanyak, yakni 261.769 suara (42,56%), Andhika-Basir mendapatkan 189.667 suara (30,84%), HA Ghautsun-Fikri Faqih meraih 55.569 suara (9,03%), dan Hamam-Dimyati mendapatkan 106.047 suara (17,24%).

Pjs Bupati Kabupaten Tegal Amat Antono mengatakan, desk pilkada memiliki kewajiban untuk mengetahui perkembangan di Kabupaten Tegal. Namun, untuk angka perolehan suara merupakan kewenangan KPUD.

Legawa

Menanggapi hasil sementara pasangan Sinar unggul, calon bupati Drs H Hartono mengatakan masih menunggu penghitungan suara manual. Menurutnya, penghitungan sementara bukan satu-satunya cermin untuk melihat kemenangan. ”Penghitungan belum berakhir, saya menunggu laporan dari tim saya,” katanya.

Ketua Tim Sukses Hadist, Sihapudin Sulaiman, mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan dari saksi di 13 Kecamatan, hasilnya hampir sama dengan hasil Quick Count KPU, persentasenya Hadist 20% dan Sinar 80%.

Menanggapi kemenangan itu, Ir H Singgih Sanyoto, mengatakan bersyukur. ”Semoga saya bersama pak Zaenal diberi kekuatan untuk mengemban amanah dari masyarakat untuk menuju Magelang yang lebih sejahtera,” katanya.

Terpisah calon Wali Kota dari Golkar H Ristanto SSos mengatakan, kemenangan Ikmal-Habib Ali adalah sebuah kenyataan, rakyat sudah menentukan pilihannya, bukan dirinya yang menentukan. Sebaliknya dia bersyukur penahapan pilkada dapat berlangsung aman dan lancar.

Ristanto mengatakan, meski memperoleh 22,77% suara, dia menilai sudah optimal. Meski dengan kondisi seperti itu, simpati yang disampaikan secara langsung dan lewat SMS maupun telepon selulernya terus berdatangan. Dia dan tim suksesnya tidak akan melayangkan protes.

Agil Riyanto Darmowiyoto dan Basri Budi Utomo mengaku legawa dengan hasil perolehan sementara Ikmal Jaya-Habib Ali Zaenal Abidin. Menurut dia, kemenangan itu merupakan bukti kesiapan dari para tim sukses maupun pendanaan lebih banyak. ”Saya legowo dengan hasil pilkada ini,” ujarnya.

Hammam yang berpasangan dengan Dimyati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal juga legawa atas kemenangan Agus-Hery.

”Apapun hasilnya saya legawa, karena itu pilihan masyarakat,” tuturnya.
Pasangan Andhika-Abdul Basir (Kaba) menyatakan menerima hasil perhitungan suara sementara dengan kemenangan incumbent Agus-Hery.

Sementara Rina menyatakan bersyukur karena rakyat menggunakan haknya memilih sesuai nurani. ”Saya terima kasih juga pada tim sukses karena merekalah semua ini berakhir membahagiakan.

Namun jangan sampai melampiaskan kegembiraan dan kebahagiaan secara berlebihan. Tidak perlu mogleng-mogleng keliling wilayah yang justru mengganggu masyarakat.”(H33,Pr, P60,H42, H3, H51,wh, an,J5-77)

HASIL PILKADA SERENTAK JAWA BARAT -MAJALENGKA, GARUT, CIAMIS , CIREBON, BANJAR DAN SUBANG







http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=23766&kategori=22

Senin , 27 Oktober 2008 ,
Pilkada Serentak di Enam Daerah
4 Incumbent Sementara Unggul
• Dicky Chandra Sempat Dominasi Garut
Erwin Adriansyah/Kemal Setia Permana/Andri M Dani/Dedi Herdiana/dtc/kcm

BANDUNG, TRIBUN - Empat calon bupati-wakil bupati incumbent sementara mengungguli penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di enam kota/kabupaten di Jawa Barat, Minggu (26/10). Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Sementara itu, dua calon yang berasal dari kalangan artis, Primus Yustisio dan Dicky Chandra, harus berjuang mengekor dari calon-calon incumbent di daerah pemilihan masing-masing di Subang dan Garut.

Di Kabupaten Ciamis, pemilihan berlangsung relatif lancar. Penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis sekitar pukul 20.00 menunjukkan incumbent Engkon Komara-Iing Syam Arifin memimpin dengan 23,83 persen suara. Engkon, Bupati Ciamis, yang didukung Partai Golkar, PAN, PKB, dan PBB, bersaing ketat dengan pasangan Jeje Wiradinata-Husin H Al-Banjari, yang diusung PDIP dan PKS, dengan perolehan 19,05 persen suara.

Sejauh ini, sekitar 28,87 persen pemilih di Kabupaten Ciamis tidak menggunakan suaranya alias golput. Raihan suara ini membuat Pilbup Ciamis berpeluang selesai dalam satu putaran.
Meski terlihat cukup tenang, Engkon Komara, yang memantau penghitungan cepat di Sekretariat DPD Partai Golkar Ciamis Minggu sore, mengaku tegang. Ia menyaksikan penghitungan suara dari menit ke menit yang ditampilkan di layar lebar di Gedung Galuh Karya Rahayu Kompleks DPD Patai Golkar Ciamis tersebut.

"Tegang juga tapi tak sampai grogi. Mari kita tunggu saja hasil penghitungan formal. Di beberapa titik menunjukkan kemenangan, ada tanda-tanda optimisnya," ujar Engkon sambil tersenyum.

Tak Dendam
Di Cirebon, incumbent Dedi Supardi-Ason Sukasa mengungguli dua rivalnya, Djakaria Machmoed-Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat dan Sunjaya Purwadi-Abdul Hayi Imam. Dedi berhasil mengumpulkan 456.962 suara atau 50,61 persen. Dua rivalnya masing-masing Djakaria-PRA Arief meraih 38,91 persen dan Sunjaya-Abdul Hayi baru mengumpulkan 10,99 persen.

Hasil ini sejalan dengan hasil penghitungan quick count, hingga Minggu (16/10) pukul 16.30, yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Cirebon. Dedi-Ason unggul di 35 kecamatan, sementara rival beratnya, Djakaria-PRA Arief unggul di lima kecamatan, yaitu Karangwaleng, Astanajapura, Waled, Lemahabang, dan Weru.

Hasil quick count yang mengacu pada penghitungan di 224 desa dan 40 kecamatan, dari 968.100 ribu pemilih, Desi-Ason meraih suara mayoritas, yaitu 477.956 suara atau 50,28 persen. Pasangan Djakaria-PRA Arief memperoleh 368.090 suara atau 38,72 persen, sedangkan Sunjaya-Abdul Hayi meraih 104.611 suara atau 11 persen.

Mengomentari kemenangannya, Dedi Supardi berpendapat, hasil ini merupakan kerja keras semua pihak yang telah bekerja sangat keras dalam meraih kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Cirebon, termasuk semua partai politik pendukungnya. Dedi pun mengucapkan puji syukur atas kemenangannya ini.

"Alhamdulillah. Ini berkat rida Allah Swt. Niat saya adalah untuk beribadah karena Allah," tandas Dedi, yang langsung menggelar jumpa pers di rumah pribadinya, Jalan Pemuda 17 Kota Cirebon, kemarin malam.

Dedi mengemukakan, pihaknya siap merangkul para pesaingnya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon. "Jujur, saya tidak pernah memiliki dendam kepada siapa pun. Yang saya inginkan, mari kita bersama-sama memajukan Cirebon sesuai dengan bidang masing-masing," katanya.

Dedi berpendapat, kekalahan para pesaingnya itu, walau masih bersifat sementara, tidak lebih karena faktor keberuntungan. Baginya, kata dia, dalam ajang seperti Pilkada Kabupaten Cirebon, tidak ada yang menang ataupun kalah.

"Semuanya sama-sama menang. Tapi, yang menang adalah rakyat Kabupaten Cirebon. Kami lebih beruntung. Sedangkan Pak Djakaria, Pangeran Arief, Pak Sunjaya, dan Pak Hayi kurang beruntung. Tapi sudahlah, mari kita bersama-sama menatap masa depan Cirebon yang lebih baik," ujar Dedi bijak.

Terbesar
Kemenangan hampir pasti diraih cabup-cawabup incumbent di Kota Banjar. Penghitungan suara hingga sekitar pukul 20.00 menunjukkan pasangan incumbent Herman Sutrisno-Ahmad Dimyati meraih 95 persen suara, sementara satu-satunya saingannya, Husin Munawar-Holis Rahman, hanya mendapat lima persen suara.

Kemenangan Herman-Ahmad Dimyati ini kemungkinan kemenangan terbesar yang pernah diraih pasangan dalam sejarah pilkada di Jabar, bahkan di Indonesia.

Pasangan Husin-Holis sebagai pasangan nomor urut satu didukung oleh dua partai politik saja, yaitu PAN dan PKB. Sementara pasangan Herman-Akhmad sebagai pasangan nomor urut dua didukung oleh delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrat, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurut anggota KPU Banjar Sulyanati SH kepada Tribun kemarin, dari 124.834 warga Kota Banjar yang punya hak pilih hanya 22 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Primus Pasrah
Di Subang, calon wakil bupati Primus Yustisio mengaku pasrah atas penghitungan suara dalam pilkada di daerah pantura Jabar itu. Penghitungan hingga semalam menunjukkan pasangan incumbent Eep Hidayat-Ojang Sohandi mengungguli saingan utamanya, Imas Aryumningsih-Primus. Eep-Ojang merebut 36,47 persen suara, sementara Imas-Primus berada di urutan kedua dengan 29,76 persen suara.

"Apa pun hasilnya, kami pasrahkan saja ke Allah. Yang penting kami tidak melanggar aturan. Intinya kan usaha sudah kami lakukan sebaik mungkin. Kalau masalah hasil sepenuhnya kami serahkan kepada yang punya kehendak," ujar Primus di Kantor DPD Golkar.

Meski demikian, Primus tetap optimistis akan terjadi peningkatan signifikan dan perubahan. Menurut hasil laporan yang diterimanya dari tim sukses, pasangan ini masih memiliki peluang suara dari wilayah Pantura Subang. "Insya Allah akan terjadi perubahan, doakan saja," imbuh calon yang diusung dari Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKPI ini.

Dengan hasil perolehan jumlah suara calon bupati incumbent ini, Sekretaris DPC PDIP Subang, Atin Supriyatin, optimistis Eep akan kembali memimpin Kabupaten Subang, tanpa melalui pemilihan putaran kedua. "Melihat hasil sementara kami yakin Pak Eep kembali memimpin Kabupaten Subang tanpa harus melalui putaran kedua," kata Atin di KPU Subang, Jawa Barat, Minggu (26/10).

Pilkada Subang sendiri diikuti oleh enam pasangan calon. Empat pasangan calon dari jalur partai politik dan dua lainnya dari jalur perseorangan. Dua pasangan calon dari jalur perseorangan adalah Ahmad Djuanda-Nandang Sudrajat dan Diding Kurniawan-Hasyim.

Sempat Mendominasi
Di Garut, tiga pasangan calon bupati Garut bersaing ketat sejak penghitungan suara dimulai kemarin siang. Hingga penghitungan suara sekitar pukul 20.00, pasangan Rudi Gunawan-Oim Abdurohim unggul dengan 23,97 persen suara. Pasangan ini ditempel ketat Wahdan Bakri-Helmi Budiman dengan 19,51 persen suara dan pasangan Aceng Holik-Dicky Candra dengan 18,94 persen.

Bahkan pasangan Aceng-Dicky sempat mendominasi penghitungan suara pada awal-awal penghitungan suara dimulai. Menurut pengamatan Tribun, kebanyakan perolehan suara pasangan Aceng-Dicky dengan nomor urut tiga ini berasal dari Garut Kota dan sekitarnya. Dan diprediksi para pemilih pasangan ini didominasi oleh kaum perempuan.

Empat pasangan lainnya untuk sementara harus puas tertinggal cukup jauh dari tiga pesaing mereka. Keempat pasangan yang kemarin masih rendah memperoleh suara itu, sesuai nomor urut, adalah pasangan KH Abdul Halim Lc-Dr Ir Nandang Suhendra MSi, pasangan Drs H Harliman MSi-H Ali Rohman, Drs H Sali Iskandar-Asep Kurnia Hamdani, dan Sjamsu Sugeng D Meng-Hudan Musaffudin Sti.

Ketua KPU Kabupaten Garut, M Iqbal Santoso, mengatakan, dilihat secara umum, proses pelaksanaan Pilbup Garut relatif lancar, partisipasi masyarakat datang ke TPS juga dinilainya cukup tinggi. Ia mengatakan, penghitungan di tingkat kecamatan kemungkinan bisa dimulai Minggu (16/10) malam. KPU sendiri, kata dia, menargetkan penetapan penghitungan suara dilakukan pekan depan.

"Teknis penghitungan dimulai pengesahan berita acara dan harus ada saksi. Nah, kita targetkan nanti malam (tadi malam, Red) semua hasil sudah sampai di PPK. Dari PPK kemudian dilaporkan ke KPU. Insya Allah nanti malam paling cepat sudah ada penghitungan di tingkat PPK. Insya Allah pekan depan hasil penetapan hasil penghitungan suara sudah selesai," kata Iqbal.

Gubernur datang ke Kabupaten Garut bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Timur Pradopo dengan menggunakan helikopter MI-12 milik Polda Jabar. Rombongan Gubernur mendarat di Lapangan Jayaraga. Diterima langsung Wakil Bupati Garut Memo Hermawan, Kepala Bakorwil Priangan Dedi Gunardi, Kapolwil Priangan Kombes Pol Anton Charliyan, Dandim 0611 Letkol Urip Wahyudi, Kapolres Garut AKBP Rusdi Hartono, Sekda Wowo Wibowo, dan pejabat lainnya.

Tidak seperti di empat kabupaten dan kota sebelumnya, di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Garut, tidak ada calon dari kalangan incumbent. Di Majalengka, pasangan nomor urut satu, Sutrisno-Karna Sobahi, yang diusung PDIP dan PKPI, mendominasi penghitungan suara dengan 31,01 persen suara.

Raihan angka ini diperkirakan membuat pasangan ini akan mengganti posisi yang ditinggalkan Bupati Tuti Hayati Anwar, yang telah dua periode memimpin Majalengka sekaligus membuat pemilihan tidak melalui dua putaran. Pasangan Sutrisno-Karna meninggalkan jauh enam pasang saingannya.

Mesin Partai
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan, menilai kemenangan sementara yang dipegang pasangan incumbent pada empat pilkada di Jabar kemarin karena partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan bukan incumbent belum siap bertarung untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

"Ini problem rekruitmen partai atau gabungan partai dalam mencari calon-calon kepala dan wakil kepala daerahnya," kata Asep saat dihubungi Tribun, Minggu (26/10) malam.
Untuk bisa meraih kepercayaan masyarakat itu, lanjut Asep, mesin partai benar-benar digerakkan. Terutama digerakkan dalam rangka mencari figur yang diharapkan masyarakat dan figur yang kemungkinan besar sudah dikenal masyarakat.

Selain itu, kata Asep, kemunculan calon perseorangan pun tampak belum mampu menarik kepercayaan masyarakat di daerah kabupaten/kota Jawa Barat. "Jadi terlihat memang rival para incumbent di daerah itu belum mampu memberikan nilai lebih di masyarakat," katanya.

Selain itu, diakui Asep, masalah dana kampanye juga bisa menjadi faktor penentu. Berdasar pengamatannya, dana kampanye dari calon incumbent selalu lebih besar dari calon lainnya. "Masalah dana ini biasanya menjadi penentu baik atau tidaknya kinerja mesin partai atau tim sukses," jelasnya.

Meski demikian, Asep juga mengakui bahwa pilkada yang terjadi secara umum tampak adanya keunikan. Dicontohkannya untuk daerah provinsi, ternyata incumbent tidak menjadi patokan untuk bisa menang. Selain itu kebanyakan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Golkar memenangi pilkada, sedangkan pasangan yang tidak diusung oleh kedua partai itu ada yang menang dan ada yang kalah. "Jadi saya juga masih melihat unik, soal pilkada di kita itu," katanya. (win/set/sta/ddh/dtc/kcm)

Serentak di Enam Kota

Sumber: KPUD dan Desk Pilkada, hingga pukul 19.00-20.00

Kabupaten Majelangka
1. Sutrisno-Karna Sobari 191.840 suara atau 31,01 persen
2. Suhardja-Ateng Sutina 96.114 (15.54 persen)
3. Uu Saepudin-Abun Bunyamin 28.486 suara (4,60 persen)
4. Yunus Sanusi-Dedi Supriadi 98.981 suara (16,00 persen)
5. Tio Indra Setiadi-Ending Suhendi 59.834 (9,67 persen)
6. H Abah Encang-M Iqbal MI 103.890 suara (16,79 persen)
7. Eman Sulaeman-Fuad Abdul Azid 39.476 (6,38 persen)

Kabupaten Garut
1. Wahdan Bakri-Helmi Budiman 182.978 suara (19,51 persen)
2. Rudy Gunawan-Oim Abdurohim 224.741 suara (23,97 persen)
3. Aceng Holik M-Dicky Candra 177.556 suara (18,94 persen)
4. Abdul Halim-Nandang Suhendra 157.172 suara (16,76 persen)
5. Harliman-Ali Rohman 556.475 suara (6,02 persen)
6. Sali Iskandar-Asep Kurnia Hamdani 43.178 suara (4,60 persen)
7. Sjamsu Djalusman-Hudan Mushafuddin 95.593 suara (10,19 persen)

Kabupaten Ciamis
1. Teddy Herdyana-Tarso Damawinata 74.597 suara (4,75%)
2. Affandi Permana-Koko Komarudin 54.707 (4,75%)
3. Engkon Komara-Iing Syam Arifin 274.716 (23,83%)
4. Yoyo Cuhaya-Irman B Kusumah 60.136 suara (5,22%)
5. Jeje Wiradinata-Husin M Al Banjari 219.641 (19,05%)

Kabupaten Cirebon
1. Sunjaya Purwadi-Abdul Hayi 99.088 suara (10,99 %)
2. Dedi Supardi-Ason Sukasa 456.962 suara (50,61 %)
3. Djakaria Machmud-PRA Arief Natadiningrat 346.848 suara (38,91 %)

Kota Banjar
1. Husin Munawar-Holis Rahman 5.660 suara (5 persen)
2. Herman Sutrisno-Ahmad Dimyati 90.066 suara (95 %)

HASIL PILKADA WALIKOTA BOGOR DAN TANGERANG



Hasil Pilkada Kota Bogor di sini: http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MjA2NDc=&click=Mzg5 (Menang Telak di Semua Kecamatan Diani Walikota Lagi)

Berita Pilkada Tangerang : http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=33390 (QC LSI WH raih 87.9%)

Saturday, October 25, 2008


http://www.ipb.ac.id/id/?e=179

Rabu, 22 Oktober 2008[1 November 2008] HARI PULANG KAMPUS ALUMNI IPB

[1 November 2008]

Direktorat Pengembangan Karir dan HUbungan Alumni IPB

Mengundang Alumni IPB untuk Menghadiri
HARI PULANG KAMPUS ALUMNI IPB
"Rembug Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi"

Sabtu, 01 November 2008
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
IPB International Convention Center
Botani Square Lt.2 Barangsiang - Bogor

Rangkaian Kegiatan :
1. Penjaringan Nominasi Alumni of The Year dan Alumni Muda Berprestasi
2. Lelang barang kenangan
3. Diskusi
4. Hiburan (Live Music 1960'an - 2000'an)
5. Santap Bersama Hidangan IPB Tempo Doeloe (Makanan Khas Bogor)
6. Ramah Tamah

Registrasi dan Konfirmasi :
Ibu Sarah Simanjuntak / Dewi Kuraesin
Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA)
Institut Pertanian Bogor
Telefax : 0251-8627446 atau 8623327
Mobile : 0818104797 atau 08111102133
e-mail : cdaipb a-keong ipb.ac.id / sarahmarini a-keong ipb.ac.id

Friday, October 24, 2008

VERIFIKASI DATA TENAGA PAUD 2008


http://bikkb.riau.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4828&Itemid=1


DIRJEN PTK NON FORMAL MINTA VERIFIKASI DATA TENAGA PAUD Print
Rabu, 22 Oktober 2008 | 14:42 WIB

Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non Formal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengirim surat ke subdin Pengembangan PLS/PT Dinas Pendidikan (Disdik) Riau perihal verifikasi dan permintaan data tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Berdasarkan surat dari Dirjen PTK Non Formal Depdiknas Nomor 1023/F4.2/TU/2008 tanggal 13 Oktober 2008, kita diminta melakukan verifikasi dan permintaan data jumlah tenaga PAUD non formal yang ada di Riau untuk dikirim paling lambat tanggal 3 November mendatang,” sebut Kasubdin Pengembangan PLS/PT Disdik Riau, Levna Ervan kepada Ragam Info, Rabu (22/10) dikantornya.

Levna menjelaskan, dalam surat tersebut dinyatakan verifikasi dan pengiriman data tersebut bertujuan untuk data penerima dana bantuan bagi 35 ribu pendidik PAUD se Indonesia, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteran tenaga pengajar PAUD di Indonesia untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009.

Subdin Pengembangan PLS diminta untuk melakukan koordinasi dengan HIMPAUDI Riau dan Kabupaten/Kota guna melakukan verifikasi dan mendata jumlah tenaga PAUD di Riau. “Data penerima tahun 2008 ini untuk diverifikasi dan kita juga diminta untuk mengirim data tambahan baru,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk persyaratan tenaga PAUD yang diinginkan datanya adalah mereKA yang mengajar minimal satu tahun kerja yang dibuktikan melalui surat keterangan lembaga PAUD tempat ia bertugas serta bukan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara itu, ketua HIMPAUDI Riau Netty Herawati menyebutkan, pada tahun ini masing-masing tenaga PAUD menerima sebesar Rp 600 ribu, dengan kuota sebanyak 400 orang. “Namun dikarenakan jumlah tenaga PAUD kita cukup banyak, kita melakukan permintaan penambahan kuota, dan waktu itu kita usulkan sebanyak 1273 orang, dan akhirnya yang diterima atau ditambah dari kuota sebanyak 300 orang, maka total keseluruhan yang menerima tahun ini adalah sebanyak 700 orang,” ujarnya.

Untuk jumlah tenaga pengajar PAUD saat ini, Netty menjelaskan bahwa jumlahnya adalah sekitar 2 ribu lebih dengan jumlah lembaga mencapai 700 lebih. Untuk Riau yang tebanyak adalah di Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hulu. “Untuk Rokan Hulu ini Pemerintah daerahnya yang sangat peduli, sehingga kita telah memberikan penghargaan kepada mereka beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Mengenai jumlah bantuan yang akan diterima tenaga PAUD tahun mendatang, Netty mengharapkan agar terjadi peningkatan, karena pada umumnya mereka yang menjadi tenaga PAUD ini tidak mendapat gaji. “Hanya bantuan kesra dari APBN dan APBD inilah yang mereka terima, itupun satu kali dalam setahun, kita mengharapkan bisa terjadi peningkatan Kersa yang diterima tahun mendatang,” harapnya. (nikri)

=================================================
Informasi dari Istri -Ketua Himpaudi- masih banyak guru PAUD yang sampai sekarang tidak menerima dana insentif tahun 2007 padahal sudah terima SK.

GAJI GURU NAIK 100 PERSEN


http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=23289&kategori=22

Selasa , 21 Oktober 2008 ,
Gaji Guru Naik 100 Persen
* Anggaran Disahkan 28 Oktober, Ketentuan Berlaku Mulai 2009
PersdaNetwork/ewa

JAKARTA, TRIBUN - Panitia Kerja (Panja) Belanja Pusat Panitia Anggaran DPR telah menyetujui kenaikan gaji guru pada 2009 hingga 100 persen. Bila pendapatan mereka tahun ini maksimal 2,4 juta (gol IV/E bersertifikat), maka 2009 bakal mendapatkan gaji sebesar Rp 5,4 juta.

Belum lagi tunjangan khusus bagi guru yang berada di daerah terpencil (gurdacil) yang diperkirakan sebesar Rp 5,1 juta. Jadi, per bulannya mereka bakal mendapat gaji di atas Rp 10 juta, kalau tunjangan gurdacilnya juga disetujui.

"Untuk tunjangan khusus gurdacil hingga kini besarannya masih diperdebatkan, tetapi usulannya tetap akan dinaikkan yaitu bagi guru di daerah-daerah pedalaman seperti Papua, Maluku dan Kalimantan," kata anggota panitia kerja asal PDIP Rudianto Tjen kepada PersdaNetwork di Jakarta, Senin (20/10).

Lebih jauh, jelas anggota DPR asal Bangka Belitung ini, untuk gurdacil, bila pada 2008 ini kuotanya hanya untuk 20.000 orang gaji, pada 2009 mendatang akan ditambah 10.000 lagi hingga menjadi 30.000 orang guru.

Kenaikan gaji guru ini telah disepakati semua anggota Panja Belanja Pusat Panitia Anggaran DPR. Konsekuensi kesepakatan itu gaji terendah guru pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/B tidak bersertifikat (0 tahun) yang tadinya mendapat gaji sebesar Rp 1,55 juta, akan memperoleh gaji Rp 2,07 juta.

Sedangkan gaji untuk guru PNS tertinggi dengan golongan IV/E bersertifikat (0 tahun) yang saat ini digaji Rp 2,43 juta melonjak jadi Rp 5,42 juta. Perubahan pendapatan juga bakal dialami oleh guru tetap non PNS.

Bila pengajar PNS mendapatkan kenaikan gaji, maka tunjangan fungsional guru tetap non PNS akan naik, untuk yang non S1 naik dari Rp 200 ribu menjadi Rp 250.000, sedangkan yang S1 naik dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300.000.

Untuk dosen PNS golongan III/B belum bersertifikat (0 tahun) yang tahun ini gajinya Rp 1,8 juta akan naik menjadi Rp 2,26 juta per bulan. Sedangkan untuk tingkat guru besar, gajinya bakal melonjak besar dari Rp 5,12 juta menjadi Rp 13,53 juta per bulan.

"Gaji tersebut sudah termasuk seluruh pendapatan per bulan (take home pay/THP)," ujar Rudianto.

Anggota Komisi X (bidang pendidikan) asal PAN Yasin Kara menyatakan kenaikan gaji guru ini sebenarnya sudah diusulkan selama empat tahun berturut-turut.

"Kita sudah mengusulkan sejak 2005 lalu, baru tahun depan dinaikkan. Apakah ini karena akan ada Pemilu atau tidak, yang penting perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru bisa terlaksana," kata Yasin.

Menurutnya, untuk gaji 2009 ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar kurang lebih Rp 50 triliun. Anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2009 yang rencananya disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 28 Oktober.

Selain itu, Sekretaris Fraksi PAN ini juga menandaskan, pemerintah harus terus meningkatkan jumlah guru yang bersertifikat. Guru nantinya akan disertifikasi agar memenuhi standar mutu pendidikan nasional.

Saat ini, dari 2,7 juta guru yang ada di Indonesia, baru 300.000 orang saja yang tersertifikasi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, jelasnya, tahun 2009 ditargetkan jumlah guru yang tersertifikasi berjumlah satu juta orang guru.(PersdaNetwork/ewa)

QUICK COUNT PILKADA KOTA PADANG

http://www.padangkini.com/

VERSI PKS : Unggul 50.75% Fauzi-Mahyeldi Dipastikan unggul.

Berita terkait
http://www.padangkini.com/headline.php?sub=berita&id=2307
http://www.padangkini.com/headline.php?sub=berita&id=2305
http://www.padangkini.com/headline.php?sub=berita&id=2304
http://www.padangkini.com/headline.php?sub=berita&id=2302

QUICK COUNT PILKADA KALTIM PUTARAN 2

klik di link berikut : http://www.tribunkaltim.com/read/artikel/10706

Hasilnya :

LINGKARAN SURVEI INDONESIA
AFI : 58,68 %
AHAD : 41,32 %

LEMBAGA SURVEI INDONESIA
AFI : 57.08%
AHAD : 42.92%

Partisipasi : 59.68%

Thursday, October 23, 2008

BLOGGER DITANGKAP?


http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/23/00535637/blogger.indonesia.dijamin.tak.dipenjara

Informatika
"Blogger" Indonesia Dijamin Tak Dipenjara
Kamis, 23 Oktober 2008 | 00:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mohammad Nuh menjamin tidak akan memenjarakan blogger Indonesia sepanjang tulisan di blog memenuhi kaidah dan aturan berlaku, serta tetap mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menkominfo menegaskan hal itu kepada pers di kantornya, Rabu (22/10). ”Kalau ada pemerintah negara lain yang menyeret blogger masuk penjara karena tulisan di blog, itu urusan mereka. Tapi, sepanjang saya menjabat Menkominfo, tidak akan ada blogger dipidana,” tutur dia.

Dalam jumpa pers yang dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron R Hume, Mohammad Nuh mengungkapkan dukungan kementerian yang dipimpinnya untuk acara Pesta Blogger ke-2 yang dijadwalkan digelar pada 22 November mendatang.

”Pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para blogger untuk menyuarakan pikiran, perasaan, dan pendapat yang cerdas dan bermoral etik melalui blog masing-masing. Kebebasan merupakan salah satu syarat tumbuhnya kreativitas,” kata Mohammad Nuh. Dia percaya blogger mempunyai kontribusi positif terhadap aktivitas masyarakat.

Sementara itu, Dubes AS untuk Indonesia Cameron R Hume yang menjadi salah satu sponsor utama Pesta Blogger ke-2 mengatakan, Pemerintah AS memberi dukungan bagi terwujudnya kebebasan berpendapat di Indonesia. ”Kami yakin kebebasan yang ada bukan untuk melukai orang lain,” ujarnya. (KSP)

Pendidikan Profesi Guru


SUMBER : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/23/00161372/pendidikan.profesi.guru.untuk.40.000.sarjana

Mutu Pendidikan
Pendidikan Profesi Guru untuk 40.000 Sarjana
Kamis, 23 Oktober 2008 | 00:16 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah menyediakan tempat 40.000 kursi bagi sarjana jurusan apa pun untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Berbekal sertifikat pendidikan profesi inilah, sarjana bisa melamar menjadi guru pegawai negeri sipil maupun guru swasta.

”Nantinya, yang bisa menjadi guru hanyalah mereka yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (22/10). Penetapan kuota 40.000 calon guru itu sudah mendekati kebutuhan riil guru untuk menggantikan guru yang pensiun dan permintaan tenaga pendidik baru

Menurut Fasli, sarjana nonpendidikan yang bisa mengikuti pendidikan ini adalah para sarjana yang ingin menjadi guru mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK. Adapun untuk menjadi guru TK dan SD, hanya bisa diikuti sarjana pendidikan TK dan SD.

Pendidikan Profesi Guru, lanjut Fasli, untuk sarjana nonpendidikan berlangsung selama enam bulan, sementara untuk sarjana pendidikan TK dan SD selama satu tahun.

Sebelum mengikuti pendidikan, sambung Fasli, pelamar akan diseleksi secara ketat. ”Hanya mereka yang mempunyai jiwa pendidik dan betul-betul ingin menjadi guru yang boleh ikut pendidikan profesi,” kata Fasli.

Menurut dia, hal itu dilakukan agar kelak kualitas guru meningkat. ”Kami ingin supaya guru-guru baru nantinya betul-betul berkualitas,” kata Fasli Jalal.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengatakan, kebijakan pemerintah untuk membuka pendidikan profesi guru merupakan langkah maju dalam peningkatan kualitas guru. Namun, penentuan kuota guru haruslah dihitung secara cermat, baik jumlah maupun penyebarannya. Tujuannya agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru yang pada akhirnya mengangkat guru di bawah standar.

Menurut Sulistiyo, pemerintah seharusnya mengutamakan sarjana pendidikan untuk menjadi guru. Alasannya, mereka sudah terbina cukup lama untuk menjadi pendidik.

”Untuk guru mata pelajaran yang terbuka dari sarjana nonpendidikan, seharusnya hanya untuk mata pelajaran yang langka, misalnya guru SMK yang membutuhkan guru yang punya keahlian spesifik,” ujarnya.

Secara terpisah Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru serta jumlah yang memadai.

Sampai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 300.214 guru akan pensiun. Kekosongan ini akan diisi guru baru yang memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. (ELN)

PILKADA KOTA PADANG


Rupanya hari ini juga ada pemilihan Walikota Padang, info -sms- dari DPD bersamaan dengan sms tentang Pilgub di Kaltim :
ini link nya : http://padangkini.com/headline.php?sub=headline&id=2283

Pasangan yang "bertarung hari ini"

Ibrahim dan Murlis Muhammad (independen)
Mudrika dan Dahnil Aswad (independen)
Fauzi Bahar dengan Mahyeldi Ansharullah (PAN dan PKS)
Jasrial dan Muklis Sani (Demokrat,Partai Bulan Bintang)
Yusman Kasim dan Yul Akhyarli Sastra (PPP dan PDIP)

rancak bana..

sumber gambar: www.mahyeldi.com

QUICK COUNT PILGUB KALTIM PUTARAN 2


Rakyat kaltim hari ini memilih (lagi) Gubernurnya yang baru.

Subuh2 lagi ngoprek Laptop dapat SMS dari Kang Rony di Tenggarong, "Assalamu'alaikum, mohon dukungan dan doanya untuk pasangan Pak Ahmad Amins-Ust. Hadi Mulyadi (AHAD) No.3 pada hari ini kami akan melaksanakan pilgub... *some text missing*...

Pagi2 langsung googling ini berita terkait terkait Pilgub Kaltim 2:
Rapim Golkar Akhirnya Pilih AHAD di Pilgub II, http://www.tribunkaltim.com/read/artikel/9527
PDIP Akhirnya Pilih AHAD di Pilgub Putaran II, http://www.tribunkaltim.com/read/artikel/8042
Hari Ini Pilgub Kaltim Putaran II, http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/23/03230610/hari.ini.pilgub.kaltim.putaran.ii

Kang Rony dan temen-temen di Kaltim sana : Der ah! didoakeun ti dieu. Mudah-mudahan rahayat kaltim dipaparin kaunggulan, terus pamimpin anu ka pilih sing adil jeung profesional supaya rahayatna sejahtera. :))

Quick Count? nanti jam 13 WIB biasanya.

sumber gambar : www.amins-hadi.com

Wednesday, October 22, 2008

Sekolah-Sekolah Terbaik (...Blog nya ) SMAN2 PURWAKARTA MAnA?


Siang ini baca obrolan di milist edukasiguru dan dapat info pemilihan Blog sekolah oleh seamolec sudah rampung hasilnya 3 besar Blog sekolah terbaik :

* Juara Pertama adalah Laman dan Blog dari SMA Negeri 11 Surabaya (http://sma11sby.com/)
* Juara Kedua adalah Laman dan Blog SMK 2 Padang (http://www.smk2padang.sch.id/)
* Juara Ketiga adalah Laman dan Blog Madrasah Tsanawiyah Malang 3 (http://www.mtsnmalang3.sch.id/)

berita lengkapnya di
http://lombablog.seamolec.org/index.php/component/content/article/34-informasi-lomba/171-daftar-pemenang-lomba

Langsung berkunjung ke 3 "lokasi"..ehm mengagumkan apalagi yang Juara pertama motonya "WITH ICT GO OPEN SOURCE" sukses selalu dan sedikit cemburu :((
bukan apa-apa beberapa kali googling dengan kata kunci milit,situs,blog, SMAN2 PURWAKARTA hasilnya yang terbaik cuma ketemu link www.SMAN2-PWK.Blogspot.com itupun dari Mei 2008 gak di update, salam hormat untuk pak Asep Mulyana -moga2 berkunjung ke blog ini -

Selama ini pun cari forum alumni membernya cuma <5 :(( padahal lokasi sekolah cuma 1 jam dari Jakarta dan 1 jam dari Bandung, pada ke mana alumninya ya?.

Kembali ke lomba Blog sekolah, sempat terpukau dengan Blog master dari SMPN4 Tasikmalaya yang sudah OK di usia muda rupanya belum bisa jadi juara.

Saturday, October 18, 2008

"UPAH MINIMUM" GURU SWASTA


[ Sabtu, 18 Oktober 2008 ]
Depdiknas Tolak Upah Minimum Guru Swasta
JAKARTA - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menolak usul untuk memberlakukan upah minimum bagi guru swasta dan honorer. Alasannya, UU tentang Guru dan Dosen telah mengatur bahwa gaji pokok dan tunjangan fungsional guru non-PNS (pegawai negeri sipil) diserahkan sepenuhnya kepada yayasan yang mempekerjakan mereka.

''Kami tidak bisa intervensi itu. Pemerintah hanya mengikuti aturan

yang ada,'' kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo sesudah acara halalbihalal dan syukuran perolehan sertifikat ISO di lingkungan Depdiknas di gedung Depdiknas, Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, tidak semua yang disamakan akan berujung baik. Dalam hal kesejahteraan guru, kata dia, seharusnya juga diukur kualitas dan profesionalitas satuan pendidikan tersebut. ''Kalau tidak sama, jangan dipaksakan. Harus dibedakan satuan pendidikan yang berjalan dengan baik dan profesional dengan yang asal-asalan dan tidak serius,'' tuturnya.

Di alam demokrasi seperti saat ini, lanjut dia, perbedaan justru akan menimbulkan keadilan. Apalagi pemerintah telah memberikan otonomi khusus dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam otonomi itu, kesejahteraan guru non-PNS diserahkan kepada yayasan. Besarnya ditentukan berdasar kinerja dan kemampuan para guru tersebut. ''Karena itu, banyak juga guru swasta yang gajinya lebih besar daripada guru negeri. Tetapi, memang, saya akui, lebih banyak lagi yang kesejahteraannya masih di bawah standar. Makanya, kita memberikan subsidi juga bagi guru-guru non-PNS,'' terangnya.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan tunjangan profesi yang sama bagi guru PNS dan non-PNS yang telah lulus uji sertifikasi melalui penilaian portofolio yang besarnya dihitung satu kali gaji pokok. Syaratnya, guru non-PNS tersebut telah menjadi guru tetap suatu yayasan.

Sebelumnya, sejumlah pihak, antara lain Forum Guru Independen Indonesia (FGII), Serikat Guru Jakarta, dan Forum Guru Honorer Indonesia, mendesak pemerintah memberlakukan upah minimum bagi guru swasta dan honorer. Minimal, setara dengan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP). (zul/agm)


sumber: http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=30287

Wednesday, October 15, 2008

UU Pornografi - tulisan asyik!!

forward dari milist sd-islam

Surabaya Post, sabtu 11 Oktober 2008.


Politik Pornografi di Indonesia

Sirikit Syah

Seru juga perdebatan pro-kontra pornografi di tanah air. RUU ini sudah dibahas di DPR sejak awal reformasi. Sudah 10 tahun. Betapa besar biayanya. Memangnya tak ada hal lain yang lebih patut dibiayai? Bukankah persoalan susila sudah dibahas di banyak UU atau aturan lain? Sebut saja KUHP, UU Penyiaran, UU Pers, UU Pelindungan Anak. Lalu, mengapa perlu UU Pronografi?

Pada tahun 2006, saya termasuk menentang RUU yang semula bernama APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi). Dari segi content, misalnya, sepasang suami istri yang berciuman di bandara untuk mengucapkan selamat tinggal, bisa dikenai pasal "melakukan pornoaksi di depan umum". Keberatan saya juga karena adanya pemborosan anggaran negara untuk hal yang para legislatornya saja kurang mengerti. Tidak seperti para aktivis perempuan dan kaum liberal, saya tidak sedang membela kaum perempuan (saya juga membela anak-anak, laki-laki, orangtua, dan gender ketiga).

Manusia berubah, tak terkecuali saya. Saya sekarang menyatakan mendukung RUU Pornografi. Saya telah mempelajari dokumen-nya dan melihat kesungguh-sungguhan Pansus di DPR untuk menampung semua keberatan dalam perdebatan dua tahun ini. Draft yang tadinya terdiri dari 96 pasal, sekarang tinggal 48 pasal. Hal-hal aneh-aneh seperti "dugaan pornoaksi" banyak dihapus. Perlindungan terhadap kesenian, ritual adat, dan masyarakat tradisional, tersedia dengan manis di Pasal 14. Bila UU dan aturan lain kurang rinci dalam sanksi pelanggaran, RUU Pornografi ini berfungsi sebagai lex specialis yang dapat diterapkan. Tak ada lagi alasan menolak UU Pornografi ini.


Semua UU/aturan yang diajukan para penentang menggunakan istilah "kesusilaan", bukan "pornografi". Dalam praktiknya, pasal ini akan menjadi pasal karet, tarik ulur atas makna "melanggar kesusilaan". Beberapa kali kasus pornografi gagal dihukum dengan Pasal 282 KUHP karena kelonggaran makna "kesusilaan" ini. Tergantung hakim dan saksi ahli. Awal tahun 2007 majalah Playboy menang pengadilan karena para saksi ahli (wartawan, seniman) menyatakan isi majalah sama sekali tidak porno.

RUU Pornografi juga dituduh sebagai ancaman terhadap masyarakat tradisional. Para penentang membawa-bawa nama orang Bali (memangnya orang Bali masih suka bertelanjang dada?), dan rakyat pedalaman Papua yang masih menggunakan koteka. Tentu saja pemakai koteka tak akan ditangkap dan dihukum karena pornografi. Lagipula, mari kita bertanya pada diri sendiri: kita akan melanggengkan primitivisme (manusia tak berbusana), atau memajukan peradaban (mem-busana-kan masyarakat pedalaman)?

Masyarakat Papua tentu saja dijamin hak asasinya bila tetap ingin mengenakan koteka. Namun perkembangan alamiah manusia adalah menuju kemajuan. Rasa malu diturunkan secara manusiawi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa (yang menutupi aurat dengan daun-daunan di Taman Surga). Secara natural, manusia memiliki rasa malu. Wajar bila pemakai koteka akan memilih mengenakan sarung, rok, atau pantalon untuk menutupi auratnya, terutama setelah mereka berinteraksi dengan masyarakat luas.

Para penentang juga menuntut "kebebasan memiliki dan memutar video porno" di kalangan manusia dewasa, karena manusia dewasa diharapkan/dipercaya dapat bertanggungjawab. Seandainya klaim itu benar, bahwa semua manusia dewasa bertanggungjawab, betapa amannya dunia ini. Dalam perspektif lain, meskipun ditonton secara pribadi, pernahkah mereka berpikir: siapa yang memainkan adegan porno itu? Jangan-jangan anak di bawah umur, atau perempuan yang diperdagangkan? Dimana empati mereka? Para penggemar video porno (sebagai terapi seks) sebaiknya memfilmkan diri sendiri saja.

Banyak sekali tuduhan sangar pada RUU Pornografi, antara lain "tirani mayoritas atas minoritas", "diskriminatif terhadap perempuan", "memasung kreativitas seni", dan yang paling seram "agenda Islamisasi/Talibanisasi". Ini semua kekuatiran berlebihan. Di alam demokrasi, kemenangan mayoritas sangat wajar, dan tidak berarti tirani terhadap minoritas. UU Pornografi jauh dari menindas perempuan, melainkan menjunjung tinggi derajad dan martabat perempuan.

Akan halnya kreativitas seni, sastrawan Taufik Ismail dalam pidatonya saat Uji Publik RUU Pornografi, 17 September di Jakarta, mengatakan: "Apakah seniman betul-betul kering kreativitas, sehingga tak bisa lagi menulis tentang kemiskinan, kebodohan, penindasan ekonomi, budaya, dll?" Dia secara tajam juga menyerang masyarakat seniman SMS (Sastra Madzab Selangkang) dan FAK (Fiksi Alat Kelamin) yang kini marak di kalangan penulis muda dengan sasaran generasi muda.

Apakah RUU Pornografi ini adalah gerakan Islamisasi/Talibanisasi? Di sinilah letak permainan politik para penentang. Mereka menggunakan berbagai cara, dari isu gender (diskriminasi perempuan), isu kedaerahan (mengancam masyarakat Bali dan Papuan), hingga yang paling sensitif: membenturkan Islam vs non-Islam. Padahal, semua agama dan kitab suci tidak menyetujui pornografi.

Gerakan politik penggagalan UU Pornografi ini keras menggema di berbagai media dan forum, berupa kutipan pernyataan maupun artikel, hingga ke seminar-seminar akademik dan politik. Terakhir, para penentang mengusung unsur paling sederhana, yaitu "definisi pornografi", dan mempersoalkan frasa "menimbulkan hasrat seksual". Di berbagai kamus bahasa Inggris tentang definisi 'pornography', memang unsur "sexual arousal" terdapat di situ, bukan semata karangan Panus UU Pornografi. Akan halnya pertanyaan "siapa yang akan terangsang?", ini tak akan selesai diperdebatkan. Bisa saja para pelapor pornografi adalah kaum yang mudah terangsang. Tapi, bisa juga para penentang RUU adalah kaum frigid atau impoten yang sulit terangsang. Kita serahkan saja pada para ahlinya, melalui proses pengadilan, bila ada kasus yang dilaporkan.

Penulis adalah pengamat media

KRISIS SANG "ADIJAYA" --- tulisan hebat


sumber: http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=26641

[ Minggu, 28 September 2008 ]
Jluntrungan Krisis Subprime di Amerika Serikat
Kalau Langit Masih Kurang Tinggi

Oleh: Dahlan Iskan

Meski saya bukan ekonom, banyak pembaca tetap minta saya ''menceritakan'' secara awam mengenai hebatnya krisis keuangan di AS saat ini. Seperti juga, banyak pembaca tetap bertanya tentang sakit liver, meski mereka tahu saya bukan dokter. Saya coba:

Semua perusahaan yang sudah go public lebih dituntut untuk terus berkembang di semua sektor. Terutama labanya. Kalau bisa, laba sebuah perusahaan publik terus meningkat sampai 20 persen setiap tahun. Soal caranya bagaimana, itu urusan kiat para CEO dan direkturnya.

Pemilik perusahaan itu (para pemilik saham) biasanya sudah tidak mau tahu lagi apa dan bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Yang mereka mau tahu adalah dua hal yang terpenting saja: harga sahamnya harus terus naik dan labanya harus terus meningkat.

Perusahaan publik di AS biasanya dimiliki ribuan atau ratusan ribu orang, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan tetek-bengek perusahaan mereka.

Mengapa mereka menginginkan harga saham harus terus naik? Agar kalau para pemilik saham itu ingin menjual saham, bisa dapat harga lebih tinggi dibanding waktu mereka beli dulu: untung.

Mengapa laba juga harus terus naik? Agar, kalau mereka tidak ingin jual saham, setiap tahun mereka bisa dapat pembagian laba (dividen) yang kian banyak.

Soal cara bagaimana agar keinginan dua hal itu bisa terlaksana dengan baik, terserah pada CEO-nya. Mau pakai cara kucing hitam atau cara kucing putih, terserah saja. Sudah ada hukum yang mengawasi cara kerja para CEO tersebut: hukum perusahaan, hukum pasar modal, hukum pajak, hukum perburuhan, dan seterusnya.

Apakah para CEO yang harus selalu memikirkan dua hal itu merasa tertekan dan stres setiap hari? Bukankah sebuah perusahaan kadang bisa untung, tapi kadang bisa rugi?

Anehnya, para CEO belum tentu merasa terus-menerus diuber target. Tanpa disuruh pun para CEO sendiri memang juga menginginkannya. Mengapa? Pertama, agar dia tidak terancam kehilangan jabatan CEO. Kedua, agar dia mendapat bonus superbesar yang biasanya dihitung sekian persen dari laba dan pertumbuhan yang dicapai. Gaji dan bonus yang diterima para CEO perusahaan besar di AS bisa 100 kali lebih besar dari gaji Presiden George Bush. Mana bisa dengan gaji sebesar itu masih stres?

Keinginan pemegang saham dan keinginan para CEO dengan demikian seperti tumbu ketemu tutup: klop. Maka, semua perusahaan dipaksa untuk terus-menerus berkembang dan membesar. Kalau tidak ada jalan, harus dicarikan jalan lain. Kalau jalan lain tidak ditemukan, bikin jalan baru. Kalau bikin jalan baru ternyata sulit, ambil saja jalannya orang lain. Kalau tidak boleh diambil? Beli! Kalau tidak dijual? Beli dengan cara yang licik -dan kasar! Istilah populernya hostile take over.

Kalau masih tidak bisa juga, masih ada jalan aneh: minta politisi untuk bikinkan berbagai peraturan yang memungkinkan perusahaan bisa mendapat jalan.

Kalau perusahaan terus berkembang, semua orang happy. CEO dan para direkturnya happy karena dapat bonus yang mencapai Rp 500 miliar setahun. Para pemilik saham juga happy karena kekayaannya terus naik. Pemerintah happy karena penerimaan pajak yang terus membesar. Politisi happy karena dapat dukungan atau sumber dana.

Dengan gambaran seperti itulah ekonomi AS berkembang pesat dan kesejahteraan rakyatnya meningkat. Semua orang lantas mampu membeli kebutuhan hidupnya. Kulkas, TV, mobil, dan rumah laku dengan kerasnya. Semakin banyak yang bisa membeli barang, ekonomi semakin maju lagi.

Karena itu, AS perlu banyak sekali barang. Barang apa saja. Kalau tidak bisa bikin sendiri, datangkan saja dari Tiongkok atau Indonesia atau negara lainnya. Itulah yang membuat Tiongkok bisa menjual barang apa saja ke AS yang bisa membuat Tiongkok punya cadangan devisa terbesar di dunia: USD 2 triliun!

Sudah lebih dari 60 tahun cara ''membesarkan'' perusahaan seperti itu dilakukan di AS dengan suksesnya. Itulah bagian dari ekonomi kapitalis. AS dengan kemakmuran dan kekuatan ekonominya lalu menjadi penguasa dunia.

Tapi, itu belum cukup.

Yang makmur harus terus lebih makmur. Punya toilet otomatis dianggap tidak cukup lagi: harus computerized!

Bonus yang sudah amat besar masih kurang besar. Laba yang terus meningkat harus terus mengejar langit. Ukuran perusahaan yang sudah sebesar gajah harus dibikin lebih jumbo. Langit, gajah, jumbo juga belum cukup.

Ketika semua orang sudah mampu beli rumah, mestinya tidak ada lagi perusahaan yang jual rumah. Tapi, karena perusahaan harus terus meningkat, dicarilah jalan agar penjualan rumah tetap bisa dilakukan dalam jumlah yang kian banyak. Kalau orangnya sudah punya rumah, harus diciptakan agar kucing atau anjingnya juga punya rumah. Demikian juga mobilnya.

Tapi, ketika anjingnya pun sudah punya rumah, siapa pula yang akan beli rumah?

Kalau tidak ada lagi yang beli rumah, bagaimana perusahaan bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan penjamin bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan alat-alat bangunan bisa lebih besar? Bagaimana bank bisa lebih besar? Bagaimana notaris bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan penjual kloset bisa lebih besar? Padahal, doktrinnya, semua perusahaan harus semakin besar?

Ada jalan baru. Pemerintah AS-lah yang membuat jalan baru itu. Pada 1980, pemerintah bikin keputusan yang disebut ''Deregulasi Kontrol Moneter''. Intinya, dalam hal kredit rumah, perusahaan realestat diperbolehkan menggunakan variabel bunga. Maksudnya: boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan secara pasti. Peraturan baru itu berlaku dua tahun kemudian.

Inilah peluang besar bagi banyak sektor usaha: realestat, perbankan, asuransi, broker, underwriter, dan seterusnya. Peluang itulah yang dimanfaatkan perbankan secara nyata.

Begini ceritanya:

Sejak sebelum 1925, di AS sudah ada UU Mortgage. Yakni, semacam undang-undang kredit pemilikan rumah (KPR). Semua warga AS, asalkan memenuhi syarat tertentu, bisa mendapat mortgage (anggap saja seperti KPR, meski tidak sama).

Misalnya, kalau gaji seseorang sudah Rp 100 juta setahun, boleh ambil mortgage untuk beli rumah seharga Rp 250 juta. Cicilan bulanannya ringan karena mortgage itu berjangka 30 tahun dengan bunga 6 persen setahun.

Negara-negara maju, termasuk Singapura, umumnya punya UU Mortgage. Yang terbaru adalah UU Mortgage di Dubai. Sejak itu, penjualan properti di Dubai naik 55 persen. UU Mortgage tersebut sangat ketat dalam menetapkan syarat orang yang bisa mendapat mortgage.

Dengan keluarnya ''jalan baru'' pada 1980 itu, terbuka peluang untuk menaikkan bunga. Bisnis yang terkait dengan perumahan kembali hidup. Bank bisa dapat peluang bunga tambahan. Bank menjadi lebih agresif. Juga para broker dan bisnis lain yang terkait.

Tapi, karena semua orang sudah punya rumah, tetap saja ada hambatan. Maka, ada lagi ''jalan baru'' yang dibuat pemerintah enam tahun kemudian. Yakni, tahun 1986.

Pada 1986 itu, pemerintah menetapkan reformasi pajak. Salah satu isinya: pembeli rumah diberi keringanan pajak. Keringanan itu juga berlaku bagi pembelian rumah satu lagi. Artinya, meski sudah punya rumah, kalau mau beli rumah satu lagi, masih bisa dimasukkan dalam fasilitas itu.

Di negara-negara maju, sebuah keringanan pajak mendapat sambutan yang luar biasa. Di sana pajak memang sangat tinggi. Bahkan, seperti di Swedia atau Denmark, gaji seseorang dipajaki sampai 50 persen. Imbalannya, semua keperluan hidup seperti sekolah dan pengobatan gratis. Hari tua juga terjamin.

Dengan adanya fasilitas pajak itu, gairah bisnis rumah meningkat drastis menjelang 1990. Dan terus melejit selama 12 tahun berikutnya. Kredit yang disebut mortgage yang biasanya hanya USD 150 miliar setahun langsung menjadi dua kali lipat pada tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya terus meningkat lagi. Pada 2004 mencapai hampir USD 700 miliar setahun.

Kata ''mortgage'' berasal dari istilah hukum dalam bahasa Prancis. Artinya: matinya sebuah ikrar. Itu agak berbeda dari kredit rumah. Dalam mortgage, Anda mendapat kredit. Lalu, Anda memiliki rumah. Rumah itu Anda serahkan kepada pihak yang memberi kredit. Anda boleh menempatinya selama cicilan Anda belum lunas.

Karena rumah itu bukan milik Anda, begitu pembayaran mortgage macet, rumah itu otomatis tidak bisa Anda tempati. Sejak awal ada ikrar bahwa itu bukan rumah Anda. Atau belum. Maka, ketika Anda tidak membayar cicilan, ikrar itu dianggap mati. Dengan demikian, Anda harus langsung pergi dari rumah tersebut.

Lalu, apa hubungannya dengan bangkrutnya investment banking seperti Lehman Brothers?

Gairah bisnis rumah yang luar biasa pada 1990-2004 itu bukan hanya karena fasilitas pajak tersebut. Fasilitas itu telah dilihat oleh ''para pelaku bisnis keuangan'' sebagai peluang untuk membesarkan perusahaan dan meningkatkan laba.

Warga terus dirangsang dengan berbagai iklan dan berbagai fasilitas mortgage. Jor-joran memberi kredit bertemu dengan jor-joran membeli rumah. Harga rumah dan tanah naik terus melebihi bunga bank.

Akibatnya, yang pintar bukan hanya orang-orang bank, tapi juga para pemilik rumah. Yang rumahnya sudah lunas, di-mortgage-kan lagi untuk membeli rumah berikutnya. Yang belum memenuhi syarat beli rumah pun bisa mendapatkan kredit dengan harapan toh harga rumahnya terus naik. Kalau toh suatu saat ada yang tidak bisa bayar, bank masih untung. Jadi, tidak ada kata takut dalam memberi kredit rumah.

Tapi, bank tentu punya batasan yang ketat sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang keras.

Sekali lagi, bagi orang bisnis, selalu ada jalan.

Jalan baru itu adalah ini: bank bisa bekerja sama dengan ''bank jenis lain'' yang disebut investment banking.

Apakah investment banking itu bank?

Bukan. Ia perusahaan keuangan yang ''hanya mirip'' bank. Ia lebih bebas daripada bank. Ia tidak terikat peraturan bank. Bisa berbuat banyak hal: menerima macam-macam ''deposito'' dari para pemilik uang, meminjamkan uang, meminjam uang, membeli perusahaan, membeli saham, menjadi penjamin, membeli rumah, menjual rumah, private placeman, dan apa pun yang orang bisa lakukan. Bahkan, bisa melakukan apa yang orang tidak pernah memikirkan! Lehman Brothers, Bear Stern, dan banyak lagi adalah jenis investment banking itu.

Dengan kebebasannya tersebut, ia bisa lebih agresif. Bisa memberi pinjaman tanpa ketentuan pembatasan apa pun. Bisa membeli perusahaan dan menjualnya kapan saja. Kalau uangnya tidak cukup, ia bisa pinjam kepada siapa saja: kepada bank lain atau kepada sesama investment banking. Atau, juga kepada orang-orang kaya yang punya banyak uang dengan istilah ''personal banking''.

Saya sering kedatangan orang dari investment banking seperti itu yang menawarkan banyak fasilitas. Kalau saya mau menempatkan dana di sana, saya dapat bunga lebih baik dengan hitungan yang rumit. Biasanya saya tidak sanggup mengikuti hitung-hitungan yang canggih itu.

Saya orang yang berpikiran sederhana. Biasanya tamu-tamu seperti itu saya serahkan ke Dirut Jawa Pos Wenny Ratna Dewi. Yang kalau menghitung angka lebih cepat dari kalkulator. Kini saya tahu, pada dasarnya dia tidak menawarkan fasilitas, tapi cari pinjaman untuk memutar cash-flow.

Begitu agresifnya para investment banking itu, sehingga kalau dulu hanya orang yang memenuhi syarat (prime) yang bisa dapat mortgage, yang kurang memenuhi syarat pun (sub-prime) dirangsang untuk minta mortgage.

Di AS, setiap orang punya rating. Tinggi rendahnya rating ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan dan boros-tidaknya gaya hidup seseorang. Orang yang disebut prime adalah yang ratingnya 600 ke atas. Setiap tahun orang bisa memperkirakan sendiri, ratingnya naik atau turun.

Kalau sudah mencapai 600, dia sudah boleh bercita-cita punya rumah lewat mortgage. Kalau belum 600, dia harus berusaha mencapai 600. Bisa dengan terus bekerja keras agar gajinya naik atau terus melakukan penghematan pengeluaran.

Tapi, karena perusahaan harus semakin besar dan laba harus kian tinggi, pasar pun digelembungkan. Orang yang ratingnya baru 500 sudah ditawari mortgage. Toh kalau gagal bayar, rumah itu bisa disita. Setelah disita, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pinjaman. Tidak pernah dipikirkan jangka panjangnya.

Jangka panjang itu ternyata tidak terlalu panjang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kegagalan bayar mortgage langsung melejit. Rumah yang disita sangat banyak. Rumah yang dijual kian bertambah. Kian banyak orang yang jual rumah, kian turun harganya. Kian turun harga, berarti nilai jaminan rumah itu kian tidak cocok dengan nilai pinjaman. Itu berarti kian banyak yang gagal bayar.

Bank atau investment banking yang memberi pinjaman telah pula menjaminkan rumah-rumah itu kepada bank atau investment banking yang lain. Yang lain itu menjaminkan ke yang lain lagi. Yang lain lagi itu menjaminkan ke yang beriktunya lagi. Satu ambruk, membuat yang lain ambruk. Seperti kartu domino yang didirikan berjajar. Satu roboh menimpa kartu lain. Roboh semua.

Berapa ratus ribu atau juta rumah yang termasuk dalam mortgage itu? Belum ada data. Yang ada baru nilai uangnya. Kira-kira mencapai 5 triliun dolar. Jadi, kalau Presiden Bush merencanakan menyuntik dana APBN USD 700 miliar, memang perlu dipertanyakan: kalau ternyata dana itu tidak menyelesaikan masalah, apa harus menambah USD 700 miliar lagi? Lalu, USD 700 miliar lagi?

Itulah yang ditanyakan anggota DPR AS sekarang, sehingga belum mau menyetujui rencana pemerintah tersebut. Padahal, jumlah suntikan sebanyak USD 700 miliar itu sudah sama dengan pendapatan seluruh bangsa dan negara Indonesia dijadikan satu.

Jadi, kita masih harus menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah dan rakyat AS. Kita juga masih menunggu data berapa banyak perusahaan dan orang Indonesia yang ''menabung''-kan uangnya di lembaga-lembaga investment banking yang kini lagi pada kesulitan itu.

Sebesar tabungan itulah Indonesia akan terseret ke dalamnya. Rasanya tidak banyak, sehingga pengaruhnya tidak akan sebesar pengaruhnya pada Singapura, Hongkong, atau Tiongkok.

Singapura dan Hongkong terpengaruh besar karena dua negara itu menjadi salah satu pusat beroperasinya raksasa-raksasa keuangan dunia. Sedangkan Tiongkok akan terpengaruh karena daya beli rakyat AS akan sangat menurun, yang berarti banyak barang buatan Tiongkok yang tidak bisa dikirim secara besar-besaran ke sana. Kita, setidaknya, masih bisa menanam jagung.(*)

Saturday, October 11, 2008

Friday, October 10, 2008

MENYERAP SEMANGAT JIWA LASKAR PELANGI








http://www.antara.co.id/arc/2008/9/25/sultan-hb-x-dua-kali-nonton-laskar-pelangi/
http://www.detiknews.com/read/2008/10/08/233840/1017353/10/sby-saya-belum-baca-laskar-pelangi
http://foto.detik.com/readfoto/2008/10/09/012603/1017408/157/1/sby-nonton-laskar-pelangi